Kebijakan Bank Indonesia (BI) memperpanjang insentif down payment (DP) atau uang muka kredit kendaraan bermotor paling sedikit 0%, jadi angin segar bagi emiten otomotif. Apalagi, kebijakan yang berlaku hingga tahun 2023 ini untuk seluruh jenis kendaraan baru. Pasalnya, dalam tiga bulan terakhir, BI telah menaikkan suku bunganya sebesar 125 basis poin menjadi 4,75%. Kebijakan moneter ketat ala BI ini diperkirakan bakal berdampak pada penyaluran pembiayaan otomotif. Kepala Riset Henan Putihrai Sekuritas Robertus Yanuar Hardy menilai, dengan naiknya suku bunga BI, penjualan kendaraan roda empat bisa sedikit tertekan. Ini khususnya untuk jenis kendaraan Rp 250 juta ke bawah atau low cost green car (LCGC). Senada, Analis Reliance Sekuritas Lukman Hakim juga menilai perpanjangan insentif DP 0% bisa menggenjot penjualan kendaraan. Ini bercermin pada penjualan kendaraan roda empat secara nasional per September 2022, yang mencapai 96.956 unit.

Aliran investasi ke Indonesia boleh jadi masih moncer sejauh ini. Namun, pemerintah diwanti-wanti agar tetap mewaspadai risiko penundaan penanaman modal oleh pelaku usaha lantaran ketidakpastian ekonomi global yang memicu aksi wait and see investor. Sepanjang tahun ini, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) menargetkan investasi senilai Rp1.200 triliun. Adapun, per September lalu, total investasi yang masuk mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4% dari target. Artinya, pada kuartal IV/2022 pemerintah harus menarik investasi Rp307 triliun agar mampu menggapai angka sasaran tersebut. Dalam skenario ekonomi normal, target ini memang amat mungkin tercapai mengingat setiap kuartal rata-rata realisasi penanaman modal di kisaran Rp300 triliun. Hal ini sejatinya disadari betul oleh otoritas penanaman modal. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, bahkan mengatakan hambatan investasi pun tak bisa terurai dengan cepat. Dia menjelaskan, selain soal lahan, banyaknya regulasi di tingkat daerah yang belum linier dengan aturan pusat pun menciptakan ketidakpastian baru bagi kemudahan berusaha. Nurul menambahkan, faktor lain yang menjadi kerikil pengganjal aliran modal ada pada kenaikan suku bunga acuan yang dieksekusi oleh bank sentral dalam rangka merespons kenaikan inflasi

Program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara dinilai bisa menjadi alternatif investasi yang menguntungkan jika dilakukan dengan skema yang tepat, karena memiliki kepastian pendapatan dari penjualan listriknya. Skema kerja sama yang dilakukan PT PLN (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dipandang sebagai salah satu langkah tepat untuk dilakukan dalam program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa PLN bisa mendapatkan dana segar dari penjualan PLTU 2 Jawa Barat-2 di Pelabuhan Ratu dengan kapasitas 3x350 MW, yang kemudian bisa digunakan untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Dari sisi PTBA, perseroan bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan listrik ke PLN yang memang selama ini diplot sebagai standby buyer tenaga listrik dari seluruh pembangkit listrik yang ada di Nusantara. PTBA bahkan telah mengalkulasi setidaknya perseroan bisa memperoleh Rp6 triliun per tahun dari penjualan listrik PLTU tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belakangan memang secara terbuka mengajak para pelaku usaha dan lembaga keuangan untuk mau berkolaborasi membantu pembiayaan transisi energi di Indonesia, termasuk program pensiun dini PLTU. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya US$1 triliun pada 2060 untuk investasi energi terbarukan. Jumlah tersebut semakin meningkat seiring dengan langkah pensiun dini PLTU untuk mempercepat transisi energi.

Peluang penetrasi bisnis asuransi di Indonesia masih cukup terbuka. Jumlah penduduk yang cukup besar menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong produk asuransi makin dekat dengan masyarakat. Mengutip data Strategi Nasional Literasi Keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan perasuransian pada 2019 sebesar 13,15%, terus mengalami peningkatan dari periode sebelumnya sebesar 12,1% pada 2016 dan 11,8% pada 2013.Inklusi secara sederhana dimaknai sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga maupun pelaku bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Jika dibandingkan dengan produk keuangan lainnya, inklusi asuransi masih di bawah perbankan 73,88% dan lembaga pembiayaan sebesar 15,17%. Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang besar, pasar asuransi di Indonesia memang masih sangat kecil porsinya  Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Tatang Nurhidayat mengatakan bahwa Indonesia masih menjadi pasar yang potensial bagi industri asuransi, mengingat pertumbuhan kelas menengah di Indonesia terus naik, sementara penetrasi asuransi masih sangat rendah. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Asuransi 2022 Retno Susanti menekankan bahwa insan asuransi harus berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan literasi asuransi yang dilakukan secara simultan, serta memanfaatkan jaringan bisnis dan perkembangan teknologi, sebagai bagian infrastruktur dalam melakukan literasi kepada masyarakat.“Kami optimis, melalui perayaan tahun ini seluruh industri asuransi secara bersama-sama akan berusaha membantu masyarakat Indonesia, memberikan literasi pentingnya pengelolaan keuangan melalui asuransi yang akan dibutuhkan dalam menghadapi risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Menjalani transisi energi bukan perkara yang mudah. Di saat pemerintah merintis jalan memensiunkan dini (early retirement) pembangkit listrik batubara untuk memenuhi emisi karbon pada 2060, PT PLN justru membatasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kebijakan PLN yang membatasi pemasangan PLTS atap itu termuat dalam Surat Bernomor 16322/AGA.00.01/C010800500/2022. Surat ini diteken EVP Retail Regional Jawa, Madura Bali (Jamali) PLN, Abdul Farid. Inti surat itu, PLN membatasi pelanggan hanya boleh memasang PLTS atap dengan kapasitas 10%-15% dari daya tersambung karena terjadi kelebihan pasokan (oversupply) di sistem kelistrikan Jawa, Madura dan Bali. Kondisi itu kian menjadi-jadi lantaran tahun ini ada tambahan kapasitas dari pembangkit baru sebesar 8.300

Emas menjadi salah satu aset investasi dengan kinerja terburuk di tahun ini. Namun para analis menyebut emas masih berpeluang menjadi aset investasi yang aman alias safe haven di tengah kekalutan global. Harga emas di pasar spot pada Jumat (21/10) naik 1,82% menjadi US$ 1.657,69 per ons troi. Namun, sepanjang tahun ini, harga emas turun 9,36%. Kondisi sama juga dialami harga emas logam mulia Antam. Dibandingkan harga jual Antam pada akhir 2021 dan harga buyback Antam per Jumat (21/10), investor emas Antam masih merugi 13,11%. Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf memperkirakan, harga emas Antam masih dalam tekanan hingga akhir tahun ini. Sebab, The Fed bakal menaikkan bunga sebesar 125 basis poin (bps) sebelum tutup tahun 2022.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau Omnibus Law sektor keuangan terus digodok. Payung hukum terkait industri keuangan termasuk financial technology (fintech) lending dalam bentuk UU didorong segera dibentuk agar industri ini memiliki kekuatan hukum terkait penyelenggaraan bisnisnya. Untuk itu, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Frederica Widyasari bilang, OJK sebagai lembaga pengawasan industri keuangan, telah mengusulkan adanya saksi bagi perusahaan fintech lending jika melanggar aturan dalam penyelenggaraan bisnisnya dalam RUU P2SK. Selama ini menurutnya, banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal karena perusahaan-perusahaan bodong itu mampu mencairkan dana lebih cepat dibanding yang legal. Sebab, pinjol legal butuh waktu untuk identifikasi peminjam hingga profil kredit untuk memitigasi risiko. Adapun pinjol ilegal tidak memiliki tahapan-tahapan mitigasi risiko seperti itu.

Tingkat kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin kian tergerus. Penurunan angka kepuasan terdalam terjadi pada aspek penegakan hukum. Perlu ada lompatan perbaikan agar bangsa tak terjerembap dalam disorientasi yang menguatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Mengacu hasil survei Litbang Kompas periode Oktober 2022, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin 62,1 5 atau turun 5 % dari survei Juni 2022. Padahal, dalam survei Januari 2022, tingkat kepuasan mencapai level tertinggi selama pemerintahan Jokowi-Amin, yakni 73,9 %. Penurunan tingkat kepuasan diikuti penurunan tingkat keyakinan publik kepada kinerja pemerintahan. Dari empat aspek yang disurvei, penegakan hukum turun terdalam, dari 57,5 % menjadi 51,5 %.

Penurunan ini paralel dengan tergerusnya kepercayaan publik terhadap instansi-instansi yang terkait penegakan hukum. Polri turun terdalam, yakni turun 17,2 % menjadi 49 %. MA turun 10,2 % menjadi 52 %. Menyikapi hasil survei tersebut, Menko Bidang Polhukam Mahfud MD, saat diwawancarai pada akhir pecan lalu, melihat penurunan pada aspek penegakan hukum dipengaruhi peristiwa-peristiwa bersifat insidental, bukan ada situasi keamanan yang umumnya dinilai masih baik. Peristiwa dimaksud, pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, Tragedi Kanjuruhan, serta dugaan jual beli perkara yang melibatkan Hakim Agung Kamar Perdata MA Sudrajad Dimyati. Terlepas dari hal itu, hasil survei dijadikan bahan refleksi untuk perbaikan. (Yoga)

Pemerintah kini berkejaran dengan waktu dalam melakukan reformasi perpajakan demi mengamankan penerimaan negara. Salah satu strategi yang dinilai urgen adalah penyusunan kebijakan pajak minimum domestik alias qualified domestic minimum tax (QDMT) untuk mengamankan penerimaan. Pungutan QDMT mengacu pada penghasilan yang diperoleh korporasi multinasional dengan tarif tertentu, sebagaimana mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Kehadiran aturan QDMT akan menjaga hak pemajakan negara sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha, khususnya investor. Sebab, mengacu pada kesepakatan global yang akan berlaku tahun depan, negara asal perusahaan multinasional dapat mengenakan pajak berupa Top Up Tax, bagi korporasi yang beroperasi di yurisdiksi lain dengan tarif pajak efektif di bawah 15%. Alhasil, amat mungkin hak pemajakan atas perusahaan global yang beroperasi di Tanah Air tak lagi melekat pada Pemerintah Indonesia, melainkan negara asal dari perusahaan tersebut. Jika dicermati, ketentuan PPh korporasi minimum global atau global minimum tax yang terkandung dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (Globe) memang berisiko menghilangkan hak pemajakan negara-negara berkembang yang masih memberikan insentif. Pilar 2 menyasar perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto di atas 750 juta euro per tahun dengan tarif 15%. Artinya, seluruh negara wajib menetapkan tarif pajak korporasi minimal sebesar 15%.

Pada akhir pekan lalu, Bank Indonesia merilis Survei Perbankan kuartal III/2022. Dalam rilis itu disebutkan bahwa responden masih optimistis dengan pertumbuhan kredit ke depan di tengah laju inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan bayang-bayang resesi. Salah satu yang menarik disorot dari survei bank sentral itu yakni terpangkasnya target penyaluran kredit hingga akhir 2022. Jika dalam dua kuartal sebelumnya, bank sentral meyakini pertumbuhan kredit berada di kisaran 9%, pada survei terkininya pertumbuhan kredit di patok 8,5%. Sebagai pembanding, pada survei serupa kuartal I/2022, proyeksi pertumbuhan kredit diperkirakan 9,1% year-on-year (YoY). Sementara itu, hasil survei kuartal II/2022 memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sedikit lebih tinggi yakni 9,2% YoY. Kendati target pertumbuhan kredit tahun ini dipangkas, angka itu masih lebih baik dibandingkan dengan capaian pada 2021 yang tumbuh 5,2% YoY. “Responden memperkirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,5% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit 2021 sebesar 5,2% YoY,” tulis laporan BI dikutip Minggu (23/10). Dalam survei BI itu terlihat bahwa mulai terjadi sinyal kenaikan sejumlah indikator pembentuk bunga kredit seperti biaya dana (cost of fund) dan biaya dana kredit (cost of loanable fund). BI memperkirakan cost of fund bank pada kuartal IV/2022 sebesar 3,51% atau lebih tinggi 15 basis points dibandingkan dengan perkirakaan kuartal III/2022 sebesar 3,36%. Perkirakaan kenaikan cost of fund itu terjadi setelah 15 kuartal terakhir sejak 2020.