Penguatan sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar ( big caps ) telah mendongkrak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat lesu pada pekan kedua Oktober lalu. Big caps yang perkasa ini menjadi indikasi window dressing sudah mulai terjadi secara terbatas. Financial Expert  Ajaib Sekuritas M Julian Fadli mengatakan, penguatan saham-saham big caps tak lepas dari dorongan aksi beli investor asing yang mencetak nilai bersih lebih dari Rp 1 triliun sepanjang pekan lalu. Rilis kinerja emiten kuartal ketiga juga memoles optimisme pelaku pasar dalam menyambut datangnya window dressing pada akhir tahun ini. Senior Vice President Head of Retail, Product Research & Distribution Divion Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi menyoroti, window dressing antara lain berpotensi terjadi di sektor energi dan keuangan. Penguatan saham sektor ini akan terdorong fenomena sikuls akhir tahun.

Langkah Indonesia menjalani transisi energi tersendat dan jalan di tempat. Indikasinya tergambar dari kebijakan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang masih serba tanggung dan acap berubah alias berganti-ganti aturan. Di satu sisi, pemerintah memangkas kapasitas pembangkit batubara (PLTU) melalui program pensiun dini (early retirement), yang dimulai dari PLTU Pelabuhan Ratu. Namun di saat yang sama, PT PLN malah membatasi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Chairman Indonesian Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma menilai, pengembangan EBT di Indonesia tergolong lambat.

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai bergeser. Jika deviasi bergerak kian jauh, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2023 sudah seharusnya disesuaikan agar anggaran tetap kredibel. Paling tidak, ada lima asumsi APBN 2023 yang sudah meleset saat ini. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3%. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 hanya berada di kisaran 4,5% hingga 5%. Kedua, inflasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi dampak langsung maupun dampak lanjutan ( second round impact ) pada inflasi.  Ketiga, nilai tukar rupiah. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 15.600 per dollar Amerika Serikat (AS) , David melihat sulit bagi dollar AS kembali ke level Rp 14.000 di tahun depan. Keempat, asumsi suku bunga SUN tenor 10 tahun yang dalam APBN 2023 ditetapkan sekitar 7,9%. David melihat, suku bunga SUN tenor 10 tahun pada 2023 akan berkisar 7,5% hingga 8,5%. Kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang tahun depan bisa berada di kisaran US$ 90 - US$ 100 per barel.

Kenaikan bunga acuan di Amerika Serikat mulai menipiskan likuiditas valuta asing di perbankan dalam negeri. Mengutip data Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit valas perbankan mencapai Rp 932,61 triliun hingga Agustus 2022. Nilai ini meningkat 16,71% year on year (yoy) dari Rp 799,05 triliun. Sedang dana pihak ketiga (DPK) valas cuma tumbuh 11,84% yoy dari Rp 990,67 triliun per Agustus 2021 menjadi Rp 1.107,94 triliun di akhir Agustus 2022. Bahkan, kondisi likuiditas valas semakin mengetat di September 2022. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, kredit valas di September tumbuh 18,1% yoy sementara DPK hanya mengalami peningkatan 8,4% yoy. Bila hanya melihat sumber valas dari DPK saja maka likuiditas valas terkesan terbatas. Tapi kalau kita lihat sumber pendanaan dari bank terkait valas itu bervariasi. Ada berupa pinjaman maupun penerbitan surat berharga. Bahkan surat berharga negara (SBN) yang dimiliki oleh perbankan bisa dilakukan repo untuk mendapatkan valas, ujar Destry, pekan lalu.

Tren kenaikan suku bunga yang kini terjadi rupanya tak menyurutkan niat korporasi untuk berburu dana melalui emisi surat utang. Bahkan menuju pengujung tahun, antrean penerbitan obligasi korporasi masih padat lantaran dinaungi beragam sentimen positif. Data termutakhir PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan bahwa realisasi penggalangan dana korporasi melalui emisi obligasi sejauh ini telah mencapai Rp131,29 triliun oleh 29 perusahaan.Tren positif pemulihan ekonomi diyakini mendorong aksi korporasi tersebut. “Kami prediksi sekitar Rp21 triliun [obligasi korporasi] masih bisa terbit di kuartal IV/2022,” ujar Kepala Divisi Pemeringkatan Nonjasa Keuangan I Pefindo Niken Indriarsih, Selasa (25/10). Dari potensi tersebut, penggalangan dana terbesar berasal dari industri bubur kertas dan konstruksi. Dengan begitu, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi bakal menembus Rp153,24 triliun hingga akhir 2022. Menurutnya, sektor yang selama ini mendominasi penerbitan surat utang, seperti multifinance, mulai mengerem emisi pada pengujung tahun karena telah mengandalkan pencarian modal pada awal tahun saat suku bunga masih murah.

Data investasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (24/10), memberi optimisme terhadap kinerja perekonomian nasional hingga akhir tahun ini. Sebagaimana yang dilansir oleh BKPM, sepanjang periode Januari—September 2022, total investasi yang masuk mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4% dari target yang ditetapkan pada tahun ini yaitu sebanyak Rp1.200 triliun. Dengan demikian, pada kuartal IV/2022, pemerintah harus menarik investasi sebesar Rp307 triliun agar mampu mencapai angka sasaran tersebut. Dalam skenario ekonomi normal, target ini memang amat mungkin tercapai mengingat setiap kuartal rata-rata realisasi penanaman modal di kisaran Rp300 triliun. Tak bisa dimungkiri, target investasi pada tahun ini memang cukup menantang, yakni tumbuh hingga 33,15% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya Rp901,2 triliun. Faktanya, selama ini pertumbuhan realisasi investasi sulit untuk mencapai di atas 15%, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Apalagi, kondisi ekonomi pada tahun ini masih cukup berat. Sebagai mesin pertumbuhan perekonomian, masuknya investasi menjadi salah satu andalan yang harus dijaga dan terus ditingkatkan.

Stok beras Perum Bulog hanya tersedia 673.613 ton dari prognosa pemerintah pada akhir tahun 2022 sebanyak 1,2 juta ton. Badan Pangan Nasional mengarahkan Perum Bulog untuk menyerap beras dari penggilingan padi skala besar. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengatakan stok beras di Perum Bulog per Oktober 2022 hanya 673.613 ton cukup mengkhawatirkan bagi stabilitas nasional. Sesuai prognosa pemerintah, Indonesia memiliki stok beras sampai dengan Desember 2022 sekitar 5,5 juta ton, dengan separuhnya berada di rumah tangga. Posisi kedua berada di penggilingan mencapai 21,1% atau 1,4 juta ton sedangkan Perum Bulog hanya memegang stok 11,3%. “Sehingga memang strategi yang kami laksanakan untuk memperkuat stok CBP adalah bekerja sama dengan penggilingan padi besar untuk menggeser sebagian stoknya ke Bulog,” katanya dalam webinar bertema Harga Beras Naik, Apa Solusinya? di Jakarta, Selasa (25/10). Keputusan pencabutan kebijakan fleksibilitas merupakan salah satu upaya agar serapan beras untuk cadangan pangan lebih mudah serta tidak terkunci dalam satu wadah saja. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, Selasa (25/10), harga beras di tingkat konsumen sepanjang Oktober 2022 telah naik Rp200 untuk jenis medium, dan Rp100 untuk premium.

Konsultan properti Knight Frank Indonesia memprediksi resesi global bakal menghambat pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih di angka 12,75 juta hunian. Sejauh ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian PUPR, yaitu mengadakan program sejuta rumah. Senior Reasearh Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat memperkirakan kondisi kurangnya hunian atau backlog masih sulit untuk diatasi dalam beberapa tahun ke depan. “Kondisi backlog diperkirakan masih akan menjadi tantangan, terutama dalam penyediaan atau penambahan stok rumah, hal ini mengingat berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini dan beberapa waktu ke depan,” kata Syarifah kepada Bisnis, Senin (24/10). Dia juga menyatakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan ancaman resesi global bakal makin menghambat upaya mengatasi kondisi backlog itu.

Sejumlah kalangan menilai program Registrasi Sosial Ekonomi 2022 berpotensi memboroskan anggaran. Alih-alih mendukung program pemerintah untuk memperbarui data keluarga miskin, program berbiaya Rp 4,17 triliun ini dikhawatirkan mubazir karena bisa memperparah tumpang-tindih data kependudukan. Anggarannya jauh lebih besar daripada bujet perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sempat dipersoalkan KPK. (Yoga)

Presiden Jokowi memasang target ambisius: menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Rencana ini lebih maju dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2030. Jokowi melontarkan rencana itu pertama kali dalam rapat terbatas tentang strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020. Saat itu, Presiden meminta ada upaya ekstra untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang mencapai 24,7 juta jiwa. Salah satunya adalah berfokus pada masyarakat termiskin. Merujuk pada IMF, dia menyatakan, jumlah penduduk sangat miskin Indonesia saat itu 9,9 juta jiwa atau 3,371 % total penduduk. "Karena itu, kita bisa berfokus menangani lebih dulu yang 9,9 juta jiwa ini," kata Jokowi. Presiden meminta secara khusus data akurat kelompok ini agar upaya pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan efektif. Sejak saat itu, jajaran pembantu Presiden mulai sibuk menentukan kelompok miskin ekstrem.

Pemerintah selama ini tidak menggunakan istilah tersebut. BPS pun mengukur kemiskinan dengan prinsip kebutuhan dasar. Artinya, BPS melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan mereka. Sementara dalam perhitungan kemiskinan ekstrem, Bank Dunia memiliki acuan, yaitu prinsip paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Penduduk yang pengeluarannya kurang dari US$ 1,9 PPP per hari adalah mereka yang termiskin. Angka itu setara dengan Rp 11.941 per kapita per hari pada 2021. Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan, terdapat 2,14 $ penduduk sangat miskin atau 5,8 juta orang per Maret 2021. Adapun pada April 2021 terdapat revisi acuan IMF dalam menghitung kemiskinan ekstrem. Mengutip Poverty and Equity Brief East Asia & Pacific (2022), padanan PPP untuk Indonesia turun menjadi Rp 10.739 per kapita per hari. Maka jumlah penduduk miskin ekstrem turun menjadi 2,04 % atau 5 juta orang. (Yoga)