Program peremajaan sawit rakyat atau PSR yang dicanangkan pemerintah belum berjalan sesuai harapan. Aturan yang terlalu berat dinilai membuat capaian program tak optimal. Padahal, peremajaan tanaman dapat mendongkrak pendapatan petani, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan peremajaan kebun sawit milik petani seluas 540.000 hektar (ha) hingga tahun 2024. Namun, berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), realisasi program PSR sejak tahun 2016 hingga 2022 baru  273.666 ha dengan total dana yang dikucurkan Rp 7,52 triliun. Realisasi PSR berfluktuasi dengan tren yang cenderung turun dua tahun terakhir. BPDPKS mencatat, realisasi PSR pada tahun 2019 mencapai 90.491 ha dengan dana yang dikeluarkan Rp 2,2 triliun. Pada 2020 realisasinya bertambah menjadi 94.033 ha dengan dana Rp 2,6 triliun, kemudian turun menjadi 42.212 ha (Rp 1,6 triliun) tahun 2021 dan turun lagi menjadi 30.759 ha (Rp 923 miliar) pada 2022. Penurunan itu, menurut Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman, karena ada regulasi baru yang mewajibkan petani yang akan ikut program peremajaan untuk menjamin lahan tidak berada di kawasan hutan, tidak di kawasan gambut, dan tidak tumpang tindih dengan hak guna usaha dari perkebunan lain.

 Menurut Eddy, tiga persyaratan itu menyulitkan petani sawit. Mereka juga harus mendapatkan surat keterangan itu dari instansi-instansi yang berwenang, seperti KLHK serta Kementerian ATR/BPN. Program PSR merupakan upaya menanam kembali sawit yang usianya telah 25 tahun atau lebih dan tak produktif. Pemerintah melalui BPDPKS memberikan Rp 30 juta per ha dengan maksimum lahan 4 ha. ”Target yang diinginkan oleh Presiden (Jokowi) 180.000 ha per tahun. Itu yang akan kita capai,” ujar Eddy dalam konferensi pers akhir tahun BPDPKS di Jakarta, Kamis (22/11/2022). Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung berkata, ”180.000 ha pun sulit tercapai, padahal, petaninya ada, uangnya ada, dan benihnya  tersedia. Mengapa terjadi seperti itu? Karena legalitas kebun sawit petani. Pemerintah membuat prosedur tetap PSR yang juga menyulitkan pemerintah sendiri,” kata Tungkot. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung, turunnya capaian PSR disebabkan keterbatasan wewenang BPDPKS terkait persyaratan PSR sebagaimana diatur Permentan No 3 Tahun 2022. Dalam peraturan itu, kementerian lain diikutsertakan untuk mengatur persyaratan PSR, yakni KLHK terkait kawasan hutan dan ATR/BPN terkait izin hak guna usaha (HGU) serta sertifikasi yang tidak diakui. (Yoga)

Pemerintah mendorong agar pembangunan delapan smelter pengolahan dan pemurnian bauksit rampung pada Juli 2023. Dengan demikian, saat pelarangan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 berlaku, bauksit yang ada dapat terserap. Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (23/12) mengatakan, produksi bauksit saat ini 25 juta ton dan 90 % di antaranya diekspor. Adapun smelter (mengolah bauksit menjadi alumina) yang sudah beroperasi ada empat unit. Adapun delapan unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. ”Empat smelter (yang beroperasi) pun baru tergunakan separuh dari kapasitas sehingga penyerapan (bauksit) bisa ditambah 20 %. Sementara delapan smelter lain, jika selesai dibangun, nantinya (total) dibutuhkan 40 juta ore (bijih). Sekarang, kan, baru 25 juta. Pada 2023 bisa selesai. Pembangunan ini juga sudah diverifikasi surveyor,” katanya. Arifin menjelaskan, selama ini perusahaan-perusahaan itu dibolehkan ekspor bijih bauksit, salah satunya untuk membiayai smelter.

Dibolehkannya ekspor hingga Juni 2023 sudah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya. Ada perjanjian untuk pembangunan smelter, dengan tahapan progresnya. Sempat terhambat pandemi, kini pembangunannya didorong dipercepat. Tenggat ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 sudah sesuai UU No 4 Tahun 2009, yang diubah menjadi UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral  dan Batubara. Menurut Arifin, pelarangan ekspor bauksit harus dilihat secara menyeluruh. Selama ini, kebutuhan aluminium, produk turunan bauksit, diperkirakan 1 juta ton dan lebih dari separuhnya impor. Nilai impor itu jauh lebih besar daripada ekspor bijih bauksit sehingga keuntungan yang jauh lebih besar akan didapat negara jika hilirisasi dijalankan. Ke depan, industri yang bisa menyerap produk turunan bauksit pun bakal tumbuh. ”Dalam memasuki energi bersih, pasti butuh infrastruktur, pasti butuh material, termasuk ba han-bahan mineral. Tembaga butuh, juga alumina (turunan bauksit), dan produk-produk isolatornya,” katanya. (Yoga)

Emiten pengelola pertambangan masih terus berekspansi, seperti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dan PT Transcoal Pacific Tbk. Kedua emiten tersebut melakukan sejumlah aksi korporasi untuk meningkatkan kinerja perseroan. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk melalui anak usahanya, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI), menandatangani kerja sama perjanjian bersyarat dengan Aumay Mining Pte Ltd dan PT Cita Mineral Investindo Tbk untuk membangun smelter aluminium yang merupakan upaya diversifikasi Adaro. Smelter ini akan menghasilkan komponen utama bagi industri baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan. KAI akan  mengembangkan proyek smelter aluminium yang dilakukan dalam tiga tahap. 

Kapasitas smelter tersebut diperkirakan 1,5 juta ton hingga 2 juta ton per tahun. Tahap pertama diharapkan selesai pada 2025 dan dapat menghasilkan 500.000 ton. Untuk membiayai pembangunan smelter tersebut, KAI akan menerbitkan 925.748 saham baru senilai Rp 925,8 miliar, yang akan diserap Aumay Mining dan Cita Mineral Investindo. Setelah perjanjian ini, kepemilikan Adaro Minerals Indonesia di KAI mencapai 65  %, sementara Aumay 22,5 % dan Cita 12,5 %. ”Melalui proyek ini, kami dapat melakukan ekspansi usaha serta diversifikasi  pendapatan melalui proyek peningkatan nilai produksi aluminium Indonesia serta berkontribusi terhadap upaya Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik,” ujar Presdir Adaro Minerals Indonesia Christian Ariano Rachmat dalam keterangannya, Jumat (23/12). (Yoga)

Pemerintah berencana memulai program B35 atau campuran solar dengan 35 % biodiesel mulai tahun depan. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Kamis (22/12) mengatakan, keputusan terkait penggunaan B35 pada 2023 telah mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti produksi biodiesel dan infrastruktur. (Yoga)

Perum Bulog memperkirakan jumlah beras yang disalurkan melalui operasi pasar pada Januari-Februari 2023 naik 2-4 kali lipat dibandingkan awal 2022 yang tercatat 66.073 ton dan 51.890 ton. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Budi Wuryanto, Jumat (23/12) memperkirakan panen belum terjadi pada Januari. Operasi pasar diperlukan guna meredam harga beras dan inflasi. (Yoga)

Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera mengganti kendaraan operasional BBM menjadi kendaraan listrik. Tahap awal kendaraan operasional yang akan diganti pada 2023 adalah sepeda motor. Untuk merealisasikannya, Eri Cahyadi sudah berkoordinasi dan menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya untuk memohon pendampingan. ”Seluruh kendaraan bermotor roda dua Pemerintah Kota Surabaya segera dihitung untuk dialihkan menjadi sepeda motor listrik. Entah nanti dikonversi, lelang atau jual beli,” katanya di Surabaya, Jatim, Jumat (23/12). Ia juga memastikan sudah menyampaikan rencana itu kepada Kemenhub, yang akan menyiapkan tutor untuk menyukseskan rencana tersebut. Bahkan, diyakini dalam proses pengalihan Pemkot Surabaya dibantu juga oleh POLRI, terutama Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pengurusan surat-surat kendaraan listrik itu.

”Jadi, ini untuk mendukung program pemerintah pusat dan juga untuk mengurangi polusi di Surabaya. Penggunaan kendaraan listrik juga dapat menghemat anggaran,” katanya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya Ira Tursilowati menjelaskan, dasar kebijakan penggunaan kendaraan listrik ini mengacu Inpres No 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah dan regulasi terkait lainnya. ”Atas dasar itulah, maka Wali Kota juga berencana mengalihkan kendaraan operasional menjadi kendaraan listrik tahun 2023,” kata Ira di ruang kerjanya. Saat ini ada 4.486 unit kendaraan dinas Pemkot Surabaya. Sebanyak 77 unit merupakan mobil dinas pejabat, 725 unit mobil dinas operasional, dan 2.665 unit sepeda motor operasional. Ira memastikan pihaknya sudah menghitung perbandingan biaya bahan bakar dan biaya servis antara kendaraan motor listrik dan kendaraan motor BBM. Hasilnya, penggunaan kendaraan motor listrik jauh lebih hemat dibandingkan BBM. (Yoga)

JAKARTA, ID – Setelah dua tahun terpuruk karena pandemi Covid-19, bisnis ritel kembali pulih tahun ini. Kondisi itu didorong tingginya mobilitas masyarakat mengunjungi pusat perbelanjaan setelah pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pulihnya bisnis ritel tercermin dari pertumbuhan penjualan ritel pada momen perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) sebesar 15-20% dibandingkan periode sama tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menerangkan, transaksi ritel sepanjang tahun ini diperkirakan sebesar Rp 900 triliun. Khusus pada kuartal IV biasanya menyumbang angka sekitar 30% atau sekitar Rp 270-300 triliun. Sedangkan untuk Nataru yang berada di bulan Desember, Aprindo memperkirakanterjadi peningkatan transaksi 15-20% dibandingkan periode sama tahun lalu. “Ketika ada peningkatan 15-20% yang tadi saya katakan, berarti ada peningkatan (omset) sekitar Rp 30-40 triliun,” kata Roy Mandey kepada Investor Daily, Jumat (23/12/2022) malam. (Yetede)

JAKARTA, ID – Realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga penghujung tahun ini baru mencapai 273.666 hektare (ha), atau sekitar 50% dari target yang pernah dicanangkan pemerintah seluas 540 ribu ha sampai akhir 2022. Salah satu penyebabnya adalah persyaratan PSR yang sangat ketat, terutama terkait status dan legalitas lahan milik para petani atau pekebun sawit. Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sepanjang 2016-2022, program PSR menjangkau 273.666 ha lahan sawit milik 120.168 pekebun dengan total dana hibah yang disalurkan BPDPKS mencapai Rp 7,52 triliun. Luasan lahan PSR tersebut sekitar 21% berada di wilayah Sumatra Selatan, 13% di Aceh, 12% di Riau, 9% di Sumatra Utara, 7% di Jambi, 6% di Kalimantan Barat, 6% di Kalimantan Tengah, 6% di Sulawesi Barat, 4% di Bengkulu, 4% di Sumatra Barat, dan 12% di wilayah lainnya. Khusus pada 2022, PSR menjangkau 30.759 ha dengan dana tersalurkan Rp 923 miliar. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah meluncurkan portal Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana salah satu solusi dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mendukung pembangunan di Tanah Air. Portal SDI juga dapat berfungsi sebagai marketplace data pemerintah yang mempertemukan supply and demand terhadap data. Melalui portal tersebut, seluruh data dari berbagai kementerian/ lembaga (K/L) dan daerah terhubung menjadi satu, sehingga bisa menjadi sumber data utama yang valid di Indonesia. Sejauh ini portal SDI telah menghubungkan portal K/L mencapai 58% atau sebanyak 43 dari 83 kementerian/ lembaga. Sementara itu, di tingkat provinsi sudah mencapai 68% atau 26 dari 38 provinsi di Indonesia. Untuk tingkat kabupaten/kota baru mencakup 18% atau sebanyak 95 dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. “Presiden mengatakan data itu seperti ‘minyak baru’ yang lebih berharga dari minyak, dan data menjadi valid dan menjadi salah satu kunci pembangunan,” kata Suharso dalam grand launching Portal Satu Data Indonesia, Jumat (23/12/2022). (Yetede)

TOKYO, ID – Laju inflasi inti konsumen Jepang mencapai level tertinggi baru dalam 40 tahun pada November 2022. Ini karena perusahaan-perusahaan terus menaikkan biaya-biaya untuk rumah tangga. Data juga menunjukkan ada tanda-tanda penaikan harga yang meluas dan dapat membuat bank sentral di bawah tekanan untuk mengurangi stimulus besar-besaran. Menurut laporan Jumat (23/12/2022), indeks harga konsumen (IHK) intiJepang – tidak termasuk makanan segar yang mudah berubah ubah, namun mencakup biaya energi – naik 3,7% pada November dari tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan perkiraan pasar dan meningkat dari penaikan 3,6% pada Oktober. Itu artinya menjadi penaikan terbesar, sejak lonjakan sebesar 4.0% yang terjadi pada Desember 1981. Yaitu di saat inflasi masih tinggi akibat dampak guncangan minyak pada 1979 dan ekonomi yang sedang booming. (Yetede)