Pemerintah berhasil mengatasi persoalan minyak goreng yang berlangsung lebih dari setengah tahun sejak akhir tahun lalu. Tapi, setelah itu, kepuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintah belum terangkat. Pasalnya, persoalan energi muncul seiring dengan pulihnya perekonomian. Hasil Survei Kepemimpinan Nasional Kompas periode Oktober 2022 menunjukkan, penilaian terhadap kinerja bidang ekonomi pemerintah masih cenderung sama dengan kondisi empat bulan lalu. Kali ini, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 50,8 %, sementara di periode sebelumnya di angka 50,5 persen. Tingkat kepuasan ini lebih kurang sama dengan kondisi di awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Meskipun tingkat kepuasan bidang ekonomi masih yang terendah dibandingkan dengan kinerja bidang lainnya, kinerja bidang ekonomi pada periode kali ini bukan pemicu utama penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi secara keseluruhan.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi periode Oktober 2022 berada di angka 62,1 %, turun dari sebelumnya di 67,1 %. Pemicu utamanya adalah penilaian terhadap kinerja bidang penegakan hokum yang turun dari angka 57,5 persen menjadi 51,6 persen. Meski pemerintah dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi dari pandemi dan mengantisipasi  pemburukan kondisi global, peristiwa hokum yang datang bertubi-tubi dalam tiga bulan terakhir telah mengalihkan perhatian publik dari kondisi ekonomi yang dihadapi sehari-hari. Di sisi lain, kenaikan harga BBM menaikkan biaya produksi dan mendorong inflasi. Ditengah kondisi finansial masyarakat yang  masih terdampak pandemi Covid-19, inflasi tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat. Kehidupan masyarakat pun semakin sulit. Awal Oktober, BPS melaporkan angka inflasi tahunan Indonesia 5,95 %. Kenaikan harga tertinggi terdapat pada kelompok transportasi, yakni sebesar 8,88 %. Jika dilihat secara spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyebabkan ketidakpuasan publik masih cukup tinggi adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa yang mendapat penilaian ketidakpuasan 62 %. Yoga)

Upaya menggenjot kinerja ekspor melalui pameran dagang internasional Trade Expo Indonesia 2022 membutuhkan kerja lebih keras mengingat transaksi selama 5 hari kegiatan secara luring masih loyo. Data yang dilaporkan oleh Kementerian Perdagangan menunjukkan total transaksi barang dan jasa Trade Expo Indonesia ke-37 Tahun 2022 pada hari terakhir pameran mencapai US$2,94 miliar. Capaian itu masih jauh dari target yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat membuka acara tersebut dengan transaksi US$10 miliar. “Buat kami ini membanggakan, tetapi belum sesuai dengan yang kami targetkan,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers Capaian Sementara TEI 2022 di Jakarta, Minggu (23/10). Penyelenggaraan TEI ke-37 tahun ini berlangsung 19 Oktober—19 Desember 2022 yang berarti masih ada waktu 57 hari kegiatan lagi yang digelar secara daring. Di tengah gejolak ekonomi global saat ini, tidak dipungkiri bahwa misi dagang menghadapi jalan terjal. Namun, Zulkifli mendorong semua pihak terkait untuk bekerja keras mengejar transaksi yang sudah ditentukan dengan mengeluarkan terobosan ekspor nonmigas terutama pasar nontradisional. “Ketidakpastian jangan sampai melemahkan kita. Saya percaya keadaan seberat apapun, masih ada peluang,” katanya.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mengatakan produk yang digencarkan untuk ditawarkan kepada pembeli adalah komoditas nonmigas. Kontrak dagang pada hari pertama TEI 2022 mengantongi Rp18,45 triliun dengan komoditas makanan dan minuman, produk perikanan, produk kertas, cangkang kelapa sawit, makanan olahan, obat-obatan, briket gula aren, kopi, furnitur, produk kecantikan, rempah-rempah, produk kayu, dan ban kendaraan bermotor. Transaksi hari kedua Rp4 triliun dengan mengekspor mesin giling padi, pupuk organik, produk makanan dan minuman, kopi, minyak sawit dan turunannya, cengkeh, batu bara, serta rempah-rempah.

Trade Expo Indonesia (TEI) 2022 yang digelar Kemendag secara hibrida berhasil membukukan transaksi sementara 2,94 miliar USD atau Rp 45,8 triliun. Pameran perdagangan itu juga menjadi jembatan kerja sama imbal dagang perusahaan nasional dengan perusahaan sejumlah negara. Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, transaksi senilai 2,94 miliar USD itu, terdiri dari transaksi perdagangan barang sebesar 1,77 miliar USD, jasa 843.200 USD, dan investasi 115,5 juta USD. ”Hingga akhir penyelenggaraan, kami menargetkan transaksinya mencapai 10 miliar  USD di tengah masih berlanjutnya pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi global ini. Jika nanti hanya tercapai 50-70 %, tidak masalah. Yang penting tidak menyerah dahulu,” kata Zulkifli dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida, Minggu (23/10) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

TEI ke-37 yang digelar secara hibrida pada 19-23 Oktober 2022 itu diikuti 795 pelaku usaha serta dihadiri 3.226 pembeli dari 187 negara dan 27.063 pengunjung. Pameran yang masih akan berlangsung secara daring hingga 19 Desember 2022 itu mengusung tema yang sama dengan Presidensi G20 Indonesia, yakni ”Strengthening the Global Trade for Stronger Recovery”. Kemendag mencatat, komoditas dengan nilai transaksi terbesar di TEI 2022, antara lain, CPO senilai 577,2 juta USD, Adapun negara yang membukukan transaksi terbesar adalah India senilai 871,1 juta USD. (Yoga)

Kondisi ekonomi global yang diprediksi semakin gelap membuat pemerintah memilih ”main aman” dan tidak terlalu banyak mengutak-atik kebijakan pajak. Strategi fiskal diarahkan untuk menjaga  perekonomian domestik tetap stabil di tengah guncangan ketimbang mendongkrak penerimaan negara lewat langkah perluasan basis pajak. Beberapa wacana sebelumnya sempat digaungkan untuk memperluas basis penerimaan pajak, seperti penerapan penurunan ambang batas (threshold) Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pajak karbon (carbon tax), bakal dikaji ulang sampai kondisi perekonomian kembali stabil. Menurut Menkeu Sri Mulyani, kondisi perekonomian dunia yang diprediksi akan gelap, bahkan semakin ”pekat”, membuat pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak berbalik mencederai ekonomi dalam negeri.

”Kita tidak akan banyak mengubah kebijakan pajak dalam situasi yang sangat tidak pasti ini sehingga terkait threshold (PKP) dan segala macam, itu belum kami pikirkan dulu. Lebih baik kita menjaga agar perekonomian kita yang  momentumnya sedang baik ini tetap steady (stabil),” kata Sri dalam konferensi pers APBN KiTa, akhir pekan lalu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, di tengah kondisi ekonomi yang sedang dilanda krisis, berbagai bentuk kebijakan ekspansi basis pajak memang sebaiknya ditunda untuk sementara. Sebab, jika upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak itu diterapkan di waktu yang salah, dampaknya bisa semakin memberatkan sektor riil dan menghambat laju perekonomian domestik. (Yoga)

Optimasi energi baru dan terbarukan atau EBT yang ada di Tanah Air dinilai bisa menghemat anggaran negara hingga US$600 miliar ketimbang harus terus bergantung pada energi fosil. Direktur Jenderal International Energy Agency (Irena) Francesco La Camera mengatakan, dengan populasi diperkirakan menyentuh 335 juta penduduk pada tiga dekade mendatang, permintaan listrik di Indonesia diproyeksi mencapai 1.700 terawatt hour. Pemerintah pun diminta untuk mengantisipasi lonjakan permintaan listrik tersebut dengan mengoptimalkan EBT yang ada di dalam negeri. Menurut laporan bersama Irena dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia akan membelanjakan US$10,7 triliun untuk sistem energi hingga 2050. Pemerintah bisa melakukan penghematan jika menerapkan skenario 1,5 derajat atau 1,5-S, karena biaya yang diperlukan untuk sistem energi pada periode yang sama hanya US$10,1 triliun hingga US$10,3 triliun.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, dalam acara edukasi keuangan syariah di Bantul, DI Yogyakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis OJK pada 2019, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah pada 2019 masing-masing sebesar 8,93 % dan 9,1 %. Adapun literasi dan inklusi keuangan konvensional masing-masing 37,72 % dan 75,28 %. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah strategi guna menghadapi ancaman krisis pangan pada tahun depan. Upaya yang dilakukan misalnya dengan optimalisasi musim tanam, peningkatan stok produksi, hingga intervensi harga. Plt. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Indri Nur Septiorini mengaku masih optimistis dengan produksi tanaman pangan pada tahun depan. Kendati demikian, dia mengakui kondisi harga dan ketersediaan pangan juga berpaut dengan stabilitas ekonomi dan pasokan energi. “Harus kerja antarsektor, seperti [dinas] ketahanan pangan dan [dinas] perdagangan,” ujarnya, Minggu (23/10).Di sektor pertanian, lanjutnya, berbagai terobosan dilakukan guna meningkatkan produksi tanaman pangan. Menurutnya, upaya tersebut salah satunya dengan penerapan indeks pertanaman (IP) 400. Dengan kata lain, lanjutnya, sebuah lahan bisa ditanam hingga empat kali. Selain itu, petani juga diberikan benih unggul dan bersertifikat, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung percepatan dan efisiensi dalam kegiatan usaha tani. Faktor SDM, lanjutnya, juga sangat menentukan dalam pencapaian target produksi. Oleh karena itu, dia menilai kompetensi petani dan petugas harus terus ditingkatkan dengan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas petani maupun petugas.

Pemulihan ekonomi Indonesia yang baru berjalan setahun mulai menghadapi ancaman perfect storm, yakni krisis multidimensi dengan kombinasi kontraksi ekonomi, inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan situasi geopolitik yang tidak menentu. Mengantisipasi perfect storm yang lebih besar pada tahun 2023, para pelaku usaha mengharapkan pemberian insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan. Ancaman itu sudah mulai nyata, antara lain, seperti yang kini mendera industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Pemerintah diminta memberi insentif kepada dunia usaha dalam bentuk diskon tarif PPh badan sebesar 4% dari 22% yang berlaku saat ini. Melalui insentif itu, dunia usaha diharapkan tetap mempunyai ruang untuk berekspansi atau paling tidak memiliki cash flow atau likuiditas yang terjaga. Hanya dengan itu, ekonomi Indonesia tetap mampu bertahan dan bisa terhindar dari langkah PHK.

 Insentif pajak juga diperlukan untuk mengungkit daya saing perekonomian nasional, mengingat tarif PPh badan Indonesia saat ini masih berada di posisi ketiga terbesar di antara negara Asean-5. Padahal, menurut Bank Dunia, tarif perpajakan yang rendah, terutama PPh badan, adalah salah satu indikator dari kemudahan melakukan bisnis (ease of doing business/EODB) yang berkorelasi positif terhadap tingkat investasi langsung asing (FDI) suatu negara. Di antara Asean-5, tarif PPh badan Indonesia yang di angka 22%, hanya lebih kecil dari Filipina yang sebesar 30% dan Malaysia yang 24%. Anggota Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani bependapat, tanpa harus merevisi UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menetapkan tarif PPh Badan 22%, pemerintah bisa membantu dunia usaha untuk menghadapi ancaman perfect storm dengan memberi diskon pajak. Itu dilakukan dengan membuat insentif dalam desain alokasi belanja perpajakan (tax expenditure). (Yoga)

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) meluncurkan inisiatif awal 40 miliar riyal (US$ 10,64 miliar) untuk menarik investasi terkait rantai pasokan ke dan dari kerajaan. Menurut laporan kantor berita SPA, inisiatif Pangeran Mohammed tersebut bakal mencakup alokasi dana 10 miliar riyal dalam bentuk insentif yang akan diberikan ke para investor rantai pasokan. Berdasarkan pernyataan yang dikutip SPA, inisiatif rantai pasokan terbaru itu termasuk pembentukan sejumlah zona ekonomi khusus. Inisiatif ini merujuk pada reformasi legislatif dan prosedural yang sedang berlangsung. “Inisiatif Ketahanan Rantai Pasokan Global (The Global Supply Chain Resilience Initiative) akan memanfaatkan sumber daya, infrastruktur dan lokasi Kerajaan untuk menghadirkan ketahanan yang lebih besar bagi ekonomi dan perusahaan di seluruh Eropa, Amerika, dan Asia, sambil lebih meningkatkan posisi Arab Saudi dalam ekonomi global. 

Arab Saudi juga menawarkan akses ke minyak, gas, listrik, energi terbarukan dan sumber daya manusia dengan biaya yang kompetitif,”” demikian disampaikan dalam pernyataan, yang dilansir Reuters, seraya menunjukkan catatan proyek produksi hidrogen biru dan hijau kerajaan. Sebagai informasi, negara yang berada di kawasan Teluk itu pada tahun lalu mengumumkan rencana investasi lebih dari 500 miliar riyal untuk sektor infrastruktur – termasuk pembangunan bandara dan pelabuhan laut – di akhir dekade ini sebagai upaya menjadi pusat transportasi dan logistik, di bawah rencana diversifikasi ekonomi. Selain itu, rencana “Vision 2030” yang diusulkan Pangeran Mohammed bertujuan memodernisasi Arab Saudi dan menghilangkan ketergantungan ekonominya dari pendapatan minyak. (Yoga)

Kemenaker mengimbau pedagang pasar dan pekerja di Indonesia menjadi peserta program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), agar mereka dapat memiliki kemudahan memiliki rumah. Program Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui tabungan wajib pesertanya. "Kami berharap seluruh pedagang pasar di Indonesia dan pekerja mandiri dapat bergabung menjadi peserta Tapera dan terbantu dengan kehadiran program ini, karena manfaatnya sangat besar," ucap Wakil Menaker Afriansyah Noor, akhir pekan lalu. Dia mengatakan, Tapera akan mewadahi dan memfasilitasi seluruh unsur pekerja, termasuk pekerja mandiri/informal agar dapat memiliki kemudahan dalam memiliki rumah pertama.

Pekerja mandiri/informal yang penghasilannya sebesar upah minimum, nantinya wajib menjadi peserta Tapera. "Adapun pekerja mandiri/informal yang penghasilannya di bawah upah minimum, tidak wajib menjadi peserta, namun diperbolehkan menjadi peserta Tapera, apabila ingin mendapatkan manfaat program Tapera, " kata dia. Berdasarkan data Badan Pengelola Tapera, angka backlog (kekurangan kebutuhan kepemilikan rumah) di Indonesia 12,75 juta rumah, yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal dan memiliki kesulitan akses terhadap layanan jasa keuangan atau perbankan. (Yoga)