Masyarakat sipil mengungkapkan temuan dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Sulsel. Mereka mengantongi temuan serupa di beberapa daerah lain. Hal ini sebangun dengan informasi dan dokumen-dokumen berita acara verifikasi faktual parpol tahap pertama yang diterima tim Kompas dari penyelenggara pemilu di sejumlah provinsi serta kabupaten dan kota. Temuan masyarakat sipil terkait dugaan manipulasi hasil verifikasifaktual parpol itu diungkapkan dalam konferensi pers, Minggu (11/12) beberapa hari jelang penetapan parpol peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember. Mereka membuka posko aduan khusus tentang dugaan pelanggaran verifikasi faktual. Identitas pelapor akan dilindungi. Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Indonesia Corruption Watch, Netgrit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Constitutional and Administrative Law Society, Forum Informasi dan Komunikasi Nonpemerintah (FIK-Ornop), Pusako Universitas Andalas, Themis Indonesia, dan AMAR Law Firm. Koordinator FIK-Ornop Sulsel Samsang Syamsir mengatakan, pihaknya menemukan dugaan ketidaksesuaian data rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi di Sulsel. Data yang ditetapkan di rapat pleno KPU kabupaten/kota menunjukkan sejumlah parpoltak memenuhi syarat (TMS). Namun, dalam rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi, data berubah menjadi memenuhi syarat (MS).

Dia juga mendapat informasi dugaan intimidasi terhadap penyelenggara di kabupaten/kota agar mengubah hasil verifikasi faktual perbaikan. Anggota KPU kabupaten/kota diancam diaudit laporan keuangannya agar mengikuti cara pandang dari KPU provinsi. Bahkan, ada yang mengancam dengan mengatakan mengubah data itu permintaan penegak hukum. Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, mengatakan, masyarakat sipil di Jakarta juga memiliki data dugaan manipulasi data rekapitulasi di sejumlah daerah. Pola dan modus yang terjadi sama seperti yang terjadi di Sulsel sehingga ia menduga tidak tertutup kemungkinan manipulasi terjadi di daerah lain. ”Perlahan-lahan data akan kami keluarkan setelah laporan dari berbagai pihak cukup lengkap sehingga publik bisa mengetahui pola kecurangan yang terjadi,” ujarnya. Terkait keterangan pers masyarakat sipil, anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan, KPU RI memantau rekapitulasi dan rapat pleno di KPU Sulsel. Sejauh ini prosesnya dinilai lancer dan normal. Dia menampik ada isu perintah dari KPU RI untuk menyamakan persepsi agar parpol yang dinyatakan TMS menjadi MS. Dia menekankan, 34 provinsi telah melakukan rapat pleno terbuka hasil verifikasi factual perbaikan. Hasilnya, ada parpol yang dinyatakan TMS, ada pula yang MS. Sebagian besar parpol gagal memenuhi syarat verifikasi faktual perbaikan di aspek keanggotaan parpol.

Tim Kompas mendapat dokumen berita acara (BA) verifikasi faktual parpol tahap pertama di sejumlah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Setelah verifikasi faktual tahap pertama, ada masa perbaikan pada 10-23 November, yang akan diikuti verifikasi faktual kembali. Pada BA yang diterima salah satu parpol baru di sebuah provinsi yang diperoleh Kompas, ada dua BA yang berbeda isinya dengan tanggal tertera sama. Di BA pertama, status akhir keanggotaan parpol belum memenuhi syarat (BMS) lebih dari 50 5 kabupaten/kota. Adapun di BA kedua, status akhir keanggotaan parpol itu memenuhi syarat di semua kabupaten/kota. Namun, di berita acara yang memenuhi syarat belum semua anggota KPU di daerah itu bertanda tangan. Berita acara yang memenuhi syarat sama dengan berita acara rekapitulasi nasional pada 8 November 2022. Beberapa berita acara dari daerah lain yang diperoleh Kompas juga mengindikasikan pola yang mirip. Sejumlah anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota secara terpisah pada akhir November dan awal Desember 2022 menyebutkan, perubahan terjadi karena ada perintah dari beberapa anggota KPU RI secara berjenjang ke KPU provinsi dan diteruskan ke KPU kabupaten/kota. ”Saya sampaikan itu (mengubah hasil) memerintahkan saya bekerja di luar aturan. Saya tidak mau,” kata seorang anggota KPU provinsi. (Yoga)

Lebih dari separuh penduduk Indonesia idak mampu makan makanan bergizi. Pemanfaatan lahan mandiri dapat menjadi alternatif untuk memenuhi gizi lengkap bagi masyarakat. Masalah kekurangan gizi bukanlah masalah baru di Indonesia. Sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi, permasalahan ini belum menemui penyelesaian pasti. Selain program pemerintah dengan memberikan bantuan telur dan susu kepada anak-anak kurang gizi, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan secara produktif. Hal itu disampaikan guru besar purnabakti Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang juga anggota Kelompok Kerja Ahli Pangan Badan Pangan Nasional, Endang L Achadi, Sabtu (10/12).

”Kebutuhan pangan selain ada di pasar, masyarakat juga bisa  mendapatkannya di sekitar lingkungan. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dapat memancing ikan untuk memenuhi protein hewani,” kata Endang. Endang menambahkan, warga bisa mendapatkan sayur, buah, dan protein dengan menanam sendiri di pekarangan. Masyarakat yang tinggal di perkotaan bisa memanfaatkan media tanam menggunakan pot secara mandiri. Jenis sayur-mayur tidak harus bayam dan kangkung, misalnya, tetapi juga bisa daun kelor. ”Pemenuhan gizi di rumah tangga tidak boleh dianggap remeh. Tidak bisa makan nasi dan lauk saja, harus ada buah dan sayur. Kita kaya dengan sumber daya alam, tapi sangat disayangkan pemenuhan gizi masyarakat masih sulit,” ucapnya. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong pengelola fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, untuk lebih mengutamakan pemakaian alat kesehatan buatan dalam negeri. Dengan begitu, ketergantungan terhadap alat kesehatan impor kian terkikis. Terus bertambahnya produsen alat kesehatan lokal pun diapresiasi Kemenkes, termasuk kehadiran perusahaan alkes ortopedi di Pasuruan, Jatim. ”Hal ini berarti mendukung dan menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi menstop impor alkes di semua rumah sakit pemerintah,” kata Staf Khusus Menkes Bidang Obat dan Alkes Laksono Trisnantoro, Sabtu (10/12). Laksono menambahkan, pembuatan alkes ortopedi sama dengan produksi sepeda motor, permintaannya terus meningkat. Alasannya, semakin banyak kendaraan, terutama roda dua, tingkat kecelakaan yang menyebabkan kasus patah tulang pun cenderung naik. Untuk itu, alkes buatan dalam negeri ini diharapkan makin gencar diproduksi sehingga ketergantungan pada alkes impor terus berkurang.

Direktur Produksi dan Distribusi Alkes Kemenkes Sodikin Sadek mengatakan, di Indonesia, produsen alkes dalam negeri masih 13 perusahaan dan pabrik umumnya berada di Provinsi Jatim. ”Semoga 13 produsen ini mampu menyuplai alkes di semua RS pemerintah di Indonesia,” ujarnya. Direktur PT Marthys Orthopaedic Indonesia I Ketut Martiana mengatakan, perusahaannya memang fokus pada produksi dan pengembangan alat implan dan instrumen bedah tulang ortopedi dengan bahan baja nirkarat dan titanium. ”Rumah sakit di Jabar, Jateng, Jatim, Bali, dan NTB mulai melirik produk kami,” ujarnya. Pabriknya berlokasi di Desa Bulukandang, Prigen, Pasuruan, Jatim, seluas 7.000 meter persegi. Awalnya, pabrik ini hanya membuat pen atau alat penyambung tulang atau plat sejak 1997. Ketika Indonesia memasuki krisis ekonomi sehingga kurs dollar AS naik, sehingga harga alkes karena impor cepat berubah dan mahal. Contohnya pen Rp 4,5 juta karena harus diimpor dari Swiss. ”Saat itu, kami membuat alkes seharga Rp 400.000, yang dibuat di Cilincing, Jakarta,” ujarnya. (Yoga)

Setelah dua tahun kondisi keuangannya memburuk dan tidak kunjung mencapai persyaratan kesehatan finansial minimal sesuai ketentuan, OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life pada Senin (5/12). Audit terakhir pada 2020 menunjukkan, rasio solvabilitas atau rasio kecukupan modal perusahaan membayar kewajiban kepada nasabah di masa mendatang (risk ased capital) Wanaartha Life mencapai minus 2.000 %, tersebut jauh di bawah atau 16 kali lipat lebih rendah dari ketentuan OJK, yakni 120 %. Artinya, kecukupan modal Wanaartha sudah sangat rendah sehingga sangat sulit membayar kewajibannya kepada nasabah. Diperlukan ketegasan otoritas untuk membenahi perusahaan asuransi yang bermasalah dengan tujuan melindungi masyarakat yang lebih luas. Selain itu, langkah tegas ini bisa menciptakan efek gentar bagi perusahaan asuransi bermasalah lainnya agar segera berbenah dan memperbaiki tata kelolanya kalau tak mau berakhir sama seperti Wanaartha Life. Ketegasan diperlukan untuk mengangkat kembali kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pada industri asuransi yang berada di titik nadir, karena kasus demi kasus perusahaan asuransi bermasalah terus bermunculan sehingga menggerogoti kepercayaan masyarakat.

Apabila upaya pembenahan tata kelola sampai upaya penyehatan kesehatan keuangan tak juga berhasil, OJK diberi kewenangan mencabut izin usaha perusahaan asuransi yang bermasalah agar masyarakat percaya bahwa perusahaan asuransi betul-betul dikelola dengan baik dan diawasi secara ketat oleh otoritas. Ketegasan OJK menindak perusahaan bermasalah akan membuka jalan yang lebih lebar bagi reformasi industry asuransi yang kini tengah dilakukan. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang segera disahkan juga memperkuat reformasi industri asuransi. Salah satu poin pasal RUU ini adalah pengawasan industri asuransi dipecah dari industry keuangan non-bank (IKNB) sehingga menjadi bagian pengawasan tersendiri. RUU P2SK juga mendorong penguatan perlindungan nasabah asuransi seiring hadirnya program penjaminan polis yang akan dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui program penjaminan polis, harapannya, uang klaim nasabah yang tak terbayar akibat kesalahan manajemen perusahaan asuransi bisa dibayarkan oleh LPS sepanjang memenuhi persyaratan. (Yoga)

Pemerintah tengah mengevaluasi struktur harga beras di hulu dan hilir. Evaluasi ini diharapkan berpihak kepada petani yang selama ini kerap menanggung rugi karena harga di bawah biaya produksi. Kerugian tersebut menggerus minat menanam dan dapat berimbas turunnya produksi gabah/beras nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan informasi tersebut dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Rabu (7/12). Rapat itu membahas rendahnya serapan gabah/beras Perum Bulog saat panen raya dan berimbas pada kecilnya stok beras pemerintah pada masa paceklik saat ini. Arief mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras dan harga eceran tertinggi (HET). ”Evaluasi ini harus hati-hati karena pengaruhnya terhadap inflasi sangat signifikan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/12).

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, struktur harga yang ada saat ini merugikan petani. Pemerintah diminta berpihak kepada petani dan tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan inflasi pangan. ”Apalagi, struktur HPP saat ini berada di bawah biaya pokok produksi,” katanya, Minggu (11/12). Akhir September tahun ini, AB2TI menghitung  kenaikan 25-35 % dibandingkan tiga tahun sebelumnya pada aspek biaya sewa lahan, tenaga kerja, dan bahan produksi, seperti pupuk. Biaya pokok produksi beras Rp 5.667 per kg gabah kering panen/GKP di tingkat petani. Oleh karena itu, AB2TI usul agar HPP GKP di petani dinaikkan menjadi Rp 6.000 per kg. Menurut dia, sebaiknya pemerintah tidak menetapkan skema HET di hilir, melainkan harga batas atas yang tidak diumumkan ke publik dan menjadi acuan intervensi pasar. Tanpa struktur harga yang berpihak kepada petani, kata Andreas, minat menanam akan tergerus dan produksi akan menurun. (Yoga)

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dan Director General for Commerce and Service Industry Policy METI Jepang Mogi Tadashi menandatangani nota kerja sama terkait pembayaran berbasis QR Code, akhir pekan lalu, di Tokyo, Jepang. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi. (Yoga)

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis, Minggu (11/12) di Jakarta mengemukakan, Indonesia perlu mengedepankan keunggulan komparatif dalam upaya perluasan pasar ekspor rumput laut. Pemanfaatan rumput laut saat ini terutama sebagai hidrokoloid atau bahan campuran untuk industri pengolahan makanan, industri kesehatan, dan industri kosmetik. (Yoga)

Model bekerja hibrida merupakan perpaduan bekerja di kantor dan dimana pun karyawan berada. Di sejumlah perusahaan, pola kerja semacam ini sudah diterapkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Ketika wabah merebak, hampir semua institusi usaha dan pekerjaan memaksa pegawainya untuk lebih banyak bekerja dari rumah (WFH). Pada tahapan selanjutnya, ketika penularan virus Covid-19 mulai terkendali, muncul sebutan work from everywhere (WFE). Saat pembatasan aktivitas dan mobilitas dilonggarkan, masyarakat mulai bebas bepergian, termasuk melakukan aktivitas bekerja di mana saja. Hal ini menjadi kultur baru setelah sebagian besar masyarakat beradaptasi dengan rutinitas pekerjaan di fase pandemi yang sifatnya daring (on-line). Sepanjang terhubung dengan jaringan internet, aktivitas pekerjaan dapat dilakukan tanpa mengenal batas ruang. Ada sejumlah profesi yang lazim dilakoni secara daring atau sistem kerja jarak jauh (remote working). Misalnya, pekerjaan berbasis teknologi, industri kreatif, dan bidang kerja lainnya yang alat ataupun proses produksinya tidak harus terlokalisasi di suatu tempat. Pola kerja hibrida yang sudah terbangun selama tiga tahun ternyata  membawa dampak hingga saat ini. Sebagian orang masih enggan kembali pada pola kerja lama sebelum pandemi. Di sisi lain, pihak manajerial perusahaan memiliki kekhawatiran terkait kinerja dan produktivitas para karyawannya. Kondisi ini perlu segera dicarikan titik temu agar tercipta iklim kerja yang tetap produktif.

Microsoft dalam laporan WorkTrend Index 2022 dengan judul Hybrid Work is Just Work. Are We Doing It Wrong? mengungkap perubahan pola kerja dalam skema hibrida di tahun 2022. Microsoft telah melakukan survei terhadap 20.000 orang dari 11 negara di empat region, yaitu Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, serta Asia Pasifik. Indonesia tidak menjadi lokasi penelitian itu sehingga tidak diketahui kondisinya secara spesifik. Uraian laporan Work Trend Index 2022 dapat dijadikan bekal menentukan kebijakan manajerial SDM 2023 mendatang untuk menemukan titik temu mengakomodasi kebutuhan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Hal terpenting yang perlu dicarikan titik temu solusi adalah perbedaan pandangan antara pimpinan perusahaan dan karyawan terkait budaya kerja jarak jauh. Hasil survei Work Trend Index 2022 menunjukkan fenomena paranoia produktivitas, yaitu kondisi persepsi pimpinan perusahaan yang beranggapan bahwa karyawannya tidak bekerja secara optimal saat tidak hadir di kantor atau tidak terlihat melakukan aktivitas pekerjaan. Kecemasan yang muncul dari anggapan sepihak ini tanpa dasar fakta yang nyata dan menyebabkan prasangka negatif atasan terhadap anggota tim kerja yang dipimpinnya.

Paranoia produktivitas dialami para pimpinan perusahaan di lima wilayah yang disurvei Microsoft, 85 % responden dari struktural perusahaan meragukan atau menyangsikan produktivitas karyawannya. Muncul kecurigaan pegawai tak bekerja optimal seperti dikantor. Sebaliknya, 87 % responden dari kelompok karyawan menyatakan tetap produktif walau dengan skema kerja campuran. Perbedaan pandangan ini menciptakan suasana yang tidak nyaman. Menurut rekomendasi Work Trend Index 2022, perubahan pola pikir dan gaya kepemimpinan para atasan perlu segera diubah. Hal yang paling diharapkan oleh karyawan (81 %) adalah pembagian kerja yang jelas serta penjadwalan penugasan yang rapi dari atasan mereka. Sayangnya, hanya 31 % responden dari kelompok karyawan yang mengaku sudah memperoleh pembagian kerja yang jelas dari atasan mereka. Dalam dunia kerja saat ini, ketidakjelasan pembagian pekerjaan dan penugasan menjadi penyebab orang cepat mengundurkan diri dari perusahaan. Hasil penelitian dari Glint People Science (2022) menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki desk job yang jelas, mereka tujuh kali lebih jarang berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Selain itu, pembagian kerja yang jelas dapat membuat karyawan empat kali lebih betah untuk bekerja di sebuah perusahaan setidaknya dalam waktu dua tahun ke depan. (Yoga)

Setelah akad nikah pada Sabtu (10/12) rangkaian pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono, dilanjutkan dengan acara ngunduh mantu, kirab, dan tasyakuran di Surakarta, Jateng, Minggu (11/12) ini. Sejumlah elemen masyarakat menyatakan antusias dan siap memeriahkan rangkaian acara di Surakarta. Rangkaian acara hari Minggu ini dimulai pukul 07.30 dengan acara adat ngunduh mantu di Loji Gandrung yang merupakan rumah dinas Wali Kota Surakarta. Seusai akad nikah Kaesang-Erina yang berlangsung lancar di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, kemarin, Presiden Jokowi mengaku sangat bersyukur dan lega karena rangkaian telah berjalan dengan lancar. Presiden juga berharap, Kaesang dan Erina bisa membangun keluarga yang rukun dan harmonis hingga masa tua. Seusai akad nikah, Kaesang juga mengungkapkan rasa sukacitanya karena telah resmi menikahi Erina. Ia mengaku deg-degan saat menjalani rangkaian acara pernikahan.

Kadis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Aryo Widyandoko mengatakan, rangkaian acara pernikahan Kaesang-Erina hari Minggu ini dimulai pukul 07.30 dengan acara adat ngunduh mantu. Setelah itu, ada kirab pengantin yang direncanakan digelar pukul 08.15-09.00, mulai dari Loji Gandrung menuju Pura Mangkunegaran dan melibatkan 12 kereta kencana dan 81 prajurit Keraton Kasunanan Surakarta. Di sepanjang rute kirab, ada sembilan panggung hiburan yang diisi oleh sejumlah kelompok seni. Setelah kirab, digelar acara tasyakuran di Pura Mangkunegaran yang akan berlangsung dua sesi. Sesi pertama pukul 09.00 dan sesi kedua pukul 19.00. Selama acara berlangsung, akan dilakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Panitia juga menyiapkan shuttle bus untuk mengangkut tamu yang menginap di sejumlah hotel. Disiapkan pula 400 becak dan 35 andong untuk mengangkut tamu dari lokasi parkir di Benteng Vastenburg dan Stadion Manahan. Sejumlah pihak menyambut rangkaian hajatan itu dengan antusias.

 Perwakilan kelompok musik De Java Keroncong, Al-fath Noke Nugroho, mengaku sangat senang karena diminta tampil di salah satu panggung hiburan rangkaian pernikahan Kaesang-Erina. ”Catatan dari panitia, lagunya bukan lagu patah hati, melainkan lagu tentang cinta. Kami akan sisipkan lagu-lagu nasionalis dengan nuansa keroncong,” ujarnya. Alfath menambahkan, diri-nya sangat mengapresiasi rangkaian acara pernikahan Kaesang-Erina karena melibatkan seniman-seniman lokal. Antusiasme juga ditunjukkan pegiat komunitas Republik Aeng-Aeng, Mayor Haristanto, yang menggagas pembuatan panji-panji ucapan selamat untuk Kaesang-Erina, dari tampah berdiameter 1 meter yang disambungkan dengan bambu sepanjang 3,5 meter. Sementara itu, sejumlah warga berencana ikut memeriahkan kirab Kaesang-Erina dengan memakai kostum superhero (pahlawan super), misalnya Gatotkaca, Batman, dan Spiderman. Rencana mengenakan kostum pahlawan super itu digagas Agus Widanarko bersama dua temannya. Pegiat budaya di Surakarta, Heru Mataya menuturkan, pernikahan Kaesang-Erina berdampak positif bagi sejumlah eleman masyarakat di kota itu. (Yoga)

Maskapai penerbangan berjadwal nasional mulai menjual mahal harga tiket pesawat domestik pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Harga tiket di rute gemuk seperti Jakarta—Denpasar, Jakarta—Medan, dan Jakarta—Surabaya dijual menyentuh tarif batas atas. Hasil penelusuran dari agen tiket daring Traveloka, maskapai layanan minimum (low cost carrier/LCC) Lion Air menjual tiket Jakarta—Denpasar untuk penerbangan 23 Desember 2022 seharga Rp1,46 juta per kursi. Bahkan, maskapai layanan penuh Garuda Indonesia menjual tiket di rute dan tanggal yang sama seharga Rp1,9 juta per penumpang. Padahal, tarif batas atas di rute itu tidak boleh lebih dari Rp1,43 juta per penumpang. Menurut data Kementerian Perhubungan, jumlah pesawat siap operasi selama Natal dan tahun baru (Nataru) 2022/2023 hanya 402 unit atau anjlok 35,5% dibandingkan dengan Nataru 2018/2019 yang mencapai 544 unit. Berkurangnya alat produksi terjadi setelah maskapai mengembalikan sebagian besar armadanya ke perusahaan penyewaan (lessor) pesawat sebagai dampak pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19.Direktur Operasi PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Tumpal Manumpak menyatakan siap memaksimalkan utilisasi pesawat kendati ketersediaan jumlah armada pada akhir tahun ini hanya 50 unit-60 unit pesawat. Strategi itu diterapkan menyusul proyeksi jumlah penumpang pesawat selama periode Nataru 2022/2023 yang meningkat hingga 52,7% atau menjadi 3,62 juta penumpang dibandingkan dengan periode Nataru tahun sebelumnya.

Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi mendorong maskapai berjadwal menambah armada seiring dengan lonjakan permintaan angkutan udara selama periode Nataru. Dia juga meminta maskapai mengenakan tarif terjangkau.“Kami mendorong rekan-rekan maskapai untuk segera merealisasikan peningkatan angkutan udara, baik menambah kapasitas jumlah pesawat maupun menambah rute penerbangan,” katanya. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menambahkan terdapat 402 unit pesawat yang siap melayani calon penumpang selama periode libur akhir tahun 2022 dan awal 2023.