Terbuka Kecurangan karena Lemah Pengawasan
JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak bisa mendeteksi manipulasi dalan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Padahal koalisi masyarakat sipil menduga terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi faktual itu. Apalagi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sangat tertutup sehingga peluang kecurangan terbuka lebar. Anggota Bawaslu, Totok Haryono, menilai dugaan koalisi masyarakat sipil itu memang beralasan. Peran Bawaslu sebagai pengawas pun tidak bisa maksimal. "Karena sumber daya manusia kami terbatas," kata dia, kemarin. "Kami juga tidak bisa mengakses Sipol, hanya bisa melihat berandanya.". Secara umum, Bawaslu memiliki dua mekanisme pengawasan, yakni menggunakan metode sampling. Sebab, jumlah personel KPU jauh lebih banyak dibanding petugas Bawaslu. (Yetede)
Kencang Ekspansi Bisnis Panel Surya
JAKARTA-Para pengembang layanan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap makin gencar berekspansi ditengah derasnya tren penggunaan sumber energi alternatif. Pasar pengguna panel surya tetap tumbuh, meski harus bertahap karena porsi pemasangannya dibatasi maksimal 15% dari kapasitas listrik yang terpasang. "Minat pemasangan PLTS atap di kalangan pelaku industrimeningkat tiga kali lipat dibanding pada 2021," kata Vice President Marketing PT Xurya Daya Indonesia, George Hadi Santoso, kepada Tempo kemarin. Hingga akhir tahun ini, Xurya Daya-yang sempat dimodali US$ 33 Juta oleh entitas besar, yakni Mitsui and Co dan PT Surya Semensta Internusa Tbk- menyewakan infrastrukturnya di lebih dari 100 lokasi di seluruh Indonesia. "Kesadaran untuk mempercepat peralihan ke energi bersih makin tinggi." katanya. "bisa juga minat meningkat karena biaya lsitrik meningkat." Skema sewa pun menjadi cara Group Sun Energy mengeruk pasar pengguna tenaga matahari. CEO Sun Energy, Dionpus Jefferson, mengatakan hanya 10% pelanggannya yang membeli alat. (Yetede)
Ada Rezeki dari Peta Baru Saham Berkapitalisasi Jumbo
Volatilitas pasar saham yang terjadi dalam tiga bulan terakhir turut mengubah peta kapitalisasi pasar (
market cap
) di bursa saham. Sejumlah saham kehilangan
market cap
cukup besar, imbas dari penurunan harga.
Sebaliknya, ada tiga saham yang berhasil masuk liga
market cap
di atas Rp 100 triliun. Mereka adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).
Saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang melambung 105% dalam tiga bulan terakhir juga menggeser posisi PT Telkom Indonesia (TLKM) di urutan keempat
market cap
terbesar di bursa.
Market cap
BYAN melesat dua kali lipat menjadi Rp 451,7 triliun.
Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti menilai, saham energi memang tengah diuntungkan oleh kenaikan harga jual komoditas. Emiten komoditas seperti MDKA, BYAN, dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) juga cukup banyak menggelar ekspansi sepanjang tahun ini demi mendorong kinerjanya.
Naik Lagi, Inflasi Desember Diproyeksikan 0,37%
Laju inflasi diprediksi kembali menanjak menjelang akhir tahun. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga yang dilakukan Bank Indonesia (BI), inflasi Desember hingga pekan kedua bulan ini diperkirakan mencapai 0,37%
month on month
(mom). Proyeksi inflasi ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Pada November, Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 0,09% mom.
Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain telur ayam ras, beras, tomat, dan emas perhiasan. "Inflasi telur ayam ras sebesar 0,07% mom. Selanjutnya beras, tomat, dan emas perhiasan masing-masing naik 0,03% mom," kata Erwin, Jumat (9/12).
OJK Segera Mengatur Konsolidasi Bank Daerah
Tak hanya bank umum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong konsolidasi di industri perbankan daerah. Regulator akan merilis pengaturan teknis mengenai kelompok usaha bank (KUB) bagi bank pembangunan daerah (BPD) dalam waktu dekat.
KUB menjadi salah satu opsi BPD memenuhi ketentuan konsolidasi bank umum di tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan akan merilis kebijakan KUB khusus untuk BPD.
Sebagai gambaran, POJK Nomor 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum diterbitkan untuk mendorong industri perbankan lebih efisien, serta mendukung stabilitas dan peningkatan skala ekonomi nasional. Terbaru, regulator meminta BPD wajib memiliki modal minimum Rp 3 triliun paling lambat pada 31 Desember 2024. Hingga saat ini, sudah ada tiga BPD yang menyatakan diri sebagai jangkar (anchor) atau induk KUB. Mereka adalah Bank Bank BJB, Bank Jawa Timur (Bank Jatim), serta Bank Banten.
BJB baru saja melakukan penyertaan modal tahap I kepada Bank Bengkulu sebesar Rp 99,9 miliar.
Freeport Kerek Produksi Tembaga & Emas
PT Freeport Indonesia terus memacu volume produksi. Freeport membidik produksi 1,7 miliar pon tembaga dan 1,8 juta
Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan, pihaknya akan memproduksi sesuai rencana. Freeport membukukan produksi 1,33 miliar pon tembaga dan 1,37 juta
ounce
emas di tahun 2021. Sementara tahun ini mereka mengincar produksi 1,60 miliar pon tembaga dan 1,59 juta
ounce
emas.
MENUJU NORMALISASI INSENTIF
Pelaku usaha yang selama ini menikmati insentif fiskal mesti mengatur ulang strategi untuk mengerek kinerja tahun depan. Alasannya, sinyal normalisasi insentif oleh pemerintah terus menguat seiring pemulihan dunia usaha yang dinilai semakin baik. Peluang konsolidasi insentif itu bukannya tanpa alasan. Buktinya, setoran Pajak Penghasilan (PPh) baik untuk sektor migas maupun nonmigas telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sejak akhir Oktober 2022. Tak hanya itu, seluruh lapangan usaha yang menjadi pendorong produk domestik bruto (PDB) pun tumbuh positif pada kuartal III/2022. Saat dimintai tanggapan, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, mengatakan ada banyak sektor usaha yang berkontribusi besar pada capaian pajak sejauh ini. Akan tetapi, pemerintah masih belum memutuskan lini bisnis yang akan mendapatkan pendampingan fiskal pada tahun depan, atau mengenai kemungkinan untuk tak lagi melakukan kebijakan tebar insentif. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan bahwa pembukaan ekonomi China akan mendorong ekspansi perdagangan nasional. Alhasil, operasional industri pengolahan, perdagangan, hingga transportasi akan mendapatkan sentimen positif. “Ini akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional,” katanya kepada Bisnis, Minggu (11/12).
Mengungkit Investasi Hulu Migas
Optimisme terus menggelora di sektor minyak dan gas bumi Indonesia. Di tengah melandainya investasi hulu migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memastikan bahwa realisasi investasi hulu migas pada 2022 tetap memperlihatkan performa positif. Kendati realisasi investasi hulu migas pada pengujung 2022 diproyeksikan berada di kisaran US$12,1 miliar, atau lebih rendah dari target awal sebesar US$13,2 miliar, tetapi angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan 2021. Berdasarkan data SKK Migas, investasi hulu migas pada 2021 berada di angka US$10,9 miliar.
Upaya investor menahan investasi ini bertujuan menjaga posisi keamanan kas dari ancaman krisis global. Dana yang diperoleh KKKS digunakan untuk membayar utang ke investor. Kendati investasi hulu migas masih dinilai positif tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
HOLDING BUMN TAMBANG : SAATNYA INALUM KEBUT SMELTER
Pemisahan entitas PT Indonesia Asahan Aluminium dari Mining Industry Indonesia atau MIND ID diyakini bakal berdampak positif terhadap upaya penghiliran, khususnya peningkatan nilai tambah produk aluminium di dalam negeri. Pemisahaan operasional bisnis atau split-off PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dari MIND ID bakal membuat perusahaan yang dibangun pada 1976 itu fokus mengembangkan portofolionya dalam meningkatkan rantai nilai komoditas aluminium domestik. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan bahwa Inalum nantinya dapat berfokus untuk menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan smelter terkait dengan upaya peningkatan kapasitas pengolahannya. Inalum juga nantinya akan meningkatkan produksi aluminium, karena selama ini sebagian kebutuhan di dalam negeri masih bergantung pada impor.“Inalum akan dapat berfokus pada operasional dan produksi, dalam hal ini pengelolaan pabrik peleburan aluminium, dan produksi aluminium yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Hendi kepada Bisnis, Minggu (11/12).Pemisahan entitas Inalum dan MIND ID juga diharapkan bisa membuat perusahaan yang berbasis di Sumatra Utara itu bisa lebih leluasa meningkatkan kapasitas produksi hingga nilai tambah pada industri aluminium domestik. Keputusan split-off dua entitas bisnis itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang disahkan Jokowi pada 8 Desember 2022.“PP itu mengambil kembali saham-saham yang dimiliki oleh negara di tiga BUMN [PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk.] yang dulu ditambahkan ke Inalum dalam rangka akuisisi Freeport,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana kepada Bisnis, Minggu (11/12).
SUBSIDI TEPAT PERTAMINA : Sulsel Dominasi Sulawesi
Provinsi Sulawesi Selatan mendominasi program kendaraan yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Sulawesi. Data PT Pertamina (Persero) per 8 Desember 2022 menunjukkan, terdapat 154.000 kendaraan di Sulawesi yang telah terdaftar pada program Subsidi Tepat Pertamina, dan dinyatakan berhak membeli BBM bersubsidi. Dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, kendaraan di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi yang paling banyak terdaftar dengan 71.500 kendaraan, disusul Sulawesi Utara 26.500 kendaraan, Gorontalo 24.000 kendaraan, dan Sulawesi Tenggara 18.000 kendaraan. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing 9.000 kendaraan dan 4.000 kendaraan. Pjs. Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Sulawesi Taufiq Kurniawan mengatakan bahwa program tersebut rencananya baru akan diterapkan pada 2023.
Adapun, saat ini program Subsidi Tepat Pertamina di Sulawesi berada di fase transisi, di mana operator SPBU masih melakukan pencatatan nomor polisi kendaraan yang digenerate menjadi QR Code.









