Pemerintah dan Perum Bulog dinilai perlu mengawasi secara ketat penyaluran beras impor. Disparitas harga berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan untuk mengambil untung. Aksi ambil untung dikhawatirkan membuat target meredam harga tak tercapai. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, beras impor akan dijual Rp 8.300 per kg di tingkat gudang. ”Kami bersama Satgas Pangan akan mengawasi agar beras ini dijual dengan skema harga beras medium (meski kualitasnya premium),” katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/12). Per Selasa kemarin, beras impor yang telah tiba di Indonesia sekitar 24.000 ton. Beras itu merupakan bagian total impor 200.000 ton dari Thailand (130.000 ton), Vietnam (60.000 ton), dan Pakistan (10.000 ton) yang ditargetkan terealisasi hingga akhir 2022. Harga rata-rata beras medium di pasar tradisional, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, per Selasa (20/12), berkisar Rp 12.350 per kg-Rp 12.550 per kg.

Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, menilai, dengan adanya selisih harga, ada pihak-pihak yang berpotensi membeli beras impor dan menjualnya kembali dengan harga premium. Bulog mesti memiliki strategi penyaluran yang tepat berdasarkan pergerakan harga berbasis wilayah serta jenis beras yang memicu inflasi. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, Satgas Pangan memantau penyaluran cadangan beras pemerintah agar tepat sasaran untuk kepentingan kelompok penerima manfaat serta program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Pihaknya akan menyelidiki penimbunan, penahanan atau pengurangan distribusi, penetapan harga di luar ketentuan, serta tindakan lain yang mengganggu keamanan ketersediaan pasokan, distribusi, dan stabilitas harg (Yoga)

Sejumlah bank berupaya mengejar target mengantongi modal inti Rp 3 triliun hingga akhir tahun ini. Beberapa emiten bank, di antaranya, berupaya mendapatkan dana segar dari pasar modal. Corporate Secretary PT Bank Aladin Syariah Tbk Indira Indah, Selasa (20/12), mengatakan, pihaknya melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (private placement) dengan transaksi Rp 1,19 triliun. (Yoga)

Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Jatim. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong produksi pertanian semakin baik sehingga mendongkrak kesejahteraan petani. ”Dengan mengucap bismillahir rahmanir rahim, pada siang hari ini, Bendungan Semantok Kabupaten Nganjuk, Jatim, saya nyatakan dibuka secara resmi,” kata Presiden, Selasa (20/12). Sejak 2015, pembangunan bendungan dan waduk terus berlangsung. Semantok adalah bendungan ke-30 yang telah diresmikan Jokowi. Ia menargetkan 50-60-an bendungan bisa diresmikan hingga akhir 2024. Bendungan Semantok dibangun sejak 2017 dan menghabiskan anggaran Rp 2,5 triliun. Kapasitas tampungnya 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektar.

Bendungan akan mengairi sawah 1.900 hektar. Presiden mengatakan Bendungan Semantok penyedia air baku untuk memperkuat ketahanan air dan pangan di Kabupaten Nganjuk, Jatim. Kepala Negara berharap, bendungan ini bermanfaat khususnya bagi para petani di Kabupaten Nganjuk dan di Jatim pada umumnya. ”Nantinya dengan bendungan ini, mestinya yang di bawah yang nantinya terairi kalau biasanya panen sekali bisa panen dua kali. Biasanya enggak bisa ditanami padi, bisa panen dua kali atau tiga kali,” ujarnya. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, optimistis bendungan semakin membawa kesejahteraan bagi warga Nganjuk dan meningkatkan produktivitas pertanian di sana. ”Kami optimistis bendungan Semantok akan menjadi kekuatan bagi Jatim, sebagai provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia,” kata Khofifah. (Yoga)

Sejak Mei 2022, sedikitnya 200 pekerja migran Indonesia setiap hari diberangkatkan secara nonprosedural menggunakan dua kapal feri dari pelabuhan internasional di Batam, Keri, menuju Tanjung Pengelih, Malaysia. Petugas terkait di pelabuhan Batam tak mencegah pekerja migran Indonesia ke Malaysia tak sesuai prosedur resmi. Berawal dari laporan aktivis pekerja migran Batam, RD Chrisanctus Paschalis, yang menumpang kapal feri MV Allya Express 3, Selasa (6/12). Saat itu, kapal dari Pelabuhan Internasional Batam Centre mengangkut 140 calon pekerja migran Indonesia tanpa dokumen kerja resmi ke Pelabuhan Feri Tanjung Pengelih. Mereka masuk Malaysia hanya berbekal paspor. Padahal, Pasal 13 UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan, selain paspor, calon pekerja migran Indonesia harus memiliki visa kerja, perjanjian kerja, dan lima dokumen lainnya. ”Petugas imigrasi membiarkan pekerja migran Indonesia yang mengaku pelancong berangkat ke Malaysia begitu saja. Petugas seharusnya tahu tidak ada pelancong ke Malaysia lewat Tanjung Pengelih,” kata Paschalis, Sabtu (10/12). Tanjung Pengelih jauh dari pusat keramaian Malaysia. Warga negara Indonesia yang ingin melancong ke Malaysia pasti masuk melalui Pelabuhan Feri Stulang Laut atau lewat Pelabuhan Feri Pasir Gudang. Paschalis mengatakan, para pekerja migran tanpa dokumen diloloskan karena petugas berkoordinasi dengan sindikat yang memberangkatkan mereka.

Dalam manifes (daftar) penumpang kapal ada empat kode rahasia di belakang nomor tiket para penumpang kapal feri tujuan Tanjung Pengelih, meliputi OD, BCK, SY, dan RS, inisial empat penyelundup pekerja migran Indonesia. Kompas ke Malaysia, Minggu (11/12), lewat rute Paschalis. Saat itu, jumlah penumpang kapal MV Dolphin 5 dari Batam ke Tanjung Pengelih hanya sembilan orang. Lima di antaranya warga negara Malaysia. Seorang penumpang, SY, menilai hal itu tak seperti biasanya. Menurut dia, kapal ke Tanjung Pengelih biasanya penuh sesak. Ia lalu bertanya kepada ABK MV Dolphin 5. ”Imigrasi sedang ada operasi,” ujar ABK itu singkat. Sampai di Pelabuhan Feri Tanjung Pengelih, Malaysia, EV, penumpang tujuan Batam, membenarkan cerita SY. Kapal dari Batam menuju Pengelih tak pernah sepi penumpang, 90 % penumpang kapal Allya dan Dolphin ke Tanjung Pengelih adalah pekerja migran nonprosedural. EV menambahkan, selalu ada dua bus yang siaga di Tanjung Pengelih untuk mengangkut ratusan pekerja migran itu ke Kuala Lumpur. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Siadari menyatakan kerap mendengar laporan mengenai Pelabuhan Batam Centre untuk memberangkatkan pekerja migran nonprosedural. ”Tak tertutup kemungkinan mereka juga terlibat, (bisa) dari oknum pengelola pelabuhan, polisi, imigrasi, ataupun BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia),” ucap Lagat, Selasa (13/12). Kapolsek Kawasan Pelabuhan Ajun Komisaris Awal Sya’ban Harahap, Rabu (14/12), mengatakan, pihaknya telah menangkap anggota sindikat RS. Empat anggota RS ditangkap awal November 2022. ”Jika ada anggota polsek yang bermain, laporkan saja. Saya tindak,” kata Awal.  (Yoga)

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK telah disahkan pada Kamis (15/12). Dalam pendapat akhir Presiden yang dibacakan Menkeu, pemerintah mengapresiasi DPR yang menginisiasi UU P2SK sebagai momentum reformasi sektor keuangan demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera. Omnibus law Sektor Keuangan ini mencakup 17 UU, antara lain UU BI, UU OJK, UU Lembaga Penjamin Simpanan, serta UU Perdagangan Berjangka Komiditi, UU Koperasi, dan UU Sistem Jaminan Sosial. Dibandingkan dengan omnibus law Cipta Kerja, reformasi perundangan sektor keuangan ini tak banyak menimbulkan perdebatan. Fokusnya justru bagaimana mengakselerasi implementasi melalui peraturan perundangan turunannya. Salah satu tema menarik dan baru dari UU P2SK adalah bab dan pasal mengenai keuangan berkelanjutan, selain bab dan pasal mengenai keuangan digital serta uang (aset) kripto. Hal ini menunjukkan UU P2SK berorientasi pada perkembangan terkini di sektor keuangan. Dalam hal keuangan berkelanjutan, UU P2SK merupakan tonggak penting transformasi hijau yang memungkinkan terbangunnya ekosistem sektor keuangan dalam merespons persoalan perubahan iklim yang menghantui dunia.

Perhatian UU P2SK terhadap isu berkelanjutan tampak pada Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum No 25 yang menyatakan Keuangan Berkelanjutan sebagai sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara khusus, penerapan keuangan berkelanjutan diatur dalam Bab XVII yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama mengatur penerapan keuangan berkelanjutan bagi pelaku usaha sektor keuangan, emiten, serta perusahaan publik. Bagian kedua mengatur kebijakan, dukungan, dan  mekanisme koordinasi pengembangan keuangan berkelanjutan. Terbitnya kerangka hukum terkait dengan keuangan berkelanjutan sangat relevan dengan momentum domestik ataupun global. KTT G20 di Bali menyepakati inisiatif transisi energi berkeadilan atau just energy transition partnership senilai 20 miliar dollar AS serta peluncuran kerangka transisi energi atau energy transition mechanism di Indonesia.Dalam kerangka makroprudensial, pada awal 2020 Bank of International Settlement telah menerbitkan paper berjudul The green swan; Central banking and financial stability in the age of climate change, yang bisa menjadi rujukan pokok. Sudah saatnya BI mengambil posisi memimpin dalam pengembangan inisiatif Green Swan agar tercipta ekosistem kebijakan yang komprehensif dalam mendukung keuangan berkelanjutan. (Yoga)

Yono Reksoprodjo, Kepala Divisi Transfer Teknologi dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Senin (19/12) di Jakarta,  mengatakan, peluang industri pertahanan di Indonesia untuk bekerja sama dengan Boeing kian terbuka. Indonesia perlu meyakinkan kapabilitasnya untuk bekerja sama. Boeing, perusahaan global dalam industri dirgantara, untuk pertama kalinya mengumumkan Country Managing Director untuk Indonesia menyusul keberadaan kantornya pada 2021. Zaid Alami, sebelumnya menjabat Kepala Global Support Center Boeing di Jakarta, menduduki jabatan baru itu pada 16 Desember lalu. (Yoga)

Industri properti nasional diyakini masih punya peluang bertumbuh pada 2023 meskipun dibayang-bayangi isu ketidakpastian kondisi makro ekonomi. Penopang utama industri ini adalah penjualan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Chief Economist Economic and Industry Research BCA David Sumual mengilustrasikan ketidakpastian makro ekonomi itu seperti Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga acuan. Lalu, China masih menerapkan kebijakan nol Covid-19 sehingga pasokan properti naik, tetapi penjualan menurun. Padahal, 25 % perekonomian China disumbang industri properti. Kemudian, harga komoditas cenderung menurun, kecuali harga batubara. ”Kondisi global saat ini diibaratkan badai, tetapi badainya jauh dari Indonesia. Harga pangan relatif masih terkendali, pergerakan rupiah relatif stabil, dan inflasi diperkirakan bisa di bawah 6 %,” ujar David dalam diskusi ”2022 Property Market Overview & 2023 Outlook”, Senin (19/12) di Jakarta.

David menambahkan, resesi ekonomi terjadi di tingkat global, sedangkan hal yang mungkin terjadi di Indonesia adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ini bisa diartikan sektor properti nasional masih berpeluang tumbuh. ”Pekerjaan rumahnya sekarang adalah bagaimana membuat industri properti tumbuh sehat dengan pertumbuhan wajar dan menyerap tenaga kerja,” katanya. Direktur Strategic Consulting Cushman and Wakefield Indonesia Arief Rahardjo menambahkan, kinerja sektor properti di Indonesia, yaitu perkantoran, mal dan retail, kondominium, apartemen sewa, properti kawasan industri, gudang, hotel, dan perumahan, relatif masih positif. ”Permintaan kantor relatif masih kecil. Namun, kami percaya pada tahun 2023 akan terjadi perbaikan minat sewa. Untuk pasokan baru, kami melihat beberapa pengembang menunggu kepastian makroekonomi,” ucap Arief. (Yoga)

Pemerintah resmi menerbitkan peraturan terkait kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2023 dan 2024, dan nilai penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau naik menjadi 3 % dari penerimaan cukai. Pemerintah diharapkan bisa memaksimalkan alokasi dan penggunaan dana tersebut untuk menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, alokasi dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) meningkat dari 2 % menjadi 3 persen total penerimaan CHT mulai tahun 2023. Kemenkeu mengestimasikan, dengan kenaikan alokasi 3 %, DBH CHT akan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2023, meningkat 39,4 % dari DBH CHT tahun 2022 sebesar Rp 4,01 triliun dengan alokasi 2 %. Menkeu Sri Mulyani, Senin (19/12) mengatakan, penerimaan negara yang berasal dari penyesuaian tarif cukai rokok akan disalurkan kembali ke masyarakat terdampak dalam bentuk DBH CHT.

Berbeda dari tahun 2020 dan 2021, kali ini alokasi DBH akan lebih diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi DBH akan diberikan 50 % untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja industri tembakau yang terdampak. Sebanyak 20 % digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri, 30 % untuk penyaluran bantuan langsung tunai kepada petani dan buruh tembakau. Sisanya, sebanyak 40 % dialokasikan untuk bidang kesehatan dan 10 % untuk memperkuat penegakan hukum, khususnya dalam mengontrol peredaran rokok ilegal. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, berkaca dari pengalaman pengalokasian dan distribusi DBH CHT di wilayah khusus penghasil tembakau selama ini, masih ada problem berupa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak merata. (Yoga)

Komisioner Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Senin (19/12) di Jakarta, mengatakan, PHK bukan sekadar berbicara angka, melainkan juga menyangkut sejauh mana pekerja mendapatkan hak-haknya pasca-terdampak PHK, terutama hak jaminan sosial kesehatan. ”Pemerintah perlu mendorong dan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK menuntaskan pembayaran hak-hak pekerja. Di sinilah pentingnya kesinkronan data,” ujar Robert. (Yoga)

Di tengah ancaman resesi global, perekonomian Jabar diprediksi masih tumbuh 5 % tahun 2023. ”Kami memperkirakan perekonomian Jabar di 2023 tetap tumbuh 4,9–5,7 %,” ucap Plt. Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar Bambang Pramono dalam West Java Annual Meeting di Bandung, Senin (19/12). Turut hadir Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan sejumlah bupati/wali kota di Jabar. (Yoga)