JAKARTA, ID – Pemerintah akan bertemu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta persetujuan pemberlakuan kebijakan subsidi pembelian mobil listrik sebesar Rp 80 juta per unit dan motor listrik Rp 8 juta unit. Pemberian subsidi tersebut diyakini akan mempercepat penambahan populasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air, sekaligus mengurangi emisi karbon dan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani APBN. Kami masih bahas mengenai angkanya untuk neraca fiskal, tapi besaran nilai insentifnya sekitar itu. Nanti pemerintah pasti akan meminta persetujuan ke DPR,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (19/12/2022). Menperin menerangkan, saat ini pemerintah tengah menggodok besaran angka subsidi yang akan diberikan terhadap pembelian kendaraan listrik tersebut. Meski, kemungkinan besarannya tidak akan berubah. Dia mengaku, rencana tersebut memang tidak ada dalam kebijakan fiskal APBN 2023. “Memang belum ada. Tetapi kan nanti ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa kita ambil,” ujar dia. (Yetede)

JAKARTA-Otoritas Jasa keuangan (OJK) bakal meningkatkan upaya perlindungan konsumen platforn fintech lending (pijaman online berbasis aplikasi). Hal ini menjadi salah satu otoritas pasca-kasus penipuan yang menjerat ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pada utang pinjaman online. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa, Ogi Prastomiyono, menuturkan otoritas telah memberikan imbauan dan pembinaan kepada penyelenggara fintech lending untuk terus meningkatkan manajemen risiko, melalui penguatan analisis data calon peminjam serta meningkatkan sistem peringatan dini deteksi kecurangan atau early warning fraud detection. "Kami meminta penyelenggara untuk meningkatkan kualitas know your costumer, sehingga bisa mengenali lebih dalam tentang calon konsumennya, bagaimana melakukan analisis skor kredit yang lebih akurat," ujar, kemarin. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki senjata baru untuk mencegah dan mengusut kejahatan di industri keuangan. Selain penyelidikan, OJK juga akan berwenang menyidik kasus kejahatan industri keuangan. Dus, OJK tak ubahnya menjadi polisi khusus kejahatan keuangan. Amunisi baru OJK tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau omnibus law sektor finansial. Calon beleid ini sudah disahkan DPR dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Pasal 48 B RUU P2SK menyatakan, OJK berwenang memulai penyidikan kejahatan di industri perbankan, asuransi, multifinance, pasar modal maupun industri keuangan lainnya. Pada saat bersamaan, OJK juga berhak menghentikan proses penyidikan atas dugaan kejahataan di sektor keuangan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyatakan, pengungkapan kasus kejahatan sektor keuangan membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis yang spesifik di bidang keuangan. Oleh karena itu, dia berharap, proses penyidikan kejahatan sektor keuangan bisa berjalan lebih baik setelah OJK memiliki hak penyidikan di kasus kejahatan sektor finansial. "Jadi lebih baik, kan, karena kasus-kasus sektor keuangan tentu terkait pengetahuan sektor keuangan," ujar Mirza, kemarin.

Pemerintah akan mengalihkan pekerjaan atau proyek yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2022 ke tahun depan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pekerjaan proyek yang di tahun ini masih terkendala pandemi Covid-19.Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022. Beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut berlaku mulai 15 Desember 2022. "Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan hingga akhir tahun ini dapat dilanjutkan ke tahun 2023 sepanjang memenuhi ketentuan," ujar Tri Budhianto, Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemkeu), kemarin. Ketentuan yang dimaksud antara lain penyedia barang dan jasa mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan hingga 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja bisnis dan keberlanjutan usaha. SMGR juga memperkuat konsolidasi sebagai holding BUMN sub klaster semen. Terbaru, pemerintah resmi melakukan inbreng saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) ke dalam SMGR. Ini dilakukan dengan mengalihkan saham negara sejumlah 7,49 miliar saham Seri B atau 75,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh SMBR ke dalam SMGR. Nilai seluruhnya mencapai Rp 2,84 triliun. Aksi ini ialah kelanjutan dari program integrasi BUMN sub klaster semen melalui proses hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias right issue. Direktur Utama SMGR Donny Arsal mengungkapkan, integrasi SMBR ke SMGR merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan pasar yang kompetitif. Apalagi SMBR memiliki posisi strategis di Sumatra bagian Selatan.

Binance resmi mengakuisisi Tokocrypto. Senin (19/12), manajemen Tokocrypto menjelaskan, kesepakatan ini didasari investasi yang telah diberikan Binance ke Tokocrypto sejak tahun 2020. Binance akan menambah kepemilikan saham di Tokocrypto secara bertahap hingga 100%. Binance memastikan akan mengikuti aturan dari regulator di Indonesia dan Bappebti, serta memastikan seluruh aktivitas Tokocrypto telah mematuhi peraturan pemerintah. Usai akuisisi, Tokocrypto akan melakukan perubahan struktur organisasi sesuai aturan terbaru Bappebti. Tokocrypto juga akan merampingkan kegiatan operasional dan fokus pada peningkatan kinerja platform perdagangan. Tokocrypto juga akan melakukan penyesuaian jumlah karyawan, dengan tujuan pengelolaan biaya operasional yang lebih baik. Karyawan yang terdampak akan diberikan hak sesuai dengan aturan pemerintah dan mendapatkan dukungan dalam bentuk rekomendasi ke perusahaan Web3 atau blockchain lain yang telah menjadi mitra Tokocrypto. Salah satunya Binance.

Perbankan di Indonesia juga berupaya mendorong pembiayaan berkelanjutan atau berbasis environmental, social and governance (ESG). Komitmen itu tidak hanya datang dari bank asing yang beroperasi di Indonesia, melainkan juga dari bank lokal. Dari jajaran bank asing, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) akan memperkuat pembiayaan ESG, terutama yang berbasis lingkungan. Pancaran Affendi, Head of Global Corporate and Institutional Banking for Indonesia MUFG mengatakan, saat ini MUFG sudah memiliki beberapa pipeline pembiayaan berbasis sosial. Sedangkan penyaluran pembiayaan berbasis lingkungan ada satu transaksi yang ditargetkan terjadi tahun depan. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) per September 2022 mencatat kredit berkelanjutan Rp 172,7 triliun atau 25,1% dari total kreditnya. Sebesar Rp 73,9 triliun merupakan kredit hijau dan sisanya kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hera F Haryn SVP Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA mengatakan, kredit hijau yang sudah disalurkan BCA berasal dari proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, sektor yang melakukan efisiensi energi, manajemen pengelolaan air berkelanjutan, green building, dan lain-lain.

Ekonomi Indonesia agaknya tak kekurangan katalis positif. Soal surat utang pemerintah misalnya, sejumlah kalangan justru meramal minat investor global bakal meningkat pada tahun depan. Padahal, ketidakpastian ekonomi global diramal tak lebih rendah ketimbang tahun ini. Demikian pula fakta bahwa kepemilikan investor asing di surat berharga negara (SBN) Indonesia tengah menurun. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), penurunan porsi kepemilikan asing di SBN mulai terjadi sejak pandemi Covid-19. Hingga 16 Desember 2022, kepemilikan investor asing dalam SBN mencapai 14,66% atau lebih rendah ketimbang 2021 yakni 19,05%. Co-Head of Global Macro Strategy Manulife Investment Management Sue Trinh mengatakan kinerja obligasi Pemerintah Indonesia termasuk yang terbaik di kawasan. Hal itu dapat menjadi bantalan untuk menerobos risiko resesi global. Mengacu pada data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) per Jumat (16/12), indeks obligasi pemerintah Asean 3 sebesar 0,27% secara tahun berjalan. Kinerja indeks itu mendapat sokongan dari obligasi Indonesia yang tumbuh 0,83%, melampaui kinerja obligasi pemerintah Malaysia dan Thailand. “Ini semua diharapkan bertahan dengan normalisasi yang berlaku pada 2023,” ujar Sue Trinh dalam paparan Manulife Investment Management 2023 Investment Outlook, Senin (19/12). Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Deni Ridwan sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan prinsip kehati-hatian. Hal itu menjadi jalan tengah untuk memenuhi kebutuhan dana dengan biaya efisien dan risiko minimal.

Pergantian tahun tinggal menghitung hari, tetapi momok resesi ekonomi kian menghantui. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kembali masa suram yang segera datang itu. Supaya sedia payung sebelum hujan tiba. Krisis dan pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan ekonomi Indonesia pada 2023. Gejolak geopolitik dunia menjadi pemicu krisis keuangan, energi, pangan, dan berujung resesi global. Sejumlah negara tengah disengat lonjakan harga pangan dan energi. Hal itu membuat ekonomi global tertatih-tatih. Bahkan, tak sedikit negara yang mengalami kontraksi ekonomi sepanjang tahun ini. Sejauh ini, ekonomi Indonesia masih mencatatkan rapor hijau. Hingga kuartal III/2022 dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi naik 5,72%. Inflasi masih terkendali di angka 5,4%. Dengan momentum tersebut, Presiden meminta ekonomi dijaga. Dalam laporan Asian Development Outlook Supplement edisi Desember 2022, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 4,8% pada 2023. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,0%.

Indonesia diharapkan tidak lagi mengimpor beras setelah stok di Tanah Air mencukupi meskipun harga produksi komoditas itu di level petani dalam tren menanjak. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan total produksi gabah kering giling (GKG) telah meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi GKG pada 2021 hanya 54,42 juta ton dan pada 2022 menjadi 55,36 juta. Begitu juga dengan stok GKG pada 2021 31,90 juta ton atau naik 0,54% dari 31,36 juta. Data produksi beras itu, menurutnya, paling tinggi selama 77 tahun karena luas panen juga meningkat kendati tipis dari 10,41 juta hektare (ha) menjadi 10,5 juta ha. “Ini data BPS, bukan data Kementan. Data Kementan lebih tinggi dari ini,” katanya, Senin (19/12). Syahrul mengeklaim bahwa produksi beras sudah melimpah untuk mencukupi stok beras di dalam negeri dan tidak akan bermain-main dengan data. Jika ada kenaikan harga beras di pasaran, dia meminta agar masyarakat bisa maklum. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, pada Desember 2022 rata-rata harga beras kualitas premium secara nasional mencapai Rp12.800 per kg. Harga beras premium tersebut naik 1,58% dari bulan sebelumnya (month-to-month/MtM), meningkat 4,06% dibanding setahun lalu (year-on-year/YoY), serta menjadi rekor tertinggi sejak 2018.