JAKARTA, ID – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menekankan bahwa pembukaan lapangan kerja merupakan salah satu concern BUMN. Oleh karena itu, kinerja apik BUMN dalam beberapa tahun terakhir harus berbanding lurus dengan pertumbuhan lapangan kerja. "Sejak pandemi, lapangan kerja menjadi salah satu isu yang harus kita atasi. BUMN tentu harus hadir di saat masyarakat tengah memerlukan bantuan,” jelas Menteri BUMN Erick Thohir menjawab pertanyaan tertulis media, Rabu (14/12/2022). Erick meminta BUMN tidak berpuas diri atas sejumlah pencapaian positif, termasuk telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 45 juta orang di luar sektor formal, yang meliputi 32,1 juta nasabah Kredit Usaha Rakyat BRI, 12,7 juta pekerja sektor UMKM di PNM Mekaar, 439 ribu tenaga kerja penggarap desa hutan, 163.761 petani yang tergabung di Program Makmur, 210 ribu petani program kemitraan PTPN, hingga 270 ribu tenaga kerja informal yang terserap dan tersebar di Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, PT Freeport Indonesia, PT Pertamina (Persero), dan PT Bukit Asam. “Dengan segala sumber daya, saya memiliki keyakinan BUMN dapat berbuat jauh lebih besar daripada apa yang sudah diberikan hari ini,” jelas Erick. (Yetede)

JAKARTA, ID - PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), perusahaan teknologi terbesar Indonesia, menyelesaikan penjualan saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart senilai Rp 1,5 triliun. Alfamart adalah salah satu jaringan ritel modern besar di Indonesia. “Saham Alfamart menunjukkan kinerja yang kuat, sehingga memberi peluang bagi kami untuk merealisasikan keuntungan yang signifikan dari investasi di perusahaan tersebut,” ujar CFO Grup Goto Jacky Lo, Rabu (14/12/2022). Jacky menambahkan, divestasi tersebut konsisten dengan strategi jangka panjang perseroan untuk fokus pada bisnis inti, sebagaimana yang pernah dipaparkan sebelumnya. Strategi ini juga sudah dijelaskan pada paparan kinerja Goto kuartal III-2022 pertengahan November lalu. “Transaksi ini bukan merupakan transaksi dengan pihak aliasi dan bukan transaksi material sebagaimana diatur di dalam peraturan terkait,” kata dia. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan dokter spesialis. Dari yang semula 300, menjadi 600 pada 2022, menjadi 1.600 pada 2023, dan pada 2024 disediakan 2.500 beasiswa untuk dokter spesialis, sub-spesialis, termasuk fellowship lulusan luar negeri. Hal ini merupakan implementasi dari transformasi sistem kesehatan pilar kelima yakni transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adanya beasiswa pendidikan ini dapat mempercepat pemenuhan jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis yang nantinya dapat tersebar secara merata di seluruh pelosok tanah air. “Semua ini kita upayakan agar masyarakat Indonesia mendapat layanan kesehatan yang lebih baik ke depan.” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resmi yang diterima Investor Daily, Rabu (14/12). (Yetede)

Tanpa kolaborasi dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI) tak akan sanggup berjibaku menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dalam perdagangan Selasa lalu, rupiah ditutup melemah 29 poin dari sehari sebelumnya menjadi 15.675 per dollar AS. Jika dihitung sejak awal  2022, rupiah sudah terbenam 9,75%. Ekonom perperkirakan, pada tahun depan, rupiah terus melemah ke level 16 ribu per dollar AS.  Pelemehan terus-menerus ini membikin cemas. Bagi pemerintah, pelemahan kurs akan menambah beban pembayaran utang luar negeri dan menipisnya pendapatan negara. Proyek-proyek infrastruktur yang mengandalkan pinjaman asing dengan bahan baku impor juga mangkrak, sedangkan bagi sektor swasta, pelemahan ini membuat biaya  impor melambung, harga jual naik dan daya beli konsumen turun. (Yetede)

Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sektor transportasi optimistis bisa mengerek pendapatan pada akhir tahun ini. Pasalnya, momentum libur Natal dan tahun baru kali ini berbarengan dengan masa libur sekolah. Salah satu BUMN itu ialah PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang mencatat kenaikan penjualan tiket secara signifikan. Perseroan bahkan harus menambah kapasitas tempat duduk karena permintaan yang membludak. Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, mengatakan perseroan menyiapkan 309.046 tempat duduk per hari pada masa libur akhir tahun ini. Jumlah itu 50% lebih banyak dibanding pada tahun lalu, yang hanya 162.375 tempat duduk per hari. "Total kapasitas angkut pada Natal dan tahun baru lebih 5,5 juta tempat duduk." ujar Didiek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 14 Desember 2022. (Yetede)

Proyek lumbung pangan yang justru memicu limbung pangan di kalangan masyarakat lokal, sebagaimana terjadi di Merauke, Papua Selatan, perlu dikoreksi dengan merevisi indikator pola pangan harapan yang selama ini bias beras menjadi lebih didasarkan pada keberagaman pangan lokal. ”Penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan karena kita tahu bahwa itu elemen penting bagi pemenuhan gizi yang seimbang. Apalagi, saat ini kita melihat seluruh Indonesia menjadi dominan beras dan terigu,” kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Selasa (13/12). Andriko menyampaikan ini menanggapi temuan Kompas terkait limbung pangan yang dialami masyarakat lokal di Merauke, yang terdampak program lumbung pangan (food estate). Survei Kompas di perkampungan yang dihuni Marind Anim di Merauke menunjukkan terjadinya transisi pola makan, dari konsumsi makanan tradisional, seperti sagu, umbi-umbian, dan daging liar, menuju pola makan yang lebih banyak nasi, mi instan, serta aneka bahan makanan olahan dan ultra-olahan. Bahkan, konsumsi mi instan sudah lebih tinggi daripada sagu, yang sebelumnya menjadi makanan pokok mereka (Kompas, 13/12).

”UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 60 Ayat 1 dan 2, mengamanatkan penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan,” ucap Andriko. Namun, ia mengakui, selama ini kebijakan pangan nasional masih bias beras. Hal ini juga tecermin dari Pola Pangan Harapan (PPH) di Indonesia, yang menetapkan padi-padian 50 %, sementara umbi-umbian, termasuk sagu di dalamnya, hanya 6 %. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, skor PPH menjadi salah satu indikasi keberhasilan program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Target skor PPH 92,8 % tahun 2022, sebanyak 94 % pada 2023, dan 95,2 % pada 2024. ”Sekarang, PPH ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Termasuk di Merauke, yang masih ada sagu dan umbi-umbian harus mengikuti kecukupan padi-padian 50 %. Akibatnya, target PPH di Papua dan Maluku itu selalu paling rendah,” tutur Andriko, dengan semangat UU Pangan, target PPH seharusnya dizonasi dan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal. Menurut dia, pengubahan PPH hanya bisa diputuskan para pakar dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, keberagaman pangan merupakan kunci kedaulatan pangan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman lingkungan dan agroklimat. (Yoga)

Program pencarian dan perluasan lahan pangan diperlukan karena masalah pangan dan energi makin krusial. Akan tetapi, sebagian besar tanpa riset dan ketekunan. Pencetakan sawah, sebagai bagian dari   proyek lumbung pangan, di Merauke, Papua, menuai banyak kegagalan. Temuan di lapangan menunjukkan, sebagian besar sawah yang dicetak terbengkalai. Selain ketidaksesuaian lahan, kegagalan disebabkan minimnya dukungan infrastruktur dan kurangnya tenaga kerja petani. Kondisi tanahnya terlalu asam dan saluran irigasi di areal cetak sawah ini juga belum tersambung. Saluran primer, sekunder, dan tersier tidak terhubung. Ada saluran air, tapi hanya seperti kolam-kolam terpisah, harus dipompa untuk mengairi sawah. Program cetak sawah ini dilakukan di awal pelaksanaan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2010 (Kompas, 14/12). Beberapa perusahaan melakukan riset dan juga uji coba, tetapi mereka menyerah. Namun, perusahaan yang ingin meloncat alias tak mau melakukan syarat-syarat pencarian dan perluasan lahan tanaman pangan dan juga perkebunan lebih banyak. Mereka mau segera sukses dan meraup untung segera.

Kasus ini menambah tumpukan berbagai kasus upaya peningkatan produksi pangan di beberapa rezim,  tetapi hanya menuai kegagalan. Kita masih ingat program perluasan sawah melalui lahan gambut di Kalimantan zaman Orde Baru. Kita juga ingat sejumlah proyek pendirian pabrik gula di Aceh dan Kalimantan yang gagal tak berbekas pada masa Orde Baru. Salah satu hal yang tidak muncul dari program pencetakan sawah atau sejenisnya adalah riset yang mendalam untuk memastikan lahan tempat program tersebut cocok untuk tanaman padi atau tanaman lainnya. Di samping itu, tidak ada ketekunan dalam mengamati berbagai persoalan di lapangan hingga ditemukan solusi yang pas. Ketergesaan dan juga sekadar menyelesaikan proyek lebih terasa sehingga banyak yang tercecer dan juga tertinggal di dalam proyek. Kita tidak menemukan laporan yang lengkap tentang berbagai perkembangan program dan juga mungkin sisi keberhasilan dan kegagalan proyek. Kita perlu belajar kisah sukses rekayasa lahan untuk perkebunan tebu di Lampung. Lama mereka melakukan riset dan rekayasa hingga ditemukan cara pengolahan lahan yang cocok untuk tanaman tebu di tempat itu. Kini perusahaan yang mau bekerja keras itu menangguk keberhasilan setelah jatuh bangun merekayasa lahan. (Yoga)

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, RI resmi mengajukan banding ke Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia atau AB WTO pada 8 Desember 2022. Dalam surat pengajuan banding itu, RI menilai kesimpulan panel Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO keliru. ”Indonesia tidak sependapat dengan pandangan dan keputusan panel DSBWTO,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (14/12). Djatmiko juga menegaskan, RI hanya akan menempuh banding melalui AB WTO dan tidak akan menempuh jalur lain. Selama ini, RI mendukung penuh mekanisme penyelesaian sengketa (DSM) WTO. Bukan salah RI jika sampai saat ini AB WTO masih vakum. WTO harus mempertanyakan dan menyelesaikan persoalan itu dengan pihak yang menghambat berfungsinya AB WTO. ”Kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI dan hilirisasinya masih akan berjalan. Sebab, masih belum ada keputusan yang mengikat/inkrah sampai panel AB WTO mengeluarkan keputusan,” katanya. Pada 12 Desember 2022, WTO resmi mengumumkan pengajuan keberatan RI atas kesimpulan final DSB WTO kepada para anggota melalui dokumen nomor WT/DS592/6. Sebelumnya, hasil laporan final panel 30 November 2022, DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) WTO Tahun 1994.

Kebijakan RI itu juga tidak dapat dijustifikasi atau  dikecualikan dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam surat permohonan banding yang diajukan ke Sekretariat AB WTO 8 Desember 2022 itu, RI menilai kesimpulan panel DSB WTO atas larangan ekspor bijih besi dan pengolahan bijih ekspor untuk kebutuhan di dalam negeri yang dilakukan RI keliru. RI berargumen bahwa DSB keliru menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal GATT 1994 tersebut. RI melarang ekspor bijih nikel benar-benar untuk diolah guna memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Pengolahan bijih nikel di dalam negeri itu tidak dapat dikategorikan sebagai larangan atau pembatasan sementara untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan esensial bagi  Indonesia. RI juga berpendapat, kesimpulan panel tidak menemukan tindakan alternatif, seperti diusulkan UE tentang sistem otorisasi ekspor dalam rangka membangun tata kelola nikel berkelanjutan, keliru. RI sudah mengatur syarat untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola nikel berkelanjutan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam raket dengan Komisi VI DPR, Rabu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, hilirisasi nikel Indonesia merupakan harga mati karena memberikan nilai tambah, karena itu, Indonesia harus banding ke WTO dalam sengketa nikel melawan UE. (Yoga)

Meski sampai sekarang belum ada keputusan final mengenai skema dan besarannya, pemerintah sedang menggodok rencana pemberian subsidi kendaraan listrik, dimulai dari sepeda motor listrik. Insentif Rp 6,5 juta untuk menggerakkan permintaan (demand) sepeda motor listrik,  rencananya akan digelontorkan tahun depan. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal dan tantangan pelambatan ekonomi global tahun depan, pemerintah diharapkan lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, subsidi seharusnya diarahkan ke sektor yang memiliki efek pengganda besar bagi ekonomi. Dampak ”domino” subsidi sepeda motor listrik terhadap roda perekonomian domestik diragukan mengingat saat ini ekosistem industri dan ketersediaan infrastruktur pendukung di dalam negeri belum terbentuk.Aviliani mengingatkan, subsidi tidak bisa asal diberikan.

Bukan hanya karena ruang fiskal yang lebih sempit tahun depan seiring kembalinya defisit APBN di bawah 3 %, tetapi juga efek penggandanya untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri.”Insentif itu sebisa mungkin untuk sisi demand dan yang  berdampak banyak ke ekonomi. Ketimbang untuk sepeda motor listrik, lebih baik diarahkan untuk sektor pariwisata yang demand-nya sedang tumbuh dan punya efek multiplier ke 15 sektor lain, terutama UMKM sebagai tulang punggung ekonomi,” katanya. Anggaran yang terbatas juga sebaiknya ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat menengah-bawah lewat penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan cepat. Senada, Direktur Indef Eko Listiyanto menilai, insentif Rp 6,5 juta untuk pembelian sepeda motor listrik salah sasaran. Di tengah kondisi ekonomi yang akan melambat tahun depan, tidak elok jika pemerintah memberi subsidi yang besar untuk pembelian sepeda motor listrik, ketimbang memperkuat bansos bagi masyarakat rentan. (Yoga)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menjual sahamnya di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, pengelola jaringan minimarket Alfamart. Nilai penjualan saham tersebut sebesar Rp 1,5 triliun. ”Saham Alfamart telah menunjukkan kinerja yang kuat sehingga memberikan peluang bagi GoTo untuk merealisasikan keuntungan yang signifikan dari investasi minoritas perseroan,” kata Chief Financial Officer Grup GoTo Jacky Lo, Rabu (14/12). (Yoga)