Sederet masalah masih dihadapi Indonesia dalam meningkatkan daya tarik investasi di hulu minyak dan gas bumi, seperti imbal hasil yang kurang menarik, ketidakpastian regulasi, hingga lamanya proses perizinan. Padahal, investasi di hulu migas sangat diharapkan untuk mendukung pemenuhan target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030. Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, berdasarkan data IHS Market, tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) eksplorasi migas paling berisiko di Indonesia tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata IRR global sebesar 10,4 %.

”(Dengan kontraktor kontrak kerja sama/KKS) kami terus berkomunikasi. Kami utamakan keterbukaan dan trust (kepercayaan). Yang penting selanjutnya ialah kepastian hukum. Ada perusahaan besar di AS yang akan berinvestasi di migas nonkonvensional di Hulu Rokan dan yang ditanyakan pertama adalah ’SKK Migas itu apa?’ Ini  pertanyaanbesar,” ujar Tutuka dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/12). Karena itu, ia berharap aspek hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar segera diperjelas agar perusahaan-perusahaan besar migas mau berinvestasi di Indonesia.

Tutuka menambahkan, kemudahan dalam menjalankan bisnis, termasuk dalam perizinan, juga perlu ditingkatkan. Perizinan, seperti terkait dengan pembebasan lahan, amdal lainnya, agar dipercepat. Pasalnya, kendala-kendala seperti itu berpotensi membuat investasi batal masuk. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Komisi VII DPR dan Dirjen Migas Kementerian ESDM bersepakat untuk segera menyelesaikan revisi UU Migas. ”Komisi VII DPR mendukung penggunaan teknologi dan pengembangan migas nonkonvensional agar target produksi bisa tercapai,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Dony Maryadi Oekon yang memimpin rapat dengar pendapat tersebut (Yoga)

Indeks harga beras global pada November 2022 menggapai titik tertinggi baru setahun terakhir. Organisasi Pangan dan Pertanian mencatat, indeksnya114,6 bulan lalu, melonjak 14,7 % dibandingkan November 2021. Angka ini hampir menyentuh indeks tertinggi lima tahun terakhir, yakni 116, pada Februari 2022. Situasi itu berkebalikan dengan harga gandum dan jagung yang turun seiring  bergabungnya kembali Rusia dalam Inisiatif Butir Laut Hitam. Indeks harga pangan global Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada November 2022 rata-rata 135,7 poin dan melanjutkan tren penurunan bulanan berturut-turut sejak Maret 2022. Menurut FAO harga beras naik ketika indeks harga pangan turun karena kenaikan indeks harga beras itu dipengaruhi oleh apresiasi mata uang beberapa pemasok terhadap dollar AS serta minat beli yang dinilai baik. Produksi beras dunia tahun ini diperkirakan 512,8 juta ton atau turun 2,6 % dibandingkan produksi tahun lalu 525,6 juta ton. Situasi perdagangan beras di pasar global tergambar di dalam negeri. Data Pasar Induk Beras Cipinang menunjukkan, harga rata-rata beras medium naik dari Rp 9.714 per kg pada Juni 2022 menjadi Rp 10.827 per kg pada Selasa (13/12). Harga beras tetap naik dua pecan terakhir kendati pemerintah telah memutuskan impor.

Survei BI pada pekan kedua Desember 2022 menunjukkan, beras masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Pemerintah sejatinya memiliki instrumen untuk meredam harga pangan, khususnya beras, yang dijalankan oleh Bulog melalui operasi pasar. Namun, usaha itu tak cukup berdaya karena stok yang dikuasai pemerintah tak cukup ”berwibawa”. Per 6 Desember 2022, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat 295.337 ton, jauh berkurang dibandingkan stok per 14 Oktober yang mencapai 693.812 ton. Selain terlampau kecil untuk mengintervensi pasar, stok itu tak cukup untuk menghadapi situasi darurat, seperti saat terjadi bencana alam. Sebelumnya, pemerintah menugaskan Bulog untuk menguasai setidaknya 1,2 juta ton beras untuk CBP. Selain beras, situasi harga sejumlah komoditas pangan pokok tengah melambung tinggi. Harga kedelai, misalnya, mencapai Rp 14.700 per kg bulan ini atau naik 22,7 % dibandingkan awal tahun. Namun, upaya meredamnya menghadapi problem krusial terkait keterbatasan stok yang dikuasai pemerintah. Kisah gejolak harga pangan selama ini, termasuk minyak goreng, gula, garam, bawang, cabai, daging ruminansia, serta telur dan daging ayam mengungkap urgensi cadangan pangan pemerintah. Tanpa memiliki stok yang cukup, pemerintah nyatanya tidak bisa mengendalikan harga di pasar. Ibarat bertarung dengan tangan kosong, segenap jurus yang dikeluarkan tidak cukup mampu meredam lonjakan harga. (Yoga)

Sebagian pengembang akan mengambil inisiatif menaikkan harga rumah sederhana untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembang perumahan mengaku terbebani dengan biaya produksi yang terus meningkat, sedangkan patokan harga rumah bersubsidi tidak kunjung ada penyesuaian dalam tiga tahun terakhir. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan PerusahaanReal Estat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida mengemukakan, pihaknya masih terus menunggu janji pemerintah untuk menyesuaikan harga patokan rumah sederhana bersubsidi dengan kenaikan 7 %, setelah tiga tahun terakhir tidak ada perubahan. Jika tidak ada kejelasan penyesuaian harga patokan rumah bersubsidi, pihaknya memperkirakan mulai tahun depan pengembang rumah bersubsidi akan berinisiatif menaikkan harga rumah karena arus kas dinilai sudah tidak bisa menutup biaya produksi. Dampaknya,harga rumah sederhana berpotensi naik 25 % dari patokan harga rumah bersubsidi saat ini.

Komponen kenaikan itu meliputi 7 % kenaikan harga rumah serta 17,5 % biaya PPN, PPh, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang harus ditanggung konsumen. Selama ini, skema rumah bersubsidi dibebaskan dari komponen biaya pajak tersebut. ”Dampaknya, target penyaluran rumah bersubsidi dan penuntasan backlog rumah bisa terancam,” kata Totok, dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2022 bertemakan ”Momentum Bangkitnya Industri Properti Indonesia”, di Jakarta, Selasa (13/12). Harga rumah bersubsidi saat ini dipatok antara Rp 150 juta dan Rp 168 juta, yang terbagi menurut zonasi. Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya berharap REI terus mengupayakan inovasi baru yang dapat mempercepat pencapaian target penyediaan rumah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Setelah melewati masa sulit pandemi, sektor perumahan juga diharapkan cepat bangkit kembali dan menjadi penopang ekonomi nasional. (Yoga)

BEI mengumumkan harga teoretis saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 204 untuk menyesuaikan harga perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai terkait aksi korporasi. ”Untuk rencana penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dulu (right issue) Garuda akan dilakukan prapencatatan pada 16 Desember 2022, BEI mengumumkan harga teoretis meskipun saat ini saham Garuda masih berada dalam kondisi suspensi,” ujar Direktur BEI I Gede Nyoman Yetna, Selasa (13/12). (Yoga)

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf Norman Sasono, Selasa (13/12) mengatakan, pihaknya fokus terhadap wisatawan Nusantara (wisnus) yang dinilai berpotensi mengembangkan pariwisata di Indonesia. Menurut dia, meskipun terjadi pandemi Covid-19, pada 2020 pergerakan wisnus mencapai 500 juta pergerakan. Sementara pada 2021 meningkat menjadi 603 juta pergerakan. ”Tentunya di tahun 2022-2023 pasti akan menambah pergerakan wisatawan domestik ini,” katanya. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di atas 7 %. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara Haerumuddin, Selasa (13/12) mengatakan, UMP Kaltara 2023 ditetapkan Rp 3,2 juta. Angka itu naik 7,79 % atau Rp 234.964,67 dibanding UMP tahun 2022. ”Ini mulai berlaku 1 Januari 2023,” kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. (Yoga)

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) akan mengubah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Tedy Alamsyah, saat dihubungi Selasa (13/12), menyambut baik perubahan BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat. ”Kami berharap perubahan nama itu akan meningkatkan citra industri dan bisa lebih dikenal tak hanya memberikan kredit,” katanya. (Yoga)

Rencana pemerintah mempertegas aturan penyimpanan dana devisa hasil ekspor di dalam negeri guna menguatkan cadangan devisa RI di tengah pelambatan ekonomi global dinilai tepat. Namun, langkah itu perlu diimbangi pemberian insentif serta jaminan agar tidak merugikan eksportir. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, surplus neraca perdagangan 30 bulan berturut-turut seiring ledakan harga komoditas belum banyak berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah ditengah pengetatan moneter oleh bank sentral AS, The Fed. Pada perdagangan Selasa (13/12) rupiah ditutup melemah 29 poin pada level Rp 15.657 per dollar AS. Depresiasi rupiah diperkirakan lebih buruk pada 2023 di tengah kenaikan suku bunga The Fed serta berakhirnya tren harga komoditas. Eko menilai, rupiah yang melemah di tengah tren surplus itu  menguatkan kekhawatiran bahwa dana devisa hasil ekspor (DHE) tidak semuanya disimpan di sistem perbankan dalam negeri, tetapi diparkir di luar negeri. Meski menguat lagi pada November 2022, cadangan devisa RI sempat turun tujuh bulan berturut-turut. ”Memang di satu sisi cadangan devisa dipakai untuk operasi moneter, tetapi itu juga menunjukkan kalau banyak dana devisa yang tidak masuk ke sistem perbankan nasional dari hasil ekspor kita,” kata Eko dalam sesi Indef School of Political Economy.

Oleh karena itu, arahan Presiden Jokowi yang meminta BI dan Kemenkeu membuat mekanisme demi menahan DHE lebih lama di dalam negeri dinilai sudah tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Akan tetapi, langkah mengamankan DHE di dalam negeri tetap perlu dilakukan dengan hati-hati agar regulasinya tidak terlalu ketat hingga merugikan eksportir dan berbalik mengganggu iklim berusaha. Pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan itu dengan memberikan insentif atau jaminan selisih kurs kepada eksportir, khususnya untuk sektor industri manufaktur yang masih banyak bergantung pada belanja impor bahan baku. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, pelaku usaha pada prinsipnya siap mendukung pemerintah dengan menyimpan devisa hasil ekspornya di bank dalam negeri. Pelaku usaha juga bersedia mengonversi DHE ke mata uang local atau rupiah. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa sekadar melarang dan memberi sanksi jika eksportir tidak memulangkan devisanya ke dalam negeri. Aturan tegas itu perlu diiringi dengan mekanisme suku bunga simpanan valas yang lebih menarik agar eksportir tidak memilih untuk menaruh dana devisanya di luar negeri. Selain itu, eksportir juga butuh jaminan selisih kurs. Pasalnya, selama ini, eksportir bisa merugi jika mengonversi devisa hasil ekspornya dalam bentuk rupiah. Sebab, mereka akan terkena kurs jual ketika simpanan dananya itu kelak dibutuhkan untuk membeli bahan baku impor. Apalagi, di tengah volatilitas nilai tukar rupiah saat ini. (Yoga)

Rencana pengaturan transportasi daring atau online setingkat Undang-Undang (UU) dapat dipastikan gagal. Pasalnya, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Hal itu disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/12). Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU LLAJ yang sebelumnya masuk Prolegnas 2023 kini resmi dikeluarkan karena mengalami perubahan komposisi pandangan fraksi yang setuju maupun tidak setuju. Vice President (VP) Public Policy and Goverment Relation Gojek, Dhani Priatna Wiradinata mengatakan, meski RUU LLAJ tak jadi dibahas dalam Prolegnas 2023, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Gojek tetap akan berdiskusi dengan instansi pemerintah, ketika ada penyesuaian regulasi.

Keputusan besaran kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS atau The Fed dalam pertemuan 13-14 Desember ini jadi perhatian dunia. Pasalnya, tanda-tanda resesi dunia mulai tampak, terutama di zona euro. Kenaikan yang berlebihan untuk ke sekian kalinya akan mempercepat dunia memasuki jurang resesi. Meski demikian, prospek resesi,terutama di AS, belum jelas karena di tengah indikasi penurunan kegiatan ekonomi, beberapa indikator justru menunjukkan adanya ekspansi. Dampak lain dari kenaikan suku bunga The Fed adalah terlalu kuatnya dollar AS, terutama karena kehati-hatian pemodal internasional yang mengambil sikap ”cash is the king”. Penguatan mata uang dollar AS merupakan bebantambahan bagi pembayaran impor serta cicilan pokok dan pinjaman negara-negara berkembang serta emerging markets karena hampir semua transaksi global masih berdenominasi dollar AS. Indikasi awal resesi global terlihat dari penurunan harga minyak yang mendekati 70 dollar AS per barel. Awalnya harga minyak mencoba bertahan di kisaran 80-90 dollar AS per barel. Namun, pelemahan permintaan  dunia akibat antisipasi resesi dan penurunan kegiatan ekonomi akibat kebijakan mitigasi Covid-19 di China membuat harganya berada di kisaran bawah antara 70 dan 80 dollar AS per barel. Indikator awal di AS masih ambigu. Berbagai ramalan mengindikasikan resesi akan terjadi pada pertengahan 2023.

Satu indikator penting yang mengarah ke sana adalah angka PMI. Indeks PMI tiba-tiba berbalik dari zona ekspansi 50,4 pada Oktober ke kontraksi 47,7 pada November. Pertanda resesi lain adalah sudah terjadinya inverted yield curve, yakni imbal hasil untuk obligasi pemerintah bertenor jangka pendek lebih tinggi daripada yang bertenor jangka panjang. Para pemodal, karena ketidakpastian yang tinggi, beralih ke instrumen investasi finansial jangka pendek. Imbal hasil untuk obligasi treasury bertenor dua tahun tercatat 4,384 % berbanding dengan 3,692 % untuk obligasi treasury bertenor 10 tahun. Berlawanan dengan pertanda resesi di atas, pertumbuhan tahunan ekonomi AS pada triwulan III-2022 justru mencapai 2,9 % setelah dua bulan berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif 1,6 dan 0,6 %. Tekanan inflasi indeks harga konsumen (IHK) turun ke 7,7 % pada Oktober dari 8,2 % pada September. Menjelang pertemuan The Fed, perkembangan di atas menimbulkan perdebatan apakah selama ini kebijakannya terlalu hawkish. Dari berbagai headline di AS, tampaknya The Fed akan berubah (pivot) melunak, memberikan sinyal kenaikan berikutnya pada Desember adalah 50 basis poin, disusul 25 basis poin di awal 2023, ditanggapi dengan sinyal serupa oleh sejumlah bank sentral di dunia, di antaranya bank sentral Inggris (BOE), bank sentral Eropa (ECB), dan bank sentral Kanada (BOC). (Yoga)