Bisnis apartemen terus merunduk, terus menunjukkan kelesuan. Bahkan, hingga saat ini, belum ada faktor yang mampu menjulangkan penjualan hunian jangkung itu. Benar, Bank Indonesia (BI) berencana kembali memperpanjang kebijakan uang muka 0% untuk properti, termasuk apartemen. Namun, kebijakan ini diyakini belum mampu mendorong bisnis apartemen. Ancaman resesi global, suku bunga tinggi menjadi sebab. Catatan konsultan properti, yakni Colliers Indonesia dan Jones Lang Lasalle (JLL) Indonesia, laju penjualan apartemen dan kondominium melambat tahun ini. Bahkan, data Colliers menyebut, permintaan apartemen terus menyusut selama delapan tahun terakhir. Hingga kuartal ketiga tahun ini, permintaannya cuma 782 unit. Tahun lalu, permintaan apartemen masih berkisar 1.800 unit. Colliers juga mengamati langkah pengembang menahan harga jual apartemen di pasar primer untuk wilayah Jakarta. "Secara year-on-year, bisa dikatakan harga rata-rata apartemen di Jakarta tak bergerak, naik pun kurang dari 1%. Kebanyakan pengembang menahan diri menaikkan harga agar menarik bagi calon pembeli, ujar Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto kepada KONTAN, kemarin.

Lesunya bisnis hunian jangkung ini juga berkorelasi dengan kredit bermasalah atau non performing loan di sektor konstruksi, yang di dalamnya termasuk proyek apartemen. Salah satunya nampak di NPL PT Bank Tabungan Negara Tbk. Kredit bermasalah konstruksi hingga kuartal III-2022 mencapai 24,32%, lebih tinggi dari NPL. Senior Director, Research and Consultancy Savills Indonesia, Tommy Bastamy menyebut, harga apartemen di pasar sekunder terkoreksi 20%-40% dibanding harga sekunder saat kondisi pasar normal. Hal ini didorong. Pertama, tingkat pendapatan sewa yang turun sejalan melemahnya permintaan selama pandemi. Kedua, beban biaya pemeliharaan yang tetap harus dibayar meski apartemen tak dihuni. Ketiga, kebutuhan kas pemilik yang sebagian besar membeli unit apartemen dengan tujuan investasi. Keempat, pemilik dan investor telah menikmati return dari sewa unit apartemen.

Tak hanya pajak, pemerintah juga memasang target lebih tinggi untuk penerimaan cukai pada tahun depan. Untuk mencapai target, pemerintah telah menyiapkan program intensifikasi dan ekstensifikasi cukai tahun depan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp 245,45 triliun, tumbuh 9,5% dari outlook penerimaan cukai tahun ini yang sebesar Rp 224,2 triliun. Dari Rp 245,45 triliun, target cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok sebesar Rp 232,6 triliun, atau naik 10,8% dari 2022 yang sebesar Rp 209,9 triliun. "Target penerimaan cukai Rp 245,45 triliun tahun depan diharapkan tercapai karena sudah dicadangkan untuk membiayai APBN," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu), Nirwala Dwi Heryanto, Kamis (27/10). Adapun instrumen fiskal meliputi kebijakan pengendalian lewat tarif cukai dan menurunkan affordability rokok. Sementara yang dimaksud instrumen non-fiskal meliputi edukasi bagi pelajar, advokasi serta menghilangkan motif perokok.

Nilai tukar rupiah diperkirakan tidak akan banyak bergerak di akhir pekan ini. Maklum, pelaku pasar masih bersikap hati-hati menjelang pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pekan depan. Kemarin, rupiah juga tidak banyak bergerak. Kurs spot rupiah turun tipis 0,03% ke level Rp 15.567 per dollar Amerika Serikat (AS). Kurs referensi JISDOR naik 0,15% menjadi Rp 15.573 per dollar AS. Meski pergerakan rupiah terbatas, mata uang Garuda ini masih belum lepas dari tekanan. "Rupiah masih tertekan baik oleh sentimen internal maupun eksternal," tutur Lukman Leong, Analis DC Futures, kemarin. Realisasi ini lebih baik ketimbang konsensus proyeksi pengamat yang memprediksi ekonomi AS cuma tumbuh 2,3% secara kuartalan. Buat perbandingan, di kuartal dua lalu ekonomi AS turun 0,6% secara kuartalan.

Ruang gerak modal ventura sedang tak leluasa. Urusan memilih perusahaan rintisan alias startup yang bakal didanai kini semakin menantang lantaran bayang-bayang ketidakpastian ekonomi dunia. Startup baru di sektor mainstream seperti teknologi finansial atau wealth management misalnya, diprediksi sulit untuk mendapat tempat di hati investor. Selain karena persaingan yang kian ketat, keuangan masyarakat juga berisiko tertekan gejolak ekonomi. Tak ayal, pelaku industri modal ventura pun kini perlu lebih cermat memilih perusahaan rintisan, salah satunya dengan memburu startup di layanan teknologi yang inovatif. Co-founder & Managing Partner Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani meyakini perusahaan rintisan di layanan bahan pangan, agrikultur, akuakultur, dan ekonomi hijau, berpeluang bersinar. Selain itu, katanya terdapat peluang bagi pelaku startup yang masuk ke solusi terkait dengan high-tech manufacturing dan renewable energy. Senada, Chief Investment Officer merangkap Plt. CEO Mandiri Capital Dennis Pratistha mengatakan strategi baru dibutuhkan untuk menghadapi gejolak ekonomi yang secara umum membuat valuasi startup tertekan. Jika diamati, sejatinya risiko gejolak ekonomi global yang terjadi tak serta merta membuat pelaku industri modal ventura di Indonesia mati kutu. Buktinya, penyaluran pembiayaan terus tumbuh.

Dalam percaturan global, posisi Indonesia sudah mendapatkan tempat terhormat. Salah satu buktinya adalah masuknya Indonesia dalam G20 yang merupakan gabungan negara maju dan berkembang dengan kelas pendapatan menengah hingga tinggi. Posisi Indonesia makin kuat tatkala diberikan kehormatan memegang Presidensi G20 pada 2022. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi problem layaknya “dunia ketiga” dalam hal kesenjangan digital. International Telecommunication Union (ITU) menempatkan Indonesia di posisi negara yang mengalami kesenjangan akses jaringan internet. Pada 2020, ITU mencatat 53,7% dari total 272 juta penduduk menggunakan internet dan 18,8% memiliki akses laptop. Sebalikya, Malaysia lebih baik dengan 89,6% dari 33,3 juta penduduknya menggunakan internet dan 77,6% punya komputer. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny G. Plate mengatakan bahwa kesenjangan digital di Indonesia salah satunya dipicu pandemi Covid-19. Selain itu, perang Ukraina-Rusia juga menambah berat upaya membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurutnya, kedua kondisi itu mempengaruhi jalannya persiapan dari penggelaran infrastruktur TIK di Indonesia. Padahal, infrastruktur TIK baik hulu maupun hilir membutuhkan pendekatan yang lebih baik.

Menkominfo mencatat area blankspot di Indonesia menyebar di 12.548 desa dan kelurahan. “Itu bukan seluruhnya ada di wilayah 3T . Ada juga di wilayah komersial atau non-3T yang jadi wilayah operasi operator seluler,” tutur Johnny. Menkominfo juga punya harapan lain yaitu perusahaan operator seluler di Indonesia berani mengalokasikan belanja modal untuk membiayai pembangunan infrastuktur TIK. Johnny sadar langkah itu bukan hal mudah bagi operator TIK. Dalam acara yang sama, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo Anang Latif berjanji mempercepat penghilangan kesenjangan digital melalui proyek internet terestrial. Rencananya, Bakti akan membangun 2.600 unit base transceiver station (BTS) 4G terestrial. Sebelumnya, Bakti sudah membangun 7.295 unit BTS 4G di seluruh wilayah Indonesia. “4.300-nya sudah on air, sisanya 2.600 ini kita kejar selesai di tahun ini hingga di tahun depan,” katanya.

Pada November 2022 mendatang, Bali akan menjadi lokasi KTT G20 pertama yang diselenggarakan oleh Indonesia, sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara (Asean) di forum G20 yang menjadi salah satu forum terbesar ekonomi di dunia. Di tengah pandemi Covid-19, inflasi global, perubahan iklim, krisis energi dan pangan, serta tentunya konflik perang antara Rusia dan Ukrai­na, kita patut bersyukur di mana Indonesia masih men­ja­di negara G20 dengan pro­yek­si ekonomi oleh OECD yang tumbuh di atas 4% di ta­hun 2022 dan 2023 bersama Chi­na, Arab Saudi, dan India. Terakhir kalinya Bali menja­di saksi konferensi besar Or­ganisasi Perdagangan Du­nia (WTO) ke-9 pada 3—7 De­sem­ber 2013. Dalam konfe­ren­si tersebut lahirlah Paket Ba­li (Bali Package) yang bertu­juan melonggarkan batasan per­dagangan global, sekali­­gus unik, karena menjadi ke­se­pa­katan pertama yang di­se­tujui oleh semua anggota WTO yang notabene adalah or­ga­nis­­asi dengan tingkat kompleksitas negosiasi yang tinggi. Beberapa pokok kunci yang perlu dibawa oleh Indonesia sebagai tuan rumah dan dalam merumuskan Paket Bali Jilid II adalah sesuai daftar inventarisasi masalah mendesak yang luar biasa besar di seluruh dunia baik sektor sosial, ekonomi, ekologi dan keamanan.  Pertama adalah Rusia. Invasinya ke Ukraina telah meningkatkan masalah energi global yang berimbas ke banyak hingga fiskal dan moneter. ‘Kegagalan’ PBB sebagai garda terdepan resolusi perdamaian harus diambil alih oleh G20. Kedua, konsentrasi dan totalitas pada masalah perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. In­do­nesia seharusnya menjadi pionir dan sekaligus momentum untuk pembenahan internal baik dari manajemen sumber daya alam dan lingkungan seperti hutan, gambut, mangrove, energi, pertambangan, hingga masalah hidrometeorologi. 

Ketiga, kehatian-hatian makro (makroprudensial). Pertumbuhan ekonomi, yang makin tidak merata, dengan tingkat yang berbeda di berbagai negara, tergantung pada tingkat vaksinasi, kemampuan untuk pulih, dan kesinambungan dukungan fiskal dan moneter. Stimulus fiskal dan moneter, sambil mengurangi defisit fiskal pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya, utang publik dan swasta, neraca bank sentral utama, dan inflasi, yang lebih kuat lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Demikian juga dengan perlunya penghapusan utang untuk negara-negara miskin dan rentan. Yang terakhir adalah perlunya G20 menyusun peta jalan (road map) pembangunan global dengan analisa adapatasi dan mitigasi yang praktikal terhadap potensi ancaman, bahaya, tantangan, dan bencana ke depan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia. Aksi ini dapat didukung oleh mitra G20 seperti dari wadah pemikir atau think-tank (T20), pemuda (Y20) dan organisasi kemasyarakatan (C20).

Jalur menuju konsolidasi fiskal pada tahun depan makin terjal sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran gangguan rantai pasok, dinamika harga komoditas, lonjakan inflasi, hingga ancaman resesi di sejumlah negara utama. Otoritas fiskal bahkan meneropong postur anggaran pada tahun depan berisiko berubah haluan dari racikan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ada lima tantangan yang diwaspadai pemerintah dan memicu meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Pertama, scarring effect sisi supply yang masih berlanjut sehingga berpotensi memicu inflasi. Kedua, perlambatan ekonomi global memengaruhi laju pertumbuhan eknonomi domestik. Ketiga, perang di Ukraina menyebabkan gangguan sisi suplai. Keempat, pengetatan kebijakan moneter secara agresif yang memicu cost of fund tinggi dan menekan rupiah. Kelima, potensi moderasi harga komoditas. “ pendapatan turun, belanja naik. Tetapi defisit APBN kita pastikan bisa tetap turun di bawah 3% ,” katanya, Kamis (27/10).  Celakanya, belanja negara justru turun yakni dari Rp3.106,43 triliun dalam APBN 2022 Perubahan menjadi Rp3.061,17 triliun, atau terpangkas 1,45%. Kondisi inilah yang kemudian menyulitkan langkah pemerintah untuk mewujudkan konsolidasi fiskal, yang salah satunya mewajibkan defisit di bawah 3% terhadap PDB.

UMKM disarankan terhubung ke ekosistem platform digital agar ikut menikmati omzet digital yang meningkat pesat hingga hampir 900% dalam 4 tahun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa 93% pasar UMKM mengalami penurunan omzet. Namun, omzet itu beralih ke perdagangan online atau dagang-el.Dia menyebutkan tren perkembangan industri e-commerce di Indonesia melonjak dari Rp42 triliun pada 2017 menjadi Rp401 triliun pada 2021. Perusahaan rekanan GoTo, Gojek, dan Tokopedia, kembali menggelar KoMD untuk para pegiat UMKM, menyusul kesuksesan gelaran KoMD pertama pada 2021 yang menjangkau belasan ribu pelaku UMKM.Edisi kedua KoMD ini mengusung tema ‘Transformasi Usaha Digital dan Ramah Lingkungan’ yang selaras dengan misi pemerintah Indonesia dalam presidensi Indonesia di G20. KoMD 2022 bertujuan mendorong kemajuan dan daya saing UMKM. Mengingat 95% perekonomian Indonesia ditopang oleh UMKM

Kinerja positif PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berlanjut pada kuartal III-2022, tercermin dari laba bersih yang meningkat 42% secara year on year (YoY) mencapai Rp 3,21 triliun. BSI membukukan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 245,18 triliun, atau tumbuh 11,86% pada periode yang sama. Kinerja positif ini didukung oleh kepercayaan masyarakat melalui penempatan DPK. Bahkan tabungan wadiah tumbuh melesat dan menjadi salah satu produk yang paling diminati masyarakat, karena bebas biaya administrasi bulanan dengan fasilitas e-banking yang mudah diakses. Kinerja solid juga didukung total pembiayaan yang tumbuh 22,35%, menjadi Rp 199,82 triliun.

Kontribusi pembiayaan terbesar berasal dari bisnis mikro yang tumbuh 37,32%, disusul pembiayaan kartu yang meningkat 35,81% dan pembiayaan gadai naik 30,15%. Capaian ini juga didukung oleh kualitas pembiayaan yang sangat sehat. Hal itu tercermin dari NPF Nett yang sangat terjaga, hanya 0,59%. Dirut BSI Hery Gunardi mengatakan, kinerja perseroan hingga September 2022 berada pada jalur yang tepat dan menuju pertumbuhan yang semakin solid. “Kami terus melakukan transformasi dan efisiensi di internal serta mencermati perkembangan ekonomi di dalam negeri dan global, agar kami dapat melakukan antisipasi dan terus mendorong pertumbuhan kinerja BSI yang se[1]hat dan berkelanjutan,” tuturnya. (Yoga)

Kekhawatiran inflasi di AS diharapkan mereda setelah ekonomi mencatatkan kenaikan pertumbuhan pada kuartal ketiga 2022. Biro Analisis Ekonomi AS melaporkan pada Kamis (27/10) PDB periode Juli hingga September 2022 naik 2,6% dibandingkan tahun sebelummnya. Melebihi perkiraan Dow Jones yang sebesar 2,3%. Ekspansi ini membalikkan koreksi dua kuartal berturut-turut, yang sebetulnya memenuhi definisi resesi teknikal tapi belum menurut Biro Riset Ekonomi Nasional. Pertumbuhan pada kuartal III sebagian besar didorong penurunan defisit perdagangan, yang diperkirakan oleh para ekonom sebagai kejadian satu kali yang tidak akan terulang di kuartal mendatang. Peningkatan PDB itu juga berasal dari peningkatan belanja konsumen, investasi tetap non-perumahan, dan belanja pemerintah.

“Secara keseluruhan, rebound sementara 2,6% pada kuartal ketiga lebih dari sekedar membalikkan penurunan pada paruh pertama tahun ini, tapi kami perkirakan tidak bertahan lama,” kata Paul Ashworth, kepala ekonom Capital Economics untuk Amerika Utara, seperti dikutip CNBC. Menurut dia, ekspor akan segera menurun dan permintaan domestik semakin tertekan karena beban suku bunga tinggi. Laporan PDB itu keluar saat otoritas AS berjuang melawan inflasi, tertinggi dalam 40 tahun. Laporan BEA menunjukkan ekonomi melambat di sektor-sektor utama, terutama belanja konsumen dan investasi swasta. Belanja konsumen hanya naik 1,4% pada kuartal tersebut dan turun dari 2% pada kuartal II. Sedangkan investasi domestik swasta turun 8,5%, melanjutkan tren penurunan setelah jatuh 14,1% pada kuartal kedua. Sisi positifnya, ekspor naik 14,4% sementara impor turun 6,9%. (Yoga)