Problematika multidimensi kian menantang ekonomi global. Banyak yang mengibaratkan tahun 2023 bagai awan mendung yang kita jelang. Tetapi benarkah mendung pertanda akan datang badai? Saat semuanya masih serba tak tentu, Indonesia patut optimistis, namun tetap berjaga-jaga. Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda mereda. Gangguan rantai pasok akibat perang menyebabkan kenaikan harga energi. Inflasi global lantas mendesak otoritas moneter mengambil stance pengetatan. Sementara itu, kesalahan posisi fiskal Inggris memaksa intervensi bank sentral di pasar gilts di tengah tekanan inflasi sehingga menciderai ekonomi negara itu. Manajemen pengendalian Covid-19 di China pun menuai polemik domestik. Semua itu menjadi ramuan pahit bagi laju ekonomi dunia. Ruang kekeliruan makin sempit dan akan berimbas fatal bila terjadi. Fundamental makroekonomi Indonesia memang terbilang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2022 tercatat 5,72%. Ketahanan eksternal kuat, tercermin dari catatan surplus neraca perdagangan sepanjang 2022. Tak hanya itu, mandat presidensi G-20 tuntas dengan membanggakan. Variabel moneter yang masih harus dicermati di tahun 2023 adalah inflasi. Tekanan inflasi global memang dominan bersumber dari sisi penawaran (supply side) akibat perang. Komponen moneter penting lainnya adalah kestabilan nilai tukar. Dolar AS menguat tajam sepanjang 2022, akibat pengetatan moneter agresif (hawkish) bank sentral AS (The Fed) demi memangkas inflasi kembali ke target 2%. Indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DYX) masih dalam tren penguatan, meskipun mulai terlihat melandai.

Produk anyar reksadana kian semarak di pasar kendati jelang penutup tahun. Dari produk baru tersebut, jumlah terbanyak berasal dari reksa dana terproteksi dan reksadana indeks. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, terdapat 48 produk baru reksadana sejak November. Dari jumlah itu, 14 produk baru merupakan reksadana terproteksi dan 9 produk baru dari reksa dana indeks. Sisanya, berasal dari reksadana berbasis sukuk, reksadana pendapatan tetap, hingga reksadana saham. Hal itu akhirnya berkontribusi terhadap total produk reksadana beredar seperti yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga pekan pertama Desember 2022. Investment Analyst dari Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian mengatakan bahwa penerbitan reksadana mengikuti kebutuhan pasar dan kinerja aset dasar.

Pemerintah harus memastikan seluruh bauksit yang diproduksi di Tanah Air bisa terserap oleh pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang ada agar tidak memunculkan ekses negatif terhadap industri pertambangan nasional. Larangan ekspor bijih bauksit yang bakal diterapkan mulai Juni 2023 dinilai terlalu terburu-buru, karena Indonesia saat ini belum memiliki smelter yang memadai untuk mengolah seluruh bauksit yang diproduksi.Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan bahwa larangan ekspor bijih bauksit saat ini akan membuat sejumlah perusahaan pertambangan menghentikan produksinya. Hal itu kemudian bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja, dan keterlambatan pembayaran kredit yang umumnya digunakan untuk modal kerja.“Memang harus dipilih-pilih juga mana saja perusahaan yang serius mengembangkan smelter, mana yang hanya untuk sekedar mendapatkan kuota. Untuk yang serius membangun smelter, harus dibantu juga mungkin dengan melakukan pembatasan [ekspor] secara bertahap,” katanya, Rabu (21/12). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa kapasitas pemurnian pengolahan bijih bauksit di dalam negeri relatif cukup untuk mengantisipasi limpahan bahan mentah itu yang diprediksi meningkat seiring dengan keputusan moratorium ekspor pada Juni 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang menegaskan pemerintah akan terus melakukan kalkulasi untuk memastikan nilai tambah dari sejumlah komoditas mineral. Bahkan, pemerintah tidak akan menunggu kesiapan industri untuk melakukan larangan ekspor bijih agar negara bisa mendapatkan manfaat lebih banyak.

BATAM, ID - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) siap menjadi pemain utama data center Indonesia dan regional Asean. Di dalam negeri, Telkom akan memaksimalkan landbank strategis untuk membangun data center berkapasitas 1 gigawatt. Sedangkan di Asean, Telkom berpeluang membangun data center berkapasitas 400 MW. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah di sela peletakan batu pertama (groundbreaking) data center Telkom di Batam, Rabu (21/12/2022). Acara itu antara lain dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Singtel Yuen Kuan Moon, Chief Commercial Officer (CCO) Regional Data Center Singtel Andrew Lim, CEO Medco Energi Power Eka Staria, dan jajaran direksi Telkom. Data center Telkom di Batam akan dibangun di atas lahan seluas 5 ha di Kabil Industrial Estate (KIE). Proyek ini ditargetkan tuntas pada kuartal II-2024. Pada tahap awal, data center Telkom di Batam akan berkapasitas 17 MW. Ke depan, kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 51 MW. (Yetede)

JAKARTA, ID – Isu transisi energi dan misi pengurangan emisi karbon diprediksi akan menjadi agenda bersama dunia di tahun 2023. Keberadaan energi baru terbarukan (EBT) menjadi harapan dan peluang baru bagi perekonomian Indonesia di tahun depan, sebab sejalan dengan upaya pengurangan emisi dengan beralih ke energi ramah lingkungan yang memanfaatkan potensi lokal. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menilai, isu transisi energi bukan hanya menjadi tantangan tetapi bisa menjadi salah satu peluang pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah melihat potensi ini dan bersama PLN memetakan potensi pengembangan. PLN memiliki peran yang cukup signifikan untuk menjadi pionir di sektor transisi energi,” ujar kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam acara Indonesia Economic Outlook 2023 di Jakarta, Rabu (21/12). Suahasil menjelaskan kunci dalam menghadapi tantangan perekonomian tahun depan adalah dengan memaksimalkan potensi dalam negeri. Selain itu, aspek yang paling penting dalam menghadapi ketidakpastian global adalah kolaborasi dan sinergi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menyatakan, penurunan defisit APBN 2023 menjadi 2,84% terhadap PDB tidak akan mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Strategi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan tahun depan adalah dengan memperbaiki aset dan optimalisasi belanja negara. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keynote speech dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023: Menjaga Resiliensi melalui Transformasi Struktural, di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Jokowi juga mengungkapkan defisit anggaran tahun ini dalam perhitungan terakhir pemerintah akan mencapai 2,49% terhadap PDB, turun drastis dibandingkan saat pandemi. “Ini upaya yang kita lakukan agar ekonomi makro kita menjadi lebih baik, dalam angkaangka,” ujar Presiden. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit anggaran tahun ini lebih rendah dari target dalam Perpres 98/2022 yakni 4,5% terhadap PDB. Meskipun defisit turun di bawah 3%, dia menegaskan, APBN 2022 tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menyiapkan insentif senilai Rp 5 triliun untuk insentif pembelian kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang diproduksi di dalam negeri. Insentif tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem EV di dalam negeri, yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit pada 2025. Ini bukan subsidi, tapi insentif. Kita berikan dalam rupiah tertentu. Ini sedang bicara dengan Menteri Keuangan, nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi untuk motor berapa mobil berapa, bus akan kami pertimbangkan juga,” kata Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022). Airlangga mengatakan, pemberian insentif untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik telah dilakukan oleh semua negara. “Karena kuncinya adalah energi transisi, dan energi transisi pengguna yang terbesar adalah sektor otomotif. Negara Eropa semuanya juga memberikan insentif yang didesain untuk caping price kendaraan,” ujar dia. (Yetede)

JAKARTA, ID - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih diperlukan berbarengan dengan penerapan pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Diberbagai negara penerapan tiga metode tersebut terbukti efektif memberantas korupsi. Hal ini ditegaskan Wapres Ma’ruf Amin di Jakarta, Rabu (21/12/2022). "“Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi,” kata Wapres Ma’ruf Amin. Wapres menyampaikan hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (20/12/2022) yang berpesan kepada KPK, agar tidak terlalu sering melakukan OTT karena OTT tersebut menjadikan Indonesia dipandang jelek. Luhut menyebut digitalisasi seluruh sektor akan mengurangi perbuatan korupsi di Tanah Air. (Yetede)

JAKARTA, ID –PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), perusahaan yang dikendalikan Grup Salim, siap menambah saham tol layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) sebesar 20%, setelah resmi mengambil 40% saham tol tersebut. Alasannya, tol MBZ yang dikelola anak usaha PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC), memiliki trafik cukup tinggi. Rabu (21/12/2022, Jasa Marga resmi melepas 40% saham JCC kepada anak usaha Nusantara Infrastructure senilai Rp 4,38 triliun. Dalam seremoni yang berlangsung di Jakarta, Rabu (21/12/2022), Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur secara simbolis menyerahkan saham MBZ Jasa Marga ke Direktur Utama Nusantara Infrastructure M. Ramdani Basri. Proses akuisisi tersebut dieksekusi dalam dua tahap. Tahap pertama, Nusantara Infrastructure membayar Rp 800 miliar. Tahap kedua, Nusantara Infrastructure akan mengucurkan dana Rp 3,58 triliun sebagai pelunasan. M. Ramdani Basri menilai, akuisisi 40% saham MBZ oleh Nusantara infrastructure adalah prestasi besar. Sebab, swasta dilibatkan untuk membangun infrastruktur Indonesia. (Yetede)

JAKARTA-Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sejumlah lembaga internasional pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo menyimpulkan, situasi yang dihadapi Indonesia pada 2023 tidaklah mudah. "Teori-teori standar semuanya sudah sulit untuk kita pakai lagi, karena semuanya sekarang ini keluar tidak berdasarkan pakem-pakem yang ada. Betul-betul situasi yang sangat sulit." ujar Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 kemarin, 21 Desember 2022. Berbagai lembaga dunia kompak memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,4% menjadi 5%. Adapun Organization Co-operation and Development (OECD) memangkas perkiraannya dari 5,3% menjadi 4,7%. Sedangkan International Monetary Fund (IMF) memotong perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3% menjadi 5%. (Yetede)