Menjelang akhir tahun, pengembalian pajak alias restitusi pajak meningkat. Kondisi ini mempengaruhi penerimaan pajak, terutama dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sampai dengan akhir November 2022, realisasi restitusi pajak mencapai Rp 234,75 triliun. Angka ini tumbuh cukup tinggi, mencapai 25,79% secara tahunan atau (yoy). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor menyebut, realisasi restitusi pada periode laporan didominasi oleh restitusi PPN dalam negeri (DN) sebesar Rp 185,56 triliun. Restitusi PPN DN ini naik signifikan hingga 49,34% yoy. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, realisasi penerimaan PPN DN di November yang terkontraksi 5,8% dan di Desember 2022 terkontraksi 85,7% disebabkan karena peningkatan restitusi dari meningkatnya kegiatan ekspor. Di mana pengusaha kena pajak (PKP) eksportir melakukan restitusi pendahuluan PPN, sehingga pertumbuhannya negatif.

Guna memastikan ketersediaan pita cukai tahun 2023, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai melakukan kunjungan langsung ke Perum Percetakan Uang RI (Peruri) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (22/12). Dalam kunjungan tersebut, pihak konsorsium penyedia pita cukai (Peruri) menjamin ketersediaan pita cukai pada awal Januari 2023 nanti. "Ketentuan sudah jelas, persiapan bahan baku produksi pita cukai untuk barang kena cukai hasil tembakau tahun 2023 juga telah selesai dilaksanakan. Saat ini konsorsium tinggal menunggu proses permintaan pencetakan dari Bea Cuka," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, kemarin.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan perluasan kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus jasa keuangan. Penambahan wewenang itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Selama ini tercatat, OJK menyelesaikan sejumlah perkara jasa keuangan. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L Tobing mengungkapkan, OJK sudah menyelesaikan 98 perkara dan sudah menyerahkannya ke Kejaksaan. Dia menambahkan, setiap tahun OJK rata-rata menangani 20 perkara.

Pengelolaan inflasi yang solid, serta kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang terus mengendur, memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia (BI) untuk menyimpan amunisi menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi global pada tahun depan. Buktinya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Kamis (22/12), BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis points (bps), lebih rendah ketimbang kebijakan pada bulan-bulan berikutnya. Keputusan yang selaras dengan arah kebijakan Federal Reserve (The Fed) itu diharapkan dapat menguatkan senjata BI untuk mengelak dari dampak resesi dunia pada tahun depan. Apalagi, menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, kenaikan suku bunga The Fed akan berlanjut pada 2023, dan berada pada tingkat yang tinggi dalam jangka panjang. Sejauh ini, inflasi yang menjadi pertimbangan utama BI dalam mengatrol suku bunga pun perlahan terkendali seiring dengan ditebalkannya program bantuan sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Alhasil, BI pun merevisi prospek inflasi pada tahun ini dari 6% menjadi 5,4%, sedangkan pada tahun depan inflasi inti diharapkan terkendali di bawah 4% pada semester I/2023, dan menuju titik tengah di 3% pada akhir tahun.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (Mitratel) meyakini penambahan aset serat optik akan memberi dampak positif bagi bisnis perseroan, seiring dengan kebutuhan operator seluler akan infrastruktur yang mendukung layanan internet cepat, termasuk 5G, dalam beberapa tahun ke depan. Mitratel telah mengakuisisi serat optik sepanjang 6.012 kilometer milik PT Sumber Cemerlang Kencana Permai (SCKP) dan PT Trans Indonesia Superkoridor (TIS). Ribuan kilometer serat optik tersebut selama ini telah menghubungkan 2.436 menara telekomunikasi yang ada di 86 kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Bali.“Akuisisi fiber optik ini kami yakini merupakan langkah yang tepat dalam mendukung percepatan proses fiberisasi, yang juga merupakan bagian dari percepatan menuju adopsi 5G yang menjadi target utama Mitratel dalam beberapa tahun ke depan sebagai upaya untuk mendukung kedaulatan digital Indonesia,” kata Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko.Direktur Investasi merangkap Corporate Secretary MTEL Hendra Purnama mengatakan serat optik memiliki peran sangat esensial dalam pengembangan jaringan internet cepat ,terutama 5G. Sementara itu PT Indosat Tbk. mengoperasikan 90 BTS 5G pada kuartal III/2022, bertambah 57 BTS dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang sebanyak 33 BTS 5G.Mengenai rencana pengembangan ribuan kilometer serat optik yang telah diakuisisi tersebut, kata Hendra, dalam waktu dekat perusahaan akan fokus untuk memonetisasi jaringan serat optik yang telah dimiliki.

Industri minyak dan gas bumi tetap akan mendapat tempat dalam upaya net zero emission yang terus didorong pemerintah guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi di tengah pertumbuhan ekonomi. Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR, mengatakan bahwa migas tetap akan menjadi urat nadi dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus memikirkan cara mengurangi emisi yang dihasilkan dari energi fosil tersebut. Dia menjelaskan bahwa porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi pada 2050 diproyeksi hanya sebesar 31%. Artinya, 69% sisanya masih akan diisi oleh energi fosil, baik itu bahan bakar minyak (BBM), batu bara, maupun gas bumi. “Dunia juga saat ini masih sangat bergantung kepada energi fosil. Hal itu terlihat dari OPEC+ yang masih memproduksi sekitar 100 juta barel minyak per hari,” katanya dalam Forum Transisi Energi, Kamis (22/12). Langkah lain yang bisa dikerjakan adalah mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi sebagai energi antara, karena komoditas tersebut lebih rendah emisi. Selain itu, pemanfaatan gas bumi juga bisa mengurangi impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini membebani anggaran negara. “Pemerintah juga harus konsisten dalam upaya peningkatan produksi migas nasional, karena hingga kini masih ada sekitar 68 cekungan migas yang belum dikelola, dan kebanyakan adalah gas bumi,” ujarnya. Shinta Damayanti, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengatakan bahwa meski secara persentase porsi energi fosil turun dalam bauran energi, tetapi secara volume terus naik secara signifikan.

Posisi Indonesia di Laut China Selatan bisa lebih kuat setelah menyepakati perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Kesepakatan itu dapat pula dipakai Indonesia sebagai modal berunding dengan negara lain. Kesepakatan ini amat bersejarah bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Kesepakatan penentuan batas ZEE diumumkan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Kamis (22/12) di Bogor, Jabar. ”Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982,” ujar Presiden Jokowi. Perundingan perbatasan ZEE Indonesia-Vietnam dimulai pada 2010. Selama perundingan, Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan pada Konvensi  PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Setelah kesepakatan ini, diharapkan tidak ada lagi pencurian ikan. Tidak ada lagi pula baku tangkap nelayan antara Indonesia dan Vietnam seperti selama ini terjadi.

”Kita harus memberikan momentum pada kerja sama Vietnam dan Indonesia bagi kebaikan masyarakat kedua negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kita telah menyepakati negosiasi ZEE berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982,” kata Presiden Phuc. Pengajar Teknik Geodesi UGM I Made Andi Arsana, mengatakan, kesepakatan itu bersejarah. ”Ini adalah kesepakatan batas maritim pertama bagi Pak Jokowi. Pertama sejak diluncurkannya visi Poros Maritim Dunia. Benar-benar bersejarah,” ujarnya. Kesepakatan itu sekali lagi menunjukkan Indonesia konsisten menerapkan UNCLOS. Dengan demikian, terhadap negara lain, Indonesia semakin punya modal moral untuk menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat berdasarkan UNCLOS. (Yoga)

Tidak ada pembangunan bagus tanpa perencanaan dan tanpa sentuhan pemerintah. China sangat andal soal ini dan sedang fokus pada misi 2035. Peran pemerintah tidak pernah luput dari pakar ekonomi pembangunan. Kestabilan politik, harga misalnya, ada di tangan pemerintah. Arah pembangunan ekonomi ada di tangan pemerintah, tanpa mendistorsi mekanisme pasar. Di era modern, China adalah contoh melekat dengan pembangunanekonomi disertai perencanaankuat pemerintah yang dipuji ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001 Joseph E Stiglitz. China melaju sebagai basis produksi manufaktur global karena memproduksi dalam skala ekonomi berbiaya rendah. Ini penguat perdagangan global, kini China mencanangkan pada 2035 pendapatan per kapita warga dari 19.170 dollar AS (purchasing power parity) akan setara dengan pendapatan per kapita negara maju.

China dikenal fokus dan diuntungkan dengan kepemimpinan kuat dan kesediaan mendengar aspirasi, sejak Deng Xiaoping. Di bawah Presiden Xi Jinping, China melaju tidak hanya fokus pada inovasi, tetapi juga memakmurkan dunia. Impian Xi adalah mengubah tatanan menuju dunia yang saling maju dan harmonis. ”Pada abad ke-21 kita tak bisa hidup dengan pemikiran lama,” kata Xi, dikutip Xinhua (26/10). ”Jalan China menuju modernisasi tidak hanya menjadi kebanggaan bagi warganya, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi negara lain mempercepat pembangunannya sembari tetap independen,” demikian Xinhua, melanjutkan visi Xi. Pesan itu disampaikan Dubes China untuk Indonesia Lu Kang, di Jakarta, Rabu (21/12). Lu menekankan visi pembangunan China 2035 yang mengutamakan kerja sama saling menguntungkan, tanpa syarat, dan inklusif. (Yoga)

Sejak beberapa waktu lalu pembahasan mengenai karyawan yang meminati bidang di luar peran mereka di perusahaan muncul ke permukaan. Buku berjudul Range karya David Epstein membahas panjang lebar mengenai manfaat mempelajari dan menekuni bidang di luar urusan para karyawan. Melalui studi mendalam, ia menyimpulkan bahwa para pekerja seperti itu cenderung mempunyai kemampuan lebih dalam menyelesaikan berbagai masalah. Ia bisa memakai analogi atau peristiwa di luar pekerjaan yang menjadi titik terang sebuah masalah. Cara-cara yang diajarkan selama ini kadang menjebak para karyawan sehingga mereka sulit menemukan solusi. Ketika karyawan bisa berpikir di luar bidangnya, mereka akan menemukan berbagai solusi. Urusan memperhatikan minat karyawan di luar perannya jadi pembahasan berkait dengan isu kesehatan mental karyawan, isu yang kini makin sering dibahas. Jess lmquist yang menjadi Chief Human Resources Officer dan Chief Evangelist di Phenom menulis di laman Fast Company, kini pekerjaan bukanlah pusat dari segala kesibukan. Ia ingin mengajak pimpinan agar perusahaan tidak terpaku pada urusan pekerjaan ketika melihat para karyawannya. Jess memberikan saran, mari lihat karyawan Anda sebagai apa adanya individu mereka. Kita perlu peduli dengan minat di luar peran mereka di perusahaan. Kita perlu memberdayakan separuh hidup mereka yang lain di luar urusan pekerjaan. Karyawan akan memusatkan diri secara internal, tetapi yakinlah mereka lebih produktif secara eksternal.

Sebenarnya para karyawan ingin melihat bakat mereka dan ingin tahu bagaimana karier mereka akan tumbuh di dalam perusahaan. Mereka ingin belajar dan mengembangkan keterampilan. Orang tidak lagi ingin pergi (go) untuk bekerja di perusahaan. Sesungguhnya mereka ingin tumbuh (grow) di tempat kerja. Pimpinan perusahaan harus membantu mereka menjadi pribadi yang diinginkan, bukan lagi sebagai pekerja semata. Untuk itu, Jess menyarankan, hal terbaik yang dapat dilakukan oleh pemimpin perusahaan adalah menciptakan jalur yang terukur, bermakna, dan menginspirasi untuk pertumbuhan karier dan pengembangan profesional. Karyawan sebaiknya dibiarkan memiliki talenta dan ambisi untuk melihat pada hari pertama ketika mereka cocok dengan rencana jangka panjang perusahaan dan jalur karier mereka. Pembahasan soal minat di luar urusan pekerjaan adalah hal relatif baru di perusahaan. Beberapa tahun lalu minat di luar urusan pekerjaan masih tabu dibahas, bahkan ada yang membuat aturan ketat. Pandemi telah membuat orang-orang dalam perusahaan menilai ulang keberadaan mereka di perusahaan. Kecemasan dan ketakutan selama pandemi membuat mereka ingin menghargai diri mereka sendiri. Tempat yang nyaman tentu jadi idaman. (Yoga)

Hingga Kamis (22/12) realisasi penyaluran cadangan beras pemerintah melalui program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau operasi pasar mencapai 1,2 juta ton, yang dinilai terbesar dan mencerminkan tingginya harga beras di pasaran. Dirut Perum Bulog Budi Waseso, dalam keterangannya, Kamis (22/12) menyatakan, angka penyaluran beras melalui operasi pasar itu merupakan yang terbesar sepanjang sejarah berdirinya Bulog. Jumlahnya masih akan bertambah hingga akhir tahun. Enam tahun terakhir, realisasi operasi pasar beras tak setinggi tahun ini. Jumlah penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk operasi pasar tahun 2016, misalnya, 303.041 ton. Sementara pada 2017 mencapai 58.100 ton, lalu berturut-turut 544.716 ton (2018), 617.497 ton (2019), 1,027 juta ton (2020), dan 767.868 ton (2021). Dengan adanya tambahan stok CBP dari impor, Budi menambahkan, Bulog akan menggelar operasi pasar secara masif. Sebelumnya, pemerintah menugaskan Bulog mengimpor beras 200.000 ton hingga akhir 2022 dan 300.000 ton pada awal 2023. Menurut Budi, kebijakan impor dapat menahan laju kenaikan harga beras, salah satunya dari sisi psikologis.

Realisasi impor menunjukkan adanya kepastian suplai. Begitu pasar tahu, harga beras dapat mulai terkendali. Per Kamis, stok beras yang dikelola Bulog mencapai 399.000 ton, terdiri dari beras komersial 212.000 ton, CBP serapan dalam negeri 167.000 ton, dan CBP impor 20.000 ton. Realisasi pengadaan dalam negeri hingga kini mencapai 991.000 ton, sedangkan impor 20.103 ton. Menurut anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi, besarnya jumlah penyaluran CBP untuk operasi pasar mencerminkan tingginya harga beras di pasar. Harga beras yang tinggi saat ini disebabkan kenaikan ongkos produksi, terutama pupuk dan energi, serta kebijakan fleksibilitas yang memperbolehkan Bulog menyerap gabah/beras di atas harga pembelian pemerintah yang ditetapkan Rp 4.200 per kg untuk gabah kering panen di petani dan Rp 8.300 per kg untuk beras. Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag menunjukkan, harga beras medium per Kamis (22/12) Rp 11.200 per kg, lebih tinggi dibandingkan tanggal yang sama tahun sebelumnya Rp 10.300 per kg. (Yoga)