UJI TANGGUH LQ45
Pergerakan indeks acuan saham paling likuid, LQ45, sedang seret. Gejolak eksternal yang merembet ke pasar modal Indonesia menjadi katalis negatif. Kondisi itu menjadi alarm bagi investor yang mengoleksi saham-saham LQ45. Apalagi, capital outflow dikhawatirkan berlanjut pada paruh kedua tahun ini. Adapun, strategi buy on weakness dapat dilakukan investor untuk merespons kondisi tersebut. Volatilitas pasar yang tinggi tercermin dari kontraksi indeks harga saham gabungan (IHGS) dan LQ45 pada Juni 2022. IHSG melorot 3,51% month-to-month (MtM) ke level 6.897,67 pada Kamis (30/6) dan melanjutkan penurunan 1,7% ke level 6.794,32 pada perdagangan akhir pekan lalu. Koreksi yang lebih dalam dialami oleh indeks LQ45. Pada bulan lalu, LQ45 turun 6,13% secara bulanan dan melorot 1,78% pada Jumat (1/7). Kendati demikian, LQ45 masih mengemas return positif 4,61% year-to-date (YtD). Jika dicermati, indeks LQ45 tergelincir sejalan dengan aksi jual bersih (net sell) investor asing tiga pekan berturut-turut di Bursa Efek Indonesia.
Equity Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora mengatakan indeks LQ45 berisiko tertekan pada semester II/2022 akibat sentimen negatif di pasar global. Salah satu sentimen tersebut ialah The Federal Reserve yang secara agresif menaikkan suku bunga. Menurutnya, sentimen negatif juga datang dari ancaman resesi di Amerika Serikat dan Eropa. Sentimen lain yang akan memengaruhi saham-saham LQ45 berasal dari konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih panas.Dilema Menahan Inflasi
Hal ini dilakukan karena harga kebutuhan pokok lainnya naik di tengah penurunan harga minyak goreng. Daging ayam, telur ayam, daging sapi, tahu, dan tempe berada dalam antrean daftar bahan pokok yang harganya naik. Dalam waktu yang hampir berdekatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Juni mencapai 0,61 persen. Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 0,4 persen. Pengumuman dari BPS pada 1 Juli seolah-olah menjadi peringatan bahwa jalan terjal masih akan mengadakan pemulihan ekonomi Indonesia pada sisa tahun ini. Selain pandemi Covid-19 yang masih belum usai, perang Rusia–Ukraina menambah runyam kondisi perekonomian global dan nasional. Perang tersebut telah menimbulkan efek, terhadap harga beberapa komoditas perdagangan dunia.
Kenaikan beberapa harga komoditas esensial tersebut telah mengerek tingkat inflasi di luar ekspektasi awal. Tingkat inflasi yang diharapkan berada pada kisaran angka 3 persen tahun ini, diperkirakan akan tembus lebih dari 4,2 persen. Bahkan menurut catatan BPS, sampai dengan Juni, tingkat inflasi tahun kalender mencapai 3,19 persen. Lebih parahnya, inflasi tersebut berjenis cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga input produksi yang sifatnya mengganggu aktivitas dan produktivitas perekonomian.
REPATRIASI PENGAMPUNAN PAJAK RENDAH : TAX AMNESTY MINIM LEGASI
Program pengampunan pajak alias Tax Amnesty menjadi legasi yang minim prestasi. Terlepas dari klaim sukses pemerintah, faktanya realisasi deklarasi dan repatriasi harta dari luar negeri masih jauh panggang dari api. Berdasarkan penghitungan Bisnis dengan mengacu pada data McKinsey & Company yang dirilis pasca pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak 2016, total harta warga negara Indonesia (WNI) yang diparkir di luar negeri mencapai US$250 miliar. Dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kala itu di angka Rp13.000, maka total harta WNI di yurisdiksi lain mencapai Rp3.250 triliun. Sementara itu, dalam dua program pengampunan, yakni Tax Amnesty Jilid I pada 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 atau Tax Amnesty Jilid II, total deklarasi harta luar negeri hanya senilai Rp1.096,28 triliun. Secara terperinci, deklarasi harta dalam Tax Amnesty 2016 senilai Rp1.036,37 triliun, sedangkan pada PPS yang berlangsung pada 1 Januari—30 Juni 2022 senilai Rp59,91 triliun. Adapun, dari total deklarasi tersebut, realisasi repatriasi harta pada dua program itu hanya Rp162,73 triliun, yang terdiri dari Tax Amnesty 2016 senilai Rp146,68 triliun dan repatriasi PPS 2022 di angka Rp16,05 triliun. Dengan demikian, masih ada aset senilai Rp933,55 triliun hasil deklarasi dua program pengampunan pajak yang diparkir di luar negeri atau belum dipulangkan ke Tanah Air.
Sementara itu, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat peserta PPS dalam melakukan repatriasi harta. Pertama, instrumen investasi yang ditawarkan tidak menarik bagi wajib pajak, sehingga lebih memilih untuk tetap menempatkan dananya di luar negeri. “Terutama di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini yang ditandai melonjaknya inflasi global,” kata Wahyu. Kedua, perbedaan tarif antara deklarasi harta luar negeri dan repatriasi dalam PPS yang tidak berbeda jauh. Sekadar informasi, dalam PPS 2022, tarif yang dikenakan oleh pemerintah berkisar 6%—18%, lebih tinggi dibandingkan dengan Tax Amnesty 2016 yang di kisaran 2%—10%. Sejalan dengan itu, menurut Wahyu, pemerintah perlu melakukan pembenahan ekosistem investasi dalam rangka meningkatkan rasio harta repatriasi pada program PPS.PEMINDAHAN IBU KOTA : Jakarta Bakal Jadi Pusat Bisnis
Kalangan pelaku usaha optimistis Jakarta akan dapat mengambil peran penting sebagai salah satu kota pusat bisnis terpenting di dunia meskipun tidak lagi memegang fungsi sebagai ibu kota negara. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya Sona Maesana mengatakan Jakarta akan siap bersaing dengan kota-kota besar lain di dunia untuk menjadi salah satu pusat bisnis global dengan potensi bisnis yang dimiliki dan didukung oleh infrastruktur memadai. “Kami siap mendukung Jakarta sebagai kota pusat bisnis kelas dunia jika nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/7).
Ketua Kadin Jaya Diana Dewi optimistis pelaku usaha di wilayah Jakarta mempunyai peluang bisnis yang prospektif meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara.Jakarta mempunyai keunggulan dari sisi infrastruktur. Ini tentu menjadi kelebihan yang dapat diunggulkan oleh Jakarta sebagai kota pusat bisnis,” ujarnya.
FENOMENA URBAN, Baju Rasa Baru Lungsuran Mama
Aktivis lingkungan Nadine Chandrawinata punya kebiasaan memakai lungsuran. Hal yang sama dilakukan mamanya sejak lama. Nadine selalu menyimpan pakaian dan aksesori yang sudah tidak ia pakai untuk dilungsurkan kepada anaknya. Anak pertama Nadine dan Dimas Anggara, Nadi Djiwa Anggara (4 bulan), kini mewarisi pakaian, sepatu, juga mainan bayi yang dulu dipakai Saat menikah dengan Dimas, Nadine mengenakan gaun pengantin milik mamanya di acara pesta pernikahan. Selain gaun pernikahan, Nadine juga mengenakan baju maternity saat mengandung Djiwa. Kebiasaan sang mama menyimpan dan meng-upcycle barang mode lama itu sesuai dengan prinsip 3R, yakni reuse (menggunakan kembali barang lama), reduce (membatasi pembuangan barang lama), dan recyle (mendaur ulang barang lama agar bisa dipakai lagi). Sekarang ditambah dengan upcycle, memproses menjadi barang baru yang lebih berkualitas dan bernilai seni. Prinsip ini dijalankan banyak warga urban yang sadar untuk membatasi konsumsi barang mode demi mengurangi sampah tekstil yang berpotensi mencemari lingkungan dalam jangka panjang.
Penyuka lungsuran tak sebatas orang dewasa. Grace Abelizy Nivaro Gea (16), warga Yogyakarta, gemar memakai baju lungsuran budenya, Nirmala Yanuartini (56). Apalagi mode yang selalu kembali berulang memberi kesempatan bagi Grace bergaya dengan baju lungsuran. Grace menemukan kemeja lungsuran keluaran Contempo milik budenya, Nirmala, yang dilungsurkan kepada ibu Grace, yang dilungsurkan ibunya kepada Grace. Kemeja lungsuran tersebut lantas dipakai Grace untuk sesi pemotretan buku tahunan SMP dan ia tampak keren. Untuk memberi nilai tambah pada pakaian lama dan memperpanjang usia pakaian, bermunculan banyak tempat kursus upcycle, antara lain Setali Indonesia dan Afif Mustopha, pemilik merek Control New. Intan Anggita Pratiwie, Co-Founder Setali Indonesia, menjelaskan, pihaknya membuka lokakarya upcycle yang dapat menghasilkan pakaian, tas, hingga perhiasan. Sementara Afif mengajarkan teknik menyulam dengan tangan, upcycle barang lama dan perca. (Yoga)
PEKERJA MIGRAN Penanganan Korban Terkendala Anggaran
Polda Kepri menggagalkan penyelundupan 42 pekerja migran tanpa dokumen dari Batam ke Malaysia. Meski demikian, penanganan korban perdagangan orang itu berpotensi tidak optimal karena terkendala anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menipis. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Harry Goldenhardt (2/7) mengatakan, pada 30 Juni 2022 polisi mengungkap upaya penyelundupan 42 pekerja migran tanpa dokumen di Batam, terdiri dari 24 laki-laki dan 18 perempuan.
Direskrimum Polda Kepri Kombes Jefri Siagian mengatakan ”Terkait 42 korban ini, seharusnya mereka dilimpahkan ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Namun,BP2MI (wilayah Kepri) menyatakan tidak punya anggaran lagi untuk menampung mereka. Ini harus dibicarakan sama-sama,” ujarnya. Kepala Unit Pelayanan Teknis BP2MI Wilayah Kepri Mangiring Sinaga mengakui, pihaknya memang kekurangan anggaran. Namun, ia menegaskan tetap siap menampung 42 pekerja migran tanpa dokumen yang kasusnya tengah ditangani Polda Kepri itu.
Anggaran BP2MI Wilayah Kepri sebesar Rp 2,5 miliar telah menipis karena digunakan untuk menangani repatriasi ribuan pekerja migran bermasalah dari Malaysia. Selain itu, juga menangani kepulangan ratusan pekerja migran tanpa dokumen yang menjadi korban perdagangan orang. Sejak Februari 2022, Mangiring menyurati BP2MI pusat untuk meminta tambahan anggaran Rp 2 miliar. (Yoga)
NFT: Seni, Simulakra, dan Kelangkaan Aset
Fenomena crypto crash, sebagaimana diuraikan oleh Hizkia Subiyantoro (Kompas, 26 Juni 2022), membuat banyak pihak ”kena mental”, istilah generasi sekarang. Jatuhnya nilai tukar mata uang kripto ”Mother of Alt.coin’ (bitcoin) sebagaimana terpantau di sejumlah exchange (pasar jual beli koin kripto) sontak membuat kreator, kolektor, pengembang (developer) proyek non fungible token (NFT) mengalami tekanan dan adaptasi baru. Walau demikian, rantai blok (blockchain) internet tetaplah sebagai sistem pencatatan riwayat data canggih dan terkini yang kehadirannya telah nyata memengaruhi budaya produksi, distribusi, dan konsumsi saat ini.
Teknologi rantai blok akhirnya masuk ke ranah seni yang ditandai dengan munculnya lokapasar seni berbasis rantai blok yang melahirkan inovasi NFT. Teknologi kriptografi (proses enkripsi data) dalam rantai blok memungkinkan suatu aset memiliki aspek kelangkaan, keunikan dan keotentikan. Pada titik ini karya dan peristiwa seni yang dinyatakan dalam serial number oleh rantai blok menemukan momentum otentisitas dan ekonomisnya sebagai sebuah aset NFT. Sejumlah lokapasar NFT telah hadir, dari yang bersifat pasar raya semisal Opensea, hingga yang memiliki kurasi ketat, seperti Superrare hingga Foundation. Lokapasar tersebut dan wahana berkurasi ketat sejenisnya telah menjadi titik temu antara kreator dan kolektor secara langsung (peer to peer).
Menurut filsuf posmodern, Jean Baudrillard, tentang simulakra, bahwa NFT dan metaverse adalah realitas baru yang ditentukan oleh ”mesin simulasi”. Apa yang telah, tengah, dan akan diubah oleh rantai blok ini seolah mengonfirmasi kekuatan simulakra dalam memengaruhi roda ekonomi dan menentukan jenis kesadaran di atasnya. Dengan keunggulan dan kerentanannya, rantai blok memberi solusi baru dalam ”mengeksklusifkan” data yang semula hampir tak bernilai oleh spirit keterbukaan (openness) pada babak awal revolusi digital. (Yoga)
Inflasi Masih Jadi Ancaman
Selama harga-harga pangan dan energi dunia bergejolak, inflasi masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Sebagai upaya meredam gejolak harga kedua komoditas tersebut, Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara angota G7 dan G20, menyerukan untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan dan energi yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada 22 Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,61% dengan Indeks Harga Saham Konsumen sebesar 111,09. Inflasi masih menjadi ancaman bagi Indonesia. Sebab,menurut Margo Yuwono, kenaikan harga komoditas pangan ditingkat global belum memiliki dampak yang signifikan terhadap inflasi dalam negeri. "Hal ini tercermin dari tiga komoditas impor pangan dengan nilai impor tertinggi yaitu gadum, gula dan kedelai," katanya. (Yetede)
Ekspansi ke Pabrik Kloset, Mark Dynamic Siapakan Capex Rp280 Miliar
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) tengah menyiapkan ekspansi ke pabrik produk sanitasi berupa kloset duduk dengan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 280 miliar. Dalam keterbukaan informasi produsen cetakan sarung tangan yang berkedudukan di Medan tesrebut dikemukakan, Rp 70 miliar dari capex itu akan digunakan untuk pembangunan pabrik, sisanya Rp210 miliar untuk pengadaan mesin. Nanti pabrik tersebut akan memiliki kapasitas produksi hingga 1.700 unit per bulan. "Tahun ini dalam proses analisis pasar atau feasibility studi. Diharapkan, tahun depan kami sudah ekspansi ke produk kloset," ujar Direktur Keuangan Mark Dynamics Indonesia Budi Muharsyah di Jakarta, Jumat (1/7). Selain memproduksi kloset dengan beragam varian, perseroan juga berencana menggarap bisnis aksesoris kloset seperti tutup kloset dan lainnya. (Yetede)
Pemerintah Gelontorkan Dana Kompensasi Energi Rp89,1 Triliun
Pemerintah membayarkan kompensasi kepada BUMN energi yakni PT PLN (persero) dan PT Pertamina (persero) dengan total mencapai Rp89,1 triliun. Adapun rinciannya PLN menerima Rp 24,6 triliun dan Pertamina sebesar Rp64,5 triliun. Kompensasi ini merupakan pembayaran untuk listrik, BBM,dan LPG non subsidi periode 2021 kemarin. Pencairan dana tersebut sebagai bentuk negara hadir untuk melindungi rakyat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. "Hari ini, kita bisa menyampaikan bahwa PLN telah menerima pencairan dana kompensasi di tahun 2021 dari pemeritah sebesar Rp24,6 trliun," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Pada tahun ini, Pemerintah masih memberikan dukungan subsidi dan kompensasi kepada pelanggan sebesar Rp125 triliun., yang terdiri atas subsidi Rp62 triliun dan kompensasi Rp63 triliun. "Kami di PLN menjalankan peran dengan mendukung penalangan biaya, listrik masyarakat terlebih dahulu. Sehingga listrik bisa tetap tersedia bagi masyarakat." ujar Darmawan. (Yetede)









