Proses panjang cetak sawah di Merauke telah menjadikan wilayah paling timur Indonesia ini sebagai lumbung beras di Papua. Sekalipun surplus beras, skema pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional itu menyebabkan masyarakat lokal di Merauke limbung pangan. Perubahan lahan besar-besaran di Merauke terutama terjadi setelah hutan yang menjadi bagian penting dari sistem pangan mereka dikonversi untuk proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Sejak itu, 1,2 juta hektar tanah dan hutan ulayat orang Marind-Anim dikonversi dengan slogan ”Beri makan Indonesia dan beri makan dunia”. Setelah proyek itu sempat terhenti, Presiden Jokowi menghidupkan kembali cita-cita menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan itu. Rencana tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan transformasi di berbagai sektor. Perpres No 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan, program food estate menjadi proyek prioritas strategis dan Merauke menjadi salah satu lokasinya. Upaya cetak sawah baru terus dilakukan sejalan dengan pembukaan hutan untuk agroindustri perkebunan dan kayu.

Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Yosefa Loise Rumaseuw, di Merauke, Senin (14/12) mengatakan, ”Merauke telah surplus beras.” Kelebihan beras dari Merauke dikirim hingga luar pulau, terutama ke Pulau Jawa. Menurut Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Erwin Noorwibowo, realisasi cetak sawah di Kabupaten Merauke sepanjang 2015-2019 mencapai 8.915 hektar. ”Data realisasi yang disampaikan Dinas Pertanian Provinsi Papua menunjukkan, pemanfaatan cetak sawah di Papua mencapai produktivitas 2,5-4,5 ton per hektar,” ujarnya saat ditanya produktivitas sawah hasil cetak sawah di Merauke, Senin (12/12). Penelusuran di perkampungan yang dihuni orang Marind-Anim di Merauke menemukan bahwa pembangunan lumbung pangan di Merauke memicu pergeseran pola pangan yang menyebabkan masalah gizi dan kesehatan. Dari sebelumnya mengonsumsi makanan tradisional yang bisa diambil dari hutan, seperti sagu, umbi- umbian, dan daging liar, orang asli Papua itu kini bergantung pada makanan yang harus dibeli dari luar kampung, terutama beras dan mi instan. ”Sudah jadi pengetahuan umum, orang di Merauke beralih ke nasi dan mi instan, tetapi kami belum punya data rinci mengenai ini,” kata Kadis Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke Martha Bayu Wijaya.

Tim Kompas melakukan peliputan dan survei kuantitatif di Kampung Zanegi, Baad, Bokem, dan Wonorejo. Kampung Zanegi dan Baad di Distrik Animha dihuni orang Marind-Anim. Mayoritas warga Zanegi bekerja sebagai pengumpul dahan dan sisa kayu tebangan untuk dijual ke perusahaan kehutanan setempat yang beroperasi sejak 2009. Warga Baad mayoritas bekerja sebagai pencari ikan dan pemburu. Sekalipun hutan di Baad juga masuk konsesi hutan tanaman industri, pembukaan hutan baru dimulai akhir-akhir ini sehingga belum berdampak signifikan. Bokem,Distrik Merauke, dihuni campuran transmigran dari sejumlah daerah dan beberapa suku asli Papua dengan profesi utama bercocok tanam padi. Wonorejo, Distrik Kurik, merupakan awal transmigran di Merauke dengan profesi utama petani padi. Survei menemukan, masyarakat di empat kampung itu mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Di kampung yang dihuni orang asli Papua, mi instan juga menjadi makanan pokok kedua setelah beras, lebih tinggi dari konsumsi sagu dan umbi-umbian. Bahkan, lima dari sepuluh penduduk Zanegi dan Baad makan mi instan setiap hari. Untuk protein, masyarakat di Zanegi masih mengandalkan daging dari hasil berburu, rata-rata dua hari dalam seminggu. Namun, menurut Bonifasius Gebze (62), tokoh adat dan mantan Kepala Kampung Zanegi, sebagian besar daging buruan dijual. Itu pun kini tak setiap hari mereka mendapatkan hasil buruan. (Yoga)

Utang negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dalam denominasi dollar AS mencapai 70 % - 85 %. Utang negara-negara kelompok ini rentan terhadap apresiasi dollar AS dan kenaikan suku bunga. Ancaman serupa berlaku bagi negara-negara berkembang secara umum. Dunia di ambang badai utang kelima sejak 1970-an. Khusus tentang utang negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, Sekjen Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Rebeca Grynspan memberikan pemaparan, Selasa (6/12) di Geneva, Swiss. Menurut Grynspan, setidaknya 88 negara mengalami depresiasi mata uang lokal terhadap dollar AS, 33 negara diantaranya lebih dari 10 %. Akibatnya, beban utang meningkat hanya karena apresiasi dollar AS. Kenaikan beban utang akibat apresiasi dollar AS setara dengan pengeluaran pemerintah tahunan untuk layanan kesehatan. Ini pada umumnya terjadi di Afika. Situasi itu mengorbankan kesempatan untuk pembangunan berkelanjutan di sejumlah negara. Sepanjang 2019-2021 saja ,ada kenaikan utang di lebih dari 100 negara berkembang sebesar 2 triliun dollar AS.

 ”Ini bukan karena buruknya pengelolaan keuangan negara, melainkan karena kejutan sistemik yang memukul banyak negara,” kata Grynspan. UNCTAD memperkirakan, rata-rata kenaikan suku bunga global yang terjadi sejak  2019 akan menyebabkan tambahan utang baru sebesar 1,1 triliun dollar AS pada 2023. Jumlah ini setara empat kali jumlah dana investasi yang diperlukan untuk pelestarian lingkungan dan mitigasi di negara-negara berkembang sebesar 250 miliar dollar AS. ”Utang tidak seharusnya menjadi penghalang meraih Agenda 2030 dan penyelamatan iklim global yang sedang dibutuhkan dunia,” kata Grynspan. Agenda 2030 merupakan program PBB untuk perdamaian dan kemakmuran manusia serta kelestarian alam sekarang dan di masa depan. UNCTAD meluncurkan data 20 negara yang paling parah terpukul beban utang. Somalia, menghabiskan 96,8 % penerimaan negara untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya. Sri Lanka menghabiskan 58,8 % penerimaan negara untuk pembayaran serupa. (Yoga)

Pupuk berperan strategis dalam sektor pertanian nasional. Di tengah penerapan kebijakan pupuk bersubsidi yang masih menghadapi tantangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) tetap bersiasat agar penyalurannya makin tepat sasaran. Tak hanya fokus pada pengembangan bisnis pupuk, perseroan pelat merah tersebut juga mulai menjajal lini energi. Dirut Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman, Senin (12/12) di Jakarta mengatakan permasalahan pupuk bersubsidi, dimana petani melaporkan kebutuhannya melalui kelompok tani, yang masuk dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan  Kelompok (e-RDKK) untuk disampaikan ke dinas pertanian di tingkat daerah hingga kementan. Tahun lalu, total kebutuhan dilaporkan petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi mencapai 25 juta ton. Di sisi lain, anggaran Kementan hanya 7,7 juta ton pupuk. Dengan demikian, ada selisih sekitar 17 juta ton pupuk. Titik permasalahan berikutnya ada di penebusan pupuk bersubsidi. Kami menyalurkan pupuk tersebut berdasarkan alokasi sebesar 7,7 juta ton kepada petani melalui kios. Sayang, informasi mengenai keterbatasan anggaran yang membuat alokasi pupuk bersubsidi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan yang dilaporkan tidak sampai hingga tingkat petani. Imbasnya, ada petani yang terdaftar dalam e-RDKK, tetapi tidak memperoleh pupuk bersubsidi. Ada juga petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dengan jumlah kurang dari yang didata. Situasi inilah yang membuat pupuk bersubsidi seolah-olah langka.

Untuk menyiasati tantangan pupuk bersubsidi di inisiasi aplikasi digital bernama Rekan yang memperkuat transparansi penyaluran pupuk bersubsidi. Aplikasi Rekan membuat Pupuk Indonesia memperoleh data penebusan pupuk bersubsidi yang tepat harga, tepat jenis,  tepat tempat, tepat jumlah, hingga tepat  waktu. Aplikasi tersebut sudah diinisiasi sejak 2021. Hingga Juli 2022, sebanyak 27.500 kios dari 27.860 kios yang melayani pupuk bersubsidi telah menggunakan aplikasi itu. Rencana bisnis pupuk PT Pupuk Indonesia ke depan, Perusahaan membutuhkan penguatan kios komersial. Selama ini, penjualan pupuk dengan skema komersial umumnya menumpang pada kios yang menjual pupuk bersubsidi. Saat ini perusahaan sudah memiliki 300 kios komersial. Harapannya, pada akhir 2022 sudah ada 1.000 kios  komersial di Indonesia. Kami menargetkan kios-kios komersial ada disetiap kecamatan. Selain menjadi  bahan baku untuk pupuk, gas alam dapat dimanfaatkan sebagai energi baru terbarukan. Terdapat dua macam energi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses pembuatannya, yakni amonia biru dan amonia hijau. Amonia biru menghasilkan komponen sampingan berupa karbon dioksida dalam proses pembuatannya. Adapun amonia hijau tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembuatannya karena cukup memproses nitrogen dan hidrogen. Pupuk Indonesia optimistis untuk bertransformasi ke perusahaan yang turut menggarap sektor energi karena kami sudah memiliki tangki, dermaga, hingga SDM pendukungnya. (Yoga)

Ombudsman RI menilai tata kelola izin usaha pertambangan di Indonesia perlu dibenahi karena ditemukan sejumlah masalah, baik dalam regulasi maupun implementasi. Apabila sengkarut terkait tata kelola izin usaha pertambangan berlarut, dikhawatirkan berdampak negatif pada iklim investasi. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/12) mengatakan hal itu setelah dilakukan kajian sistemik tata kelola dan kebijakan izin usaha pertambangan (IUP). Pengambilan data untuk kajian tersebut dilakukan di lima provinsi, yakni Kaltim, Kalsel, Sultra, Sulteng, dan Maluku Utara. Kelima provinsi itu memiliki basis pertambangan berbagai macam komoditas. Mengenai regulasi, Om- budsman RI menilai Keputusan Menteri ESDM No 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penertiban dan Pendaftaran IUP cenderung diskriminatif.

Pasalnya, ada ketentuan yang membatasi klasifikasi pelapor dengan menentukan batas waktu belum lewat dua tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat izin usaha pertambangan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ”Ada problem pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemprov dan pusat yang tidak memenuhi asas profesional, ketelitian, dan transparansi,” kata Hery. Selain itu, yang menjadi catatan lainnya adalah adanya proses pencatatan, administrasi, dan kearsipan yang tidak memadai sehingga sulit mencari dan mengakses data pertambangan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, karena perbedaan standar pelaksanaan pengalihan kewenangan. Problem-problem tersebut, lanjut Hery, berpotensi berdampak pada investasi. (Yoga)

Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10 % pada 2023-2024 diyakini akan berdampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 meski tidak signifikan. Menkeu Sri Mulyani, Senin (12/12) mengatakan, dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau akan menambah 0,1-0,2 % inflasi dan mengurangi 0,01-0,02 % pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif cukai ditujukan untuk mengendalikan konsumsi rokok khususnya pada anak usia 10-18 tahun. (Yoga)

BI bekerja sama dengan IPB University meluncurkan Buku Kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau, Senin (12/12). Kajian tersebut berisi strategi implementasi model bisnis UMKM hijau yang berfokus pada sektor pertanian dan kerajinan. Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono menyampaikan, pengembangan UMKM Hijau merupakan salah satu inisiatif dalam kerangka kerja Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Hijau BI. (Yoga)

Mengutip data Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech 2022, kini ada 20 jenis layanan keuangan digital. Padahal, industri teknologi finansial atau tekfin ini baru mulai menggeliat di Indonesia tahun 2015. Namun, inovasi ini harus diimbangi regulasi guna melindungi konsumen. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan, ragam layanan keuangan digital itu antara lain jasa tekfin pinjaman antarpihak (peer to peer lending), sistem pembayaran digital, penilaian kredit (credit scoring), perencanaan keuangan digital, dan pembiayaan melalui urun dana melalui pasar modal(securities crowd funding/SCF). Saat ini tercatat ada 306 entitas tekfin dengan berbagai layanan jasa tersebut. ”Kami sangat mendukung perkembangan tekfin yang menawarkan banyak jenis layanan yang dibutuhkan  masyarakat. Harapannya, perkembangan industri ini juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi kini dan masa mendatang,” ujar Mirza dalam penutupan acara ”4th Indonesia Fintech Summit & Bulan Fintech Nasional 2022” yang diselenggarakan secara hibrida di Bali, Senin (12/12).

Mirza menjelaskan, perkembangan tekfin ini harus bisa memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau lebih banyak masyarakat yang sebelumnya belum mengakses layanan jasa keuangan. Dengan inovasi digital, segmen yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria calon debitor bank (unbank) bisa memperoleh pendanaan, tecermin dari industri tekfin pinjaman antarpihak yang mencatat pembiayaan berjalan (outstanding) ke segmen UMKM serta sektor produktif hingga Rp 8,26 triliun. Layanan SCF juga telah menyalurkan pembiayaan ke UMKM hingga Rp 661 miliar. Menkominfo Johnny G Plate menyampaikan, keberadaan industri tekfin harus bisa memberikan nilai tambah pada perekonomian Indonesia. Untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen, industry tekfin bakal segera memiliki payung hukum. Hal ini tertuang dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang membahas soal Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Menurut Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani, ITSK dalam RUU P2SK akan menjadi payung hukum industri tekfin. (Yoga)

Pasar obligasi Indonesia memang memburuk tahun ini. Tapi para analis yakin, tahun depan pasar obligasi negara akan lebih baik. Yield obligasi Indonesia seri benchmark tenor 10 tahun bertahan di bawah level 7% dalam tiga minggu terakhir. Kemarin (12/12), yield SUN seri FR0091 di 6,92%. Info saja, per 25 Oktober lalu, yield SUN acuan ini sempat mencapai 7,64%, tertinggi tahun ini. Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, ada potensi inflasi Indonesia turun tahun depan. Alhasil, kenaikan suku bunga tidak akan setinggi tahun ini. Harga obligasi bisa kembali naik dan yield bisa terpangkas. Namun, dia menilai, ada risiko jika inflasi di tahun depan belum terkendali.

Jalan pemerintah untuk memungut pajak dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal kini telah terbuka. Ini menyusul penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022. Pasal 5 PP tersebut mengatur bahwa menteri keuangan memiliki kewenangan menunjuk pihak lain melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Beleid itu juga menetapkan dua kategori pihak yang bisa ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Pertama, perusahaan luar negeri yang melakukan kegiatan PMSE dan menjualnya ke konsumen di Indonesia. Hal ini sudah dilakukan dengan menunjuk banyak perusahaan digital asing sebagai pemungut PPN. Kedua, penyedia layanan digital dan fasilitator para pihak yang bertransaksi seperti marketplace. Hal ini akan bakal menambah basis wajib pajak, juga penerimaan pajak tahun depan. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Bonarsius Sipayung bilang, PP tersebut mempertegas PMSE lokal sebagai pemungut pajak. Kebijakan itu dalam rangka penyesuaian kebijakan perpajakan seiring kemajuan transaksi digital.

Harga minyak jatuh ke level terendah sejak akhir tahun lalu. Penurunan harga minyak kali ini adalah perlambatan ekonomi. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak pengiriman Januari 2023 berada di US$ 70,5 per barel pada Senin (12/12) pukul 18.45 WIB. Ini merupakan level harga minyak terendah dalam sejak Desember 2021. Analis DCFX Futures Lukman mengatakan Produksi OPEC+ dan Ekonomi China Goyang Harga Minyak , harga minyak dunia turun akibat sentimen penurunan permintaan, karena perlambatan ekonomi global. Pelonggaran kebijakan lockdown Covid-19 di China juga dikhawatirkan akan meledakkan jumlah kasus dan justru kembali menjadi full lockdown. Kecuali permintaan dari China meningkat atau OPEC kembali memangkas produksi, harga minyak masih akan terus tertekan tahun depan.