PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menorehkan kinerja meyakinkan sepanjang periode Januari-September 2022. Emiten batu bara ini mencetak laba periode berjalan (belum termasuk konsolidasi KPC dan Arutmin) yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$ 365,4 juta atau Rp 5,7 triliun,  melejit 473% dari perolehan laba bersih periode sama tahun lalu US$ 63,7 juta atau Rp 996,7 miliar. Penguatan di sisi bottom line tersebut bersumber dari meroketnya pendapatan perseroan. Berdasarkan pengumuman laporan keuangan konsolidasian, Rabu (2/11) emiten tambang ini meraup pendapatan US$ 1,39 miliar atau Rp 21,8 triliun. Capaian itu naik 109% dari pendapatan kuartal III-2021 sebesar Rp 666,1 miliar.

Presdir PT Bumi Resources Tbk Adika Nuraga Bakrie, dalam surat pernyataan direksi, merinci bahwa pertumbuhan pendapatan perseroan selama sembilan bulan terakhir mayoritas dihasilkan dari peningkatan ekspor batu bara sebesar 120% dari US$ 328 juta menjadi US$ 724,4 juta dan penjualan batu bara dalam negeri yang melonjak 101% menjadi US$ 662 juta dari US$ 329 juta. Pendapatan perseroan pada kuartal III-2022 juga dikontribusikan dari penjualan emas di domestik US$ 7,2 juta, tumbuh 281% dibandingkan penjualan emas pada periode sama tahun lalu sebesar US$ 5,6 juta. Tak kalah dengan kontribusi penjualan batu bara dan emas, pendapatan BUMI di segmen pelanggan yang bertransaksi lebih dari 10% juga memperlihatkan performa yang mengesankan. (Yoga)

Hasil survei menunjukkan kendati masalah inflasi masih terus berdampak pada perekonomian global, Asia-Pasifik bakal menjadi satu-satunya kawasan yang mengalami pertumbuhan upah riil pada 2023. Menurut Laporan Tren upah (Salary Trends Report) tahunan yang dirilis perusahan data ECA International, rerata kenaikan upah riil yang merupakan pertumbuhan upah nominal dikurangi tingkat inflasi, diprediksi meningkat 1,3% di kawasan Asia Pasifik. Angka kenaikannya bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain yang akan memperlihatkan penurunan upah riil rata-rata. Prediksi menunjukkan Eropa mengalami penurunan 1,5% sementara Amerika Utara dan Selatan turun 0,5%. Sedangkan Afrika dan Timur Tengah turun 0,1%. Ditambahkan oleh ECA, sebanyak delapan dari 10 negara teratas dengan kenaikan upah riil tertinggi secara global berasal dari kawa[1]san Asia-Pasifik untuk tahun ini.

“Dengan inflasi yang meningkat secara signifikan pada 2022, 78% negara yang disurvei mencatatkan penurunan upah yang nyata dan tidak ada negara Eropa yang mengalami kenaikan upah secara riil. Meskipun situasi global diperkirakan membaik tahun depan dengan kenaikan upah nominal yang lebih tinggi dan inflasi yang rerata lebih rendah, masih ada perkiraan penurunan 0,5% secara riil,” demikian penjelasan Lee Quane, direktur regional ECA International, yang dilansir CNBC. ECA international juga menyampaikan, laporan tahunan yang dirilis Senin (31/10) didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dari lebih 360 perusahaan multinasional di 68 negara, India dan Tiongkok tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, India tercatat bakal mengalami kenaikan upah riil terbesar 4,6%, disusul Vietnam sebesar 4%, dan Tiongkok dengan pertumbuhan 3,8%. Laporan itu turut memperlihatkan bahwa sebagian besar lokasi yang disurvei di Asia-Pasifik diproyeksikan mengalami laju pertumbuhan upah riil yang sama atau lebih tinggi pada 2023, seperti yang terjadi di tahun ini. (Yoga)

Pemerintah Jerman pada Rabu (2/11) menyatakan, mulai awal 2023 pihaknya berencana membatasi harga energi. Kebijakan ini menjadi landasan paket besar-besaran senilai 200 miliar euro (US$ 198 miliar) untuk mengurangi tekanan inflasi pada rumah tangga dan dunia usaha. Intervensi di pasar energi utama ini akan membuat harga untuk persentase penggunaan gas konsumen dibatasi mulai 1 Januari 2023 untuk industri dan paling lambat 1 Maret 2023 untuk rumah tangga. “Pemerintah akan mengupayakan agar pembatasan harga untuk rumah tangga dapat mulai berlaku Februari 2023 dan berlaku surut,” bunyi dokumen Pemerintah Jerman yang dilansir AFP. Sementara itu, batas harga serupa untuk listrik akan berlaku mulai Januari 2023.

Pemerintah Jerman juga akan menalangi satu kali untuk menutupi biaya pemanas untuk rumah tangga dan usaha kecil dan menengah pada Desember tahun ini. Sementara itu, batas harga energi ini akan berlaku hingga akhir April 2024. Kanselir Jerman Olaf Scholz dijadwalkan bertemu dengan perdana menteri negara-negara bagian pada Rabu malam waktu setempat untuk menyelesaikan rincian paket tersebut. Menjelang pertemuan para pemimpin daerah mendesak pemerintah federal untuk menerapkan pembatasan harga gas untuk rumah tangga lebih awal. “Orang-orang membutuhkan perlindungan yang kuat dari lonjakan biaya-biaya, terutama di bulan-bulan dingin Januari dan Februari, ketika mereka menggunakan pemanas secara intensif,” kata Hendrik Wuest, perdana menteri negara bagian North Rhine-Westphalia kepada majalah Der Spiegel. (Yoga)

Deflasi 0,11% secara bulanan (month to month/mtm) pada Oktober 2022 dipicu penurunan harga produk hortikultura, karena stok melimpah. Adapun rambatan dampak kenaikan tarif BBM terus mengecil. “Melimpahnya stok pangan hortikultura mendorong penurunan harga, seperti pada aneka cabai, produk unggas, dan tomat. Di sisi lain, harga beras mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kelangkaan pupuk dan pengaruh cuaca yang mengganggu produksi panen gadu,” ucap Kepala BKF Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, Rabu (2/11). Pemerintah, kata dia, terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas  pangan agar inflasi pangan tetap terkendali.

“Dana insentif daerah juga terbukti efektif mendorong daerah untuk lebih bekerja keras lagi dalam pengendalian inflasi di wilayahnya,” ucap Febrio. Dia mencatat, inflasi inti naik secara moderat, mencapai 3,3% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,2% (yoy), didorong oleh kenaikan inflasi beberapa kelompok pengeluaran, seperti perumahan, transportasi, pendidikan, dan jasa penyediaan makanan dan minuman/restoran. “Kenaikan inflasi inti mencerminkan peningkatan permintaan domestik secara keseluruhan, sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi,” kata Febrio. Sementara itu, inflasi administered price bergerak stabil sebesar 13,3% (yoy), didorong oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM di September 2022. (Yoga)

Komisi VI DPR me nyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2022 sebesar Rp 17,48 triliun. Keputusan ini sesuai hasil rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 4 Juli 2022. Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, persetujuan PMN tersebut diberikan kepada tiga BUMN, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. “Tambahan PMN tahun 2022 berasal dari cadangan investasi tahun 2022,” kata Aria Bima di Jakarta, Selasa malam (1/11).

Menurut dia, Komisi VI juga telah menerima penjelasan pihak Kementerian BUMN soal tambahan PMN 2022 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 3,2 triliun yang juga berasal dari cadangan investasi 2022. PMN ini akan digunakan untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). “Atas rencana tambahan PMN tersebut akan dilakukan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAI dan PT KCIC,” ujar Aria. Aria mengatakan, pihaknya memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menjawab pendalaman dan arahan dari pimpinan dan anggota Komisi VI sesuai dengan waktu yang disepakati. (Yoga)

Pendapatan bisnis hotel dan pusat perbelanjaan (mal) PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) melonjak 49,5% sepanjang Januari-September 2022 dibandingkan periode sama 2021. Menurut Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk Justini Omas, terjaganya pertumbuhan bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan selama sembilan bulan tahun 2022 telah mendorong pendapatan berulang (recurring income) dari kedua segmen bisnis itu naik 49,5% menjadi Rp1,07 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp713,4 miliar. Hingga saat ini, APLN masih memiliki dan mengelola sejumlah pusat perbelanjaan premium di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia, di antaranya, Kuningan City, Senayan City, Baywalk, Emporium Pluit, Festival CityLink Bandung, Deli Park Medan, dan Plaza Balikpapan.

Sementara itu, hotel yang dimiliki APL di antaranya Pullman Ciawi Vimala Hills, Pullman dan Ibis Styles Bandung Grand Central, Harris dan Pop! Festival CityLink Bandung, Indigo Bali Seminyak, Amaris Thamrin City, dan 101 Urban Jakarta Kelapa Gading. “Kami berusaha mengoptimalkan dan memanfaatkan situasi pemulihan ekonomi Indonesia dan pelonggaran aktivitas masyarakat agar pendapatan berulang terus tumbuh positif. Apalagi kita akan segera memasuki akhir tahun yang menjadi magnet bagi bisnis pusat perbelanjaan dan hotel karena masyarakat dominan untuk liburan dan belanja,” tambah Justini dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11). Sejalan dengan kinerja positif bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan, kontribusi proyek-proyek properti APLN juga meningkat pesat. Hingga September 2022, Perseroan telah membukukan penjualan pemasaran (marketing sales) di luar PPN sebesar Rp1,58 triliun, naik 17,9% dibandingkan periode sama tahun 2021 sebesar Rp1,34 triliun. (Yoga)

KKP mengajak pelaku usaha atau investor untuk menggarap potensi industri pengolahan rumput laut di Indonesia guna meningkatkan daya saing dan nilai ekspor produk tersebut di pasar dunia. Sampai September 2022, ekspor rumput laut Indonesia mencapai 180.600 ton senilai US$ 455,7 juta dengan negara tujuan utama Tiongkok, meningkat 93% dibanding periode sama tahun 2021. Demikian disampaikan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Seaweed Investment Forum+Festival (SIFFEST) 2022 dengan tema Investasi dan Inovasi Bisnis Emas Hijau Indonesia yang berlangsung hybrid dari Surabaya, Jatimr, Selasa (01/11). “Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah temu bisnis dan investasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka menarik minat investasi dan pengembangan usaha rumput laut nasional," ungkap Trenggono. 

Namun demikian, kata Trenggono, yang menjadi tantangan adalah sebagian besar produk ekspor rumput laut masih didominasi rumput laut kering sebesar 93,2%. Hal itu menunjukkan bahwa nilai tambah rumput laut belum dimanfaatkan sepenuhnya di dalam negeri. “Dengan berkembangnya inovasi dan teknologi, rumput laut sebenarnya dapat diolah menjadi beragam produk bernilai tambah dan manfaat serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Di antaranya menjadi bahan pangan dan nonpangan, seperti pakan ternak/ikan, pupuk, kosmetik, dan juga farmasi. Rumput laut juga mampu menyerap karbon,” jelas Trenggono dalam keterangannya. Indonesia merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan produksi 9,6 juta ton per tahun. Selama ini, rumput laut juga termasuk unggulan ekspor produk perikanan RI.  (Yoga)

PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) membukukan laba bersih tertinggi pada kuartal III-2022 sebesar Rp 244 miliar, melesat 120% quarter-onquarter dan 2% year-on-year. Perseroan mencatat jumlah Inpatient Days dan Jumlah Pasien Rawat Jalan tertinggi dibandingkan 10 kuartal sebelumnya. Pada kuartal III-2022 dan hingga September 2022, Siloam mencatat pendapatan dari perawatan pasien Covid dan testing sebanyak masing-masing kurang dari 3% dan 6%. Hal ini dibandingkan dengan 36% dan 34% pendapatan dari perawatan pasien Covid dan testing pada periode sama tahun sebelumnya. “Siloam melanjutkan pertumbuhan base-case nya dan berhasil meraih pencapaian ­ nansial dan operasional terbaik sejak kuartal IV-2021. Saya optimistis akan potensi Siloam untuk sisa tahun ini dan seterusnya. Kami akan terus berinvestasi pada kemampuan medis, kualitas pelayanan dan keunggulan operasional kami untuk melayani lebih banyak pasien, meraih kinerja yang lebih tinggi dan pada akhirnya meningkatkan nilai pemegang saham,” ungkap Presdir Siloam Darjoto Setyawan dalam keterangan resmi, Rabu (2/11).

Siloam membukukan pendapatan, EBITDA, dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 5,4 triliun, Rp 1,4 triliun, dan Rp 457 miliar hingga sembilan bulan 2022, menurun masing-masing sebanyak 8,6%, 9,5% ,dan 17,2% year-on-year. Pada kuartal III-2022, Siloam mencatat pendapatan dan EBITDA sebesar Rp 1,95 triliun dan Rp 574 miliar, lebih rendah 6,1% dan 0,8% secara year-on-year. Pada kuartal III-2022, Siloam membukukan laba bersih sebesar Rp 244 miliar, meningkat 2,4% dibandingkan kuartal III-2021. Marjin EBITDA ada Janu[1]ari-September 2022 tercatat sebesar 25,9% atau hanya lebih rendah 30 basis poin dibandingkan dengan 26,2% pada periode sama tahun lalu. Pada kuartal III-2022, Siloam mengalami peningkatan marjin EBITDA menjadi 29,4% dibandingkan dengan 27,9% pada kuartal III-2021. (Yoga)

Presiden Jokowi baru saja melantik pejabat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027, yang terdiri atas tujuh anggota dewan pengawas dan tujuh orang di badan pelaksana. Pelantikan pejabat baru ini tentu sangat strategis dan menentukan bagi pengembangan investasi dana haji di masa depan. Sesuai UU Pengelolaan Keuangan Haji, investasi BPKH harus berpegang pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. UU memberikan wewenang BPKH untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji secara optimal. Tantangan bagi BPKH adalah mampu memberikan subsidi pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) setiap tahun. Untuk itu, dana haji harus diinvestasikan secara optimal, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan.

PP No 5 Tahun 2018 memberikan arahan bahwa investasi dana haji bisa ditempatkan pada perbankan syariah, efek syariah, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Penempatan dana pada produk perbankan syariah maksimal 30 % dan emas maksimal 5 %. Maksimal investasi langsung 20 % dan investasi lainnya maksimal 10 %. Masih tersisa 35 % lagi yang perlu dioptimalkan oleh BPKH. Sejauh ini, kinerja BPKH cukup baik. Saldo dana haji makin besar dan mengalami kenaikan 9,58 %, dari Rp 144,91 triliun pada 2020 menjadi Rp 158,79 triliun pada 2021. Perolehan nilai manfaat juga mengalami kenaikan, dari Rp 7,43 triliun pada 2020 menjadi Rp 10,50 triliun pada 2021. (Yoga)

Masuknya aset kripto sebagai salah satu instrumen yang akan diatur dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dianggap membuat status aset digital tersebut menjadi rancu. Musababnya, dalam aturan yang masih dibahas DPR bersama pemerintah itu, kripto dianggap sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) yang berada di bawah naungan OJK dan BI. Selama ini, aset kripto diatur sebagai komoditas perdagangan di bawah peraturan Bappebti. “Ketika BI dan OJK masuk, status aset kripto bisa menjadi rancu. Apakah aset kripto menjadi komoditas, efek, atau mata uang? Saya pikir, di antara ini semua, itu yang jadi kekhawatiran besar,” ujar Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, dalam sebuah diskusi, kemarin, karena RUU PPSK tidak menyertakan Bappebti sebagai regulator aset kripto. Sedangkan selama ini komoditas itu selalu diatur dan diawasi perdagangannya oleh lembaga di bawah Kemendag tersebut. “Kalau kripto jadi mata uang, tentu menjadi kesalahan fatal karena melanggar UU Mata Uang. Sementara menjadi efek pun tidak sempurna.” Karena itu, menurut Manda, kripto untuk saat ini lebih tepat dianggap sebagai komoditas karena nilainya yang dapat terus bergerak dan industrinya yang masih bisa berkembang lagi.

Kekhawatiran lain yang disampaikan Manda adalah soal kepastian keberadaan bursa kripto, kliring, serta kustodian apabila aset ini berada di bawah naungan OJK dan BI. Saat ini, Bappebti tengah merancang pembentukan tiga instrumen tersebut untuk menyokong kestabilan industri kripto di Tanah Air. Rencana peralihan pengaturan kripto ke OJK dan BI, tutur Manda, membuat kehadiran bursa ataupun lembaga pendukungnya menjadi tidak pasti. Ketua Asosiasi Konsumen Kripto, Rob Raffael Kardinal khawatir pengawasan terhadap perdagangan kripto menjadi kurang efektif lantaran perpindahan kewenangan lembaga yang menaungi koin digital tersebut. Ia mengatakan selama ini pun Bappebti masih belum sempurna mengatur bitcoin cs. Padahal selama ini konsumen memerlukan ekosistem yang sehat dan inklusif agar mau bertransaksi di pasar dalam negeri. “Harapan kami, ekosistem kripto jangan jadi bahan rebutan, tapi jadi bahan kerja sama agar menjadi sesuatu yang inklusif.” (Yoga)