Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sektor transportasi optimistis bisa mengerek pendapatan pada akhir tahun ini. Pasalnya, momentum libur Natal dan tahun baru kali ini berbarengan dengan masa libur sekolah. Salah satu BUMN itu ialah PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang mencatat kenaikan penjualan tiket secara signifikan. Perseroan bahkan harus menambah kapasitas tempat duduk karena permintaan yang membludak. Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, mengatakan perseroan menyiapkan 309.046 tempat duduk per hari pada masa libur akhir tahun ini. Jumlah itu 50% lebih banyak dibanding pada tahun lalu, yang hanya 162.375 tempat duduk per hari. "Total kapasitas angkut pada Natal dan tahun baru lebih 5,5 juta tempat duduk." ujar Didiek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 14 Desember 2022. (Yetede)

Proyek lumbung pangan yang justru memicu limbung pangan di kalangan masyarakat lokal, sebagaimana terjadi di Merauke, Papua Selatan, perlu dikoreksi dengan merevisi indikator pola pangan harapan yang selama ini bias beras menjadi lebih didasarkan pada keberagaman pangan lokal. ”Penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan karena kita tahu bahwa itu elemen penting bagi pemenuhan gizi yang seimbang. Apalagi, saat ini kita melihat seluruh Indonesia menjadi dominan beras dan terigu,” kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Selasa (13/12). Andriko menyampaikan ini menanggapi temuan Kompas terkait limbung pangan yang dialami masyarakat lokal di Merauke, yang terdampak program lumbung pangan (food estate). Survei Kompas di perkampungan yang dihuni Marind Anim di Merauke menunjukkan terjadinya transisi pola makan, dari konsumsi makanan tradisional, seperti sagu, umbi-umbian, dan daging liar, menuju pola makan yang lebih banyak nasi, mi instan, serta aneka bahan makanan olahan dan ultra-olahan. Bahkan, konsumsi mi instan sudah lebih tinggi daripada sagu, yang sebelumnya menjadi makanan pokok mereka (Kompas, 13/12).

”UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 60 Ayat 1 dan 2, mengamanatkan penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan,” ucap Andriko. Namun, ia mengakui, selama ini kebijakan pangan nasional masih bias beras. Hal ini juga tecermin dari Pola Pangan Harapan (PPH) di Indonesia, yang menetapkan padi-padian 50 %, sementara umbi-umbian, termasuk sagu di dalamnya, hanya 6 %. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, skor PPH menjadi salah satu indikasi keberhasilan program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Target skor PPH 92,8 % tahun 2022, sebanyak 94 % pada 2023, dan 95,2 % pada 2024. ”Sekarang, PPH ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Termasuk di Merauke, yang masih ada sagu dan umbi-umbian harus mengikuti kecukupan padi-padian 50 %. Akibatnya, target PPH di Papua dan Maluku itu selalu paling rendah,” tutur Andriko, dengan semangat UU Pangan, target PPH seharusnya dizonasi dan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal. Menurut dia, pengubahan PPH hanya bisa diputuskan para pakar dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, keberagaman pangan merupakan kunci kedaulatan pangan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman lingkungan dan agroklimat. (Yoga)

Program pencarian dan perluasan lahan pangan diperlukan karena masalah pangan dan energi makin krusial. Akan tetapi, sebagian besar tanpa riset dan ketekunan. Pencetakan sawah, sebagai bagian dari   proyek lumbung pangan, di Merauke, Papua, menuai banyak kegagalan. Temuan di lapangan menunjukkan, sebagian besar sawah yang dicetak terbengkalai. Selain ketidaksesuaian lahan, kegagalan disebabkan minimnya dukungan infrastruktur dan kurangnya tenaga kerja petani. Kondisi tanahnya terlalu asam dan saluran irigasi di areal cetak sawah ini juga belum tersambung. Saluran primer, sekunder, dan tersier tidak terhubung. Ada saluran air, tapi hanya seperti kolam-kolam terpisah, harus dipompa untuk mengairi sawah. Program cetak sawah ini dilakukan di awal pelaksanaan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2010 (Kompas, 14/12). Beberapa perusahaan melakukan riset dan juga uji coba, tetapi mereka menyerah. Namun, perusahaan yang ingin meloncat alias tak mau melakukan syarat-syarat pencarian dan perluasan lahan tanaman pangan dan juga perkebunan lebih banyak. Mereka mau segera sukses dan meraup untung segera.

Kasus ini menambah tumpukan berbagai kasus upaya peningkatan produksi pangan di beberapa rezim,  tetapi hanya menuai kegagalan. Kita masih ingat program perluasan sawah melalui lahan gambut di Kalimantan zaman Orde Baru. Kita juga ingat sejumlah proyek pendirian pabrik gula di Aceh dan Kalimantan yang gagal tak berbekas pada masa Orde Baru. Salah satu hal yang tidak muncul dari program pencetakan sawah atau sejenisnya adalah riset yang mendalam untuk memastikan lahan tempat program tersebut cocok untuk tanaman padi atau tanaman lainnya. Di samping itu, tidak ada ketekunan dalam mengamati berbagai persoalan di lapangan hingga ditemukan solusi yang pas. Ketergesaan dan juga sekadar menyelesaikan proyek lebih terasa sehingga banyak yang tercecer dan juga tertinggal di dalam proyek. Kita tidak menemukan laporan yang lengkap tentang berbagai perkembangan program dan juga mungkin sisi keberhasilan dan kegagalan proyek. Kita perlu belajar kisah sukses rekayasa lahan untuk perkebunan tebu di Lampung. Lama mereka melakukan riset dan rekayasa hingga ditemukan cara pengolahan lahan yang cocok untuk tanaman tebu di tempat itu. Kini perusahaan yang mau bekerja keras itu menangguk keberhasilan setelah jatuh bangun merekayasa lahan. (Yoga)

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, RI resmi mengajukan banding ke Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia atau AB WTO pada 8 Desember 2022. Dalam surat pengajuan banding itu, RI menilai kesimpulan panel Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO keliru. ”Indonesia tidak sependapat dengan pandangan dan keputusan panel DSBWTO,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (14/12). Djatmiko juga menegaskan, RI hanya akan menempuh banding melalui AB WTO dan tidak akan menempuh jalur lain. Selama ini, RI mendukung penuh mekanisme penyelesaian sengketa (DSM) WTO. Bukan salah RI jika sampai saat ini AB WTO masih vakum. WTO harus mempertanyakan dan menyelesaikan persoalan itu dengan pihak yang menghambat berfungsinya AB WTO. ”Kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI dan hilirisasinya masih akan berjalan. Sebab, masih belum ada keputusan yang mengikat/inkrah sampai panel AB WTO mengeluarkan keputusan,” katanya. Pada 12 Desember 2022, WTO resmi mengumumkan pengajuan keberatan RI atas kesimpulan final DSB WTO kepada para anggota melalui dokumen nomor WT/DS592/6. Sebelumnya, hasil laporan final panel 30 November 2022, DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) WTO Tahun 1994.

Kebijakan RI itu juga tidak dapat dijustifikasi atau  dikecualikan dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam surat permohonan banding yang diajukan ke Sekretariat AB WTO 8 Desember 2022 itu, RI menilai kesimpulan panel DSB WTO atas larangan ekspor bijih besi dan pengolahan bijih ekspor untuk kebutuhan di dalam negeri yang dilakukan RI keliru. RI berargumen bahwa DSB keliru menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal GATT 1994 tersebut. RI melarang ekspor bijih nikel benar-benar untuk diolah guna memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Pengolahan bijih nikel di dalam negeri itu tidak dapat dikategorikan sebagai larangan atau pembatasan sementara untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan esensial bagi  Indonesia. RI juga berpendapat, kesimpulan panel tidak menemukan tindakan alternatif, seperti diusulkan UE tentang sistem otorisasi ekspor dalam rangka membangun tata kelola nikel berkelanjutan, keliru. RI sudah mengatur syarat untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola nikel berkelanjutan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam raket dengan Komisi VI DPR, Rabu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, hilirisasi nikel Indonesia merupakan harga mati karena memberikan nilai tambah, karena itu, Indonesia harus banding ke WTO dalam sengketa nikel melawan UE. (Yoga)

Meski sampai sekarang belum ada keputusan final mengenai skema dan besarannya, pemerintah sedang menggodok rencana pemberian subsidi kendaraan listrik, dimulai dari sepeda motor listrik. Insentif Rp 6,5 juta untuk menggerakkan permintaan (demand) sepeda motor listrik,  rencananya akan digelontorkan tahun depan. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal dan tantangan pelambatan ekonomi global tahun depan, pemerintah diharapkan lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, subsidi seharusnya diarahkan ke sektor yang memiliki efek pengganda besar bagi ekonomi. Dampak ”domino” subsidi sepeda motor listrik terhadap roda perekonomian domestik diragukan mengingat saat ini ekosistem industri dan ketersediaan infrastruktur pendukung di dalam negeri belum terbentuk.Aviliani mengingatkan, subsidi tidak bisa asal diberikan.

Bukan hanya karena ruang fiskal yang lebih sempit tahun depan seiring kembalinya defisit APBN di bawah 3 %, tetapi juga efek penggandanya untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri.”Insentif itu sebisa mungkin untuk sisi demand dan yang  berdampak banyak ke ekonomi. Ketimbang untuk sepeda motor listrik, lebih baik diarahkan untuk sektor pariwisata yang demand-nya sedang tumbuh dan punya efek multiplier ke 15 sektor lain, terutama UMKM sebagai tulang punggung ekonomi,” katanya. Anggaran yang terbatas juga sebaiknya ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat menengah-bawah lewat penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan cepat. Senada, Direktur Indef Eko Listiyanto menilai, insentif Rp 6,5 juta untuk pembelian sepeda motor listrik salah sasaran. Di tengah kondisi ekonomi yang akan melambat tahun depan, tidak elok jika pemerintah memberi subsidi yang besar untuk pembelian sepeda motor listrik, ketimbang memperkuat bansos bagi masyarakat rentan. (Yoga)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menjual sahamnya di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, pengelola jaringan minimarket Alfamart. Nilai penjualan saham tersebut sebesar Rp 1,5 triliun. ”Saham Alfamart telah menunjukkan kinerja yang kuat sehingga memberikan peluang bagi GoTo untuk merealisasikan keuntungan yang signifikan dari investasi minoritas perseroan,” kata Chief Financial Officer Grup GoTo Jacky Lo, Rabu (14/12). (Yoga)

Tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) membutuhkan perbaikan dan peningkatan dari sisi keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian tenggat. Di sisi lain, prinsip kehati-hatian dalam pemberian IUP tetap mesti dijalankan. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira, Rabu (14/12) mengatakan, mengingat pertambangan ialah kegiatan usaha dengan risiko tinggi, banyak persyaratan perlu dipenuhi. Namun, selama ini, ketidakpastian regulasi kerap membuat tujuan penyederhanaan perizinan justru lebih kompleks. ”Transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut perlu ditingkatkan. Perlu ada timeline (linimasa) dan deadline (tenggat). Ini perlu diukur. Misalnya, pengurusan satu (dokumen) berapa lama dan lainnya berapa lama. Hal seperti itu perlu disosialisasikan juga kepada kami, para pelaku usaha,” kata Anggawira.

Menurut dia, ketidakpastian itu juga berkaitan dengan persoalan SDM, misalnya karena jumlah inspektur tambang yang terbatas. Begitu juga terkait analisis mengenai dampak lingkungan di KLHK yang kerap memakan waktu, karena kegiatan usaha ini memiliki risiko tinggi. Ia mengapresiasi adanya aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM. Dengan demikian, bisa diketahui tambang mana yang sedang beroperasi. Hanya saja, diperlukan akselerasi terutama untuk menunjang proses pembangunan di daerah. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menilai, tata kelola izin usaha pertambangan di Indonesia perlu dibenahi karena adanya sejumlah masalah, antara lain dalam regulasi ataupun implementasi. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, sinkronisasi serta harmonisasi pusat dan daerah pun mendesak dilakukan.. (Yoga)

PT Bank Pembangunan Daerah Papua menghentikan sementara layanan operasional di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, setelah tewasnya pegawai Bank Papua bernama Darius Yumame akibat penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata, Selasa (13/12). ”Operasional Bank Papua Kantor Kas Sinak ditutup hingga informasi lebih lanjut. Semua pegawai telah dievakuasi ke Timika,” kata Pemimpin Divisi Sekretaris PT Bank Papua Erna Kapisa, Rabu (14/12). (Yoga)

JAKARTA, ID - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memenuhi kebutuhan dokter spesialis di setiap rumah sakit umum daerah (RSUD). Data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 27 Oktober 2022 menyebutkan ada 143.900 dokter umum (di luar dokter gigi) yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan aktif berpraktik. Dengan demikian, negara saat ini kekurangan sekitar 130.000 dokter. “Jadi rumah sakit umum daerah pasti akan aku isi, fasilitasnya aku isi, dan SDM aku kasih beasiswa, beasiswanya bisa fellowship,” ujar Menkes Budi Hal saat kunjungan kerja ke RSUD Dr. Moewardi, Solo, Sabtu (10/12).. Hal itu dilakukan untuk mengejar kekurangan dokter spesialis dan menambah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialis. “Supaya lebih cepat karena waktu saya sebagai Menkes tinggal 1 tahun 11 bulan,” ungkap Menkes. Menkes mengatakan, upaya pemenuhan dokter spesialis dan fasilitas penunjang dilakukan dalam rangka transformasi sistem kesehatan Indonesia. Hal itu sesuai mandat dari Presiden Joko Widodo kepada Menkes untuk melakukan transformasi kesehatan besar-besaran. (Yetede)

JAKARTA, ID - Harga saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) bangkit (rebound) pada perdagangan Selasa (13/12/2022), dengan kenaikan 14,94% menjadi Rp 100 dari sebelumnya Rp 81 per. Saham perusahaan teknologi ini masih berpotensi terus menguat, ditopang valuasi yang atraktif dan ekspektasi perbaikan kinerja keuangan. Sejalan dengan itu, sejumlah sekuritas merekomendasikan investor untuk membeli (buy) saham GOTO, dengan target harga tinggi. Berdasarkan data Bloomberg, BNI Securities menetapkan target harga saham GOTO Rp 150, Citi Rp 290, Deutsche Bank Rp 250, Mandiri Sekuritas Rp 415, Indo Premier Rp 360, BRI Danareksa Sekuritas Rp 310, Sucor Sekuritas Rp 380, Trimegah Rp 380, Verdhana Sekuritas Rp 416, dan CLSA Rp 425. Sementara itu, Ciptadana menetapkan target harga saham GOTO Rp 190, sedangkan UBS Rp 160. (Yetede)