Bank BNI menerbitkan negotiable certificate deposit (NCD) dengan nilai total Rp triliun pada kuartal IV 2022. Perinciannya, NCD berdominasi rupiah sebesar Rp 2,5 triliun dan dalam dollar Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 31,5 juta atau setara Rp 500 miliar. Direktur Treasury BNI, Putrama Wahju Setyawan mengatakan, dana hasil penerbitan NCD ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, dialokasi seluruhnya untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan bisnis.

Tenggat mepet implementasi tarif cukai hasil tembakau (CHT) 2023 mendorong pelaku industri rokok bermanuver. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memborong pita cukai alias forestalling. Siasat itu acapkali dilakukan oleh pabrikan rokok dalam rangka menjaga margin laba sebelum diberlakukannya tarif cukai baru pada tahun berikutnya. Faktanya, aksi forestalling juga amat menguntungkan pemerintah karena akan menambah pundi-pundi penerimaan negara yang sejauh ini masih prima. Apalagi, kemarin Senin (12/12), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa regulasi teknis mengenai tarif CHT baru yang tengah disiapkan, akan efektif berlaku per 1 Januari 2023. Sri Mulyani menuturkan, instansinya telah melakukan penghitungan secara saksama mengenai besaran tarif, skema kenaikan, serta tenggat bagi pabrikan untuk melakukan forestalling. Menurutnya, kebijakan CHT yang diumumkan bulan lalu itu telah mengakomodasi seluruh kepentingan, baik dari sisi tenaga kerja, industri, petani, kesehatan, hingga penerimaan negara. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi, menjelaskan forestalling didasari oleh beberapa faktor. Pertama, kenaikan tarif CHT yang rata-rata sebesar 10% pada 2 tahun ke depan. Kedua, sebagai langkah antisipasi pelaku industri terhadap perlambatan produksi, mengingat sejauh ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tarif baru masih belum dirilis. Ketiga, mengamankan pasokan untuk kebutuhan akhir tahun yang secara historis selalu meningkat seiring dengan perayaan Natal dan Tahun Baru.

Inovasi layanan keuangan digital di Indonesia mampu menunjukkan performa positif di tengah situasi ekonomi yang bergejolak. Bahkan, pertumbuhan secara rata-rata ekonomi digital di Indonesia melampaui negara-negara di kawasan Asean. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa nilai transaksi sektor keuangan berbasis teknologi atau tekfin Indonesia secara tahunan tumbuh rata-rata 39%, tertinggi kedua di antara negara-negara G20 selama masa pandemi Covid-19 hingga tahun ini. “Performa unggul ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyikapi masa pandemi Covid-19 secara progresif sebagai momentum akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia,” kata Johnny dalam acara ‘Closing Ceremony 4th Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional’, Senin (12/12).Menurutnya, konfl ik geopolitik, scarring effect pascapandemi Covid-19, hingga kondisi stagflasi tidak hanya menjadi konteks acuan substantif, melainkan juga berdampak pada terjadinya tech winter pada sektor ekonomi digital dunia. Johnny menjelaskan segmen digitalisasi aset dan digital investment berpotensi tetap menjadi dua penopang pertumbuhan utama bagi sektor fintech Indonesia dengan compound annual growth rate yang masing-masing sebesar 25% dan 22% dari periode 2022—2025.“Untuk itu, hadirnya inovasi fintech, seperti decentralized finance yang mencakup criptocurrency, crypto assets, dan non-fungible token [NFT] pada segmen aset digital, serta robotvisor dan neobroker pada segmen digital investment perlu terus diantisipasi oleh pelaku sektor jasa keuangan di Indonesia ke depan,” katanya. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memproyeksikan nilai transaksi sektor tekfin global akan mencapai US$28 triliun pada 2027.

PT Bukit Asam Tbk. atau PTBA mengoptimalkan upaya rehabilitasi daerah aliran sungai untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apollonius Andwie, Corporate Secretary PTBA, mengatakan bahwa rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) merupakan salah satu upaya perusahaan melakukan dekarbonisasi. “Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan akhir PTBA. Sesuai dengan noble purpose PTBA sebagai anggota holding BUMN pertambangan MIND ID, yakni menambang untuk membangun peradaban, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan yang lebih baik,” katanya, Senin (12/12). Jumlah pohon yang ditanam untuk rehabilitasi DAS pun mencapai 3,85 juta batang. Sebanyak 2,54 juta batang sudah tertanam di lahan/hutan, sedangkan 1,31 juta batang di lokasi persemaian, menunggu tanaman mencapai ketinggian minimal sebelum dipindahkan ke lahan/hutan lokasi penanaman. Di Kulonprogo, rehabilitasi DAS yang dilakukan PTBA juga ditujukan untuk mendukung pengembangan Borobudur sebagai salah satu destinasi pariwisata superprioritas (DPSP).

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memprediksi pengaturan lalu lintas satu arah atau one way selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 tidak perlu karena proyeksi lalu lintas yang hanya naik 8,4% dari normal. Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan setidaknya sebanyak 2,73 juta kendaraan akan keluar dari wilayah Jabotabek saat libur Natal dan tahun baru (Nataru). Menurutnya, arus lalu lintas akan terjadi di empat gerbang utama dengan distribusi 47% ke arah timur Pulau Jawa, 30,6% ke arah barat Pulau Jawa, dan 22,5% ke arah selatan Pulau Jawa. “Alhamdulillah dengan strategi yang kita perkirakan, untuk Natal dan tahun baru ini tidak perlu adanya one way, tapi bukan tidak kita siapkan,” katanya, Senin (12/12). Dia menjelaskan persiapan one way tetap disiapkan oleh emiten berkode JSMR. Apalagi, kebijakan one way tetap mewajibkan rest area beroperasi, perambuan tetap siapkan.

JAKARTA, ID - PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) terus mencatatkan prestasi meski belum genap dua tahun beroperasi. Torehan prestasi tersebut merupakan buah transformasi dan kolaborasi seluruh elemen perseroan di bawah komando Direktur Utama, Hery Gunardi. Hery yang juga dipercaya sebagai bendahara umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), sukses menjadikan BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar yang paling disegani dengan kinerja impresif. Tangan dingin Hery Gunardi dalam menyelesaikan proses merger dan pengembangan bisnis BSI, membuat CNBC Indonesia mendaulatnya sebagai The Best CEO in Merger & Acquisition. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan keberhasilan bersama dari seluruh tim yang terlibat dan dukungan luar biasa seluruh pemegang saham, yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI, serta Menteri BUMN Erick Thohir yang selalu memberikan ide-ide membangun,” kata dia. Hery yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) adalah bankir yang memiliki keahlian di bidang penggabungan beberapa unit bisnis. Hal tersebut dibuktikan dengan suksesnya proses merger tiga bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. (Yetede)

JAKARTA, ID — Tanpa akselerasi hilirisasi di dalam negeri, produk crude palm oil (CPO) Indonesia akan terus tergantung pada pasar ekspor, terutama Tiongkok dan India. Saat ini, hilirisasi CPO masih terbatas pada produksi minyak goreng. Dari kurang lebih 50 juta ton produksi CPO Indonesia, sekitar 32 juta ton atau 64% diekspor. Tanpa ekspor, pasar dalam negeri tidak mampumenampung. Produksi CPO Indonesia, dengan luas lahanyang sama, sekitar 15 juta hektare (ha) akan menghasilkan 80 juta ton per tahun. Lonjakan itu sangat mungkin bisa terealisasi jika produktivitas kebun sawit petani yang saat ini rata-rata 2 ton per ha mampu ditingkatkan menjadi minimal 7 ton per ha. Dengan asumsi luas lahan sawit milik petani 41 atau 6 juta ha, maka akan ada tambahan produksi CPO sekitar 30 juta ton. Presiden Jokowi sudah menetapkan agar luas lahan sawit 15 juta ha, produksi CPO harus bisa mencapai 100 juta ton atau dua kali lipat dari produksi saat ini tanpa ada penambahan lahan baru. Arahan Presiden itu bisa diwijudkan jika produktivitas sawit petani dinaikkan dari 2 ton menjadi 7 ton per hektare. (Yetede)

JAKARTA, ID - Bank Indonesia (BI) berupaya untuk mempersiapkan transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi UMKM hijau guna mendukung ekonomi berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan fokus Presidensi G20. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengatakan, pengembangan UMKM hijau merupakan salah satu inisiatif dalam framework Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Hijau Bank Indonesia. Upaya dan proses transformasi hijau Bank Indonesia diterapkan baik dari sisi kebijakan dan kelembagaan. “Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia mendorong terciptanya pembiayaan berwawasan lingkungan (green financing) melalui penerbitan peraturan rasio Green Loan to Value (LTV)/ Financing to Value (FTV), Green Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), serta mengembangkan instrumen pasar uang hijau,” ucapnya dalam Seminar Transformasi Menuju UMKM yang Mendukung Ekonomi Berkelanjutan, Senin (12/12). (Yetede)

JAKARTA, ID – Pengusaha industri keramik meminta pemerintah menunda penerapan Zero Over Dimension and Overload (Zero Odol) atau kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi, dari rencana diberlakukan awal 2023 menjadi 2025. Kebijakan tersebut akan menyebabkan ongkos angkut melonjak 240% dan berdampak pada kenaikan harga jual keramik 20%, sehingga menghambat pertumbuhan industri keramik tahun depan. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengharapkan dukungan dan atensi pemerintah untuk menunda pelaksanaan Zero Odol di awal 2023 ke 2025. Pemberlakuan aturan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga jual keramik minimal 20%, dan dengan kondisi daya beli masyarakat yang turun saat ini, bisa dipastikan kenaikan harga tidak bisa diserap oleh pasar,” kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam keterangan resminya, Senin (12/12/2022). Selain itu, kebijakan tersebut akan memicu kenaikan harga properti nasional. Pasalnya, kenaikan ongkos angkut karena kebijakan Zero Odol juga terjadi di industri semen, kaca, beton ringan, dan lainnya.  Dalam kajian Asaki, lanjut dia, dibutuhkan tambahan 12 ribu unit truk baru untuk pemberlakuan Zero Odol tersebut. Hal ini justru dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru, yakni akan menambah kemacetan dan tingkat polusi. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia di Jakarta, Senin (12/12/2022) terkait komentar tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan sipil. Kemenlu meminta perwakilan asing termasuk PBB tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat atau pernyataan sebelum mendapatkan informasi yang lebih jelas. Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menjelaskan, alasan pemanggilan karena merupakan salah satu tata hubungan berdiplomasi. “Ada baiknya adab yang berlaku adalah dalam tindak aksi perwakilan asing ataupun PBB di suatu negara, jalur komunikasi akan selalu ada untuk membahas berbagai isu. Jadi kita tidak menggunakan media masa sebagai alat untuk menyampaikan satu hal yang belum diverifikasi,” tegas dia dalam jumpa pers soal KUHP pada Senin (12/12/2022). (Yetede)