Grup GoTo (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk), ekosistem digital terbesar Indonesia yang menaungi Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan UMKM di berbagai situasi ekonomi dan siap menghadapi pasar. Pada Konferensi Maju Digital 2022 (KoMD) yang diselenggarakan akhir Oktober lalu dengan tema ‘Transformasi Usaha Digital dan Ramah Lingkungan’, tercatat lebih dari 50 ribu UMKM, baik secara daring maupun luring berkumpul. Mereka diajak berdiskusi, belajar bersama, dan berjejaring dalam ekosistem GoTo. Group Head of Merchant Marketing Gojek dan GoTo Financial Bayu Ramadhan mengatakan, KoMD merupakan konferensi UMKM nasional terbesar dari Grup GoTo untuk mendorong kapasitas pegiat UMKM Indonesia melalui berbagai inisiatif dan solusi teknologi.

Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat terus beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha masa terkini. “Kehadiran KoMD 2022 dilatarbelakangi oleh tingginya animo peserta rangkaian KoMD 2021,” jelas Bayu di Jakarta, akhir pekan lalu. Sementara itu, VP of Seller Experience Tokopedia Puput Hidayat melanjutkan, sebagai kelanjutan dari KoMD 2021, Grup GoTo juga telah secara rutin menyelenggarakan Kelas Maju Digital (KeMD) sejak tahun 2021. Melalui KeMD, Grup GoTo memberikan pembekalan terkait pengembangan usaha dan kompetensi kewirausahaan agar UMKM di seluruh penjuru Indonesia agar semakin menjadi pilihan masyarakat. (Yoga)

Realisasi anggaran Penanganan Covid-19-Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga 28 Oktober 2022 masih rendah, hanya Rp 256,28 triliun atau 56,2% pagu Rp 455,62 triliun. Dana PC-PEN tahun 2022 digunakan untuk perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi. “Ada perubahan alokasi PC-PEN tahun ini dari tadinya lima klaster menjadi tiga klaster,” ucap staf ahli Menkeu bidang pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam media gathering di Bogor, Jumat malam (4/11). Dia memerinci, realisasi anggaran PC-PEN klaster perlindungan masyarakat mencapai Rp 113,9 triliun atau 73,6% dari pagu Rp 154,76 triliun. Anggaran ini meliputi program keluarga harapan (PKH) Rp 21,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako Rp 32,9 triliun (18,8 juta KPM), bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp 7 triliun (23,9 juta penerima disalurkan Kemensos TNI dan Polri), dan BLT desa Rp 22,7 triliun (7,5 juta keluarga). Selanjutnya, bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung Rp 1,3 triliun (Polri menyalurkan ke 683 ribu penerima dan TNI menyalurkan 1,4 juta penerima), serta program kartu prakerja Rp 12,8 triliun untuk 3,6 juta peserta.

Sementara itu, alokasi anggaran klaster perlindungan sosial digunakan untuk bansos kompensasi BBM yang terbagi untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 7,8 triliun untuk 12,8 juta penerima, BLT BBM sebesar Rp 6,5 triliun untuk 20,65 juta KPM, dan dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat berupa 2% dana alokasi umum sebesar Rp 1,6 triliun. Kemudian, realisasi anggaran klaster penanganan kesehatan Rp 43,2 triliun atau 35,2% pagu Rp 122,54 triliun, untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 25,3 triliun, insentif tenaga kesehatan nakes Rp 2,7 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp 1,7 triliun dan dukungan APBD, termasuk dana desa, untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun “Realisasi anggaran PC-PEN klaster kesehatan kecil. Ini menunjukan penanganan Covid-19 sudah berhasil, sehingga anggaran tidak harus dipakai besar-besaran. Kalau memang perlu digunakan, ya sudah. Kemenkes mengusulkan pengembalian klaster kesehatan ke kas negara,” kata Made. (Yoga)

Kemenkeu optimistis bisa menggunakan sisa anggaran belanja Rp 1.192,5 triliun secara optimal selama November-Desember 2022. Dana itu akan digunakan untuk belanja barang, belanja modal, dan subsidi serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya mengatakan, secara historis, nilai belanja kuartal IV setiap tahun berkisar Rp 900-970 triliun yang dialokasikan untuk belanja barang dan belanja modal. Jika tren itu diterapkan tahun ini, akan ada sisa Rp 222-292 triliun untuk membayar subsidi BBM. “Jadi, kami optimistis sisa belanja negara terserap sampai akhir tahun, karena normalnya begitu secara historis. Pada kuartal IV, belanja kita selalu mencapai Rp 900 triliun selama tiga bulan,” ucap Made dalam media gathering di Bogor, Jumat malam (4/11).

Made memerinci, belanja barang dan belanja modal dilaksanakan secara kontraktual dan jatuh tempo di bulan Desember. Artinya, pembayaran termin akan berakhir di Desember, sehingga transaksi akan selalu naik di kuartal IV, khususnya November dan Desember. Dia menuturkan, jika melihat pola belanja secara kontraktual, pemerintah baru membayarkan uang muka 20% dari nilai proyek. Pembayaran akan dilanjutkan secara bertahap sesuai dari progres proyek. Hal ini menyebabkan tagihan kepada pemerintah akan meningkat pada akhir tahun. “Rata-rata kalau kontraktor bagus dan modalnya cukup baik, malas wara-wiri. Dengan uang muka saja cukup kok, nanti ditagih pada Desember. Makanya, tagihan biasanya menumpuk di Desember,” kata Made. Menkeu Sri Mulyani  mengatakan belanja negara di kuartal IV akan diarahkan untuk mendorong sisi permintaan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal IV banyak anggaran yang akan dioptimalkan. (Yoga)

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) terus meningkatkan extra effort pengendalian inflasi pangan untuk mempertahankan tren penurunan inflasi (deflasi) yang terjadi pada Oktober 2022. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan terus melakukan operasi pasar dan  pemantauan ketat atas perkembangan stok dan harga pangan harian di tingkat produsen maupun konsumen. BPS melaporkan terjadinya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,87 pada September 2022 menjadi 112,75 pada Oktober 2022 atau terjadi deflasi 0,11% secara bulanan (month-to-month/m-to-m) dengan kontribusi terbesar dari sektor pangan. Deflasi yang terjadi pada Oktober itu merupakan kabar baik, terlebih kondisi tersebut dipicu turunnya inflasi pangan sebesar 0,25% (m-to-m).

“Kami merespons dengan baik per[1]kembangan tersebut, ini menunjukkan keberhasilan kerja keras yang telah dilakukan seluruh stakeholder pangan dari pusat hingga daerah dalam menjaga stabilitas stok dan harga pangan, namun kita jangan sampai lengah,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Dalam publikasi Bapanas, Minggu (06/11), Arief memastikan, Bapanas bersama seluruh kementerian/lembaga terkait, dinas urusan pangan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah akan terus mendorong dan mengawal pelaksanaan extra effort pengendalian in[1]flasi pangan secara konsisten.  (Yoga)

Daley Capital Limited menjual 600 juta saham PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR). Sehingga, kepemilikan Daley Capital di perusahaan Grup Bakrie tersebut berkurang dari 9,68% menjadi 6,85%. Corporate Secretary Bakrie & Brothers Christofer Alexander Uktolseja mengungkapkan, penjualan saham BNBR dilakukan Daley Capital dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Daley Capital menjual 300 juta saham, sehinggga kepemilikannya berkurang dari 2.048.748.461 saham atau 9,68% menjadi 1.748.461 saham atau 8,26%. Selanjutnya, Daley Capital kembali menjual 300 juta saham BNBR sehingga mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 1.448.748.461 saham atau 6,85%.

“Perseroan tidak mengetahui harga transaksi, tanggal transaksi, dan tujuan transaksi,” kata Christofer dalam keterangan resminya, akhir pekan lalu. Christofer menegaskan, pihaknya tidak mengetahui harga transaksi, tanggal transaksi, maupun tujuan transaksi tersebut. Pada perdagangan Jumat (4/11/2022), saham BNBR ditutup melemah Rp 2 atau 2,86% ke posisi Rp 68. Saham tersebut ditransaksikan sebanyak 3.899 kali dengan nilai Rp 19,65 miliar dan kapitalisasi pasar (market cap) senilai Rp 1,44 triliun. Sejak awal tahun ini hingga penutupan perdagangan kemarin, saham BNBR telah menguat 36%. (Yoga)

Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 82,5 triliun lebih. Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan selama empat hari sejak 31 Oktober sampai 3 November 2022, serta pendalaman dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) di Hotel Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, namun angka itu turun dari usulan awal sebesar Rp 85,57 triliun. “Disepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan plafon prioritas anggaran sementara sebesar Rp82,5 triliun untuk kemudian dapat disetujui (di rapat paripurna),” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (5/11).

Setelah melalui pembahasan selanjutnya, kata Prasetyo, KUAPPAS APBD tahun anggaran 2023 akan memasuki tahapan penandatangan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI sesuai PP No 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Berdasarkan pasal 16 ayat 6, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Agenda-agenda selanjutnya akan segera kita jadwalkan melalui rapat Bamus,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan, nilai yang dihasilkan dalam rapat di luar kantor tersebut, setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 82.543.539.889.450. Dengan demikian, tambah dia, jumlah pendapatan dan jumlah belanja dari Pemprov DKI Jakarta dinilai seimbang. “Ini setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan, yaitu sebesar Rp 82.543.539.889.450 sehingga sudah imbang antara pendapatan dan belanja,” tutur Edi. (Yoga)

Bertahun-tahun tanpa kejelasan, pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah pada 24 Oktober lalu. Peraturan ini merupakan turunan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Munculnya peraturan itu sebenarnya terlambat karena UU tersebut mengamanatkan agar aturan pelaksanaan harus selesai maksimal tiga tahun setelah disahkan. Keterlambatan juga terjadi dalam pembentukan lembaga yang menangani pangan sesuai dengan amanat UU tersebut. Lembaga ini baru dibentuk tahun lalu lewat Perpres No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA). Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, baru ditunjuk pada 24 Februari lalu.

Perpres yang baru ini menandai hadirnya regulasi yang kuat mengenai cadangan pangan pemerintah. Sebelumnya, program cadangan beras pemerintah diatur oleh delapan peraturan menteri yang kental dengan ego sektoral dan tak terintegrasi, juga menandai hadirnya negara dengan kemampuan intervensi ketika terjadi kegagalan mekanisme pasar dan aneka kondisi darurat. Selain mengatasi aneka keperluan darurat, seperti penanggulangan bencana alam, perang, dan konflik sosial, secara psikologis cadangan itu berperan untuk menghambat spekulasi pasar dan mengatasi gejolak harga pangan. Keberadaan cadangan akan memperkecil risiko ketidakamanan pangan. Seperti militer di masa damai, cadangan pangan menjamin agar negara siap menghadapi keadaan darurat.

Untuk tahap awal, penyelenggaraan tiga dari 11 komoditas pangan, yakni beras, jagung, dan kedelai, diserahkan kepada Bulog. Komoditas sisanya (bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan) nantinya bisa diserahkan ke Bulog atau BUMN bidang pangan lain. Kapan dan berapa komoditas pada tahap berikutnya akan ditetapkan Kepala NFA. Bagi Bulog dan BUMN pangan lain yang akan diserahi tugas, kebijakan hulu-tengah-hilir ini krusial karena akan menentukan berhasil-tidaknya menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Pengalaman selama ini, keberhasilan pengelolaan cadangan pangan bukan hanya soal pembiayaan, tapi juga penyaluran yang jelas. Peraturan yang baru juga memberi kepastian pendanaan. Selain dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dibuka peluang pinjaman dengan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Bulog dan BUMN pangan lain yang difasilitasi  Kemenkeu. (Yoga)

Investasi PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menambah beban induk perusahaannya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Aksi korporasi tersebut berkontribusi mengikis laba usaha konsolidasi Telkom pada kuartal III 2022. Telkom mencatat laba usaha konsolidasi senilai Rp 31,5 triliun pada kuartal III tahun ini. Dibanding laba pada periode yang sama tahun lalu, nilainya turun dari Rp 36,3 triliun. Komponen biaya dan beban perusahaan tak banyak berbeda dalam dua periode waktu tersebut, kecuali pada bagian perolehan hasil investasi pada ekuitas. Telkom mencatat kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi sebesar Rp 3,08 triliun pada sembilan bulan pertama tahun ini. Angka itu berasal dari investasi saham di berbagai perusahaan startup yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Salah satunya berasal dari aksi korporasi Telkomsel di GoTo dengan kerugian sebesar Rp 3,06 triliun.

Dalam laporan keuangannya, Telkom menjelaskan bahwa kerugian tersebut dihitung menggunakan nilai pasar saham GoTo sebesar Rp 246 per saham. Kepemilikan saham Telkomsel saat ini sebanyak 23,7 miliar lembar. Jumlah kerugian ini tercatat paling besar sepanjang 2022, lantaran harga saham GoTo terus turun. Pada kuartal pertama, Telkom mencatat kerugian yang belum direalisasi dari investasi di GoTo senilai Rp 881 miliar karena harga saham emiten ini Rp 338 per lembar. Sedangkan pada kuartal berikutnya, Telkom mencatat keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar investasi di GoTo. Jumlahnya Rp 305 miliar, dihitung dengan nilai pasar saham GoTo sebesar Rp 388 per saham. Meski laba usaha terkikis, Dirut Telkom Ririek Adriansyah menyatakan kinerja perusahaan dan entitas anaknya masih positif. (Yoga)

Bank OCBC NISP mendorong kontribusi lebih besar kaum perempuan di dunia bisnis dan perekonomian melalui program Tidak Ada yang Tidak Bisa atau #TAYTB Women Warriors. Salah satu kampanye dalam program ini ialah CurrenShe, yang berfokus menyebarkan semangat agar perempuan dapat semakin berkontribusi pada perekonomian nasional secara lebih maksimal. Berdasarkan data Kementeriam Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional mencapai 61,1 % pada 2021. Sebagian besar UMKM, yakni sekitar 65,5 % (37 juta unit usaha), dikelola oleh kaum perempuan. Selain itu, berdasarkan survei Bank Indonesia, proporsi perempuan di posisi strategis perusahaan terus tumbuh, serta terdapat proyeksi tambahan produk domestik bruto dunia sebesar US$ 28 triliun apabila kesetaraan gender berlaku luas.

Presdir OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, mengatakan aneka data itu memperlihatkan bahwa peran perempuan sangat besar dalam perekonomian bangsa. "Melalui CurrenShe, kami mendorong agar perempuan bisa terus berkarya, berbisnis, terjun langsung ke dunia usaha, serta agar tidak segan menjadi pemimpin di sektor ekonomi," ujarnya dalam peluncuran kampanye tersebut di Jakarta, Kamis, 3 November lalu. OCBC NISP, kata Parwati, melalui program #TAYTB Women Warriors telah menyalurkan kredit khusus bagi kaum perempuan. Per Januari-September 2022, penyaluran kredit ini telah mencapai Rp 3 triliun, naik 38,2 % secara tahunan. Secara internal, OCBC NISP juga mendorong peningkatan jumlah karyawan perempuan di perusahaan. Saat ini, menurut Parwati, 54 % karyawan OCBC NISP adalah perempuan. Di tingkat dewan direksi perusahaan, porsi perempuan mencapai 44 %. Sedangkan di level dewan komisaris, porsi perempuan sebanyak 25 %. (Yoga)

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Grapindo), Benny Wachjudi, mengatakan harga rokok akan naik pada tahun depan akibat keputusan pemerintah mengerek tarif cukai hasil tembakau untuk rokok pada 2023 dan 2024. “Pasti ada kenaikan (harga rokok), tapi besarannya bergantung pada tarif cukainya,” tutur Benny saat dihubungi Tempo, akhir pekan lalu. Kamis lalu, pemerintah memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok rata-rata 10 persen pada 2023 dan 2024. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek pangan (SKP) akan berbeda sesuai dengan golongannya. Tarif cukai SKM I dan II akan naik 11,5-11,75 %, serta SPM I dan SPM II meningkat 11-12 %. Adapun cukai SKP I, II, dan III naik sekitar 5 %.

Benny mengatakan kenaikan 10 % cukup berdampak bagi industri rokok. Bagi pelaku usaha rokok, ujar dia, 10 % merupakan angka yang besar. Terlebih dengan kondisi inflasi saat ini, meskipun perekonomian Indonesia masih terpantau baik. “Dengan kenaikan yang menurut kami cukup besar, kami khawatir marak lagi rokok ilegal. Di samping itu, ya, pasti berdampak bagi perusahaan,” kata Benny. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Hananto Wibisono, sepakat, ia menganggap kenaikan cukai rokok 5 persen untuk sigaret kretek tangan (SKT) sangat berat. “Akan sangat bijaksana jika cukai SKT tidak dinaikkan, mengingat segmen ini merupakan sektor padat karya,” kata dia. (Yoga)