Dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK terdapat pasal yang mengatur keberadaan uang digital. Pasal ini merupakan tambahan atas UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang belum mengakomodasi keberadaan uang digital. Dinyatakan bahwa nilai tukar terdiri dari rupiah kertas, logam, dan digital. Dengan demikian, nantinya BI bisa meluncurkan uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang tengah menjadi perhatian hampir semua bank sentral di seluruh dunia. Sejauh ini baru dua negara yang telah meluncurkan CBDC, yaitu Bahama dengan sand dollar dan Jamaika dengan Jam-Dex. Beberapa negara sudah masuk fase percobaan, seperti Nigeria (e-Naira), China (e-CNY), dan Swedia (E-krona). Hingga Juli 2022 tercatat 15 bank sentral sudah melakukan uji coba, 15 lainnya di fase perancangan (proof of concept), dan 65 lagi, termasuk Indonesia, masih pada fase penelitian.

Urgensi penerbitan rupiah digital diperdebatkan di tengah banyaknya persoalan lain. Salah satunya  adalah soal ketergantungan pada likuiditas asing yang diakibatkan dangkalnya pasar keuangan domestik. Akibatnya, rupiah cenderung tidak stabil. Pekan lalu, BI kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,75 5. Kebijakan  yang tergolong progresif ini diambil terutama untuk mengantisipasi pelemahan nilai rupiah yang pada akhir minggu lalu mencapai Rp 15,600 per dollar AS. Urgensi penerbitan CBDC tak bisa dilepaskan dari meningkatnya popularitas uang kripto yang bersifat anonim sehingga volatilitas sangat tinggi. Meski tidak dalam waktu dekat, CBDC dibutuhkan sehingga perlu dipersiapkan infrastruktur, baik regulasi maupun teknologinya. Urgensi CBDC akan berbeda di tiap negara sehingga perlu dirumuskan dengan persis ruang lingkup  kebutuhannya. (Yoga)

Distribusi perdagangan sejumlah pangan pokok pada 2021 semakin efisien. Penurunan margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP menjadi indikatornya. Kendati begitu, MPP tetap perlu dijaga untuk mengantisipasi imbas kenaikan harga pupuk dan BBM. Komoditas pangan pokok yang distribusi perdagangannya semakin efisien adalah beras dan cabai merah. Hal itu terungkap dalam laporan BPS bertajuk ”Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2022” dan ”Distribusi Perdagangan Komoditas Cabai Merah Indonesia 2022” yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (24/10). Pola distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen akhir pada 2021 semakin efisien karena satu rantainya terputus. Pendistribusian beras hanya melewati satu rantai distribusi, yakni pedagang eceran. Beras dari produsen paling banyak didistribusikan ke pedagang eceran, yakni 25,26 %. Hal ini membuat MPP beras tahun 2021 turun 10,16 % menjadi 11,31 % dari MPP 2020 yang tercatat 21,47 %. Semakin rendah MPP sebuah komoditas, semakin pendek dan efisien distribusinya.

Untuk cabai merah, pola distribusinya pada 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 masih sama. Pendistribusiannya ke konsumen akhir memiliki tiga rantai, yaitu produsen, pedagang pengepul, dan pedagang eceran. Akan tetapi, MPP cabai merah turun 20,90 % dari 61,39 % pada 2019 menjadi 40,41 % pada 2021. Peran perdagangan antara daerah surplus dan deficit yang dimotori oleh pemerintah serta BUMN berkontribusi signifikan terhadap penurunan MPP. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugiartono berpendapat, pandemi Covid-19 mengubah pola distribusi pangan pokok di Indonesia, termasuk beras dan cabai merah. Terputusnya distribusi akibat pembatasan mobilitas melahirkan sejumlah aplikasi yang menjembatani langsung antara produsen dan konsumen akhir. (Yoga)

Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari desa tertinggal dan sangat tertinggal pada 2045. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta, Senin (24/10) menyatakan, 70,44 % desa ditargetkan telah berstatus desa mandiri, 6,28 % desa maju, dan 23,28 % desa berkembang pada 2045. (Yoga)

Menhub Budi Karya Sumadi memastikan investor dari Jepang dan Inggris akan turut dalam pembangunan MRT Koridor Timur-Barat atau East-West, sedangkan Korsel menjadi investor pembangunan MRT fase 4 Fatmawati-TMII. Nota kesepahaman akan ditandatangani dalam kegiatan G20 bulan depan. Seusai menerima Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung Kemenhub, Senin (24/10), Budi menerangkan, MRT fase 3 Koridor Timur-Barat akan melewati Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Terbentang sepanjang 87 kilometer, MRT fase 3 Koridor Timur-Barat akan menghubungkan Cikarang di Jabar sampai Balaraja di Banten. Untuk pembangunan MRT fase 3, proses kajian kelayakannya tengah dikerjakan dan diperkirakan selesai pada 2023 sehingga MRT fase 3 bisa dibangun pada 2024.

Seperti diberitakan, dalam agenda Forum Jurnalis PT MRT Jakarta (Perseroda) pada 30 Juni 2022, Dirut PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan bahwa Pemerintah Jepang berkomitmen mendanai pembangunan MRT fase 3 Koridor Timur-Barat. Komitmen itu khususnya untuk membiayai pembangunan MRT fase 3 segmen 1 di wilayah DKI Jakarta. Perencanaan MRT fase 3 sepanjang 87 km terdiri dari 31,7 km di wilayah DKI Jakarta dan 55,3 km terbagi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Untuk fase 3 yang melewati DKI Jakarta, pembangunan MRT dibagi ke dalam dua segmen. Segmen 1 dari Tomang ke Ujung Menteng dan segmen 2 dari Tomang ke Kembangan. Pemerintah Jepang dipastikan tertarik dan berkomitmen mendanai proyek MRT fase 3 segmen 1 wilayah DKI Jakarta dari Tomang, Jakarta Barat, ke Ujung Menteng, Jakarta Timur, sejauh 24,5 km. Sedang MRT fase 4 Koridor Fatmawati-TMII juga sudah mendapatkan investor dari Korsel. (Yoga)

Kerajaan Arab Saudi bersiap menambah kuota jemaah haji internasional untuk tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023. Meski belum dipastikan angkanya, kuota itu diharapkan mendekati normal sebagaimana  berlangsung sebelum pandemi Covid-19. Kerajaan Arab Saudi juga menjanjikan kemudahan perizinan. Informasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah, setelah bertemu Menag Yaqut Cholil Qoumas di Kemenag, di Jakarta, Senin (24/10). Hadir pula dalam pertemuan itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, serta Dubes Arab Saudi di Indonesia Essam Al-Tsagafi. Tawfiq mengungkapkan, saat keadaan normal, kuota jemaah haji dihitung dengan skema satu banding 1.000 orang. Artinya, setiap 1.000 penduduk Muslim mendapatkan kuota haji satu orang. Ini merupakan hasil kesepakatan konferensi kerja sama Islam di dunia. ”Jumlah jemaah haji tahun (2023) ini belum ditetapkan berapa jumlahnya. Semua terkait dengan pandemi. Jika kondisi kesehatan membaik, jumlah kuota akan kembali normal,” katanya.

Pembatasan umur 65 tahun untuk calon jemaah haji berkaitan dengan pandemi Covid-19. Jika ada perubahan kondisi kesehatan, menurut Tawfiq, keputusan juga berubah. ”Ini upaya peningkatan pelayanan terbaik yang kami berikan ke jemaah,” katanya. Tawfiq menjelaskan, Kerajaan Arab Saudi menerima seluruh jemaah umrah dengan kemudahan, serta tanpa syarat dan ikatan yang memberatkan, seperti kesehatan dan usia jemaah. Tak ada pula batasan jumlah jemaah umrah yang datang ke Tanah Suci. Proses mendapatkan visa kini dijanjikan semakin cepat, tak lebih dari 24 jam. Masa berlaku visa umrah yang dulu 30 hari kini bisa sampai 90 hari dan dapat digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah Saudi. Kewajiban adanya mahram bagi jemaah umrah perempuan juga dibatalkan. Dengan begitu, calon jemaah perempuan, termasuk yang belum berkeluarga, bisa menjalankan ibadah tanpa perlu khawatir. (Yoga)

Masyarakat adat di tanah Papua sampai saat ini tidak memiliki hak penuh untuk memanfaatkan kayu yang mereka miliki secara komersial. Implementasi sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK di Papua dan Papua Barat yang berbasis masyarakat adat perlu segera diuji coba. Hal tersebut mengemuka dalam seminar nasional bertajuk ”Memperkuat Tata Kelola dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) bagi Masyarakat Adat di Tanah Papua”, di Bogor, Jabar, Senin (24/10). Seminar ini pertemuan lanjutan dari diskusi grup terfokus (FGD) yang dihadiri perwakilan pemerintah, akademisi, masyarakat adat, LSM, hingga forum lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK).

Dinamisator nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Muhammad Ichwan, mengemukakan, wilayah Papua sampai saat ini terus mengalami tekanan dari berbagai aspek. ”Regulasi yang ada saat ini membuat kayu-kayu di wilayah adat hanya untuk kepentingan domestik. Catatan JPIK dan Auriga, kami masih menjumpai praktik pembalakan liar di Papua dan melibatkan oknum-oknum masyarakat adat,” ujarnya. Maraknya praktik pembalakan liar ini yang mendorong JPIK dan Auriga menggagas SVLK kayu adat sebagai salah satu solusi pengelolaan hutan sehingga masyarakat tetap mendapat hak penuh dari wilayahnya. Adapun lokasinya ditentukan dari wilayah adat yang telah dicadangkan pemerintah setempat atau usulan dari masyarakat. (Yoga)

Saat ini dunia dibayangi ancaman risiko resesi global. Bank Dunia telah melansir peringatan atas risiko tersebut dengan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022, dari 4,1 % menjadi 2,0 %. Hal serupa dilakukan oleh IMF yang mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022, dari 3,6 % menjadi 3,2 %. Ancaman itu kini semakin nyata, contohnya, inflasi Argentina Agustus 2022 meroket menjadi 78,5 % dan nilai tukar mata uangnya melemah 47 % sepanjang tahun ini. Hal ini memaksa pemerintah Argentina meminta bantuan likuiditas kepada IMF sebesar US$ 44 miliar. Risiko resesi global dan ancaman stagflasi (inflasi tinggi serta laju perekonomian rendah) tersebut tidak hanya timbul akibat pandemi Covid-19 dan gangguan rantai pasok global akibat perang Rusia versus Ukraina, tapi juga dipicu kebijakan moneter bank sentral negara maju, terutama bank sentral AS, The Fed, yang meningkatkan suku bunga acuannya. Kebijakan tersebut direspons oleh bank sentral negara lain dengan turut meningkatkan suku bunga acuannya. Hal tersebut bertujuan agar selisih suku bunga tidak terlalu besar, yang dapat memicu arus keluar modal asing.

Sepanjang tahun ini, The Fed telah meningkatkan suku bunga acuannya dengan agresif sebesar 300 basis poin menjadi 3,08 %. Hal ini berdampak pada arus keluar modal asing dari Indonesia sebanyak US$ 2,05 miliar pada Juli lalu. Kondisi tersebut tentu akan menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah dan cadangan devisa negara. Apabila kondisi ini terus berlanjut, hal itu dapat meningkatkan risiko likuiditas di pasar uang Indonesia. Kondisi likuiditas diukur dengan rasio keuangan, antara lain rasio kecukupan likuiditas (LCR), yang menggambarkan kemampuan industri perbankan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. LCR didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah aset likuid berkualitas tinggi dan jumlah kewajiban jangka pendek. Berdasarkan data OJK, LCR perbankan Indonesia tercatat sebesar 257,79 % dengan jumlah aset likuid sebesar Rp 2.585 triliun, jauh lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia yang sebesar 154 persen, Thailand 186,8 persen, dan Filipina 200,6 persen. Kondisi ini menumbuhkan optimisme bahwa sistem keuangan perbankan Indonesia memiliki buffer likuiditas yang kuat dan memadai dalam menghadapi krisis keuangan atau resesi di masa mendatang dibanding negara lain di Asia Tenggara. (Yoga)

Pertumbuhan kredit konsumsi terancam terkontraksi seiring dengan tren kenaikan inflasi yang kian melemahkan daya beli masyarakat. Pengetatan kebijakan moneter yang ditandai dengan kenaikan suku bunga acuan BI secara agresif hingga kini berada di level 4,75 % juga diprediksi semakin menekan permintaan kredit konsumsi, seperti kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Ekonom dari Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Askar Muhammad, mengatakan, segmen kredit konsumsi, khususnya properti dan otomotif, merupakan sektor yang paling terkena dampak dari kenaikan suku bunga acuan dan pelemahan nilai tukar rupiah. “Hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya impor bahan baku,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 24 Oktober 2022. “Kami memprediksi pertumbuhan kredit konsumsi hingga akhir tahun sekitar 8,5-10,5 %,” kata Askar.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, berujar, kondisi ekonomi global yang diselimuti ketidakpastian di sisi lain akan membuat perbankan dan lembaga pembiayaan lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit. “Kemampuan masyarakat membayar kewajiban kreditnya juga akan menjadi pertimbangan. Bank sebisa mungkin ingin menjaga risiko kreditnya tetap terjaga,” ujarnya. Bhima menambahkan, pelemahan kredit konsumsi sebagai dampak dari resesi global dan kenaikan suku bunga acuan akan semakin terasa pada kuartal I 2023. Dia pun memprediksi pertumbuhan kredit konsumsi sepanjang tahun ini akan berada di kisaran 7-8 % secara tahunan. “Khusus untuk KPR dan KPA diperkirakan tumbuhnya sekitar 7,3 %.” (Yoga)

Merespons harga saham yang terus merosot menjelang pencabutan lock up akhir November 2022, manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) saat ini menjajaki negosiasi dengan para investor besar, seperti Alibaba dan Softbank untuk menjual saham GOTO senilai US$ 1 miliar. Masuknya investor besar diharapkan mampu menjaga stabilitas harga saham GOTO yang sedang mendapat tekanan jual dalam dua pekan terakhir. Penyedia ridehailing dan e-commerce tersebut dikabarkan sedang mengukur minat pendukung awal, termasuk Alibaba dan SoftBank, untuk melakukan penjualan sejumlah sahamnya secara terkelola kepada investor baru. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mencegah potensi penurunan harga saham GOTO yang dapat terjadi jika banyak investor menjual saham saat masa lock-up berakhir pada 30 November mendatang. Saham GOTO ditutup di harga Rp 190 per unit pada perdagangan Senin (24/10), turun Rp 10 atau 5% dari penutupan Jumat (21/10). Harga penutupan kemarin merupakan level terendah sejak decacorn itu IPO pada 30 Maret lalu di level Rp 338 per unit.

Sementara harga penutupan tertinggi saham GOTO di level Rp 404 per unit pada 15 Juni 2022. Dibanding harga perdana, saham GOTO terpangkas 43,7% dan dibanding harga tertinggi, saham perusahaan teknologi ini terkikis 52,9%. Menjawab pertanyaan BEI terkait isu GoTo melakukan negosiasi dengan investor besar seperti Alibaba dan Softbank untuk menjual saham GOTO senilai US$ 1 miliar, Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia R A Koesoemohadiani mengatakan, saat ini perseroan dan para pemegang saham pra-IPO sedang menjajaki kemungkinan penawaran sekunder (secondary offering) terkoordinasi atas saham GOTO milik pemegang saham pra-IPO. Penawaran sekunder akan dilaksanakan setelah berakhirnya periode lock-up atas saham GOTO pada 30 November 2022, untuk memfasilitasi suatu penjualan yang terstruktur melalui pasar negosiasi. “Perseroan tidak akan menerbitkan saham baru atau melakukan penjualan saham di dalam proses ini, sehingga tidak akan terjadi dilusi atas saham perseroan,” terang Koesoemohadiani dalam keterbukaan informasi, Senin (24/10). Ia menyatakan, tidak akan mendapat penerimaan dana dari hasil penjualan tersebut. (Yoga)

Jerman semakin dekat menuju resesi ekonomi. Setelah hasil survei manufaktur yang dirilis Senin (24/10) menunjukkan kontraksi di sektor manufaktur zona euro semakin dalam. “Tanda-tandanya semakin kuat negara ekonomi terbesar zona euro ini menuju resesi,” kata S&P Global Market Intelligence saat merilis indeks pembelian para manajer atau PMI zona euro untuk Oktober 2022, seperti dikutip AFP. PMI zona euro pada Oktober 2022 turun menjadi 47,1 dari 48,1 bulan sebelumnya. PMI tersebut sudah empat bulan berturut-turut turun dan mencatatkan penurunan tercepat dalam dua tahun terakhir disebabkan  lonjakan inflasi serta kenaikan tajam harga energi. Pada saat yang sama, PMI Jerman turun menjadi 44,1 dari 45,7 pada September 2022. Angka ini PMI ini bila menunjukkan angka di bawah 50 berarti mengisyaratkan kontraksi ekonomi.

Penurunan kegiatan ekonomi di zona euro juga terdampak oleh perang Rusia di Ukraina. Yang sudah berlangsung delapan bulan dan telah merusak pasokan energi ke Eropa. Angka PMI Jerman itu dilaporkan adalah yang terendah sejak masa-masa penutupan kegiatan usaha akibat pandemi Covid-19. Penurunan kegiatan ekonomi di Jerman itu juga dialami oleh sektor barang dan jasa. Walaupun belum berdampak ke pasar tenaga kerja. Sebelumnya hasil sur vei terpisah menunjukkan bahwa para pengusaha di Jerman sangat pesimistis melihat prospek bisnis satu tahun ke depan. “Resesi zona euro semakin tidak terhindarkan. Krisis energi yang me[1]nimpa kawasan ini tetap menjadi sumber kecemasan besar dan menyeret turun kegiatan ekonomi, khususnya di sektor-sektor padat energi,” kata Chris Williamson, kepala ekonom bisnis S&P Global Market Intelligence. (Yoga)