Ombudsman Republik Indonesia memulai investigasi program bansos dari sisi pelayanan publik. Investigasi tersebut mencakup kebijakan pada tingkat hulu hingga pemanfaatannya di masyarakat. "Investigasi ini sudah keputusan pleno pimpinan. Kami mulai mengerjakannya tiga pekan terakhir," ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, kepada Tempo, akhir pekan lalu. Robert mengatakan investigasi dilakukan karena Ombudsman menilai pentingnya program bantuan sosial ini bagi masyarakat. Namun, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut melihat masih banyaknya masalah, dari kebijakan, penyaluran, hingga pemanfaatannya. "Masih sangat banyak yang harus dibenahi." Menurut dia, investigasi soal bansos tidak hanya dilakukan terhadap program-program yang dilaksanakan Kemensos, tapi juga program bantuan subsidi upah (BSU) yang dilaksanakan Kemenaker hingga bansos di daerah yang memanfaatkan 3 % dana transfer umum.

Robert memberi contoh permasalahan yang muncul dari masing-masing tahapan. Pada tataran kebijakan, ia menilai masih ada program bantuan sosial yang tidak inklusif, salah satunya BSU. Bantuan ini hanya menyasar pekerja formal yang terdaftar di BP Jamsostek. Padahal banyak masyarakat dan pekerja informal yang membutuhkan bantuan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Robert menduga permasalahan ini muncul karena pemerintah ingin mengambil jalan praktis soal data penerima. "Karena data BPJS itu kan practical, mudah bagi Kemnaker karena semua terdata. Jadi, kebijakan ini dari hulu sudah bermasalah," ujar dia. (Yoga)

Pemerintah terus menggenjot realisasi penerimaan pajak menjelang pengujung tahun ini. Hingga September 2022, realisasi penerimaan pajak dilaporkan Rp 1.310,5 triliun, tumbuh 54,2 % dibanding  periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut setara dengan 88,3 % target penerimaan APBN 2022 sebesar Rp 1.485 triliun. Dalam dua bulan tersisa, DJP berupaya mengejar target yang telah ditetapkan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Neilmadrin Noor, berujar bahwa strategi yang dilakukan lembaganya meliputi perluasan basis pemajakan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela hingga melakukan ekstensifikasi dan pengawasan wajib pajak strategis serta berbasis kewilayahan. “Kami juga mengoptimalkan data melalui pertukaran data serta informasi secara otomatis dan data perbankan, melakukan penegakan hukum yang adil, serta mengembangkan sistem inti perpajakan,” ujarnya kepada Tempo, kemarin. Tak hanya itu, DJP juga melakukan perluasan kanal pembayaran untuk makin memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menambahkan, dalam kurun waktu yang tersisa, otoritas pajak akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini memang selalu menjadi andalan dan tumpuan. “Kami mengandalkan sektor-sektor yang kami rasa menjadi pemenang selama tahun berjalan, yang selama ini memiliki kinerja setoran pajak yang baik,” katanya.  Sektor usaha yang dimaksud adalah manufaktur, perdagangan, dan transportasi. Adapun untuk sektor-sektor andalan baru, kata dia, masih dalam pengkajian dan membutuhkan waktu untuk dapat direalisasi. “Namun upaya menggali sektor baru itu terus dilakukan, dan bisa saja baru terlihat hasilnya tahun depan,” ucap Yon. Menkeu Sri Mulyani mengatakan tren positif penerimaan pajak sudah terlihat sejak awal tahun ini. Hal itu tak terlepas dari optimisme pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. (Yoga)

DJP terus menggali sumber-sumber penerimaan baru, khususnya yang berasal dari sektor ekonomi digital. Salah satu sumber yang tengah digencarkan adalah pengumpulan pajak dari platform atau aplikasi digital atau yang biasa dikenal dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), seperti Netflix, Facebook, Spotify, dan Google. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, mengungkapkan, hingga September 2022, realisasi penerimaan PPN PMSE secara keseluruhan telah mencapai Rp 8,69 triliun dari total 130 platform yang berperan sebagai pemungut. Dari jumlah tersebut Rp 4,06 triliun merupakan hasil penerimaan untuk 2022. “Sektor pajak ini cukup kontributif dalam menopang penerimaan negara,” ujar Neil kepada Tempo, kemarin. Merujuk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha penyelenggara aplikasi digital harus ditunjuk sebagai pemungut wajib PPN dengan tarif 11 % atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia.

Pemungut wajib membuat bukti pungut PPN berupa commercial invoice, billing, order receipt, ataupun dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah melakukan pembayaran. Ke depan, otoritas pajak juga akan terus menambah daftar para pelaku usaha PMSE yang menjual produk layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Kriteria yang harus dipenuhi, yaitu nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan, dan/atau jumlah trafik melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan. Tak hanya itu, realisasi pajak dari sektor digital lainnya terus bertumbuh, seperti realisasi pajak atas perusahaan teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending sebesar Rp 90,05 miliar untuk PPh pasal 23 atau dalam negeri dan Rp 40,04 miliar untuk PPh pasal 26 atau luar negeri. Berikutnya, ada pula realisasi pajak atas transaksi kripto senilai Rp 76,27 miliar untuk PPh pasal 22 dan Rp 82,85 miliar untuk PPN dalam negeri. (Yoga)

Meski ada ancaman perfect storm, perusahaan Indonesia tetap ekspansi pada tahun 2023. Hal itu, terlihat pada minat perusahaan yang hendak mendapatkan dana segar dari pasar modal. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan 70 emiten baru tahun depan. Selama Januari hingga 26 Oktober 2022, perusahaan yang mendapatkan dana segar dari pasar modal lewat initial public offering (IPO) dan mencatatkan saham di BEI mencapai 44 perusahaan atau 80% target 55 perusahaan. Hingga Rabu (26/10) terdapat 810 emiten yang tercatat di BEI dengan nilai kapitalisasi Rp 9.352 triliun. Dalam lima tahun terakhir jumlah emiten meningkat signifikan. Tapi, para investor menyayangkan kualitas emiten yang masuk bursa tidak sebagus periode sebelumnya. Nilai kapitalisasi saham emiten terlalu kecil, sehingga acap menjadi saham gorengan.

Dirut BEI Iman Rachman mengatakan, meski di tengah gejolak ketidakpastian, BEI tetap optimistis tahun depan aktivitas penggalangan dana melalui pasar modal tetap ramai. Bahkan, BEI telah menyiapkan sejumlah target perusahaan tercatat hingga rata-rata nilai transaksi (RNTH). Menurut Iman, optimisme tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan pandemi dan perekonomian tetap stabil. Ia menyatakan, Indonesia salah satu dari empat negara yang dapat mengendalikan tingkat inflasi pada level 4,7% dan perekonomian bertumbuh di atas 5%. Ia memaparkan, target pencatatan 70 perusahaan akan dicapai melalui berbagai instrumen seperti saham, Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), ataupun melalui penerbitan Efek Beragun Aset (EBA). “Kami optimistis target tersebut akan tercapai. Pasalnya, hingga saat ini perusahaan yang sudah ada dalam pipeline IPO telah mencapai 45 emiten,” ujar Iman dalam konferensi pers, usai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BEI tahun 2022 di Jakarta, Rabu (26/10). (Yoga)

Defisit fiskal Tiongkok membubung hingga mencapai rekor tertinggi hampir US$ 1 triliun pada sembilan bulan pertama tahun ini. Krisis sektor properti dan pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi membuat kas pemerintah tergerus. Analisis terhadap dapat pemerintah yang dilakukan oleh Bloomberg, seperti dilansir AFP pada Rabu (26/10) menunjukkan defisit anggaran di seluruh level pemerintah Tiongkok antara Januari dan September 2022 mencapai 7,16 triliun yuan atau US$ 980 miliar. Angka yang didapat dari rilis Kemenkeu Tiongkok, Selasa (25/10) itu naik tiga kali lipat dibandingkan 2,6 triliun yuan pada periode sama tahun lalu. Secara keseluruhan pendapatan pemerintah turun 6,6% menjadi 15,3 triliun yuan pada periode sama. Karena pemerintah menggulirkan program pemangkasan pajak terhadap sektor bisnis.

Sementara belanja fiskal naik 6,2% menjadi 19,04 triliun yuan pada periode tersebut. Didorong oleh belanja infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Data yang dirilis pekan ini menunjukkan ekonomi Tiongkok tumbuh 3,9% secara tahunan pada kuartal III 2022, melampaui ekspektasi kalangan ekonom di 3,4%. Krisis sektor properti di Tiongkok sangat berdampak terhadap perekonomian karena sektor tersebut beserta sektor konstruksi menyumbang 25% lebih terhadap PDB. Pada Oktober 2022, harga rumah tangan kedua mencatatkan penurunan bulanan terbesar sejak 2014. “Pasar perumahan masih terjerat spiral penurunan, karena permintaan global masih lemah dan pelemahan renminbi juga menghambat kemampuan bank sentral untuk menyediakan dukungan kebijakan,” ujar Julian Evans Pritchard, ekonom dari Capital Economics, seperti dikutip AFP. (Yoga)

Terminal penumpang angkutan jalan harus menyediakan fasilitas tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30%, sesuai dengan amanat Permenhub No PM 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa terminal harus menyediakan fasilitas tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30%. Setditjen Perhubungan Darat, Kemenhub Endy Irawan mengatakan, pemeliharaan terminal penumpang wajib bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil. Selain itu penyelenggaraan terminal penumpang dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, BUMDes, dan swasta. “Penyelenggaraan terminal penumpang yang dapat dikerjasamakan, yaitu pembangunan, pengembangan, penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang, pemeliharaan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pembiayaan,” jelas Endy dalam pernyataan resminya, Rabu (26/10).

Terkait penyelenggaraan bidang angkutan jalan, saat ini dalam Permenhub No PM 25 tentang penyelenggaraan bidang angkutan jalan sesuai amanat dari PP No 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat substansi baru. Endy menguraikan, substansi baru tersebut yaitu pemberian subsidi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang diberikan kepada angkutan barang umum dan/atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Sebelumnya, Endy menjelaskan bahwa tujuan dari disusunnya UU Nomor 11 tahun 2020 adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian; peningkatan ekosistem investasi; kemudahan berusaha; peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. (Yoga)

Penguatan sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar ( big caps ) telah mendongkrak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat lesu pada pekan kedua Oktober lalu. Big caps yang perkasa ini menjadi indikasi window dressing sudah mulai terjadi secara terbatas. Financial Expert  Ajaib Sekuritas M Julian Fadli mengatakan, penguatan saham-saham big caps tak lepas dari dorongan aksi beli investor asing yang mencetak nilai bersih lebih dari Rp 1 triliun sepanjang pekan lalu. Rilis kinerja emiten kuartal ketiga juga memoles optimisme pelaku pasar dalam menyambut datangnya window dressing pada akhir tahun ini. Senior Vice President Head of Retail, Product Research & Distribution Divion Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi menyoroti, window dressing antara lain berpotensi terjadi di sektor energi dan keuangan. Penguatan saham sektor ini akan terdorong fenomena sikuls akhir tahun.

Langkah Indonesia menjalani transisi energi tersendat dan jalan di tempat. Indikasinya tergambar dari kebijakan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang masih serba tanggung dan acap berubah alias berganti-ganti aturan. Di satu sisi, pemerintah memangkas kapasitas pembangkit batubara (PLTU) melalui program pensiun dini (early retirement), yang dimulai dari PLTU Pelabuhan Ratu. Namun di saat yang sama, PT PLN malah membatasi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Chairman Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma menilai, pengembangan EBT di Indonesia tergolong lambat.

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai bergeser. Jika deviasi bergerak kian jauh, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2023 sudah seharusnya disesuaikan agar anggaran tetap kredibel. Paling tidak, ada lima asumsi APBN 2023 yang sudah meleset saat ini. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3%. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 hanya berada di kisaran 4,5% hingga 5%. Kedua, inflasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi dampak langsung maupun dampak lanjutan ( second round impact ) pada inflasi.  Ketiga, nilai tukar rupiah. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 15.600 per dollar Amerika Serikat (AS) , David melihat sulit bagi dollar AS kembali ke level Rp 14.000 di tahun depan. Keempat, asumsi suku bunga SUN tenor 10 tahun yang dalam APBN 2023 ditetapkan sekitar 7,9%. David melihat, suku bunga SUN tenor 10 tahun pada 2023 akan berkisar 7,5% hingga 8,5%. Kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang tahun depan bisa berada di kisaran US$ 90 - US$ 100 per barel.

Kenaikan bunga acuan di Amerika Serikat mulai menipiskan likuiditas valuta asing di perbankan dalam negeri. Mengutip data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit valas perbankan mencapai Rp 932,61 triliun hingga Agustus 2022. Nilai ini meningkat 16,71% year on year (yoy) dari Rp 799,05 triliun. Sedang dana pihak ketiga (DPK) valas cuma tumbuh 11,84% yoy dari Rp 990,67 triliun per Agustus 2021 menjadi Rp 1.107,94 triliun di akhir Agustus 2022. Bahkan, kondisi likuiditas valas semakin mengetat di September 2022. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, kredit valas di September tumbuh 18,1% yoy sementara DPK hanya mengalami peningkatan 8,4% yoy. Bila hanya melihat sumber valas dari DPK saja maka likuiditas valas terkesan terbatas. Tapi kalau kita lihat sumber pendanaan dari bank terkait valas itu bervariasi. Ada berupa pinjaman maupun penerbitan surat berharga. Bahkan surat berharga negara (SBN) yang dimiliki oleh perbankan bisa dilakukan repo untuk mendapatkan valas, ujar Destry, pekan lalu.