Perekonomian nasional di ujung tahun ini kembali berdenyut dan mendapat vitamin tambahan. Selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), perputaran uang di Tanah Air bakal semakin kencang, bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, di periode ini, perputaran uang fisik maupun digital berpotensi mencapai Rp 80-an triliun. "Banyak karyawan yang mendapatkan bonus akhir tahun. Jadi mereka membelanjakannya untuk kebutuhan baju, makanan, minuman dan transportasi. Ada pula yang pulang kampung dan lain-lain," ucap dia, kemarin. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi mobilitas pada Nataru tahun ini setara 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 44,17 juta orang. Angka tersebut lebih banyak ketimbang tahun lalu yang diprediksi 19,9 juta orang. Bukan hanya sektor pariwisata dan hotel, para pengusaha transportasi juga sudah berancang-ancang. PT Garuda Indonesia Persero Tbk (GIAA) memproyeksikan trafik penumpang akan meningkat 20% pada momen Nataru dibandingkan bulan lainnya. Proyeksi peningkatan ini akan sejalan pertumbuhan pendapatan operasi khususnya dari lini penumpang. "Proyeksi pertumbuhan trafik penumpang akan dinamis sejalan demand masyarakat untuk melakukan perjalanan di akhir tahun," ucap Irfan Setiaputra Direktur Utama Garuda.

Setelah dirancang sejak tahun 2020, pemerintah kembali berencana mengenakan cukai terhadap produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) atau softdrink di tahun depan. Rencana kebijakan ini ditandai dengan masuknya target penerimaan dua jenis cukai tersebut di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Meski memang, ini bukan kali pertama. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023, target pendapatan dari cukai produk plastik dipatok sebesar Rp 980 miliar. Sementara target pendapatan dari cukai MBDK ditargetkan sebesar Rp 3,08 triliun. Sehingga total penerimaan dari kedua pos tersebut ditargetkan sebesar Rp 4,06 triliun.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) melanjutkan pertumbuhan kinerja. Hingga November 2022, BBTN sudah mengantongi laba bersih Rp 2,79 triliun. Nilai perolehan laba ini meningkat 41,51% dari total net profit BTN sepanjang tahun 2021. Pencapaian tersebut sudah mendekati target laba bersih Bank BTN tahun ini yang bisa menembus angka Rp 3 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan masih ada 13 perusahaan asuransi yang saat ini dalam pengawasan khusus. Secara rinci, tujuh perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa, dan enam perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum termasuk perusahaan reasuransi. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono bilang, perusahaan-perusahaan asuransi itu sedang dalam pantauan tim pengawasan khusus yang berbeda dengan tim pengawasan normal. Meski dalam pengawasan khusus, Ogi bilang bahwa beberapa perusahaan masih dapat tetap beroperasi, sambil menunggu hasil perkembangan tim pengawasan khusus OJK. Namun berdasarkan penelusuran KONTAN, beberapa perusahaan yang mendapat pengawasan dari OJK adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang Per September 2022 RBC-nya 10,05%.

Pemerintah punya amunisi baru untuk meningkatkan perburuan pajak pada tahun depan, yang diramal penuh dengan ketidakpastian, terutama akibat kekhawatiran mengenai resesi dunia. Senjata baru itu berupa optimalisasi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Regulasi tersebut dipastikan bakal meningkatkan basis pajak, menggali potensi penerimaan lebih dalam, dan yang terpenting mampu menutup celah praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak. Pasalnya, ketika integrasi tersebut berjalan, maka setiap transaksi keuangan seluruh warga negara Indonesia akan dapat dideteksi oleh otoritas pajak. Dari salinan PP No. 50/2022 yang diperoleh Bisnis, Pasal 68 menyebutkan bahwa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mendapatkan hak akses data kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selalu ada peluang di balik setiap kesulitan. Kata bijak itu bisa menggambarkan tetap ada peluang ekspor produk turunan minyak sawit asal Indonesia ketika ada ancaman resesi global pada 2023. Bahkan, pasar minyak sawit dunia tahun depan diperkirakan tidak akan menurun meskipun banyak negara bakal mengalami resesi ekonomi. Salah satu alasannya adalah lonjakan permintaan produk biofuel generasi kedua dari Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBDPO) yang bernama hydrotreated vegetable oil (HVO) atau green diesel. HVO merupakan minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat untuk bahan bakar mesin diesel yang berasal dari bahan nabati. Direktur Gabungan Industri Minyak Nabat Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mencatat kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk produksi HVO mencapai 2 juta ton per tahun. Produk tersebut terus membanjiri pasar Eropa melalui industri di Singapura. Menurutnya, peluang ekspor CPO ke Singapura tetap akan tinggi terutama karena negara itu memasok kebutuhan HVO di Eropa. Oleh karena itu, Sahat menilai tantangan perdagangan CPO pada masa mendatang masih berkutat pada sentimen terhadap industri sawit Indonesia, mulai dari resistensi Eropa, bahkan dari dalam negeri sendiri. Sebaliknya, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan melihat ekspor dan produksi minyak sawit Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Dalam periode 2020—2022, dia mencatat ekspor justru tumbuh negatif yakni -7,66%.

Tren suku bunga tinggi global terutama di negara maju diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan seiring dengan tingginya tingkat inflasi disertai beberapa risiko yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Gambaran gangguan eksternal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang digelar secara daring, Rabu (14/12). Kendati perekonomian Tanah Air masih memiliki potensi cukup kuat untuk tetap tumbuh di atas 5%, sejumlah risiko harus diantisipasi agar imbas negatif faktor global tersebut tak berkembang mendominasi tekanan terhadap laju produk domestik bruto. Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat (AS) dijadwalkan melaksanakan Rapat Dewan Gubernur (Federal Open Market Committee/FOMC) yang terakhir pada 2022 pada 13–14 Desember waktu setempat. Beberapa ekonom memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin atau tidak sebesar kenaikan sebelumnya pada November, meskipun kebijakan suku bunga tinggi masih jadi pilihan. Bahkan, BI menduga tingkat suku bunga global yang tetap tinggi tersebut akan berlangsung lebih lama pada 2023 dibandingkan dengan tahun ini. BI meyakini banyak negara yang baru akan merasakan penurunan inflasi pada akhir 2023. Inflasi global diperhitungkan akan turun menjadi 6,6% pada 2023, dan penurunan lebih signifikan baru terjadi pada 2024, karena gejolak ekonomi global yang lebih stabil. Alhasil, fenomena inflasi tinggi disimpulkan masih akan berlanjut dan terjaga pada tahun depan.

Kinerja Surat Berharga Negara (SBN) Tanah Air kokoh akibat mendapatkan suntikan tenaga dari kinerja makro ekonomi Negeri Paman Sam. Rilis inflasi Amerika Serikat periode November yang masih dalam tren melandai membawa suntikan tenaga terhadap aset di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg, aset surat utang pemerintah tenor 10 tahun menghijau pada perdagangan kemarin. Ketangguhan aset negara berkembang di tengah bayang-bayang langkah agresif Federal Reserve tecermin pada kinerja pasar surat utang denominasi mata uang lokal secara tahun berjalan yang sepi koreksi. Dari 27 pasar negara berkembang, hanya 6 negara yang masih terkoreksi. Adapun, Indonesia menutup perdagangan pasar dengan imbal hasil sebesar 6,84%. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan Indonesia mendapatkan suntikan tenaga dari melandainya inflasi Amerika Serikat dan Indonesia. Suntikan tenaga tersebut masuk ke pasar berupa aliran dana asing sehingga mengerek harga Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun. Hal itulah yang membuat imbal hasil SUN acuan tenor 10 tahun menguat. Senada, inflasi Indonesia mencapai 5,42% secara tahunan atau 2 bulan pasca pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu memupuk ekspektasi inflasi yang lebih rendah yakni pada kisaran 5%—6% pada 2022 sehingga memoles daya tawar aset surat utang RI. “Jelas sekali ya sentimen ke pasar obligasi positif, sejak akhir November mereka [asing] net inflow,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/12). Berdasarkan catatan Bisnis, dana asing bulan berjalan pada Desember mencapai Rp20,54 triliun atau mendekati dana asing yang masuk pada bulan berjalan November Rp23,7 triliun. Aliran dana asing pada periode ini mengakhiri dana keluar dobel digit pada September dan Oktober.

Lembaga konsultan properti Knight Frank Indonesia memprediksi pelemahan penjualan apartemen pada tahun ini berlanjut hingga 2023. Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan ada berbagai faktor yang terakumulasi hingga membuat penjualan apartemen akan melemah pada 2023. “Penjualan unit baru apartemen di Jakarta memang melemah dalam beberapa semester terakhir, hal ini di antaranya karena pelemahan daya beli masyarakat di tengah masa pandemi,” kata Syarifah kepada Bisnis, Rabu (14/12). Tak hanya itu, Syarifah menilai pandemi Covid-19 telah mengubah preferensi masyarakat yang lebih memilih pembelian rumah tapak (landed house). Berdasarkan data Jakarta Property Highlight Semester I/2022, penjualan unit apartemen baru pada semester pertama tahun 2022 hanya meningkat 0,1% dibandingkan semester sebelumnya.

JAKARTA, ID – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai Provinsi DKI Jakarta mampu jadi memberikan kontribusi signifikan dan tetap menunjukkan resiliensinya di tengah berbagai tantangan. Tercermin dari dana pihak ketiga (DPK) bank umum di DKI Jakarta mencapai Rp 4.132,7 triliun per Oktober 2022, atau sekitar 52,13% dari total DPK bank umum nasional. Menurut Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih, sinyal positif tersebut ditunjukkan salah satunya dari perbankan di DKI Jakarta yang tumbuh dengan baik. “Ditandai oleh tumbuhnya dana pihak ketiga bank umum di DKI Jakarta, yang banyak didukung dari tumbuhnya giro yang mengindikasikan bahwa DPK siap digunakan untuk menopang aktivitas ekonomi,” ujar Lana secara virtual, Rabu (14/12/2022). Lana mengatakan, tumbuhnya ekonomi nasional sebesar 5,72% pada kuartal III-2022 tidak lepas dari dukungan perbankan. Secara nasional pertumbuhan kredit sebesar 11,95% (yoy) per Oktober, dan DPK nasional 9,41% (yoy). “Kalau di DKI, pertumbuhan DPK perbankan tercatat 12,4% (yoy), sedangkan nasional hanya 9,4%, artinya DPK DKI lebih tinggi, ini juga didukung dari bantuan sosial pemerintah, banyak yang menabung dan konsumsi,” kata Lana. (Yetede)