Tekanan inflasi domestik diperkirakan masih berlanjut dan mencapai puncaknya tahun 2023. Meski inflasi akibat kenaikan harga komoditas bakal lebih rendah, ada potensi terjadinya kenaikan harga sejumlah barang dan jasa di pasaran akibat transmisi beban biaya produksi yang selama ini tertunda. Sejak semester I-2022, kenaikan indeks harga produsen (IHP) sudah terjadi. Namun, transmisinya ke indeks harga konsumen (IHK) belum signifikan. IHP yang tak sejalan dengan IHK membuat tingkat inflasi di Indonesia relatif terkendali meski tetap meningkat. Beban kenaikan biaya produksi di level produsen beberapa bulan terakhir belum disalurkan secara signifikan ke level konsumen. Industri masih menahan kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. Pada triwulan III-2022, selisih inflasi  (inflation gap) antara produsen dan konsumen mencapai 5,9 % dari 4,8 % tahun 2021. Per triwulan III-2022, IHP industri minuman dan rokok telah mencapai 170,57; industri makanan lainnya 149,73; serta industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayur, minyak, dan lemak 199,78. Adapun IHK di sektor makanan minuman dan tembakau pada periode yang sama hanya 117,14. Laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Desember 2022 Bank Dunia, pekan lalu, menyoroti tekanan di sisi suplai itu akan berdampak pada inflasi.

Biaya produksi yang meningkat akan ditransmisikan ke konsumen secara signifikan mulai tahun depan sehingga menambah risiko inflasi. Survei Bank Dunia menunjukkan, margin keuntungan produsen menurun signifikan di hampir semua sector dalam satu tahun terakhir sampai Desember 2022. Data serupa ditunjukkan Survei Kegiatan Dunia Usaha oleh BI pada triwulan III-2022. Inflasi Indonesia diperkirakan mencapai puncaknya pada 2023 dengan rata-rata 4,5 %, naik dari proyeksi rata-rata inflasi tahun 2022 sebesar 4,2 %. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste HabibRab dalam paparan laporan IEP mengatakan, Indonesia memang memiliki inflasi lebih rendah dari negara selevel lainnya di ASEAN. Inflasi nasional juga diperkirakan akan kembali menurun dalam jangka waktu menengah atau 2-3 tahun lagi. ”Namun, ada risiko besar yang harus diwaspadai. Bagaimana problem ini ditangani akan memiliki implikasi signifikan pada kondisi dunia usaha dan konsumsi rumah tangga Indonesia tahun depan,” katanya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Industri Johnny Darmawan, Minggu (18/12) mengatakan, seiring gejolak ekonomi global yang berlanjut, tekanan pada sektor usaha dalam negeri sulit dihindari tahun depan. Apalagi, mengingat dua pertiga bahan baku dan penolong industri domestik masih berasal dari impor. (Yoga)

Pelaksanaan konversi sepeda motor BBM ke sepeda motor listrik masih relatif sedikit karena biaya yang terlampau tinggi, sekitar Rp 14 juta. Diperkirakan baru 500 sepeda motor listrik yang dikonversi. Rencana subsidi konversi diharapkan mendapat dukungan sama seperti subsidi untuk kendaraan listrik baru. Menteri ESDM Arifin Tasrif, di sela-sela Electric Vehicle Funday, di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/12) mengatakan, saat ini ada120 juta sepeda motor BBM di Indonesia. Dengan konversi ke sepeda motor listrik, emisi karbon bisa berkurang, pasokan listrik terserap, dan impor minyak ditekan. Akan tetapi, ujar Arifin, konversi ke sepeda motor listrik jumlahnya masih sedikit.

”Perlu sosialisasi agar masyarakat tahu betul manfaatnya. Juga perlu mendorong agar lebih banyak industri bisa menyediakan (kebutuhan komponennya), termasuk sarana infrastruktur untuk pengisian, pergantian baterai, dan sebagainya,” ujarnya. Arifin menuturkan, ke depan, diharapkan semakin banyak industri yang bergerak dalam pembuatan komponen kebutuhan konversi sepeda motor listrik sehingga harga bakal kompetitif. Saat ini, beberapa komponen sudah bisa dibuat di dalam negeri, kecuali baterai, yang diharapkan segera bisa diproduksi di dalam negeri. Herinaldi, teknisi PT Cogindo Daya Bersama, anak perusahaan PT Indonesia Power yang terjun untuk mengonversi sepeda motor listrik, mengatakan, konversi ke sepeda motor listrik sebenarnya cukup diminati. Namun, harganya yang relatif mahal, lantaran industri penyedia komponennya masih belum banyak, membuat masyarakat berpikir dua kali. (Yoga)

Pemprov Kalimantan Utara membentuk tim khusus untuk mempersiapkan mekanisme perdagangan karbon. Tim tersebut akan melakukan sejumlah kajian agar 1,3 juta hektar hutan potensial di provinsi ini bisa dikelola dan dijaga untuk memitigasi perubahan iklim sekaligus memberi dampak ekonomi berkelanjutan. Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, Minggu (18/12), mengatakan, tim tersebut sudah dibentuk pada rapat koordinasi yang dilakukan pada 15 Desember 2022. Ini, kata Yansen, merupakan tindak lanjut dari Perpres No 98 Tahun 2021. (Yoga)

Peringatan Hari Migran Internasional yang diselenggarakan Minggu (18/12) diwarnai gugatan soal belum optimalnya pelindungan pekerja migran, baik sebelum maupun seusai penempatan. Padahal, kerentanan yang dialami pekerja migran semakin variatif, termasuk adanya modus baru perekrutan untuk melakukan penipuan siber. Di sisi lain, pemerintah menyatakan, berbagai kebijakan perbaikan tata kelola   penempatan telah dilakukan, mulai pembentukan layananterpadu satu atap hingga satuan tugas. Dalam perayaan Hari Migran Internasional 2022 yang diselenggarakan oleh Migrant Care, Minggu, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, pandemi Covid-19 menambah potensi kerentanan yang dihadapi pekerja migran. Pada awal pandemi, sejumlah pekerja migran Indonesia sektor domestik di Hong Kong, Taiwan, dan Singapura ikut berisiko terpapar Covid-19 karena diminta majikan berburu perlengkapan protocol kesehatan. Kasus kekerasan yang berujung kematian di negara penempatan masih terjadi, setiap tahun, 500 jenazah pekerja migran Indonesia dipulangkan ke NTT.

Ia berharap cara pandang ongkos dan untung terkait jasa pekerja migran perlu diakhiri. Masalah kerentanan klasik yang berulang adalah perekrutan pekerja migran Indonesia menjadi PRT di negara-negara konflik. Pekerja migran di sektor kelautan juga mengalami eskalasi kerentanan. Pada 2022, muncul modus perekrutan calon pekerja migran, tetapi berujung perdagangan manusia untuk keperluan praktik penipuan siber. ”Kami mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan mengajak sejumlah pekerja migran Indonesia. Tujuannya menginventarisasi masalah, evaluasi implementasi peraturan terkait pekerja migran, beserta solusi berupa peta jalan pelindungan pekerja migran,” katanya. Regional Program Officer Building and Wood Worker’s International (BWI) Khamid Istikhori berpendapat senada. Pasar tenaga kerja migran di mana pun saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kasus-kasus kekerasan tetap berulang dan tidak hanya dialami warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran. Contohnya keluarga pekerja migran yang membangun fasilitas Piala Dunia Qatar 2022 masih menunggu kompensasi kecelakaan kerja. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, laju inflasi Desember sebesar 0,44% month on month (mom). Ramalan ini berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga yang dilakukan bank sentral hingga pekan ketiga bulan Desember ini. Angka tersebut meningkat dibanding proyeksi terdahulu BI. Berdasarkan hasil survei BI hingga pekan kedua Desember, laju inflasi diperkirakan sebesar 0,37%. Proyeksi ini juga lebih tinggi dibanding inflasi November 2022 yang tercatat sebesar 0,09%.

Bank sentral Amerika Serikat (AS) masih bersikap hawkish hingga tahun depan dalam menyusun kebijakan moneter. Ini akan menguntungkan bagi investasi reksadana pasar uang. Kenaikan suku bunga agresif AS bisa diikuti negara lain, termasuk Indonesia, sehingga imbal hasil reksadana pasar uang bakal makin tinggi. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan, reksadana pasar uang juga menarik dibandingkan deposito. Meskipun manajer investasi menempatkan dana di deposito, biasanya manajer investasi akan mendapat bunga khusus. CEO PT Pinnacle Persada Investama Guntur Surya Putra menambahkan, reksadana pasar uang juga bisa menempatkan dana di obligasi jangka pendek di bawah satu tahun. Pencairan reksadana pasar uang juga bisa dilakukan setiap saat tanpa harus dikunci.

Pemisahan pengawasan koperasi kini telah jelas diatur dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang baru saja disahkan. Ada pemisahan pengawasan terhadap koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam ( closed loop ) dan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan ( open loop ). Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam atau kerap dikenal dengan KSP tetap di bawah pengawasan Kementerian koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Sementara koperasi yang menjalankan usaha di sektor jasa keuangan bakal diawasi oleh OJK. "KSP yang menyerupai lembaga jasa keuangan mesti ganti baju, dong, supaya diawasi oleh OJK, jangan KSP lagi," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono, kemarin. Oleh karena itu Kemenkop-UKM segera akan memulai inventarisasi dalam jangka waktu dua tahun. Setelah itu hasil inventarisasi tersebut akan diserahkan kepada OJK sebagai pertimbangan mengatur koperasi.

Kinerja Garuda Indonesia Group bakal melesat di akhir tahun 2022. Melalui layanan penerbangan full service PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan low cost carrier (LCC) PT Citilink Indonesia, Garuda Indonesia Group menyiapkan sedikitnya 1,3 juta kursi penerbangan pada periode peak season 2022 Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Penambahan kapasitas penerbangan itu sejalan proyeksi pertumbuhan permintaan perjalanan transportasi udara selama periode libur akhir tahun. Garuda Indonesia memproyeksikan pertumbuhan penumpang berkisar 30% di bulan Desember 2022 dibandingkan trafik penumpang November 2022. Hal ini dipicu penambahan kapasitas penerbangan dan permintaan menjelang Nataru. Kapasitas penerbangan Garuda Indonesia Group meliputi 503.407 kursi penerbangan domestik dan 116.267 kursi penerbangan internasional, yang akan dilayani Garuda Indonesia. Sementara Citilink mempersiapkan sedikitnya 684,682 kursi penerbangan untuk rute domestik dan 34,560 kursi penerbangan untuk rute internasional.

Kabar baik menghampiri industri sawit Indonesia. Aturan baru penerapan B-35 untuk bahan bakar minyak jenis Biosolar mulai Januari 2023, digadang-gadang mampu menjaga harga minyak sawit mentah pada tahun depan, saat beragam tantangan menghadang. Sejumlah kalangan meramal berbagai faktor eksternal, seperti ekses resesi global, dan mulai lancarnya pasokan bahan bakar nabati dari Ukraina bakal menekan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).Namun, daya serap pasar domestik terhadap salah satu komoditas andalan Indonesia tersebut, sebagai imbas beleid B-35, diyakini bakal membuat harga sawit global terungkit.Peningkatan porsi biodiesel menjadi 35% di dalam Biosolar, di mana saat ini masih 30% (B-30), dipercaya membuat stok CPO sebagai bahan baku biodiesel makin ketat pada paruh pertama 2023. Terlebih, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 205/2022 yang menjadi dasar dari penerapan B-35 dikeluarkan hanya sekitar 2 pekan sebelum berganti tahun. Perihal kebijakan baru tersebut, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono mengatakan, Indonesia masih memiliki pasokan CPO yang memadai untuk mendukung program B-35. Artinya, pelaku usaha tidak perlu banyak melakukan perubahan strategi bisnis agar sejalan dengan kebijakan pemerintah. Senada, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Policy (PASPI) Tungkot Sipayung menilai penerapan B-35 sebagai langkah jitu dalam menghadapi ancaman resesi global 2023.Tungkot menuturkan, ancaman resesi pada tahun depan bisa menyebabkan penurunan harga CPO di pasar global hingga ke level US$700 per ton karena melemahnya daya beli.

Setelah 3 tahun tidak mengimpor beras, pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI). Prestasi itu sedikit tercoreng di akhir tahun 2022 dengan kebijakan impor untuk menutupi kekurangan stok beras di Perum Bulog. Lembaga parastatal itu per 6 Desember 2022 hanya menguasai 295.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan kualitas medium dan 199.000 ton kualitas premium (komersial). Perlu diingat bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengizinkan Bulog mengisi CBP dengan kualitas premium, sehingga CBP mesti dihitung total 494.000 ton. Pemerintah tidak mau mengambil risiko, mengingat pilihan untuk menutupi kekurangan tersebut melalui pengadaan dalam negeri tidak memungkinkan. Kementerian Perdagangan lalu memberi izin pada Bulog untuk impor 500.000 ton. Situasinya sangat rentan, belum lagi potensi eksploitasi pasar oleh pihak-pihak yang menguasai stok beras. Sebelum kebijakan impor 500.000 ton bahkan setelah diputuskan pun setidaknya sampai 7 Desember dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan Badan Pusat Statistik (BPS) silang pendapat antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas-Perum Bulog berlangsung dengan tensi yang tinggi.