Komisi VI DPR me nyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2022 sebesar Rp 17,48 triliun. Keputusan ini sesuai hasil rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 4 Juli 2022. Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, persetujuan PMN tersebut diberikan kepada tiga BUMN, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. “Tambahan PMN tahun 2022 berasal dari cadangan investasi tahun 2022,” kata Aria Bima di Jakarta, Selasa malam (1/11).

Menurut dia, Komisi VI juga telah menerima penjelasan pihak Kementerian BUMN soal tambahan PMN 2022 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 3,2 triliun yang juga berasal dari cadangan investasi 2022. PMN ini akan digunakan untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). “Atas rencana tambahan PMN tersebut akan dilakukan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAI dan PT KCIC,” ujar Aria. Aria mengatakan, pihaknya memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menjawab pendalaman dan arahan dari pimpinan dan anggota Komisi VI sesuai dengan waktu yang disepakati. (Yoga)

Pendapatan bisnis hotel dan pusat perbelanjaan (mal) PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) melonjak 49,5% sepanjang Januari-September 2022 dibandingkan periode sama 2021. Menurut Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk Justini Omas, terjaganya pertumbuhan bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan selama sembilan bulan tahun 2022 telah mendorong pendapatan berulang (recurring income) dari kedua segmen bisnis itu naik 49,5% menjadi Rp1,07 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp713,4 miliar. Hingga saat ini, APLN masih memiliki dan mengelola sejumlah pusat perbelanjaan premium di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia, di antaranya, Kuningan City, Senayan City, Baywalk, Emporium Pluit, Festival CityLink Bandung, Deli Park Medan, dan Plaza Balikpapan.

Sementara itu, hotel yang dimiliki APL di antaranya Pullman Ciawi Vimala Hills, Pullman dan Ibis Styles Bandung Grand Central, Harris dan Pop! Festival CityLink Bandung, Indigo Bali Seminyak, Amaris Thamrin City, dan 101 Urban Jakarta Kelapa Gading. “Kami berusaha mengoptimalkan dan memanfaatkan situasi pemulihan ekonomi Indonesia dan pelonggaran aktivitas masyarakat agar pendapatan berulang terus tumbuh positif. Apalagi kita akan segera memasuki akhir tahun yang menjadi magnet bagi bisnis pusat perbelanjaan dan hotel karena masyarakat dominan untuk liburan dan belanja,” tambah Justini dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11). Sejalan dengan kinerja positif bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan, kontribusi proyek-proyek properti APLN juga meningkat pesat. Hingga September 2022, Perseroan telah membukukan penjualan pemasaran (marketing sales) di luar PPN sebesar Rp1,58 triliun, naik 17,9% dibandingkan periode sama tahun 2021 sebesar Rp1,34 triliun. (Yoga)

KKP mengajak pelaku usaha atau investor untuk menggarap potensi industri pengolahan rumput laut di Indonesia guna meningkatkan daya saing dan nilai ekspor produk tersebut di pasar dunia. Sampai September 2022, ekspor rumput laut Indonesia mencapai 180.600 ton senilai US$ 455,7 juta dengan negara tujuan utama Tiongkok, meningkat 93% dibanding periode sama tahun 2021. Demikian disampaikan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Seaweed Investment Forum+Festival (SIFFEST) 2022 dengan tema Investasi dan Inovasi Bisnis Emas Hijau Indonesia yang berlangsung hybrid dari Surabaya, Jatimr, Selasa (01/11). “Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah temu bisnis dan investasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka menarik minat investasi dan pengembangan usaha rumput laut nasional," ungkap Trenggono. 

Namun demikian, kata Trenggono, yang menjadi tantangan adalah sebagian besar produk ekspor rumput laut masih didominasi rumput laut kering sebesar 93,2%. Hal itu menunjukkan bahwa nilai tambah rumput laut belum dimanfaatkan sepenuhnya di dalam negeri. “Dengan berkembangnya inovasi dan teknologi, rumput laut sebenarnya dapat diolah menjadi beragam produk bernilai tambah dan manfaat serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Di antaranya menjadi bahan pangan dan nonpangan, seperti pakan ternak/ikan, pupuk, kosmetik, dan juga farmasi. Rumput laut juga mampu menyerap karbon,” jelas Trenggono dalam keterangannya. Indonesia merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan produksi 9,6 juta ton per tahun. Selama ini, rumput laut juga termasuk unggulan ekspor produk perikanan RI.  (Yoga)

PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) membukukan laba bersih tertinggi pada kuartal III-2022 sebesar Rp 244 miliar, melesat 120% quarter-onquarter dan 2% year-on-year. Perseroan mencatat jumlah Inpatient Days dan Jumlah Pasien Rawat Jalan tertinggi dibandingkan 10 kuartal sebelumnya. Pada kuartal III-2022 dan hingga September 2022, Siloam mencatat pendapatan dari perawatan pasien Covid dan testing sebanyak masing-masing kurang dari 3% dan 6%. Hal ini dibandingkan dengan 36% dan 34% pendapatan dari perawatan pasien Covid dan testing pada periode sama tahun sebelumnya. “Siloam melanjutkan pertumbuhan base-case nya dan berhasil meraih pencapaian ­ nansial dan operasional terbaik sejak kuartal IV-2021. Saya optimistis akan potensi Siloam untuk sisa tahun ini dan seterusnya. Kami akan terus berinvestasi pada kemampuan medis, kualitas pelayanan dan keunggulan operasional kami untuk melayani lebih banyak pasien, meraih kinerja yang lebih tinggi dan pada akhirnya meningkatkan nilai pemegang saham,” ungkap Presdir Siloam Darjoto Setyawan dalam keterangan resmi, Rabu (2/11).

Siloam membukukan pendapatan, EBITDA, dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 5,4 triliun, Rp 1,4 triliun, dan Rp 457 miliar hingga sembilan bulan 2022, menurun masing-masing sebanyak 8,6%, 9,5% ,dan 17,2% year-on-year. Pada kuartal III-2022, Siloam mencatat pendapatan dan EBITDA sebesar Rp 1,95 triliun dan Rp 574 miliar, lebih rendah 6,1% dan 0,8% secara year-on-year. Pada kuartal III-2022, Siloam membukukan laba bersih sebesar Rp 244 miliar, meningkat 2,4% dibandingkan kuartal III-2021. Marjin EBITDA ada Janu[1]ari-September 2022 tercatat sebesar 25,9% atau hanya lebih rendah 30 basis poin dibandingkan dengan 26,2% pada periode sama tahun lalu. Pada kuartal III-2022, Siloam mengalami peningkatan marjin EBITDA menjadi 29,4% dibandingkan dengan 27,9% pada kuartal III-2021. (Yoga)

Presiden Jokowi baru saja melantik pejabat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027, yang terdiri atas tujuh anggota dewan pengawas dan tujuh orang di badan pelaksana. Pelantikan pejabat baru ini tentu sangat strategis dan menentukan bagi pengembangan investasi dana haji di masa depan. Sesuai UU Pengelolaan Keuangan Haji, investasi BPKH harus berpegang pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. UU memberikan wewenang BPKH untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji secara optimal. Tantangan bagi BPKH adalah mampu memberikan subsidi pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) setiap tahun. Untuk itu, dana haji harus diinvestasikan secara optimal, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan.

PP No 5 Tahun 2018 memberikan arahan bahwa investasi dana haji bisa ditempatkan pada perbankan syariah, efek syariah, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Penempatan dana pada produk perbankan syariah maksimal 30 % dan emas maksimal 5 %. Maksimal investasi langsung 20 % dan investasi lainnya maksimal 10 %. Masih tersisa 35 % lagi yang perlu dioptimalkan oleh BPKH. Sejauh ini, kinerja BPKH cukup baik. Saldo dana haji makin besar dan mengalami kenaikan 9,58 %, dari Rp 144,91 triliun pada 2020 menjadi Rp 158,79 triliun pada 2021. Perolehan nilai manfaat juga mengalami kenaikan, dari Rp 7,43 triliun pada 2020 menjadi Rp 10,50 triliun pada 2021. (Yoga)

Masuknya aset kripto sebagai salah satu instrumen yang akan diatur dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dianggap membuat status aset digital tersebut menjadi rancu. Musababnya, dalam aturan yang masih dibahas DPR bersama pemerintah itu, kripto dianggap sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) yang berada di bawah naungan OJK dan BI. Selama ini, aset kripto diatur sebagai komoditas perdagangan di bawah peraturan Bappebti. “Ketika BI dan OJK masuk, status aset kripto bisa menjadi rancu. Apakah aset kripto menjadi komoditas, efek, atau mata uang? Saya pikir, di antara ini semua, itu yang jadi kekhawatiran besar,” ujar Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, dalam sebuah diskusi, kemarin, karena RUU PPSK tidak menyertakan Bappebti sebagai regulator aset kripto. Sedangkan selama ini komoditas itu selalu diatur dan diawasi perdagangannya oleh lembaga di bawah Kemendag tersebut. “Kalau kripto jadi mata uang, tentu menjadi kesalahan fatal karena melanggar UU Mata Uang. Sementara menjadi efek pun tidak sempurna.” Karena itu, menurut Manda, kripto untuk saat ini lebih tepat dianggap sebagai komoditas karena nilainya yang dapat terus bergerak dan industrinya yang masih bisa berkembang lagi.

Kekhawatiran lain yang disampaikan Manda adalah soal kepastian keberadaan bursa kripto, kliring, serta kustodian apabila aset ini berada di bawah naungan OJK dan BI. Saat ini, Bappebti tengah merancang pembentukan tiga instrumen tersebut untuk menyokong kestabilan industri kripto di Tanah Air. Rencana peralihan pengaturan kripto ke OJK dan BI, tutur Manda, membuat kehadiran bursa ataupun lembaga pendukungnya menjadi tidak pasti. Ketua Asosiasi Konsumen Kripto, Rob Raffael Kardinal khawatir pengawasan terhadap perdagangan kripto menjadi kurang efektif lantaran perpindahan kewenangan lembaga yang menaungi koin digital tersebut. Ia mengatakan selama ini pun Bappebti masih belum sempurna mengatur bitcoin cs. Padahal selama ini konsumen memerlukan ekosistem yang sehat dan inklusif agar mau bertransaksi di pasar dalam negeri. “Harapan kami, ekosistem kripto jangan jadi bahan rebutan, tapi jadi bahan kerja sama agar menjadi sesuatu yang inklusif.” (Yoga)

Bisnis berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau environmental, social, and governance (ESG), menjadi primadona baru di tengah isu krisis lingkungan dan finansial beberapa waktu terakhir. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan prospek investasi sektor bisnis yang berkaitan dengan ekonomi hijau ini cukup menjanjikan, di mana potensi investasinya mencapai lebih dari US$ 600 miliar. “Kesadaran publik terhadap pentingnya ekonomi berkelanjutan terus meningkat, termasuk juga permintaan akan pembiayaan dan kebutuhan masyarakat tentang produk dan jasa yang ramah lingkungan dan sosial,” ujar Destry, kemarin. Sektor energi baru terbarukan memiliki potensi paling besar, karena bisnis infrastruktur hijau menjadi fokus dunia sebagai solusi krisis energi dan persoalan iklim berkepanjangan. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya energi baru terbarukan yang luas dan memadai.

Berdasarkan identifikasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, 4.400 sungai di Indonesia mampu menyediakan listrik hingga 24 gigawatt (GW), tenaga angin dengan potensi hingga 100 GW, panas bumi dengan potensi hingga 23,76 GW, dan potensi aplikasi yang luas untuk pembangkit tenaga surya. Destry menuturkan, sektor berikutnya yang diprediksi bakal moncer adalah kendaraan listrik, dengan kebutuhan investasi US$ 35 miliar dalam 5-10 tahun ke depan, untuk membangun baterai lithium dan ekosistem kendaraan listrik. “Apalagi masyarakat masih sulit mendapatkan dan mengakses kendaraan listrik, karena produksinya terbatas, di sisi lain permintaannya sangat tinggi,” ucapnya. BI selaku otoritas moneter juga mendorong pengembangan bisnis berbasis ESG, dengan menerbitkan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pada 2020, BI merilis kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) untuk mendorong adaptasi bangunan hijau dan kendaraan listrik dengan mengizinkan relaksasi uang muka untuk pinjaman properti hijau dan kendaraan listrik hingga 0 %. (Yoga)

Perbankan nasional gencar menyalurkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan sebagai komitmen mendorong perkembangan bisnis berbasis environmental, social, and governance (ESG). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, misalnya, hingga kuartal III 2022 telah menyalurkan kredit Rp 221,1 triliun kepada sektor berkelanjutan atau 24 % total kredit perseroan. Dari nilai tersebut, pembiayaan ke sektor hijau telah menembus Rp 101 triliun atau 11,1 % total penyaluran kredit di periode tersebut. Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengungkapkan kontribusi perseroan pada pembiayaan hijau terus meningkat setiap tahunnya, tahun ini tercatat tumbuh 24,6 %. Pembiayaan tersebut tak hanya diperuntukkan bagi korporasi sebagai kredit modal kerja dan investasi, tapi juga untuk nasabah retail. Antara lain untuk kredit panel surya dan pembiayaan kendaraan listrik, ujarnya, kemarin, 2 November

Proyeksi kebutuhan pembiayaan hijau Indonesia mencapai US$ 281 miliar atau Rp 265,3 triliun per tahun. Sedangkan APBN diproyeksikan memenuhi Rp 37,9 triliun dari kebutuhan yang ada. “Kami berharap secara konsisten bisa berkontribusi sekitar 21-23 persen terhadap total kebutuhan pembiayaan,” kata Darmawan. Tak hanya itu, 46 % obligasi berkelanjutan Bank Mandiri senilai US$ 300 juta dialokasikan untuk sejumlah proyek hijau. Sedangkan untuk segmen sosial, perseroan telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 120 triliun hingga kuartal III 2022, dengan porsi 13,2 % total portofolio pinjaman. “Untuk segmen sosial, antara lain kami bekerja sama dengan Amartha untuk memberikan pembiayaan kepada 114 ribu perempuan di perdesaan,” ucap dia. (Yoga)

Sengkarut gagal bayar di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) semakin kusut. Bukannya terurai, satu persatu masalah baru muncul. Bak kapal, tak ada lagi nakhoda di Wanaartha.Jajaran direksi dan komisaris independen Wanaartha Life menyatakan mundur per 31 Oktober 2022. Alasan utama mundurnya mereka adalah tak sanggup lagi menjalankan perusahaan dengan kondisi saat ini. Mereka menyebutkan penambahan modal bukanlah kewajiban dari direksi. Kondisi semakin ruwet saat Mahkamah Agung memutuskan, aset Wanaartha senilai Rp 2,4 triliun sudah disita oleh negara melalui Kejaksaan Agung, Direktur Wanaartha Life, Ari Prihadi tak banyak berkomentar terkait pengunduran dirinya. Ia mengisyaratkan, pengunduran diri masih perlu menunggu persetujuan beberapa pihak. Kini harapan nasabah ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan kasus ini. Kuasa hukum sejumlah nasabah Wanaartha Life, Benny Wulur bilang alternatif terbaik kondisi saat ini ialah mempailitkan perusahaan dengan persetujuan OJK. Dengan kekosongan manajemen tidak akan mudah untuk menyelesaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diminta OJK.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan masih akan mencetak surplus hingga akhir Oktober 2022. Padahal, pemerintah mempunyai sejumlah kebutuhan yang cukup besar di bulan lalu, yakni pembayaran kompensasi energi ke PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah telah membayarkan utang kompensasi kepada dua perusahaan energi pelat merah tersebut senilai Rp 163 triliun. Pembayaran ini dilakukan setelah dilakukan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).