Neraca perdagangan tahun ini diproyeksikan surplus US$ 60 miliar, jauh lebih tinggi dari 2010 atau 2011 masing-masing US$ 22 miliar dan US$ 26 miliar, saat terjadi ledakan harga komoditas,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara "Indonesia's Economic Priorities", Selasa (25/10). Dia menuturkan, komponen ekspor dan impor turut berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi domestik. Nilai ekspor selama Januari sampai September 2022 mencapai US$ 219,35 miliar, meningkat 33,49%, sedangkan impor US$ 179,49 miliar, meningkat 28,93%. Kuartal II-2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44%. “Kami berharap per tumbuhan ekonomi mencapai 5,2% pada akhir tahun ini,” kata Airlangga. Airlangga mengatakan, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3%. Padahal, Lembaga itu merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 3,2%, dibandingkan perkiraan April 2022 sebesar 3,6%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, surplus neraca perdagangan per September 2022 mencapai US$ 39,87 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan puncak periode booming harga komoditas tahun 2011 sebesar US$ 22,2 miliar. “Ini juga menandakan surplus telah terjadi selama 29 bulan berturut-turut. Secara kuartalan, kinerja net ekspor juga cukup baik, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan PDB kuartal III-2022 dan tahun 2022 secara keseluruhan,” kata Febrio. Menurut dia, Indonesia terus melakukan diversifikasi produk maupun negara mitra dagang. “Ekspansi pasar ekspor, selain ke negara tujuan ekspor utama, misalnya, Filipina dan Malaysia sudah menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang tahun berjalan,” ucap Febrio. (Yoga)

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) (PT INTI) berkolaborasi dengan BEI untuk mewujudkan target IPO perusahaan BUMN tersebut pada 2025. Sinergi ini diinisiasi melalui penandatanganan MoU tentang Pemahaman Pasar Modal di Indonesia antara Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT INTI (Persero) Tri Hartono Rianto dan Dirut BEI Iman Rachman. “Road to IPO 2025 adalah bagian dari program transformasi total PT INTI dalam lima tahun. Sinergi dengan BEI ini merupakan salah satu upaya kami untuk mencapai target agresif dalam periode 2023-2027,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT INTI (Persero) Tri Hartono Rianto dalam keterangan resminya usai MoU di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (25/10). Tri Hartono mengungkapkan, sinergi yang telah mengantongi dukungan dari pemegang saham melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) selaku kuasa pemegang saham itu, rencananya fokus pada aspek pendampingan agenda ‘Road to IPO 2025’ melalui sosialisasi pada seluruh karyawan PT INTI (Persero) untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai investasi dan pendanaan di pasar modal.

Kerja sama strategis pada aspek sosialisasi itu pun akan dibarengi dengan sokongan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan PT INTI (Persero) dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan lainnya, terutama wawasan yang berkaitan dengan bidang pasar modal. Kolaborasi kedua pihak tersebut telah melalui sejumlah tahapan penjajakan, yaitu pertemuan antara manajemen PT INTI (Persero) dengan Head of Representative Of­ ce BEI Wilayah Jawa Barat Reza Sadat Shahmeini pada 26 Agustus 2022. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti melalui kegiatan ‘Sosialisasi Initial Public Offering dan Perencanaan Kebebasan Finansial’ yang melibatkan Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 2 Jawa Barat Tjandra Nyata Kusuma, Head of Representative Of­ ce BEI Wilayah Jawa Barat Reza Sadat Shahmeini, serta Regional Branch Manager PT Mandiri Sekuritas Yudhistira Putra Pradana, pada 16 September 2022. (Yoga)

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan meluncurkan indeks baru, yakni IDX Sharia Growth pada 31 Oktober 2022. IDX Sharia Growth adalah Indeks yang berisikan 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. “Metode penghitungan Indeks IDX Sharia Growth menggunakan metode Capped Adjusted Free Float Market Capitalization Weighted dengan pembatasan bobot saham paling tinggi 15% yang disesuaikan pada saat evaluasi. Indeks IDX Sharia Growth telah dihitung sejak hari dasarnya pada 1 Juni 2016 dengan nilai dasar 100,” kata BEI dalam pengumuman resmi yang dikutip Selasa (25/10). Bursa juga menjelaskan bahwa evaluasi atas Indeks IDX Sharia Growth terdiri atas evaluasi mayor dan minor. Evaluasi mayor mencakup pemilihan konstituen dan penyesuaian bobot dengan jadwal evaluasi pada Mei dan November, serta efektif di hari bursa pertama bulan Juni dan Desember. Sementara untuk evaluasi minor meliputi penyesuaian bobot dengan jadwal evaluasi pada Februari dan Agustus, serta efektif di hari bursa pertama bulan Maret dan September. 

Selain itu, BEI telah menetapkan konstituen awal dan menyesuaikan bobot atas saham-saham yang digunakan dalam penghitungan Indeks IDX Sharia Growth. Daftar saham yang masuk sebagai konstituen awal periode perdagangan 31 Oktober sampai 30 November 2022 adalah PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES), PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Aneka Gas (BMTR), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL), PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI), PT Harum Energy Tbk (HRUM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Indosat Tbk (ISAT), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT MNC Land Tbk (KPIG), PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), PT PP (Persero) Tbk (PTPP), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), PT Timah Tbk (TINS), PT United Tractors Tbk (UNTR), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).. (Yoga)

Partisipasi Kemenperin di ajang bergengsi skala internasional, Salon International de l’Alimentation (SIAL) Paris 2022, sukses meningkatkan minat pembeli mancanegara terhadap produk makanan dan minuman asal Indonesia. Hal ini terlihat dari lima hari pameran di SIAL, total transaksi mencapai US$ 33,5 juta. Pameran yang berlangsung 15-19 Oktober 2022 di Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte ini diikuti sebanyak 7.020 exhibitors, dengan jumlah pengunjung mencapai 310 ribu profesional dari 119 negara. SIAL Paris merupakan salah satu pameran makanan dan minuman terbesar di Eropa yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Keikutsertaan Indonesia terakhir kali pada edisi SIAL Paris 2018, sedang tahun 2020 pameran tidak diselenggarakan karena pandemi Covid-19. “Kami mencatat total transaksi selama lima hari pameran di SIAL mencapai US$ 33,5 juta, yang terdiri dari transaksi potensial dan transaksi langsung di lokasi (on the spot).

Transaksi di tahun ini melampaui total transaksi SIAL Paris 2018 sebesar 14 juta Euro,” kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/10). Dia menerangkan, partisipasi pada kegiatan pameran ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk lebih memperkenalkan lagi keunggulan berbagai produk makanan dan minuman dari sejumlah industri di Indonesia. Selain itu, diharapkan keikutsertaan ini dapat memperluas pasar ekspor bagi para peserta, terutama ke negara-negara yang menjadi target tujuan ekspor Indonesia. “Pembeli yang tertarik akan produk makanan dan minuman Indonesia tidak hanya dari negara-negara Eropa, namun juga AS, negara-negara Afrika, Asia dan Timur Tengah. Selain kesepakatan dagang, juga ada potensi kesepakatan kerja sama pengembangan produk antara industri makanan dan minuman Indonesia dengan mitra dari luar negeri,” papar Putu. Dirjen Industri Agro mengungkapkan, harapannya bahwa hasil dari partisipasi di SIAL Paris 2022 ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperluas pasar ekspornya. (Yoga)

Dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK terdapat pasal yang mengatur keberadaan uang digital. Pasal ini merupakan tambahan atas UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang belum mengakomodasi keberadaan uang digital. Dinyatakan bahwa nilai tukar terdiri dari rupiah kertas, logam, dan digital. Dengan demikian, nantinya BI bisa meluncurkan uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang tengah menjadi perhatian hampir semua bank sentral di seluruh dunia. Sejauh ini baru dua negara yang telah meluncurkan CBDC, yaitu Bahama dengan sand dollar dan Jamaika dengan Jam-Dex. Beberapa negara sudah masuk fase percobaan, seperti Nigeria (e-Naira), China (e-CNY), dan Swedia (E-krona). Hingga Juli 2022 tercatat 15 bank sentral sudah melakukan uji coba, 15 lainnya di fase perancangan (proof of concept), dan 65 lagi, termasuk Indonesia, masih pada fase penelitian.

Urgensi penerbitan rupiah digital diperdebatkan di tengah banyaknya persoalan lain. Salah satunya  adalah soal ketergantungan pada likuiditas asing yang diakibatkan dangkalnya pasar keuangan domestik. Akibatnya, rupiah cenderung tidak stabil. Pekan lalu, BI kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 4,75 5. Kebijakan  yang tergolong progresif ini diambil terutama untuk mengantisipasi pelemahan nilai rupiah yang pada akhir minggu lalu mencapai Rp 15,600 per dollar AS. Urgensi penerbitan CBDC tak bisa dilepaskan dari meningkatnya popularitas uang kripto yang bersifat anonim sehingga volatilitas sangat tinggi. Meski tidak dalam waktu dekat, CBDC dibutuhkan sehingga perlu dipersiapkan infrastruktur, baik regulasi maupun teknologinya. Urgensi CBDC akan berbeda di tiap negara sehingga perlu dirumuskan dengan persis ruang lingkup  kebutuhannya. (Yoga)

Distribusi perdagangan sejumlah pangan pokok pada 2021 semakin efisien. Penurunan margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP menjadi indikatornya. Kendati begitu, MPP tetap perlu dijaga untuk mengantisipasi imbas kenaikan harga pupuk dan BBM. Komoditas pangan pokok yang distribusi perdagangannya semakin efisien adalah beras dan cabai merah. Hal itu terungkap dalam laporan BPS bertajuk ”Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2022” dan ”Distribusi Perdagangan Komoditas Cabai Merah Indonesia 2022” yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (24/10). Pola distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen akhir pada 2021 semakin efisien karena satu rantainya terputus. Pendistribusian beras hanya melewati satu rantai distribusi, yakni pedagang eceran. Beras dari produsen paling banyak didistribusikan ke pedagang eceran, yakni 25,26 %. Hal ini membuat MPP beras tahun 2021 turun 10,16 % menjadi 11,31 % dari MPP 2020 yang tercatat 21,47 %. Semakin rendah MPP sebuah komoditas, semakin pendek dan efisien distribusinya.

Untuk cabai merah, pola distribusinya pada 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 masih sama. Pendistribusiannya ke konsumen akhir memiliki tiga rantai, yaitu produsen, pedagang pengepul, dan pedagang eceran. Akan tetapi, MPP cabai merah turun 20,90 % dari 61,39 % pada 2019 menjadi 40,41 % pada 2021. Peran perdagangan antara daerah surplus dan deficit yang dimotori oleh pemerintah serta BUMN berkontribusi signifikan terhadap penurunan MPP. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugiartono berpendapat, pandemi Covid-19 mengubah pola distribusi pangan pokok di Indonesia, termasuk beras dan cabai merah. Terputusnya distribusi akibat pembatasan mobilitas melahirkan sejumlah aplikasi yang menjembatani langsung antara produsen dan konsumen akhir. (Yoga)

Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari desa tertinggal dan sangat tertinggal pada 2045. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta, Senin (24/10) menyatakan, 70,44 % desa ditargetkan telah berstatus desa mandiri, 6,28 % desa maju, dan 23,28 % desa berkembang pada 2045. (Yoga)

Menhub Budi Karya Sumadi memastikan investor dari Jepang dan Inggris akan turut dalam pembangunan MRT Koridor Timur-Barat atau East-West, sedangkan Korsel menjadi investor pembangunan MRT fase 4 Fatmawati-TMII. Nota kesepahaman akan ditandatangani dalam kegiatan G20 bulan depan. Seusai menerima Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Gedung Kemenhub, Senin (24/10), Budi menerangkan, MRT fase 3 Koridor Timur-Barat akan melewati Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Terbentang sepanjang 87 kilometer, MRT fase 3 Koridor Timur-Barat akan menghubungkan Cikarang di Jabar sampai Balaraja di Banten. Untuk pembangunan MRT fase 3, proses kajian kelayakannya tengah dikerjakan dan diperkirakan selesai pada 2023 sehingga MRT fase 3 bisa dibangun pada 2024.

Seperti diberitakan, dalam agenda Forum Jurnalis PT MRT Jakarta (Perseroda) pada 30 Juni 2022, Dirut PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan bahwa Pemerintah Jepang berkomitmen mendanai pembangunan MRT fase 3 Koridor Timur-Barat. Komitmen itu khususnya untuk membiayai pembangunan MRT fase 3 segmen 1 di wilayah DKI Jakarta. Perencanaan MRT fase 3 sepanjang 87 km terdiri dari 31,7 km di wilayah DKI Jakarta dan 55,3 km terbagi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Untuk fase 3 yang melewati DKI Jakarta, pembangunan MRT dibagi ke dalam dua segmen. Segmen 1 dari Tomang ke Ujung Menteng dan segmen 2 dari Tomang ke Kembangan. Pemerintah Jepang dipastikan tertarik dan berkomitmen mendanai proyek MRT fase 3 segmen 1 wilayah DKI Jakarta dari Tomang, Jakarta Barat, ke Ujung Menteng, Jakarta Timur, sejauh 24,5 km. Sedang MRT fase 4 Koridor Fatmawati-TMII juga sudah mendapatkan investor dari Korsel. (Yoga)

Kerajaan Arab Saudi bersiap menambah kuota jemaah haji internasional untuk tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023. Meski belum dipastikan angkanya, kuota itu diharapkan mendekati normal sebagaimana  berlangsung sebelum pandemi Covid-19. Kerajaan Arab Saudi juga menjanjikan kemudahan perizinan. Informasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah, setelah bertemu Menag Yaqut Cholil Qoumas di Kemenag, di Jakarta, Senin (24/10). Hadir pula dalam pertemuan itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, serta Dubes Arab Saudi di Indonesia Essam Al-Tsagafi. Tawfiq mengungkapkan, saat keadaan normal, kuota jemaah haji dihitung dengan skema satu banding 1.000 orang. Artinya, setiap 1.000 penduduk Muslim mendapatkan kuota haji satu orang. Ini merupakan hasil kesepakatan konferensi kerja sama Islam di dunia. ”Jumlah jemaah haji tahun (2023) ini belum ditetapkan berapa jumlahnya. Semua terkait dengan pandemi. Jika kondisi kesehatan membaik, jumlah kuota akan kembali normal,” katanya.

Pembatasan umur 65 tahun untuk calon jemaah haji berkaitan dengan pandemi Covid-19. Jika ada perubahan kondisi kesehatan, menurut Tawfiq, keputusan juga berubah. ”Ini upaya peningkatan pelayanan terbaik yang kami berikan ke jemaah,” katanya. Tawfiq menjelaskan, Kerajaan Arab Saudi menerima seluruh jemaah umrah dengan kemudahan, serta tanpa syarat dan ikatan yang memberatkan, seperti kesehatan dan usia jemaah. Tak ada pula batasan jumlah jemaah umrah yang datang ke Tanah Suci. Proses mendapatkan visa kini dijanjikan semakin cepat, tak lebih dari 24 jam. Masa berlaku visa umrah yang dulu 30 hari kini bisa sampai 90 hari dan dapat digunakan untuk mengunjungi seluruh wilayah Saudi. Kewajiban adanya mahram bagi jemaah umrah perempuan juga dibatalkan. Dengan begitu, calon jemaah perempuan, termasuk yang belum berkeluarga, bisa menjalankan ibadah tanpa perlu khawatir. (Yoga)

Masyarakat adat di tanah Papua sampai saat ini tidak memiliki hak penuh untuk memanfaatkan kayu yang mereka miliki secara komersial. Implementasi sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK di Papua dan Papua Barat yang berbasis masyarakat adat perlu segera diuji coba. Hal tersebut mengemuka dalam seminar nasional bertajuk ”Memperkuat Tata Kelola dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) bagi Masyarakat Adat di Tanah Papua”, di Bogor, Jabar, Senin (24/10). Seminar ini pertemuan lanjutan dari diskusi grup terfokus (FGD) yang dihadiri perwakilan pemerintah, akademisi, masyarakat adat, LSM, hingga forum lembaga verifikasi legalitas kayu (LVLK).

Dinamisator nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Muhammad Ichwan, mengemukakan, wilayah Papua sampai saat ini terus mengalami tekanan dari berbagai aspek. ”Regulasi yang ada saat ini membuat kayu-kayu di wilayah adat hanya untuk kepentingan domestik. Catatan JPIK dan Auriga, kami masih menjumpai praktik pembalakan liar di Papua dan melibatkan oknum-oknum masyarakat adat,” ujarnya. Maraknya praktik pembalakan liar ini yang mendorong JPIK dan Auriga menggagas SVLK kayu adat sebagai salah satu solusi pengelolaan hutan sehingga masyarakat tetap mendapat hak penuh dari wilayahnya. Adapun lokasinya ditentukan dari wilayah adat yang telah dicadangkan pemerintah setempat atau usulan dari masyarakat. (Yoga)