PEMERINTAH sebaiknya mengkaji kembali rencana memberikan subsidi langsung pembelian kendaraan listrik yang kabarnya akan dimulai pada 2023. Tanpa skema yang jelas dan pengawasan yang ketat, pemberian subsidi hanya akan menjadi jalan pintas yang rawan penyelewengan atau salah sasaran. Meski belum resmi menjadi kebijakan, rencana pengucuran subsidi pembelian kendaraan listrik telah diumbar pemerintah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita, disela kunjungannya ke Brussel, Belgia, dua pekan lalu, menyampaikan bahwa subsidi akan diberikan kepada pembelian mobil listrik sebesar Rp 80 juta. Adapun pembeli sepeda motor listrik akan menerima subsidi Rp 8 juta. Ketimbang memberikan subsidi langsung, pemerintah sebaiknya memperbanyak insentif untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik, demi mempercepat transformasi ke pengguna energi ramah lingkungan. Indonesia tidak perlu ragu mencontoh sejumlah negara yang telah mengeluarkan pelbagai insentif untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik sejak beberapa tahun lalu. (Yetede)

Presiden Joko Widodo mengumumkan lanjutan larangan ekspor mineral mentah dari dalam negeri. Setelah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020, yang kemudian menuai gugatan di Organisasi Pedagang Dunia (WTO), Indonesia bersiap menerapkan larangan ekspor bauksit mentah, termasuk yang sudah dicuci, atau bauksit bersih, mulai Juni 2023. Larangan ekspor tersebut akan diikuti dengan penghiliran bauksit ke produk olahan dengan nilai yang lebih mahal, dengan harapan ada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan devisa. "Dari industrialisasi bauksit didalam negeri ini, kami perkirakan pendapatan negara meningkat dari Rp 21 triliun menjadi kurang lebih Rp 62 triliun," kata Jokowi, Rabu lalu. Bahkan Jokowi mengaku siap menghadapi gugatan berbagai negara atas larangan ekspor tersebut. (Yetede)

Harga komoditas logam industri akan kian terpuruk di tahun depan. Pasalnya, potensi resesi Amerika Serikat (AS) terbuka lebar. Sejatinya pelemahan harga di komoditas logam industri sudah terjadi di sepanjang tahun ini. Cuma nikel yang tren harganya relatif kuat. Sejatinya faktor utama pelemahan harga komoditas logam industri adalah faktor eksternal. Tapi Indonesia, sebagai salah satu produsen komoditas logam industri, melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan pasokan. Efeknya memang bisa membantu harga komoditas logam industri bergerak naik. Tapi sulit memastikan kebijakan larangan ekspor kali ini akan menaikkan harga komoditas. Masalah utama saat ini adalah potensi resesi global di tahun depan. Jika benar terjadi, bullish harga komoditas bakal sulit berlanjut. Saat ini, sumber dari kecemasan pasar adalah kondisi ekonomi global, terutama AS. Ada pergeseran kecemasan dari inflasi menjadi resesi, juga dari masalah gangguan supply chain menjadi isu over supply. Kondisi ini juga dimaknai dengan lesunya permintaan.

Nasib PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) di ujung tubir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menentukan nasib Kresna Life pasca perusahaan menyerahkan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK)  akhir bulan ini. Dari RPK ini,  OJK akan melihat rencana Kresna Life menyelamatkan perusahaan. Beberapa poin dalam RPK diungkapkan kuasa hukum nasabah Kresna Life Benny Wulur yang ikut dalam diskusi bersama manajemen Kresna Life dan OJK. "Intinya, Kresna Life bertekad menyelesaikan permasalahan dengan pemegang polis, baik dengan  swap saham maupun dengan aset," ujar Benny kepada KONTAN, Kamis (22/12). Sumber KONTAN menyebut, pemegang saham pengendali Kresna Life ingin menjual saham-saham itu di harga terbaik agar bisa menyelesaikan masalah. Mengacu kepemilikan dan harga saham kemarin, dana yang bisa didapat Kresna Life dari menjual saham sekitar Rp 1,2 triliun, jauh dari kewajiban Kresna Life yang sekitar Rp 5 triliun.

Menjelang akhir tahun, pengembalian pajak alias restitusi pajak meningkat. Kondisi ini mempengaruhi penerimaan pajak, terutama dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sampai dengan akhir November 2022, realisasi restitusi pajak mencapai Rp 234,75 triliun. Angka ini tumbuh cukup tinggi, mencapai 25,79% secara tahunan atau (yoy). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor menyebut, realisasi restitusi pada periode laporan didominasi oleh restitusi PPN dalam negeri (DN) sebesar Rp 185,56 triliun. Restitusi PPN DN ini naik signifikan hingga 49,34% yoy. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, realisasi penerimaan PPN DN di November yang terkontraksi 5,8% dan di Desember 2022 terkontraksi 85,7% disebabkan karena peningkatan restitusi dari meningkatnya kegiatan ekspor. Di mana pengusaha kena pajak (PKP) eksportir melakukan restitusi pendahuluan PPN, sehingga pertumbuhannya negatif.

Guna memastikan ketersediaan pita cukai tahun 2023, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai melakukan kunjungan langsung ke Perum Percetakan Uang RI (Peruri) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (22/12). Dalam kunjungan tersebut, pihak konsorsium penyedia pita cukai (Peruri) menjamin ketersediaan pita cukai pada awal Januari 2023 nanti. "Ketentuan sudah jelas, persiapan bahan baku produksi pita cukai untuk barang kena cukai hasil tembakau tahun 2023 juga telah selesai dilaksanakan. Saat ini konsorsium tinggal menunggu proses permintaan pencetakan dari Bea Cuka," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, kemarin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan perluasan kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus jasa keuangan. Penambahan wewenang itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Selama ini tercatat, OJK menyelesaikan sejumlah perkara jasa keuangan. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L Tobing mengungkapkan, OJK sudah menyelesaikan 98 perkara dan sudah menyerahkannya ke Kejaksaan. Dia menambahkan, setiap tahun OJK rata-rata menangani 20 perkara.

Pengelolaan inflasi yang solid, serta kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang terus mengendur, memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia (BI) untuk menyimpan amunisi menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi global pada tahun depan. Buktinya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (22/12), BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis points (bps), lebih rendah ketimbang kebijakan pada bulan-bulan berikutnya. Keputusan yang selaras dengan arah kebijakan Federal Reserve (The Fed) itu diharapkan dapat menguatkan senjata BI untuk mengelak dari dampak resesi dunia pada tahun depan. Apalagi, menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, kenaikan suku bunga The Fed akan berlanjut pada 2023, dan berada pada tingkat yang tinggi dalam jangka panjang. Sejauh ini, inflasi yang menjadi pertimbangan utama BI dalam mengatrol suku bunga pun perlahan terkendali seiring dengan ditebalkannya program bantuan sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Alhasil, BI pun merevisi prospek inflasi pada tahun ini dari 6% menjadi 5,4%, sedangkan pada tahun depan inflasi inti diharapkan terkendali di bawah 4% pada semester I/2023, dan menuju titik tengah di 3% pada akhir tahun.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel) meyakini penambahan aset serat optik akan memberi dampak positif bagi bisnis perseroan, seiring dengan kebutuhan operator seluler akan infrastruktur yang mendukung layanan internet cepat, termasuk 5G, dalam beberapa tahun ke depan. Mitratel telah mengakuisisi serat optik sepanjang 6.012 kilometer milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) dan PT Trans Indonesia Superkoridor (TIS). Ribuan kilometer serat optik tersebut selama ini telah menghubungkan 2.436 menara telekomunikasi yang ada di 86 kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Bali.“Akuisisi fiber optik ini kami yakini merupakan langkah yang tepat dalam mendukung percepatan proses fiberisasi, yang juga merupakan bagian dari percepatan menuju adopsi 5G yang menjadi target utama Mitratel dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya untuk mendukung kedaulatan digital Indonesia,” kata Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko.Direktur Investasi merangkap Corporate Secretary MTEL Hendra Purnama mengatakan serat optik memiliki peran sangat esensial dalam pengembangan jaringan internet cepat ,terutama 5G. Sementara itu PT Indosat Tbk. mengoperasikan 90 BTS 5G pada kuartal III/2022, bertambah 57 BTS dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang sebanyak 33 BTS 5G.Mengenai rencana pengembangan ribuan kilometer serat optik yang telah diakuisisi tersebut, kata Hendra, dalam waktu dekat perusahaan akan fokus untuk memonetisasi jaringan serat optik yang telah dimiliki.

Industri minyak dan gas bumi tetap akan mendapat tempat dalam upaya net zero emission yang terus didorong pemerintah guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi di tengah pertumbuhan ekonomi. Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR, mengatakan bahwa migas tetap akan menjadi urat nadi dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus memikirkan cara mengurangi emisi yang dihasilkan dari energi fosil tersebut. Dia menjelaskan bahwa porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi pada 2050 diproyeksi hanya sebesar 31%. Artinya, 69% sisanya masih akan diisi oleh energi fosil, baik itu bahan bakar minyak (BBM), batu bara, maupun gas bumi. “Dunia juga saat ini masih sangat bergantung kepada energi fosil. Hal itu terlihat dari OPEC+ yang masih memproduksi sekitar 100 juta barel minyak per hari,” katanya dalam Forum Transisi Energi, Kamis (22/12). Langkah lain yang bisa dikerjakan adalah mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sebagai energi antara, karena komoditas tersebut lebih rendah emisi. Selain itu, pemanfaatan gas bumi juga bisa mengurangi impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini membebani anggaran negara. “Pemerintah juga harus konsisten dalam upaya peningkatan produksi migas nasional, karena hingga kini masih ada sekitar 68 cekungan migas yang belum dikelola, dan kebanyakan adalah gas bumi,” ujarnya. Shinta Damayanti, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan bahwa meski secara persentase porsi energi fosil turun dalam bauran energi, tetapi secara volume terus naik secara signifikan.