Momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) lazimnya membawa berkah bagi banyak sektor usaha. Kenaikan permintaan mulai dari sektor pangan, sandang, transportasi, perhotelan, hingga hiburan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang transaksi. Kendati demikian, dinamika Nataru membutuhkan kesiapan yang baik dari berbagai pihak agar berjalan lancar dan berkontribusi positif pada dunia usaha dan perekonomian. Pada sektor transportasi udara, pemerintah memprediksi jumlah penumpang pada periode Nataru kali ini mencapai 3,62 juta penumpang, tumbuh 52,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sejumlah maskapai penerbangan pun sudah ancang-ancang menambah armada untuk menangkap peluang tersebut. Tak hanya lalu lintas udara, jalur darat juga diperkirakan bertambah padat. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperkirakan sepanjang periode Nataru, bakal ada 2,73 juta kendaraan yang keluar dari wilayah Jakarta, PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero), telah menegaskan bahwa stok Pertalite, Solar, dan Biosolar masih mencukupi kenaikan permintaan tersebut. Kendati demikian, hal yang penting dilakukan adalah menjamin kelancaran distribusi sehingga stok tersebut dapat dioptimalkan.

Kadin Indonesia memprediksi permintaan furnitur di dalam negeri tetap tinggi didorong proyeksi laju pertumbuhan ekonomi yang tetap positif pada 2023. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar mengatakan kondisi itu sangat memungkinkan jika pelaku industri furnitur nasional ingin mengalihkan sebagian pasarnya di tengah lesunya pasar ekspor komoditas unggulan itu. Saat ini, ketersediaan kayu yang memiliki komposisi lebih dari 50% dari seluruh bahan baku furnitur, berlimpah di Indonesia. “Sehingga, pelaku industri furnitur Indonesia tidak akan sulit memproduksi stok untuk pasar domestik karena diuntungkan dengan ketersediaan bahan baku kayu yang melimpah,” katanya kepada Bisnis, Jumat (9/12). Bobby menilai terdapat dua segmen pasar yang permintaannya ke depan masih menjanjikan untuk produk furnitur. Pertama, segmen ritel. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, imbuhnya, permintaan dari segmen ritel diperkirakan akan terus positif. Kedua, segmen proyek. Bobby menilai proyek pemerintah yang mengalokasikan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berpengaruh positif bagi penjualan furnitur.

Kementerian Perhubungan mengisyaratkan persetujuan perpanjangan masa konsesi pengelolaan Kereta Cepat Jakarta--Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta adanya penambahan masa konsesi Kereta Cepat Jakarta--Bandung (KCJB). “KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan agar dilakukan penyesuaian terdapat masa konsesi Kereta Cepat Jakarta--Bandung, di mana terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek sehingga diperlukan penyesuaian menjadi 80 tahun,” ujarnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12). Di perjanjian itu, nilai investasi yang akan dibiayai KCIC sebesar US$5,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Selanjutnya, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi. Namun, melalui surat pada 15 Agustus 2022, KCIC meminta penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB. Perpanjangan masa konsesi dibutuhkan untuk memenuhi pendanaan biaya bengkak proyek yang mencapai US$1,45 miliar atau RP21,4 triliun.

Tim jurnalisme data harian Kompas menghitung biaya yang dikeluarkan orang Indonesia membeli makanan bergizi seimbang atau sehat Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan, berdasarkan standar komposisi gizi Healthy Diet Basket atau HDB, yang juga digunakan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO. Dimana ada 68 % atau 183,7 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhinya Sedang standar Bank Dunia menetapkan pengeluaran untuk bahan pangan maksimal 52 % pengeluaran total keluarga. Untuk menentukan jumlah bahan pangan bergizi seimbang, analisis ini menggunakan aplikasi kalkulator biaya pangan yang dikembangkan tim riset Food Prices for Nutrition dari Tufts University AS. Gizi seimbang berarti menu dengan porsi seimbang antara makanan pokok (sumber karbohidrat), lauk pauk (sumber protein dan lemak), sayuran dan buah, serta air minum. Jika menggunakan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia 2014 yang dijadikan opsi pada aplikasi kalkulator biaya pangan Tufts University, proporsi jumlah warga Indonesia yang tidak mampu membeli pangan bergizi pun menyusut karena standar gizi yang lebih rendah, turun dari 68 % di versi HDB, menjadi 57 % populasi Indonesia atau 155 juta penduduk. Hasil analisis Kompas tidak jauh berbeda dari analisis FAO tahun 2021 yang menunjukkan 69,1% penduduk Indonesia yang tak mampu membeli pangan bergizi, meski FAO mencatat di Indonesia proporsi warga yang tidak mampu membeli pangan bergizi saat ini mengalami perbaikan ketimbang 4 tahun sebelumnya.

Pada 2017 proporsi penduduk yang tidak mampu membeli pangan bergizi 70,7  %. Ada perbaikan pada 2018 (68,9 %) dan 2019 (67,3 %). Namun, meningkat menjadi 69,1 % akibat pandemi Covid-19. Laporan FAO juga menunjukkan, Indonesia memiliki harga pangan bergizi tertinggi dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara apabila memperhitungkan daya beli masyarakatnya. Dengan memperhitungkan faktor paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), harga pangan bergizi di Indonesia 4,47 USD sekitar Rp 69.000 per hari, lebih tinggi ketimbang, Thailand (4,3 USD), Filipina (4,1 USD), Vietnam (4 USD), dan Malaysia (3,5 USD). Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo saat ditemui, Rabu (26/10) mengakui, ada problem aksesibilitas pangan bergizi yang besar di Indonesia. Arief menambahkan, untuk meningkatkan akses pangan bergizi, masyarakat tak harus membeli, bisa dengan memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan. Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan NTT Lecky Frederich Koli menyadari bahwa kemiskinan menyebabkan warganya tidak mampu membeli pangan bergizi. ”Masalah ekonomi paling utama. Banyak yang tidak punya untuk membeli pangan seimbang,” kata Lecky. Di Maluku Utara, selain faktor ekonomi, kondisi geografis menghambat warga mendapat bahan pangan bergizi dan murah. (Yoga)

JAKARTA – Seiring dengan pulihnya segmen UMKM, restrukturisasi kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga semakin melandai  BRI telah menyiapkan langkah antisipasi dengan menyiapkan pencadangan yang cukup, jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2023. Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengungkapkan, nilai restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di BRI telah menurun signifikan sebesar 54,5% dari Rp 256,1 triliun saat awal pandemi, menjadi Rp 116,45 triliun pada akhir kuartal III-2022. Secara beriringan, jumlah nasabah restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sudah berkurang hingga 2,5 juta nasabah. “Saat ini, jumlah nasabah yang tersisa itu 1,4 juta nasabah. Jadi, turun 2,5 juta dari posisi tertinggi restrukturisasi Covid-19 BRI pada September 2020 sebesar 3,9 juta nasabah. Dan, terus dimonitor supaya kita bisa jaga kualitasnya dengan tetap baik,” ujarnya. (Yetede)

JAKARTA, ID - PT Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan LPG dan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) dalam kondisi aman. Pertamina juga menyiagakan ratusan personel serta infrastruktur seperti terminal BBM dan LPG, hingga SPBU. Kondisi ketahanan stok LPG cukup untuk 16,67 hari dengan jumlah 28.188 metrikton per hari. Sementara untuk kerosene atau minyak tanah, tersedia 79,27 hari atau 1.354 KL per hari, Pertalite tahan selama 16,92 hari dengan konsumsi 84.720 kilo liter (KL) per hari, Pertamax 42,14 hari dengan konsumsi 12.801 KL per hari, dan Pertamax Turbo 51,15 hari dengan 749,1 KL per hari. Lalu solar atau bio 20,85 hari. Dexlite, karena itu campuran, jadi sekitar 1,99 hari. Dex 59,43 hari, dan avtur 30,32 hari,” papar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam Rapat Dengar Perndapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12). “Kami prediksi akan ada peningkatan LPG sebanyak 2,5%, kerosene 0,8%, Pertalite 4,5%, Pertamax 2,9%, Pertamax Turbo 18%,” katanya. (Yetede)

Sempat menyusut, likuiditas valuta asing atau valas di dalam negeri berpotensi kembali menebal. Salah satu pemicunya adalah langkah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengerek tingkat bunga penjaminan simpanan valas hingga 100 basis points (bps). Hal tersebut menjadi sinyal positif bagi industri bank untuk menyesuaikan suku bunga simpanan valas agar lebih kompetitif dengan bank-bank di luar negeri. Ketersediaan valas, bakal membuat bank leluasa menyalurkan kredit yang belakangan permintaannya terus tumbuh. Kebijakan tersebut juga digadang-gadang dapat menarik devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini parkir di bank-bank luar negeri lantaran menawarkan suku bunga yang lebih menjanjikan. Jika merujuk data LPS, bunga simpanan valas maksimum hingga Oktober 2022 berada di level 1,17%. Sementara itu, bunga rata-rata simpanan valas pada periode yang sama berada di level 0,86%. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, keputusan itu diambil berdasarkan beberapa hal seperti kondisi perekonomian, perbankan, likuiditas, pasar keuangan, sampai dengan stabilitas sistem keuangan. “Alasannya, pertama, antisipasi forward looking terhadap ketidakpastian yang masih tinggi dari kondisi ekonomi, pasar keuangan, harga komoditas, dan kinerja ekspor,” ujarnya, Rabu (7/12). Kedua, LPS berupaya memberikan ruang bagi bank untuk merespons pergerakan likuiditas global, sehingga mampu mendukung pemulihan ekonomi melalui penyaluran kredit. Ketiga, kebijakan lintas otoritas dalam menarik likuiditas valas, seperti DHE dari luar negeri.

Pascapenerbitan whitepaper Digital Rupiah 30 November lalu, salah satu pertanyaan yang sering mengemuka adalah bagaimana nasib uang lainnya baik uang bank sentral (kertas dan logam) dan uang privat (uang elektronik dan deposit) ke depan? Akankah musnah atau tetap bernyawa?. Jawaban atas pertanyaan tersebut sebenarnya sudah cukup jelas dijawab dalam whitepaper, bahwa Digital Rupiah menjadi komplemen dan hidup secara berdampingan (coexistence) dengan bentuk uang lainnya baik uang bank sentral maupun uang privat. Pertanyaannya, lantas bagaimana mewujudkan prinsip komplemen dan koeksistensi tersebut dalam desain Digital Rupiah yang dirancang? Komplemen dan koeksistensi hanya akan terwujud jika Digital Rupiah dapat dengan mudah saling mengonversi dengan berbagai bentuk uang lainnya, tidak hanya rupiah kertas dan logam, tapi juga saldo uang elektronik, deposit, atau bahkan dengan CBDC negara lainnya. Dalam peta jalan Digital Rupiah, BI juga secara eksplisit menyebutkan bagaimana tahapan keterhubungan Digital Rupiah dengan infrastruktur pendukungnya sesuai usecase di setiap tahapan. Misal, keterhubungan dengan RTGS di tahap awal untuk mewujudkan koeksistensi dengan rekening giro bank di bank sentral dan seterusnya hingga tahapan akhir yg menghubungkan Digital Rupiah dengan seluruh infrastruktur sistem pembayaran eksisting.

Pengembangan industri hulu minyak dan gas bumi atau migas membutuhkan implementasi teknologi terkini untuk mengoptimalkan potensi di dalam negeri yang belakangan banyak ada di laut dalam.Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nanang Abdul Manaf mengatakan, teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan produksi migas nasional.Menurutnya, teknologi akan memegang peranan yang penting bagaimana bisa memonetisasi gas marginal di area remote yang bisa dikembangkan secara komersial. Presiden Direktur Pertamina EP Wisnu Hindadari mengatakan bahwa, pihaknya telah menerapkan integrated monitoring system (IMS) sebagai salah satu bentuk implementasi transformasi digitalisasi di industri hulu migas.

Pemerintah memastikan bakal mencampurkan bioetanol ke dalam bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% secara terbatas di Jakarta dan Surabaya untuk mempercepat implementasi kebijakan biofuel di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tim riset Institut Teknologi Bandung atau ITB telah berhasil menyusun peta jalan strategis percepatan implementasi bioetanol di Indonesia yang mempersiapkan penerapan produk itu untuk jangka pendek selama 3 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka panjang.Pakar Bioenergi dari ITB Tatang Hernas Soerawidjaja mengatakan bahwa dalam jangka pendek, implementasi bioetanol akan dilakukan secara terbatas di Jakarta dan Surabaya. Bioetanol tersebut dicampurkan ke dalam BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% atau yang disebut sebagai E5. Untuk jangka menengah, pemerintah dapat meningkatkan blending bioetanol menjadi E10, dan mengekspansi program tersebut ke Jawa sebagai wilayah pengguna BBM tertinggi. Dengan implementasi secara bertahap, diharapkan Indonesia dapat menerapkan campuran bioetanol sebesar 15% di seluruh wilayah pada 2031.Implementasi bioetanol di dalam negeri sendiri diyakini mampu menciptakan efek bergulir yang cukup besar, seperti mengurangi impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.