DOHA, ID – Tiga besar operator telko di Indonesia bersaing ketat mempertahankan posisi top three dengan melakukan konsolidasi dan kolaborasi. Hanya dengan strategi itu, perusahaan telko mendapatkan pendanaan dan teknologi terbaru untuk mengembangkan layanan, menambah pelanggan, dan melakukan efisiensi. Dari sisi pangsa pasar, top three adalah PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison), dan PT XL Axiata Tbk. Berdasarkan data dari laporan thunan masing-masing perusahaan, operator seluler yang memiliki pelanggan terbanyak adalah Telkomsel, menembus 176,0 juta atau menguasai pangsa pasar 53,1% dari total pelanggan operator seluler di Tanah Air sebanyak 331,2 juta tahun lalu. Berikutnya, Indosat Ooredoo Hutchison memiliki pelanggan 62,9 juta (19,0%) dan XL Axiata 57,9 juta (17,5%). Sedangkan operatoryang lain, PT Smartfren Telecom Tbk, memiliki pelanggan 34,4 juta (10,4%). Smartfren berpotensi besar masuk posisi ketiga. (Yetede)

JAKARTA, ID – Bak palu godam, pandemi Covid-19 muncul di muka bumi akhir 2019 menghantam tak pandang bulu, mulai dari negara maju seperti Amerika Serikat (AS), negara benua Eropa, hingga negara berkembang seperti Indonesia. Hal itu memicu indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat terjerembab hingga 5% ke level 3.985,07 pada Maret 2020 lalu. Namun demikian, ucapan terima kasih patut dihaturkan kepada masyarakat Indonesia yang tetap memiliki kepercayaan kuat bahwa perekonomian akan bangkit kembali. Ini tercermin dari jumlah single investor identification (SID) yang tumbuh 33,53% dari 7.489.337 di akhir 2021 menjadi 10.000.628 pada 3 November 2022. Hebatnya, investor domestik menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan dengan komposisi sebesar 99,78%. Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 3 November 2022 juga mencatat, sebagian besar investor baru adalah kalangan milenial dengan umur di bawah 30 tahun. Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan, pencapaian jumlah investor pasar modal yang telah tembus 10 juta dan didominasi investor lokal itu merupakan berita baik bagi pasar modal Indonesia. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah melalui Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjamin ketersediaan pasokan energi, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, dan juga batu bara. Sejumlah posko juga dibuka mulai 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023 dengan jumlah personel yang memadai dari berbagai instansi. BBM, secara umum, gasoline, gasoil, kerosene, dan avtur memiliki ketahanan stok di atas 17 hari. Kondisi stok LPG nasional dijaga dalam kondisi aman dengan coverage days LPG nasional berkisa 15-17 hari,” kata Kepala BadanPengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati yang uga bertugas sebagai koordinator pelaksana posko Nataru di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (19/12). Selama periode Posko Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, BPH Migas dan Pertamina menyiagak 114 Terminal BBM, 7.400 SPBU dan %68 DPPU. serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand tinggi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Sebanyak enam perusahaan berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham pada pertengahan hingga akhir Desember 2022, dan dijadwalkan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Januari 2023. Total dana segar yang diraih dari aksi korporasi ini senilai Rp 486 miliar. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Sunindo Pratama Tbk (SUNI) dengan mengincar dana IPO Rp 180 miliar, PT Hatten Bali Tbk (WINE) membidik Rp 101,7 miliar, PT Citra Buana Prasida Tbk (CBPE) senilai Rp 40,6 miliar, PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) berpotensi meraih Rp 9,7 miliar, PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) membidik dana segar Rp 81 miliar, dan PT Lavender Bina Cendekia Tbk (BMBL) sekitar Rp 54,8 miliar. “Selain itu, sebanyak 42,61% atau setara Rp 75 miliar akan digunakan untuk melunasi utang usaha RTM kepada para supplier dan juga sebagai modal pembelian bahan baku dan bahan pendukung untuk anak usaha perseroan. Sedangkan sisanya sebesar 17,2% atau 30,35 miliar dialokasikan sebagai biaya operasional Sunindo,” papar manajemen dalam prospektus, Senin (19/12/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah optimistis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) di usianya yang menginjak ke-127 tahun akan menjadi perpanjangan tangan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden RI Joko Widodo turut memberikan apresiasi dan harapannya. Presiden Jokowi menilai dalam rentang waktu 127 tahun, BRI berhasil melewati berbagai krisis dan tantangan. Namun, itu saja tidak cukup, BRI wajib untuk terus berinovasi dengan aman, prudent dan berkesinambungan sehingga ke depan mampu untuk menjawab tantangan yang semakin besar. “Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-127 (untuk) BRI. Terus tumbuh menjadi bank kebanggaan negeri menggerakkan ekonomi bangsa,” ungkap Presiden dalam keterangannya, Senin (19/12/2022). Apresiasi dan harapan serupa diungkapkan pula oleh Menteri BUMN Erick Thohir kepada bank pemberdaya UMKM yang telah hadir sebagai bank milik rakyat Indonesia sejak 1895 tersebut. Menurut Erick, sebagai satu di antara bank nasional terbesar di Indonesia, BRI telah turut berperan aktif dalam menjalankan berbagai program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Yetede)

ID – PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) memperkirakan pertumbuhan kinerja akan terus meningkat pada periode 2023-2025, menghilangkan kekhawatiran pada operasi kuartal III-2022 yang melambat. Runtuhnya harga PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) hanya dimasukkan dalam perspektif, karena hanya menyumbang 1% dari nilai grup. Dalam Investor Meeting Takeaways antara Citi Sekuritas dan para eksekutif Telkom dan C-Suite Telkomsel, bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, terungkap bahwa hasil kinerja dan nilai perseroan aman bahkan dengan adanya fluktuasi saham GOTO. Telkom telah mempresentasikan strategi dan pandangannya guna menjawab perhatian investor utama. Analis Citi Sekuritas Arthur Pineda mengatakan, manajemen Telkom sepakat bahwa runtuhnya harga GoTo yang telah menyebabkan pelemahan harga saham Telkom baru-baru ini, harus dimasukkan ke dalam perspektif karena hanya menyumbang 1% dari nilai grup. Kerugian investasi mark-to-market terkait GoTo juga tidak mungkin berdampak pada dividen, sebab fokus dividen terhadap laba operasi, daripada laba yang dilaporkan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah akan bertemu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta persetujuan pemberlakuan kebijakan subsidi pembelian mobil listrik sebesar Rp 80 juta per unit dan motor listrik Rp 8 juta unit. Pemberian subsidi tersebut diyakini akan mempercepat penambahan populasi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air, sekaligus mengurangi emisi karbon dan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani APBN. Kami masih bahas mengenai angkanya untuk neraca fiskal, tapi besaran nilai insentifnya sekitar itu. Nanti pemerintah pasti akan meminta persetujuan ke DPR,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (19/12/2022). Menperin menerangkan, saat ini pemerintah tengah menggodok besaran angka subsidi yang akan diberikan terhadap pembelian kendaraan listrik tersebut. Meski, kemungkinan besarannya tidak akan berubah. Dia mengaku, rencana tersebut memang tidak ada dalam kebijakan fiskal APBN 2023. “Memang belum ada. Tetapi kan nanti ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa kita ambil,” ujar dia. (Yetede)

JAKARTA-Otoritas Jasa keuangan (OJK) bakal meningkatkan upaya perlindungan konsumen platforn fintech lending (pijaman online berbasis aplikasi). Hal ini menjadi salah satu otoritas pasca-kasus penipuan yang menjerat ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) pada utang pinjaman online. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa, Ogi Prastomiyono, menuturkan otoritas telah memberikan imbauan dan pembinaan kepada penyelenggara fintech lending untuk terus meningkatkan manajemen risiko, melalui penguatan analisis data calon peminjam serta meningkatkan sistem peringatan dini deteksi kecurangan atau early warning fraud detection. "Kami meminta penyelenggara untuk meningkatkan kualitas know your costumer, sehingga bisa mengenali lebih dalam tentang calon konsumennya, bagaimana melakukan analisis skor kredit yang lebih akurat," ujar, kemarin. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki senjata baru untuk mencegah dan mengusut kejahatan di industri keuangan. Selain penyelidikan, OJK juga akan berwenang menyidik kasus kejahatan industri keuangan. Dus, OJK tak ubahnya menjadi polisi khusus kejahatan keuangan. Amunisi baru OJK tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) atau omnibus law sektor finansial. Calon beleid ini sudah disahkan DPR dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Pasal 48 B RUU P2SK menyatakan, OJK berwenang memulai penyidikan kejahatan di industri perbankan, asuransi, multifinance, pasar modal maupun industri keuangan lainnya. Pada saat bersamaan, OJK juga berhak menghentikan proses penyidikan atas dugaan kejahataan di sektor keuangan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyatakan, pengungkapan kasus kejahatan sektor keuangan membutuhkan pengetahuan dan kemampuan teknis yang spesifik di bidang keuangan. Oleh karena itu, dia berharap, proses penyidikan kejahatan sektor keuangan bisa berjalan lebih baik setelah OJK memiliki hak penyidikan di kasus kejahatan sektor finansial. "Jadi lebih baik, kan, karena kasus-kasus sektor keuangan tentu terkait pengetahuan sektor keuangan," ujar Mirza, kemarin.

Pemerintah akan mengalihkan pekerjaan atau proyek yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2022 ke tahun depan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pekerjaan proyek yang di tahun ini masih terkendala pandemi Covid-19.Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022. Beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut berlaku mulai 15 Desember 2022. "Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan hingga akhir tahun ini dapat dilanjutkan ke tahun 2023 sepanjang memenuhi ketentuan," ujar Tri Budhianto, Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemkeu), kemarin. Ketentuan yang dimaksud antara lain penyedia barang dan jasa mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan hingga 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.