Bisnis berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau environmental, social, and governance (ESG), menjadi primadona baru di tengah isu krisis lingkungan dan finansial beberapa waktu terakhir. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan prospek investasi sektor bisnis yang berkaitan dengan ekonomi hijau ini cukup menjanjikan, di mana potensi investasinya mencapai lebih dari US$ 600 miliar. “Kesadaran publik terhadap pentingnya ekonomi berkelanjutan terus meningkat, termasuk juga permintaan akan pembiayaan dan kebutuhan masyarakat tentang produk dan jasa yang ramah lingkungan dan sosial,” ujar Destry, kemarin. Sektor energi baru terbarukan memiliki potensi paling besar, karena bisnis infrastruktur hijau menjadi fokus dunia sebagai solusi krisis energi dan persoalan iklim berkepanjangan. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya energi baru terbarukan yang luas dan memadai.

Berdasarkan identifikasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, 4.400 sungai di Indonesia mampu menyediakan listrik hingga 24 gigawatt (GW), tenaga angin dengan potensi hingga 100 GW, panas bumi dengan potensi hingga 23,76 GW, dan potensi aplikasi yang luas untuk pembangkit tenaga surya. Destry menuturkan, sektor berikutnya yang diprediksi bakal moncer adalah kendaraan listrik, dengan kebutuhan investasi US$ 35 miliar dalam 5-10 tahun ke depan, untuk membangun baterai lithium dan ekosistem kendaraan listrik. “Apalagi masyarakat masih sulit mendapatkan dan mengakses kendaraan listrik, karena produksinya terbatas, di sisi lain permintaannya sangat tinggi,” ucapnya. BI selaku otoritas moneter juga mendorong pengembangan bisnis berbasis ESG, dengan menerbitkan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pada 2020, BI merilis kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) untuk mendorong adaptasi bangunan hijau dan kendaraan listrik dengan mengizinkan relaksasi uang muka untuk pinjaman properti hijau dan kendaraan listrik hingga 0 %. (Yoga)

Perbankan nasional gencar menyalurkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan sebagai komitmen mendorong perkembangan bisnis berbasis environmental, social, and governance (ESG). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, misalnya, hingga kuartal III 2022 telah menyalurkan kredit Rp 221,1 triliun kepada sektor berkelanjutan atau 24 % total kredit perseroan. Dari nilai tersebut, pembiayaan ke sektor hijau telah menembus Rp 101 triliun atau 11,1 % total penyaluran kredit di periode tersebut. Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengungkapkan kontribusi perseroan pada pembiayaan hijau terus meningkat setiap tahunnya, tahun ini tercatat tumbuh 24,6 %. Pembiayaan tersebut tak hanya diperuntukkan bagi korporasi sebagai kredit modal kerja dan investasi, tapi juga untuk nasabah retail. Antara lain untuk kredit panel surya dan pembiayaan kendaraan listrik, ujarnya, kemarin, 2 November

Proyeksi kebutuhan pembiayaan hijau Indonesia mencapai US$ 281 miliar atau Rp 265,3 triliun per tahun. Sedangkan APBN diproyeksikan memenuhi Rp 37,9 triliun dari kebutuhan yang ada. “Kami berharap secara konsisten bisa berkontribusi sekitar 21-23 persen terhadap total kebutuhan pembiayaan,” kata Darmawan. Tak hanya itu, 46 % obligasi berkelanjutan Bank Mandiri senilai US$ 300 juta dialokasikan untuk sejumlah proyek hijau. Sedangkan untuk segmen sosial, perseroan telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 120 triliun hingga kuartal III 2022, dengan porsi 13,2 % total portofolio pinjaman. “Untuk segmen sosial, antara lain kami bekerja sama dengan Amartha untuk memberikan pembiayaan kepada 114 ribu perempuan di perdesaan,” ucap dia. (Yoga)

Sengkarut gagal bayar di PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) semakin kusut. Bukannya terurai, satu persatu masalah baru muncul. Bak kapal, tak ada lagi nakhoda di Wanaartha.Jajaran direksi dan komisaris independen Wanaartha Life menyatakan mundur per 31 Oktober 2022. Alasan utama mundurnya mereka adalah tak sanggup lagi menjalankan perusahaan dengan kondisi saat ini. Mereka menyebutkan penambahan modal bukanlah kewajiban dari direksi. Kondisi semakin ruwet saat Mahkamah Agung memutuskan, aset Wanaartha senilai Rp 2,4 triliun sudah disita oleh negara melalui Kejaksaan Agung, Direktur Wanaartha Life, Ari Prihadi tak banyak berkomentar terkait pengunduran dirinya. Ia mengisyaratkan, pengunduran diri masih perlu menunggu persetujuan beberapa pihak. Kini harapan nasabah ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan kasus ini. Kuasa hukum sejumlah nasabah Wanaartha Life, Benny Wulur bilang alternatif terbaik kondisi saat ini ialah mempailitkan perusahaan dengan persetujuan OJK. Dengan kekosongan manajemen tidak akan mudah untuk menyelesaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diminta OJK.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan masih akan mencetak surplus hingga akhir Oktober 2022. Padahal, pemerintah mempunyai sejumlah kebutuhan yang cukup besar di bulan lalu, yakni pembayaran kompensasi energi ke PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah telah membayarkan utang kompensasi kepada dua perusahaan energi pelat merah tersebut senilai Rp 163 triliun. Pembayaran ini dilakukan setelah dilakukan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) membeberkan alasan penjualan 51,44% kepemilikan saham di PT Jungleland Asia (JLA). JLA merupakan pengelola taman rekreasi Jungleland Theme Park di Sentul. Lewat anak usahanya, PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE), ELTY menjual kepemilikan saham mayoritas ke investor strategis, yakni PT Adiprotek Envirodunia. Nilai transaksinya sebesar Rp 251 miliar. Head of Investor Relation ELTY Nuzirman Nurdin mengatakan, setidaknya ada tiga alasan yang menjadi pertimbagan pelepasan kepemilikan saham mayoritas tersebut Pertama, Jungleland Theme Park terkena dampak pandemi Covid-19. Alhasil, pendapatannya belum membaik. Kedua, kinerja Jungleland Theme Park diharapkan bisa meningkat dengan adanya kehadiran investor strategis ini. Ketiga, pemenuhan komitmen restrukturisasi pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Entitas Grup Djarum, PT Global Digital Niaga Tbk alias Blibli memasang harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering senilai Rp 450 per saham. Harga penawaran ini mendekati batas atas harga penawaran awal, yang berkisar Rp 410-Rp 460 per saham. Berdasarkan prospektus, Selasa (1/11), Blibli akan melepas 17,77 miliar saham. Dengan begitu, calon emiten dengan kode saham BELI ini berpotensi meraup dana segar Rp 7,99 triliun dari hajatan ini. Rencanyanya, sekitar 5,5 triliun dana dari IPO akan digunakan untuk membayar utang ke bank. Sisanya untuk modal kerja.  

Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (1/11) mencatatkan nilai penawaran sebesar Rp 4,34 triliun. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan lelang sebelumnya yang sebesar Rp 6,40 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dari total nilai penawaran yang masuk dalam lelang kali ini, pemerintah hanya menyerap Rp 1,37 triliun.

Penjualan aset bermasalah perbankan yang sudah hapus buku semakin meningkat. Alhasil pendapatan bank dari recovery atau penjualan aset yang dihapusbukukan naik sepanjang September 2022 dibanding periode yang sama tahun lalu. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), misalnya, membukukan recovery income sampai dengan posisi September 2022 sebesar Rp 8,2 triliun atau tumbuh 27,5% yoy. BRI menargetkan recovery income sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp 10,4 triliun. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto menyatakan, perkembangan penjualan agunan bermasalah saat ini di BRI cukup signifikan. Itu terlihat dari frekuensi lelang yang mencapai lebih dari 2.100 kali, dengan produktivitas lelang 30%. Sementara PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) membukukan pendapatan dari recovery sebesar Rp 4,16 triliun. Nilai ini meningkat 35,9% yoy. Total kredit hapus buku bank ini mencapai Rp 10,07 triliun atau meningkat 1,6% yoy. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, Rudi As Aturridha menyampaikan, dalam menjaga kualitas aset, Bank Mandiri telah membentuk pencadangan yang memadai. Sementara PT Bank BNI Tbk membukukan pendapatan recovery sebesar Rp 2,96 triliun sepanjang kuartal III 2022. Angka tersebut meningkat hingga 55,8% yoy dari Rp 1,9 triliun.

Jamu fiskal dan moneter peredam kenaikan inflasi agaknya masih manjur sejauh ini. Buktinya, inflasi pada Oktober 2022 tercatat 5,71% (year-on-year/YoY), lebih rendah ketimbang September yang mencapai 5,95% (YoY). Menurut Badan Pusat Statisik (BPS), Selasa (1/11/2022), hal itu di antaranya dipicu oleh penurunan harga Pertamax sebesar 4,14% pada 1 Oktober 2022, pengendalian pasokan, subsidi transportasi, serta adanya operasi pasar. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tak boleh buru-buru jemawa. Sebab, jika dilihat lebih jauh, maka inflasi inti pada Oktober 2022 justru menembus angka tertinggi sepanjang tahun ini, yakni 3,31% (YoY). Kenaikan inflasi inti memang menandakan adanya perbaikan daya beli masyarakat. Akan tetapi, dampak inflasi inti cenderung terjadi dalam jangka panjang. Alhasil, jika inflasi inti bergerak tak terkendali, maka berisiko kembali mendorong pengetatan kebijakan moneter salah satunya melalui penaikan suku bunga acuan. Musababnya, inflasi ini menjadi satu-satunya komponen indeks harga konsumen (IHK) yang dijadikan dasar oleh BI untuk mengutak-atik tingkat suku bunga acuan. “BI berkomitmen menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi dan memastikan inflasi inti kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1% lebih awal, yaitu paruh pertama 2023,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Selasa (11/1).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) atas realisasi inflasi Oktober tahun ini memperlihatkan harapan lebih besar atas kemampuan Indonesia untuk mengatasi dampak kenaikan harga yang ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu resesi global. BPS kemarin mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71% (year-on-year/YoY) pada Oktober 2022. Secara bulanan, indeks harga konsumen mencatatkan deflasi 0,11% (month-to-month/MtM). Tingkat inflasi tersebut lebih rendah dari realisasi inflasi pada September 2022 yang mencapai 1,17% secara bulanan maupun 5,95% secara tahunan. Meskipun masih terlalu dini untuk menyatakan perekonomi­an Tanah Air jauh dari risiko re­se­si, tren kenaikan harga yang ren­­dah setidaknya menunjukkan si­tuasi yang terkendali. BPS me­ni­­lai realisasi inflasi tersebut ma­­sih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi negara G20 lain­nya. Bagi Indonesia, pergerakan harga energi ini memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dari bertambahnya besaran subsidi energi, baik harga ba­han bakar minyak (BBM) maupun ko­mo­di­tas lainnya. Dengan adanya tam­bahan subsidi tersebut dan sa­saran untuk menekan de­fi­sit menjadi lebih berat dan pe­me­rintah mau tidak mau harus men­dorong sisi pendapatan. Situasi ini menjadi tantangan nyata karena konsekuensi penambahan subsidi kerap dibarengi dengan program perlindungan terhadap rakyat, langkah pemberian bantuan sosial, dan upaya perlindungan terhadap perekonomian.