Akibat pandemi Covid-19 yang menggerus pendapatan, kerawanan pangan di tingkat rumah tangga di Indonesia meningkat. Permasalahan rumah tangga ini perlu diantisipasi dengan kebijakan pemulihan yang inklusif, terlebih dalam menghadapi rambatan tantangan perekonomian dunia. Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), Program Pembangunan PBB (UNDP), SMERU Research Institute, dan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) meluncurkan hasil penelitian berjudul ”The Social and Economic Impact of Covid-19 on Households in Indonesia: A Second Round of Surveys in 2022”. Laporan itu dipublikasikan di Jakarta, Kamis (15/12). Survei yang dipublikasikan itu merupakan putaran kedua dari penelitian pertama pada Oktober-November 2020. Pada periode kedua, yakni Februari 2022, peneliti menyurvei ulang 10.922 rumah tangga yang menjadi responden pada putaran penelitian pertama. Sebanyak 58,45 % responden berada di Pulau Jawa. Temuan riset itu adalah 13,8 % responden pada 2022 mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah. Jumlah ini setara 9,7 juta rumah tangga. Jika dibandingkan dengan penelitian putaran pertama pada 2020, proporsi responden yang mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah mencapai 11,7 %. Kenaikan proporsi dalam dua tahun tersebut setara dengan 1,47 juta rumah tangga. Tingkat kerawanan pangan itu mengacu pada skema Food Insecurity Experience Scale. Pada skala itu, indikator kerawanan pangan pada tingkat menengah adalah tidak makan pada waktu yang seharusnya (skipped meal) dan mengurangi makan.

Indikator kerawanan pangan tingkat parah terdiri dari tidak adanya makanan, kelaparan, dan seharian tidak makan. Menurut Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan The SMERU Research Institute Athia Yumna, situasi itu patut menjadi perhatian. Apalagi Indonesia akan menghadapi ketidakpastian berlapis sepanjang 2023, salah satunya akibat krisis iklim, kenaikan harga komoditas di pasar dunia, serta perang Ukraina dan Rusia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan energi. ”Hasil penelitian ini membuat saya sedih. Dalam salah satu wawancara ketika survei, ada responden yang berkata kepada anaknya yang menahan lapar, ’Kelaparan tak akan membuatmu meninggal’,” tuturnya saat publikasi laporan riset. Faktor yang menyebabkan kenaikan kerawanan pangan rumah tangga itu terdiri dari penurunan pendapatan, peningkatan pengeluaran, dan pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Akibatnya, lanjut Athia, rumah tangga cenderung mengurangi pengeluaran untuk pangan. Dalam penelitian yang sama, ada sejumlah strategi yang dipilih responden rumah tangga untuk mempertahankan hidup selama pandemik Covid-19. Empat strategi teratas terdiri dari meminjam uang dari saudara atau kerabat, menjual atau menggadaikan barang, mengurangi pengeluaran non-pangan, serta mengurangi pengeluaran untuk pangan. Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Titik Anas menilai survei tersebut bermanfaat dalam penyusunan kebijakan. Desain kebijakan fiskal 2023 akan berfokus pada penguatan SDM serta perlindungan sosial pada kelompok 40 % masyarakat terbawah. (Yoga)

Tren penurunan surplus neraca dagang Indonesia sepertinya mulai terjadi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada November 2022 sebesar US$ 5,16 miliar. Surplus tersebut terpangkas US$ 0,51 miliar dari bulan Oktober 2022 yang sebesar US$ 5,67 miliar. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mencatat, neraca dagang Indonesia selalu surplus selama 31 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan tersebut terjadi, lantaran nilai ekspor masih lebih tinggi dari nilai impor. Adapun nilai ekspor tercatat US$ 24,12 miliar, turun 2,4% month-to-month (mtm). Sedang impor senilai US$ 18,96 miliar, turun 0,91% mtm. Febrio Kacabiru, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tak menampik kinerja ekspor-impor Indonesia sedikit melambat di bulan November lalu. Namun, ia melihat, secara keseluruhan, neraca perdagangan telah mengakumulasi surplus hingga US$ 50,59 miliar di periode tersebut.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berkomitmen untuk terus menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia agar dapat bangkit dari keterpurukan karena pandemi, terus tumbuh, dan makin tangguh ke depannya. Hal tersebut didukung dengan kembali menggelar UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2022 untuk keempat kalinya. Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan, jumlah peserta meningkat dari 500 UMKM di tahun lalu menjadi 500 UMKM bazar dan 250 UMKM showcase di tahun ini. Nilai transaksi dari Rp 10,3 miliar di tahun lalu juga ditargetkan meningkat menjadi Rp 15 miliar. Sementara dari sisi business matching, asal buyer dari 14 negara mencatat realisasi nilai kontrak ekspor US $ 65 juta atau sekitar Rp 1 triliun di tahun 2021. Kini dengan menggandeng 20 negara asal buyer, BRI menargetkan US$ 75 juta. “Tapi Alhamdulillah saya dapat laporan sudah jalan dari tanggal 8 Desember, realisasinya sudah UU$ 76,7 juta atau Rp 1,2 triliun,” ungkap Sunarso dalam Opening Ceremony UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (15/12/2022). Dia mengungkapkan, penyelenggaraan acara UMKM EXPO(RT) dilatarbelakangi keyakinan bahwa tugas utama negara yaitu menyejahterakan rakyat melalui pembukaan lapangan pekerjaan. Apalagi kontribusi UMKM yang mampu menyerap sebanyak 97% tenaga kerja nasional. Lewat pendekatan tersebut, dia meyakini sumber daya manusia nasional bisa dioptimalkan sebaik mungkin, yang pada akhirnya bakal memaksimalkan indeks jam kerja nasional. Negara yang demikian, diungkap Sunarso akan semakin mendekatkan masyarakatnya pada kesejahteraan. “Dengan latar belakang itulah perlu kita mendorong produk-produk UMKM supaya tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri, tapi juga kita jual ke luar melalui kegiatan yang kita sebut sebagai UMKM EXPO(RT),” beber dia.

JAKARTA, ID – Laju pertumbuhan ekonomi 2023, yang diharapkan sedikitnya 5,3%, membutuhkan insentif fiskal dan penghapusan berbagai kebijakan yang menghambat kemajuan industri manufaktur dan ekspor. Insentif fiskal dan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha dibutuhkan karena tahun depan, Bank Indonesia (BI) masih menaikkan suku bunga acuan mengikuti langkah The Federal Reserve (Fed). Gubernur BI Perry Warjiyo mengingatkan sejumlah risiko global yang patut diwaspadai Indonesia tahun depan, khususnya tingkat suku bunga Bank Sentral AS yang tetap tinggi. “Tahun depan, Fed funds rate atau suku bunga acuan The Fed akan mencapai 5% untuk merespons inflasi,” kata Perry saat membuka acara seminar nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) secara daring, Selasa (14/12/2022). Kendati inflasi AS sudah menurun dalam lima bulan berturut-turut ke level 7,1% pada November lalu, namun masih jauh dari sasaran 2%. Untuk memerangi inflasi, The Fed diperkirakan kembali menaikkan bunga acuan 50 bps menjadi 4,25-4,50% pada Rabu (14/12/2022) waktu setempat dan mencapai 5% tahun depan. (Yetede)

JAKARTA, ID – Sejumlah emiten badan usaha milik negara (BUMN) karya dan anak usahanya telah membukukan total nilai kontrak di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hampir Rp 10 triliun hingga kuartal IV-2022. Nilai kontrak terbesar diraih oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP yakni sebesar Rp 2,9 triliun. Selanjutnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dengan nilai kontrak Rp 2,5 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) Rp 2,3 triliun, kemudian PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Rp 1,8 triliun, dan anak usaha Wijaya Karya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), sebesar Rp 306 miliar. Hingga kini, emitenemiten karya ini masih terus memburu kontrak baru di proyek IKN. Akan tetapi, lanjut dia, secara time line tiga paket pekerjaan itu baru akan diumumkan pada tahun depan. “Jadi, sampai akhir tahun ini, kami masih di angka Rp 2,9 triliun,” jelas Bakhtiyar kepala Investor Daily, Rabu (14/12). (Yetede)

Bak kata pepatah, "banyak jalan menuju Roma". Kini, nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya (KSP Indosurya) pun menggunakan ragam upaya demi memperoleh kembali dananya. Diwakili Visi Law Office, 896 korban KSP Indosurya kini berharap gugatan penggabungan ganti kerugian dalam perkara pidana dengan terdakwa Henry Surya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat diterima hakim. Febri Diansyah pengacara dari Visi Law Office yang mewakili nasabah Indosurya, menyebutkan, gugatan tersebut merujuk Pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Kami berharap, majelis hakim memperhatikan nasib korban KSP Indosurya yang telah dirugikan," kata Febri di Pengadilan Jakarta Barat, Rabu (14/12). KSP Indosurya telah merugikan nasabahnya dengan taksiran kerugian hingga Rp 15,9 triliun. Putusan Homologasi atau perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) KSP Indosurya pada 17 Juli 2020 silam dengan nomor 66/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada gilirannya berhenti di tengah jalan.

Perekonomian nasional di ujung tahun ini kembali berdenyut dan mendapat vitamin tambahan. Selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), perputaran uang di Tanah Air bakal semakin kencang, bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, di periode ini, perputaran uang fisik maupun digital berpotensi mencapai Rp 80-an triliun. "Banyak karyawan yang mendapatkan bonus akhir tahun. Jadi mereka membelanjakannya untuk kebutuhan baju, makanan, minuman dan transportasi. Ada pula yang pulang kampung dan lain-lain," ucap dia, kemarin. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi mobilitas pada Nataru tahun ini setara 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 44,17 juta orang. Angka tersebut lebih banyak ketimbang tahun lalu yang diprediksi 19,9 juta orang. Bukan hanya sektor pariwisata dan hotel, para pengusaha transportasi juga sudah berancang-ancang. PT Garuda Indonesia Persero Tbk (GIAA) memproyeksikan trafik penumpang akan meningkat 20% pada momen Nataru dibandingkan bulan lainnya. Proyeksi peningkatan ini akan sejalan pertumbuhan pendapatan operasi khususnya dari lini penumpang. "Proyeksi pertumbuhan trafik penumpang akan dinamis sejalan demand masyarakat untuk melakukan perjalanan di akhir tahun," ucap Irfan Setiaputra Direktur Utama Garuda.

Setelah dirancang sejak tahun 2020, pemerintah kembali berencana mengenakan cukai terhadap produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) atau softdrink di tahun depan. Rencana kebijakan ini ditandai dengan masuknya target penerimaan dua jenis cukai tersebut di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Meski memang, ini bukan kali pertama. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023, target pendapatan dari cukai produk plastik dipatok sebesar Rp 980 miliar. Sementara target pendapatan dari cukai MBDK ditargetkan sebesar Rp 3,08 triliun. Sehingga total penerimaan dari kedua pos tersebut ditargetkan sebesar Rp 4,06 triliun.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) melanjutkan pertumbuhan kinerja. Hingga November 2022, BBTN sudah mengantongi laba bersih Rp 2,79 triliun. Nilai perolehan laba ini meningkat 41,51% dari total net profit BTN sepanjang tahun 2021. Pencapaian tersebut sudah mendekati target laba bersih Bank BTN tahun ini yang bisa menembus angka Rp 3 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan masih ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa, dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono bilang, perusahaan-perusahaan asuransi itu sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal. Meski dalam pengawasan khusus, Ogi bilang bahwa beberapa perusahaan masih dapat tetap beroperasi, sambil menunggu hasil perkembangan tim pengawasan khusus OJK. Namun berdasarkan penelusuran KONTAN, beberapa perusahaan yang mendapat pengawasan dari OJK adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBC-nya 10,05%.