Sejumlah calon emiten telah menetapkan harga penawaran initial public offering (IPO). Mayoritas perusahaan tersebut menetapkan harga IPO di batas kiri dari rentang harga penawaran saat bookbuilding. Contohnya, PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY) yang menetapkan harga IPO senilai Rp 900 dari rentang harga bookbuilding Rp 900-Rp 950. PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) juga menetapkan harga IPO di batas minimal yaitu Rp 690 dari rentang harga Rp 690-1.280. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mencermati, meski rata-rata perusahaan tersebut menetapkan harga IPO di batas kiri, tidak berarti IPO tersebut sepi peminat. "Justru membuka peluang harganya menguat pada awal perdagangan," ujarnya, Rabu (2/11).

Pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Draft aturan ini sudah resmi tercantum di dalam daftar Prolegnas RUU DPR. Yang menarik, salah satu poin yang dimasukkan dalam RUU P2SK adalah pembahasan aset kripto sebagai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Persoalannya, konsekuensi masuknya aset kripto dalam RUU P2SK, maka pengawasan dan regulasi uang digital ini akan berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Asal tahu, dalam Pasal 202 ayat 1 RUU P2SK, ITSK dimasukkan bersama kegiatan sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpunan dan penyaluran dana, serta jasa keuangan digital lainnya. Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), menilai, masuknya perdagangan aset kripto di bawah pengawasan OJK dan BI patut dipertanyakan. Untuk itu, Bhima merekomendasi beberapa hal terkait pasal dalam RUU P2SK. Pertama, terkait pasal 205. Saran dia, pihak yang menyelenggarakan ITSK wajib menyampaikan data dan informasi ke BI, OJK, atau Bappebti sesuai fungsi dan kewenangannya. Kedua, pada poin satu pasal 207, Bhima menyarankan agar ada ketentuan BI, OJK, dan Bappebti membuat peraturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai lingkup kewenangannya. Ketiga, terkait pasal 208 ayat 1. Kata Bhima, BI, OJK, dan Bappebti berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga atau pihak lain dalam rangka pengaturan, pengawasan dan penyelenggaraan ITSK.

Pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) tengah memasuki periode krusial. Beragam tantangan seperti cuaca buruk, ketersediaan alat angkut, hingga harga yang kian tinggi di akhir tahun berisiko mengganggu aliran batu bara untuk PLN. Apalagi, jika berkaca pada situasi tahun lalu, terjadi polemik lantaran kekurangan pasokan batu bara yang lebar pada sistem pembangkit listrik milik PLN. Bahkan menurut laporan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), konsekuensi dari kondisi tersebut adalah terjadi peralihan pemanfaatan energi yang signifikan dari batu bara ke bahan bakar minyak (BBM) sepanjang tahun lalu. BPK mencatat, rencana kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2021 mencapai 82,24 juta ton. Hanya saja, realisasi pasokan hanya sekitar 66,85 juta ton. Tak ayal, pemerintah pun sempat menyetop ekspor batu bara demi mengamankan pasokan untuk PLN demi menjaga kelistrikan nasional. Agar tidak kembali terulang, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mewanti-wanti pelaku usaha untuk untuk memenuhi kewajiban pasar domestik alias domestic market obligation (DMO). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pelaku usaha pertambangan batu bara harus sudah menumpuk stok batu bara menjelang cuaca ekstrem pada akhir tahun ini. Hal itu dilakukan agar kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN tetap bisa dipenuhi. Saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Arifin menegaskan tidak akan segan mencabut izin ekspor batu bara perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO hingga akhir tahun ini. Perihal situasi tersebut, Singgih Widagdo, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF), mengingatkan bahwa pasokan batu bara untuk pembangkit listrik perlu ditingkatkan. Apabila sejauh ini ketahanan pasokan batu bara sekitar 15 hari operasi (HOP), maka PLN harus mulai menambahnya jadi minimal 20 HOP.

Kekhawatiran terhadap masa depan suram akibat dampak perubahan iklim menjadi pendorong bagi instrumen investasi dengan misi khusus, salah satunya lingkungan, sosial, dan tata kelola atau en-vironmental, social, and governance(ESG). Belakangan investasi ber-tema ESG kian menarik perhatian investor karena sejumlah instru-men menawarkan cuan tebal.Sebagai contoh, di pasar saham, instrumen bertema ESG berada di bawah indeks IDX ESG Leaders yang diluncurkan pada Desember 2020 mencetak pertumbuhan 7,72% secara tahun berjalan atau meng-ungguli indeks harga saham ga-bungan (IHSG) yang tumbuh 6,6%. Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, kinerja ciamik menjadi salah satu indikator untuk memilih aset yang tepat. Kinerja ciamik itu pintu masuk bagi investor untuk mene-rima konsep investasi berbasis ESG melalui saham-saham yang telah dikenal. Dari pasar saham, cuaninvestasi berbasis ESG turut me-rembet ke instrumen reksa dana dengan cuan tertinggi mencapai 17% secara tahun berjalan untuk reksa dana saham ESG. Kinerja ciamik itu lantas me-magari jalur mulus menuju minat pasar yang lebih besar. Sebagai gambaran, mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat lebih dari 20 produk reksa dana berbasis ESG dengan dana kelolaan total Rp1,27 triliun kendati instrumen ESG beredar pertama kali pada 2015 dengan dana kelolaan Rp36 miliar Penyematan peringkat ESG terhadap emiten juga diperlukan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas di mata investor. Hal itu menghindari praktik klaim berlebih terhadap penerapan aspek ESG baik oleh emiten hingga ma-najer investasi yang biasa disebut sebagai greenwashing. Praktik greenwashing dalam in-vestasi berbasis ESG menurunkan kepercayaan pasar terhadap instru-men investasi. Seperti yang terjadi di Jepang, dikutip dari Bloombergyang berimbas pada langkah ma-najer investasi merilis produk ESG tanpa label ESG untuk menghin-dari respons negatif dari investor.

Industri perasuransian di Indonesia tumbuh dengan baik dan prospektif tiap tahun. Meski begitu, masih ada beberapa perusahaan asuran­si yang mencatatkan kondisi yang bermasalah dan bergulat de­ngan kinerja keuangannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah meminta perusahaan asuransi yang saat ini tengah menghadapi persoalan untuk menyusun ulang rencana kerja yang lebih terukur dan melakukan penyehatan keuangan. Beberapa di antara yang berma­salah tersebut memang telah menyetor rencana penyehatan keuangan kepada OJK. Namun, rencana tersebut dinilai oleh oto­ri­tas belum memuaskan ter­utama dari sisi kinerja keuangan. Salah satu isu utama tentu saja permodalan. Industri asuransi diwajibkan memiliki permodalan melalui standar risk-based capital (RBC), sebagaimana mestinya angka minimal yang ditetapkan OJK sebesar 120% sesuai POJK No. 71/POJK.05/2016. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai persoalan di industri asuransi, terutama asuransi jiwa terkait dengan gagal bayar polis seperti perkara PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanartha, PT Asuransi Jiwa Kresna Life, dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Sejumlah kasus tersebut tentunya berdampak terhadap kinerja perasuransian di Tanah Air. Kepercayaan publik terhadap industri perasuransian nasional relatif kuat, meski dari sisi pengumpulan premi sedikit melemah. Kita bisa lihat data dari Aso­­sia­si Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang menunjukkan total pen­da­patan premi unweighted pa­da kuartal I/2022 sebesar Rp48,99 triliun atau turun14,7% year-on-year (YoY).

Transaksi gelap di bidang perpajakan masih cukup marak pada tahun ini, bahkan menjadi yang tertinggi setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang direkapitulasi Bisnis, total laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang terindikasi tindak pidana mencapai 5.547 sepanjang tahun berjalan 2022 yang berakhir September. Jumlah tersebut naik sebesar 19,52% dibandingkan realisasi sepanjang tahun lalu yang sebanyak 4.641 LTKM. Data ini mengindikasikan bahwa perpajakan menjadi sektor yang banyak dilintasi aliran dana gelap. Apalagi, dari sisi hasil analisa bidang perpajakan berkontribusi hingga 23%, hanya kalah dibandingkan dengan korupsi yang mencapai 24%. Lembaga tersebut menjelaskan, ada empat indikator transaksi dikategorikan mencurigakan. Pertama, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor. Ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Keempat, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) berhasil mengamankan pasokan semikonduktor untuk komponen otomotif yang diproduksi perusahaan hingga tahun depan. Presiden Direktur Astra Otoparts Tbk. Hamdani Dzulkarnaen Salim mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mendapat tambahan pasokan cip semikonduktor dari perusahaan baru. Sebelumnya, perusahaan memiliki dua pemasok cip semikonduktor, kini jumlah tersebut bertambah menjadi empat supplier. “Cara kami untuk meng­amankan adalah mencari sumber baru ke beberapa perusahaan. Kalau dulu cuma satu atau dua , sekarang kami tambah jadi tiga atau empat perusahaan,” katanya di Bogor, Rabu (2/11).

Grup Astra melalui Astra Infra menjajaki kerja sama dengan PT Angkasa Pura I untuk menggeser konsorsium PT Cinta Airport Flores selaku pemenang lelang pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Cinta Airport Flores merupakan anak usaha patungan antara Cardig Aero Services Tbk. dengan Changi Airports International Pte Ltd dan Changi Airports Mena Pte Ltd. Direktur Utama Angkasa Pura (AP) I Faik Fahmi menuturkan bahwa AP I intensif melakukan pembicaraan dengan Astra Infra untuk bersama-sama mengambil alih pengelolaan Bandara Komodo. Sesuai dengan hasil lelang kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Bandara Komodo, proyek pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo membutuhkan investasi awal Rp1,2 triliun. Selain menjajaki kerja sama di Bandara Komodo, Faik juga menawarkan kerja sama pengembangan sebanyak 12 unit bandara kepada Astra Infra dalam bentuk klasterisasi regional. Sejumlah proyek bandara regional yang menarik untuk ditawarkan adalah regional pulau Jawa, yakni bandara di Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Faik menegaskan AP I terbuka dengan kerja sama pengelolaan bandara dengan mitra strategis, baik yang sudah dikelola sendiri maupun pengambilalihan bandara yang dikelola oleh Kemenhub. Group Chief Business Development Officer Astra Infra Billy Perkasa Kadar menyatakan perusahaannya memang tengah menjajaki peluang pengembangan bisnis, termasuk pengelolaan bandara bersama dengan AP I.

Lisa (53) terengah-engah saat muncul dari belakang rumahnya, di Kampung Muarajaya, Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jabar. Ia memikul karung terisi penuh sampah plastik. Kala itu angin sedang kencang. ”Anak-anak susah dapat ikan. Kalau tidak cari sampah, kami makan apa?” kata perempuan dengan lima anak itu, Kamis (27/10) pagi. Lisa menjadi warga terakhir yang tinggal di Kampung Muarajaya yang sejak awal 2000-an ditinggal seluruh penduduk akibat abrasi. Hampir dua jam ia memungut beragam sampah plastic di tepi Teluk Jakarta yang terhampar beragam sampah plastik di bibir pantai. Di pesisir pantai Kampung Muarajaya itu pula sejumlah warga mondar-mandir menggunakan perahu. Mereka tak mencari ikan, tetapi justru berlomba memungut sampah plastik di laut.

Sampah yang dikumpulkan Lisa biasanya dijual ke pengepul Rp 2.000 per kg. Setiap minggu, uang dari menjual sampah plastik rata-rata Rp 50.000 untuk membeli beras hingga air galon. Satu galon air minum dibeli warga dengan harga Rp 7.000. Air galon dipasok dari luar Muaragembong, termasuk dari Jakarta. Warga Kampung Muarajaya dan Muara Gembong di Kecamatan Muaragembong sudah tak memakai air tanah atau air sungai lantaran kualitas air tanah dan sungai tak laik konsumsi, tercemar. Sampah dengan jumlah besar yang dipungut warga di Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Bahagia, Muaragembong, berasal dari saluran Cikarang Bekasi Laut (CBL). Sebagian sampah plastik disebut dari Jakarta dan sampai ke pesisir Muaragembong akibat tiupan angin dan empasan ombak. ”Apalagi kalau musim hujan, sampahnya banyak sekali. Air laut warnanya hitam dan bau. Ikan banyak sekali yang mati,” kata Lisa.

Dedy, salah satu nelayan Desa Pantai Mekar, misalnya, berbulan-bulan tak melaut. Ia memilih mencari rongsokan atau sampah plastik di pantai hingga bekerja serabutan. ”Apa yang ada, bisa dikerjakan, ya, kami kerjakan,” ujarnya. Sekali melaut, utang yang menumpuk di warung bisa Rp 200.000-Rp 300.000. Pengeluaran terbesar untuk membeli bensin 15-20 liter. ”Kami pakai pertalite eceran. Sejak harga BBM naik, satu liter Rp 14.000,” tuturnya. Tandi, salah satu anggota staf Bidang Kelautan Desa Pantai Mekar, menyebutkan, sebagian besar nelayan di desanya selama enam bulan terakhir sudah tak lagi melaut. Nelayan lebih banyak merugi sejak harga rajungan anjlok. Harga rajungan di tingkat nelayan saat ini Rp 18.000 per kilogram atau anjlok dari harga Rp 80.000 per kg.  (Yoga)

Di bawah bos baru, Elon Musk, platform media sosial Twitter berencana memungut biaya 8 dollar AS atau Rp 125.000 per bulan untuk akun bercentang biru. Hal ini guna menyelesaikan persoalan bot dan troll di platform itu sekaligus menciptakan pendapatan baru bagi Twitter agar tak bergantung iklan. ”Kekuatan bagi setiap orang! Biru seharga 8 dollar per bulan,” cuit Musk, Selasa (1/11). (Yoga)