Hingga sepekan menjelang Natal, belum ada tanda-tanda Santa Claus rally mampir di bursa saham Indonesia. Hingga kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih tertekan. Investor asing juga masih terus mengurangi kepemilikan di pasar saham dalam negeri. Menurut data Bloomberg, sepanjang Desember berjalan ini investor asing sudah mencetak jual bersih alias net sell Rp 15,48 triliun. Derasnya aliran keluar dana asing ini menjadi salah satu faktor yang membuat window dressing belum tampak di pasar saham dalam negeri. "Adanya capital outflow di pasar saham menjadi salah satu penyebab terhambatnya potensi window dressing," tutur Nicodimus Kristiantoro, Research & Consulting Manager Infovesta Utama, kemarin. Karena itu, para analis cukup optimistis window dressing masih bisa terjadi di pasar saham dalam negeri akhir tahun ini.

Penerimaan pajak tahun ini kembali melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, bukan berarti pekerjaan rumah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak usai. Otoritas masih harus meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, penerimaan pajak periode Januari hingga 14 Desember 2022 sebesar Rp 1.634,36 triliun. Jumlah itu setara 110,06% dari target dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun. Realisasi tersebut juga melampaui outlook yang sebesar Rp 1.608,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kinerja penerimaan pajak ini juga naik 41,93% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.151,5 triliun. Sementara penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) per 14 Desember 2022 tercatat Rp 629,8 triliun, atau 98,6% dari target. Begitu juga penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat Rp 26,2 triliun atau 90,4% dari target. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan, dengan capaian tersebut, target penerimaan pajak tahun 2023 yang dipatok Rp 1.718 triliun hanya tumbuh 5,1%. "Artinya dari sisi target, tidak perlu dijadikan beban. Saya optimistis bisa tercapai," kata Wahyu.
  

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang Desember 2022 ini memang kurang oke. Sejak awal bulan, indeks saham merosot 4,42%. Toh, sejumlah saham tetap mampu memberi peluang cuan besar. Bahkan, ada saham yang mampu mencetak kenaikan harga saham hingga melebihi 100%. PT Graha Layar Prima Tbk tercatat menjadi emiten pemberi cuan paling tinggi sepanjang Desember berjalan ini. Di periode tersebut, harga saham emiten berkode BLTZ ini tercatat naik 133,33%. Dalam sepekan terakhir, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menilai, saham BLTZ terbang lantaran kabar ekspansi emiten ini.

Tren bunga tinggi mengerek yield atau imbal hasil obligasi korporasi. Kondisi ini membuat penerbit obligasi menahan pendanaan menggunakan surat utang. Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Hendro Utomo bahkan memperkirakan, jumlah penerbitan obligasi korporasi tahun depan akan lebih rendah dari tahun ini. Suku bunga tinggi menyebabkan peningkatan leverage dan risiko keuangan, sehingga memaksa investor meminta premi yang lebih tinggi ketika membeli surat utang korporasi. "Faktor tersebut mengakibatkan peningkatan biaya dana yang bisa menghambat penerbitan surat utang korporasi" ujar Hendro, kemarin. Dia mengharapkan, kenaikan premi tidak terlalu agresif, karena pertumbuhan ekonomi mulai bergerak naik di tahun depan. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro juga memperkirakan total penerbitan obligasi korporasi bakal menurun di tahun depan. Hitungan dia, potensi penerbitan Rp 120 triliun-Rp 150 triliun.

Dua bank yang terkait dengan pemerintah sedang dalam proses melakukan rights issue saat ini, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI. Prospek rights issue BTN tampaknya menarik lantaran ada pembeli siaga. Bank spesialis KPR ini telah menetapkan harga pelaksanaan rights issuenya sebesar Rp 1.200 per saham. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan BTN, Kamis (15/12), CIMB Niaga Sekuritas yang menjadi salah satu penjamin emisi rights issue itu akan bertindak sekaligus sebagai pembeli siaga. Sebelumnya, Wakil Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan, investor asing cukup antusias dengan berbagai inisiatif strategis BBTN dalam meningkatkan profitabilitas Antusiasme ini terlihat saat perseroan roadshow ke investor institusi di Amerika Serikat, Eropa dan Singapura. Sementara dalam rights issue BSI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan belum ada investor strategis yang bakal masuk ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kabar yang beredar di pasar bahwa investor Dubai bakal masuk ke bank syariah terbesar di Tanah Air itu. Muhammad Khoerur Roziqin, Deputi Jasa Keuangan Kementerian BUMN, mengatakan rights issue BSI saat ini difokuskan untuk menambah jumlah saham beredar di publik atau free float. Dalam rights issue BSI kali ini, lanjutnya, Bank Mandiri akan mengeksekusi haknya. Lalu Bank BNI akan mengeksekusi sebagian haknya sehingga akan terdulusi sebagian. Sedangkan Bank BRI akan terdilusi namun akan mempertahankan kepemilikan saham tidak kurang dari 15%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kebanjiran laporan masyarakat terkait industri financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P Lending) sepanjang tahun 2022 ini. Berdasarkan data OJK sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2022, ada sebanyak 298.627 layanan pengaduan yang diterima OJK. Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 21,54% dari total layanan datang dari bisnis fintech. Lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan ( social engineering,  skimming ), kegagalan dan keterlambatan transaksi dan permasalahan bunga, denda hingga pinalti. Adapun, secara total layanan yang diberikan OJK, Friderica merinci sebanyak 88,38% berupa pertanyaan, 6,98% adalah laporan dan 4,63% merupakan pengaduan dari semua sektor jasa keuangan. "Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89%," tandas wanita yang akrab disapa Kiky tersebut.

Performa apik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 menebalkan bekal pemerintah menyongsong skenario fiskal ‘endemi Covid-19’ alias konsolidasi pada tahun depan. Memang, dari perspektif kesehatan penetapan pandemi maupun endemi Covid-19 perlu mengacu pada World Health Organization (WHO). Akan tetapi, untuk urusan fiskal, pemerintah punya kebijakan pengelolaan secara mandiri sesuai situasi nasional. Apalagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan kebijakan anggaran penanganan pandemi Covid-19 resmi berakhir pada tahun ini. Regulasi itu sekaligus mengamanatkan konsolidasi fiskal pada 2023, yakni mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, kans pemerintah untuk menormalisasi defisit atau memulai APBN tanpa Covid-19 pun amat besar. Penerimaan yang menembus target sejak bulan lalu, belanja yang cukup solid, hingga defisit yang terkendali menguatkan optimisme itu. Artinya, kebijakan apapun yang ditempuh bakal menguatkan pijakan otoritas fiskal untuk bermanuver pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pun menegaskan bahwa kinerja APBN telah sepenuhnya sehat. Terlebih, sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi ekonomi Indonesia pada 2023. Di antaranya adalah World Bank dari 5,2% menjadi 4,8%, Asian Development Bank (ADB) dari 5,4% menjadi 5%, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dari 5,3% menjadi 4,7%. Salah satu strategi yang dilakukan untuk menguatkan fondasi ekonomi adalah mengoptimalkan belanja strategis yang memiliki efek berganda besar.

Kewaspadaan dan mitigasi yang ter­ukur amat dibutuhkan dalam situa­­­si ekonomi yang serba menantang seperti sekarang ini. Apalagi, tahun depan ketidakpastian ekonomi global diramal belum mereda. Ancaman resesi global masih membayangi, berkelindan dengan konflik geopolitik yang justru rawan meluas. Tensi panas Rusia-Ukraina membuat karut-marut rantai pasok, khususnya komoditas energi dan pangan tak kunjung surut dan berisiko membuat harga barang dan jasa melejit. Hal tersebut dapat memukul ekonomi dunia, baik negara maju maupun emerging market. Apalagi, sejumlah bank sentral dunia, termasuk Bank Indonesia, pun masih kukuh melakukan pengetatan kebijakan moneter. Langkah logis yang perlu ditempuh selain kebijakan makropdudensial guna meredam inflasi. Dus, akselerasi pertumbuhan ekonomi mungkin tak sekencang sebelumnya. Malah belum lama ini sejumlah lembaga ekonomi dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Asian Development Bank (ADB) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dari 5,4% menjadi 5%. OECD juga merevisi proyeksi ekonomi Indonesia tahun depan dari 5,3% menjadi 4,7%. Sebelumnya pun, International Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2023, yakni dari 5,3% ke 5%. Inisiatif strategis juga telah dirancang pemerintah untuk menyongsong tahun depan. Mulai dari kebijakan fiskal yang adaptif di tengah upaya konsolidasi, insentif dunia usaha, serta melanjutkan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terbukti efektif. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia juga terus diarahkan menuju stabilitas ekonomi nasional.

Pantai timur Sumatera rawan digunakan untuk pengiriman pekerja migran nonprosedural ke Malaysia. Tidak hanya menggunakan kapal penumpang di pelabuhan resmi, pengiriman pekerja migran juga menggunakan pelayaran rakyat melalui pelabuhan tidak resmi. Tanpa ketegasan pihak terkait untuk mencegah pengiriman nonprosedural, pekerja migran rentan menjadi korban perdagangan orang. Keselamatan mereka dipertaruhkan. Seperti diberitakan, pemberangkatan pekerja migran nonprosedural masif dilakukan lewat dua feri dari pelabuhan internasional di Batam, Kepri menuju Tanjung Pengelih, Malaysia. Sejak Mei 2022, sedikitnya 200 pekerja migran tanpa dokumen setiap hari berangkat lewat rute itu. Selain lewat pelabuhan resmi di Batam, sindikat pengiriman pekerja migran nonprosedural kerap menggunakan pelabuhan tak resmi di sepanjang pantai timur Sumatera. Pekerja tanpa dokumen diseberangkan ke Malaysia menggunakan perahu kayu. Aspek keselamatan pelayaran pun terabaikan. Sejak Desember 2021 ada tujuh peristiwa perahu pengangkut pekerja migran tanpa dokumen yang tenggelam di Selat Malaka. Total 42 orang tewas dan 54 orang hilang. Perahu-perahu yang tenggelam itu berangkat dari Sumut, Riau, dan Kepri.

Aktivis migran Batam, RD Chrisanctus Paschalis, Selasa (20/12) mengatakan, pemberangkatan pekerja migran tanpa dokumen lewat pelabuhan resmi atau tak resmi sama-sama berbahaya. Tanpa dokumen lengkap, pekerja migran tak tercatat dan tak bisa mendapat perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri. Pekerja migran tanpa dokumen berangkat ke Malaysia hanya bermodal paspor, bahkan kadang tanpa paspor. Padahal, Pasal 13 UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan, selain paspor, calon pekerja migran Indonesia juga harus memiliki visa kerja, perjanjian kerja, dan lima dokumen lainnya. ”Persoalan ini hanya bisa diselesaikan kalau apparat menegakkan hukum secara tegas. Aparat di pelabuhan jangan melakukan pembiaran, apalagi membekingi sindikat perdagangan orang,” kata Paschalis. Koordinator Migrant Care Wahyu Susilo menilai, pemberangkatan pekerja migran nonprosedural bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pelakunya dipastikan berjejaring, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara lain, dalam hal ini Malaysia. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Achmad Kartiko di sela penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan Ombudsman RI, kemarin, di Jakarta, berharap kerja sama lintas instansi dan pemerintah daerah diperkuat untuk mencegah pemberangkatan pekerja migran  nonprosedural. (Yoga)

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan seluruh penjabat kepala daerah belum mengalokasikan anggaran dukungan untuk Pemilu 2024. ”Untuk anggaran pemilu sebaiknya dicicil tahun 2023 dan 2024,” kata Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, Selasa (20/12). Jika seluruh anggaran dukungan pemilu dialokasikan tahun 2024, dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan di daerah tersebut. (Yoga)