Tren kenaikan suku bunga yang kini terjadi rupanya tak menyurutkan niat korporasi untuk berburu dana melalui emisi surat utang. Bahkan menuju pengujung tahun, antrean penerbitan obligasi korporasi masih padat lantaran dinaungi beragam sentimen positif. Data termutakhir PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan bahwa realisasi penggalangan dana korporasi melalui emisi obligasi sejauh ini telah mencapai Rp131,29 triliun oleh 29 perusahaan.Tren positif pemulihan ekonomi diyakini mendorong aksi korporasi tersebut. “Kami prediksi sekitar Rp21 triliun [obligasi korporasi] masih bisa terbit di kuartal IV/2022,” ujar Kepala Divisi Pemeringkatan Nonjasa Keuangan I Pefindo Niken Indriarsih, Selasa (25/10). Dari potensi tersebut, penggalangan dana terbesar berasal dari industri bubur kertas dan konstruksi. Dengan begitu, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi bakal menembus Rp153,24 triliun hingga akhir 2022. Menurutnya, sektor yang selama ini mendominasi penerbitan surat utang, seperti multifinance, mulai mengerem emisi pada pengujung tahun karena telah mengandalkan pencarian modal pada awal tahun saat suku bunga masih murah.

Data investasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (24/10), memberi optimisme terhadap kinerja perekonomian nasional hingga akhir tahun ini. Sebagaimana yang dilansir oleh BKPM, sepanjang periode Januari—September 2022, total investasi yang masuk mencapai Rp892,4 triliun atau 74,4% dari target yang ditetapkan pada tahun ini yaitu sebanyak Rp1.200 triliun. Dengan demikian, pada kuartal IV/2022, pemerintah harus menarik investasi sebesar Rp307 triliun agar mampu mencapai angka sasaran tersebut. Dalam skenario ekonomi normal, target ini memang amat mungkin tercapai mengingat setiap kuartal rata-rata realisasi penanaman modal di kisaran Rp300 triliun. Tak bisa dimungkiri, target investasi pada tahun ini memang cukup menantang, yakni tumbuh hingga 33,15% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya Rp901,2 triliun. Faktanya, selama ini pertumbuhan realisasi investasi sulit untuk mencapai di atas 15%, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Apalagi, kondisi ekonomi pada tahun ini masih cukup berat. Sebagai mesin pertumbuhan perekonomian, masuknya investasi menjadi salah satu andalan yang harus dijaga dan terus ditingkatkan.

Stok beras Perum Bulog hanya tersedia 673.613 ton dari prognosa pemerintah pada akhir tahun 2022 sebanyak 1,2 juta ton. Badan Pangan Nasional mengarahkan Perum Bulog untuk menyerap beras dari penggilingan padi skala besar. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengatakan stok beras di Perum Bulog per Oktober 2022 hanya 673.613 ton cukup mengkhawatirkan bagi stabilitas nasional. Sesuai prognosa pemerintah, Indonesia memiliki stok beras sampai dengan Desember 2022 sekitar 5,5 juta ton, dengan separuhnya berada di rumah tangga. Posisi kedua berada di penggilingan mencapai 21,1% atau 1,4 juta ton sedangkan Perum Bulog hanya memegang stok 11,3%. “Sehingga memang strategi yang kami laksanakan untuk memperkuat stok CBP adalah bekerja sama dengan penggilingan padi besar untuk menggeser sebagian stoknya ke Bulog,” katanya dalam webinar bertema Harga Beras Naik, Apa Solusinya? di Jakarta, Selasa (25/10). Keputusan pencabutan kebijakan fleksibilitas merupakan salah satu upaya agar serapan beras untuk cadangan pangan lebih mudah serta tidak terkunci dalam satu wadah saja. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, Selasa (25/10), harga beras di tingkat konsumen sepanjang Oktober 2022 telah naik Rp200 untuk jenis medium, dan Rp100 untuk premium.

Konsultan properti Knight Frank Indonesia memprediksi resesi global bakal menghambat pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan yang masih di angka 12,75 juta hunian. Sejauh ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian PUPR, yaitu mengadakan program sejuta rumah. Senior Reasearh Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat memperkirakan kondisi kurangnya hunian atau backlog masih sulit untuk diatasi dalam beberapa tahun ke depan. “Kondisi backlog diperkirakan masih akan menjadi tantangan, terutama dalam penyediaan atau penambahan stok rumah, hal ini mengingat berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini dan beberapa waktu ke depan,” kata Syarifah kepada Bisnis, Senin (24/10). Dia juga menyatakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan ancaman resesi global bakal makin menghambat upaya mengatasi kondisi backlog itu.

Sejumlah kalangan menilai program Registrasi Sosial Ekonomi 2022 berpotensi memboroskan anggaran. Alih-alih mendukung program pemerintah untuk memperbarui data keluarga miskin, program berbiaya Rp 4,17 triliun ini dikhawatirkan mubazir karena bisa memperparah tumpang-tindih data kependudukan. Anggarannya jauh lebih besar daripada bujet perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sempat dipersoalkan KPK. (Yoga)

Presiden Jokowi memasang target ambisius: menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Rencana ini lebih maju dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global yang menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2030. Jokowi melontarkan rencana itu pertama kali dalam rapat terbatas tentang strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020. Saat itu, Presiden meminta ada upaya ekstra untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang mencapai 24,7 juta jiwa. Salah satunya adalah berfokus pada masyarakat termiskin. Merujuk pada IMF, dia menyatakan, jumlah penduduk sangat miskin Indonesia saat itu 9,9 juta jiwa atau 3,371 % total penduduk. "Karena itu, kita bisa berfokus menangani lebih dulu yang 9,9 juta jiwa ini," kata Jokowi. Presiden meminta secara khusus data akurat kelompok ini agar upaya pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan efektif. Sejak saat itu, jajaran pembantu Presiden mulai sibuk menentukan kelompok miskin ekstrem.

Pemerintah selama ini tidak menggunakan istilah tersebut. BPS pun mengukur kemiskinan dengan prinsip kebutuhan dasar. Artinya, BPS melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan mereka. Sementara dalam perhitungan kemiskinan ekstrem, Bank Dunia memiliki acuan, yaitu prinsip paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Penduduk yang pengeluarannya kurang dari US$ 1,9 PPP per hari adalah mereka yang termiskin. Angka itu setara dengan Rp 11.941 per kapita per hari pada 2021. Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan, terdapat 2,14 $ penduduk sangat miskin atau 5,8 juta orang per Maret 2021. Adapun pada April 2021 terdapat revisi acuan IMF dalam menghitung kemiskinan ekstrem. Mengutip Poverty and Equity Brief East Asia & Pacific (2022), padanan PPP untuk Indonesia turun menjadi Rp 10.739 per kapita per hari. Maka jumlah penduduk miskin ekstrem turun menjadi 2,04 % atau 5 juta orang. (Yoga)

SESUMBAR pemerintah memasang target investasi Rp 1.400 triliun pada tahun depan sungguh sangat tidak realistis. Selain tidak mencantumkan parameter program untuk mencapai target fantastis tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melupakan bahwa perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja. Padahal target investasi wajib hukumnya memperhitungkan kemampuan ekonomi dalam negeri dan kondisi ekonomi global. BKPM mencatat realisasi investasi Januari hingga September 2022 mencapai Rp 892,4 triliun atau 74,4 % target Rp 1.200 triliun. Itu pun dalam kondisi normal. Sedangkan saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Wajar jika para pengusaha ataupun ekonom pesimistis target Rp 1.200 triliun tahun ini bisa tercapai. Lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga acuan BI bakal menjadi batu sandungan. Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat kenaikan suku bunga dan inflasi menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modal. Sebab, melambungnya inflasi dan suku bunga BI akan membuat biaya investasi membubung.

Kondisi global menjadi penting karena investasi di Tanah Air didominasi penanaman modal asing atau  53,7 %. Belum lagi pertimbangan iklim investasi di Indonesia. Peringkat Indonesia sebagai negara dengan penanaman modal asing anjlok dari peringkat ke-15 menjadi ke-20 dalam laporan World Investment Report 2022 dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada Agustus lalu. Dengan ancaman resesi global tahun depan, sudah saatnya target realisasi investasi Rp 1.400 triliun pada 2023 direvisi total. Apalagi dengan perhitungan bahwa proyek-proyek di ibu kota negara Nusantara diklaim bisa mendatangkan investasi minimal Rp 200 triliun di tahap pertama, yang sangat pantas diragukan. Investor yang akan menanamkan uangnya, di tengah perekonomian dunia yang sedang melambat, sudah pasti meminta kepastian potensi pengembalian investasinya. (Yoga)

International Renewable Energy Agency (IRENA) mengungkapkan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri dapat menghemat biaya US$ 400-600 miliar. “Indonesia memiliki posisi unik dalam mengembangkan sistem energi berkelanjutan karena diberkahi dengan sumber daya energi terbarukan yang melimpah,” ucap Dirjen IRENA, Fransisco La Camera, dalam keterangan resminya, Jumat, 21 Oktober lalu. Berdasarkan laporan bertajuk Indonesia Energy Transition Outlook, Fransisco mengatakan, sampai 2050 nanti, Indonesia perlu menggelontorkan dana US$ 10,7 triliun untuk penerapan transisi energi. Jumlah itu diperkirakan bisa lebih rendah, menjadi US$ 10,1-10,3 triliun, jika pemerintah mengikuti skenario berdasarkan Paris Agreement.

Dalam laporan tersebut, mayoritas biaya dalam pelaksanaan transisi energi tersebut akan digunakan untuk biaya bahan bakar dan listrik yang digunakan di sektor hilir. Nilainya mencapai US$ 7 triliun sampai 2050 mendatang. Angka ini setara 69 % total biaya yang dibutuhkan dalam penerapan transisi energi. IRENA memberikan sejumlah rekomendasi bagi Indonesia. Program Officer IRENA, Nicolas Wagner, mengatakan, kalkulasi biaya yang kompleks dari energi terbarukan sangat bergantung pada setiap sistem yang spesifik, seperti sumber daya lokal, cakupan sinar matahari atau angin, dan pangsa pasar energi terbarukan. “Kami telah menganalisis sistem kelistrikan di Indonesia dengan sangat detail dan menemukan bahwa sistem kelistrikan dengan bauran energi terbarukan yang besar akan lebih murah dibandingkan dengan sistem kelistrikan sekarang yang mayoritasnya berasal dari energi fosil. (Yoga)

Rishi Sunak resmi dilantik menjadi PM Inggris oleh RajaCharles III di Istana Buckingham, Selasa (25/10). Meskipun dia etnis minoritas pertama yang menjabat kepala pemerintahan, masyarakat menanti terobosan yang akan dilakukan menkeu periode 2020-2022 itu. Sunak berjanji memperbaiki kesalahan pendahulunya, Liz Truss, yang hanya memerintah selama 44 hari. Setelah diambil sumpah oleh Raja, Sunak menggelar jumpa pers di depan Downing Street Nomor 10, kediaman resmi PM Inggris. Ia berterima kasih kepada Truss yang mengalahkan dia dalam pemilihan ketua Partai Konservatif atau biasa disebut Tory, Juli lalu. Namun, ia juga mengkritisi pemerintahan Truss. ”Saya memahami niat mulia Liz untuk memulihkan ekonomi ketika dunia sedang dilanda krisis akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Akan tetapi, kita harus mengakui ada kesalahan yang telah dilakukan,” ujarnya. Sunak mengacu pada kebijakan ekonomi Truss yang memotong pajak hingga 45 %.  Selain hanya menguntungkan pengusaha besar, keputusan ini membuat ekonomi Inggris kian terpuruk. Pemerintahan Truss dikabarkan tidak memiliki rencana mengganti pendapatan negara yang hilang akibat pemotongan pajak itu. Akibatnya, hanya dalam kurang dari dua bulan, Inggris kehilangan 65 miliar pound sterling.

Dalam debat memperebutkan kepemimpinan Tory, yang disiarkan salah satunya oleh Sky News, Sunak telah mengungkapkan bahwa pemotongan pajak adalah rencana yang tidak masuk akal. ”Inflasi membuat harga semua komoditas melonjak. Kita tidak bisa memotong pajak untuk menyelesaikan persoalan karena teori menyuruh rakyat semakin banyak berbelanja sementara pajak dikurangi selama inflasi itu dongeng belaka,” tuturnya. Sunak mengingatkan, dalam sambutan pertamanya sebagai PM, bahwa pemulihan ekonomi tetap menjadi agenda utama  pemerintah. Ini berarti rakyat harus siap saat pemerintah mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Meski demikian, ia mengingatkan, masyarakat telah menyaksikan kiprahnya sebagai menkeu selama pandemic Covid-19 dengan berbagai skema bantuan untuk rakyat. ”Saya tidak akan meninggalkan utang yang harus ditanggung generasi mendatang, yaitu anak dan cucu kita. Saya akan bekerja keras demi kepercayaan Anda,” janjinya. (Yoga)

Tekanan inflasi global masih tinggi. Bank-bank sentral menaikkan suku bunga lagi. Kemungkinan akan terjadi resesi global dan Indonesia harus menyesuaikan diri. Perekonomian Indonesia sendiri saat ini masih tumbuh cukup tinggi, didukung konsumsi dan harga komoditas yang tinggi. Dengan inflasi yang masih tinggi, yakni 8,3 % di AS, 9,1 % di Eropa, dan sangat tinggi di beberapa negara berkembang seperti Turki dan Argentina terutama karena tingginya harga energi dan pangan, ditambah berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, bank sentral masih harus terus menaikkan suku bunga. Bank sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga lagi dengan cukup tinggi, 0,75 basis poin (bps), menjadi ke kisaran 3-3,25 %. Karena inflasi masih tinggi, diperkirakan The Fed masih akan menaikkan bunga lagi beberapa kali sampai 4 % pada akhir 2022 dan 4,6 % pada 2023 guna mengendalikan inflasi di kisaran 2 %.

Bank sentral lain mengikuti menaikkan suku bunganya karena juga menghadapi inflasi tinggi dan  menyesuaikan langkah The Fed untuk mengatasi aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar mata uang. BI juga menaikkan lagi suku bunga kebijakan 0,50 % menjadi 4,75 %. Dengan inflasi 4,69 % dan perkiraan inflasi pada 2022 sekitar 7 %, nilai rupiah melemah melebihi Rp 15.000 per dollar AS, BI kemungkinan masih harus menaikkan suku bunga lagi untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas rupiah. Inflasi tinggi tidak saja terkait dengan tingginya harga pangan dan energi, tetapi juga terkait dengan kebijakan moneter dengan suku bunga rendah untuk menstimulasi ekonomi yang berjalan cukup lama pascakrisis keuangan global 2009. Kenaikan inflasi semestinya dapat diantisipasi sebagai konsekuensi dari rendahnya suku bunga, tetapi bank sentral pada umumnya menyepelekannya sehingga terkejut dan terlambat mengantisipasi kenaikan inflasi. (Yoga)