Satu alasan mengapa pemerintah percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa tembus 5,3% terjawab. Meski banyak pihak, termasuk lembaga internasional, memangkas laju ekonomi Indonesia di bawah 5% tahun depan. Optimisme pemerintah itu tidak terlepas dari rencana untuk mengakhiri masa pandemi Covid-19 menjadi endemi. Rencana itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin. "Ada kemungkinan pemerintah melakukan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dan, mungkin nanti di akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PPKM kita," kata Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Jakarta, Rabu (21/12). Menteri Keuangan Sri Mulyani memandang, keputusan mengakhiri PPKM merupakan angin segar bagi perekonomian. Di masa tanpa pembatasan, aktivitas ekonomi bakal normal kembali. "Tentu ini akan mendorong perekonomian," tutur Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (21/12).

Tak hanya penerimaan pajak yang moncer tahun ini. Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja yang ciamik. Kementerian Keuangan melaporkan, penerimaan PNBP sampai dengan 14 Desember 2022 tembus di angka Rp 551,1 triliun. Perolehan ini setara 114,4% dari target yang dipatok pemerintah tahun ini. Rincian penerimaan PNBP tersebut, pertama, PNBP sumber daya alam (SDA) migas tercatat Rp 136,4 triliun, atau naik 56,6% dari penerimaan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 87,1 triliun. Kedua, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 109,6 triliun, atau tumbuh 121,8% dari penerimaan periode sama tahun 2021 yang Rp 49,4 triliun. Ketiga, komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan sebesar Rp 40,6 triliun, atau tumbuh 33,1% secara tahunan. Dengan capaian ini, pendapatan KND bahkan sudah mencapai 109,5% dari target yang dipatok pemerintah. Keempat, pendapatan PNBP lainnya tercatat Rp 187,6 triliun atau tumbuh 37,3% yoy. Utamanya disebabkan peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, pendapatan DMO (minyak mentah), serta layanan pada kementerian/lembaga. Terakhir, pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) turun 30,1% yoy menjadi Rp 76,9 triliun menyusul berlakunya kebijakan pembebasan pungutan ekspor sawit.

Pemerintah berupaya mengurangi porsi pembiayaan anggaran lewat jalur utang. Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya mengurangi defisit anggaran. Hal ini terlihat dari realisasi pembiayaan utang yang terus menurun. Kementerian Keuangan mencatat, hingga 14 Desember 2022, pembiayaan utang pemerintah tercatat sebesar Rp 540,3 triliun. Realisasi tersebut turun 24,3% dibanding periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, porsi penurunan utang terbesar berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang turun drastis menjelang akhir tahun ini. Penurunan realisasi pembiayaan yang bersumber dari utang, kata Sri Mulyani, mencerminkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian sehat dan dalam posisi yang stabil (stable outlook).

PT Pegadaian optimistis, kinjerja tahun depan tetap mengalami peningkatan, kendati ekonomi dunia berada di bawah bayang-bayang resesi. Vice President of Corporate Communication Pegadaian, Basuki Tri Andayani, mengungkapkan, optimisme ini terutama didukung oleh produk dan layanan yang sangat beragam.

Indonesia segera mengakhiri kebijakan ekonomi ‘pandemi’ dan siap memasuki periode ‘endemi’. Arah kebijakan ekonomi ke depan pun digadang-gadang lebih fleksibel dan lincah untuk berkelit dari ketidakpastian ekonomi global yang berkelindan dengan risiko resesi dunia. Peluang itu muncul selaras dengan rencana penghapusan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat pada akhir tahun ini, sebagaimana dikemukakan Presiden Joko Widodo, Rabu (21/12), dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Berbeda dengan pidato dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu yang berulang kali menekankan kewaspadaan dan kehati-hatian, kali ini Presiden menyuarakan nada penuh optimistis.Salah satu alasannya adalah keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Buktinya, kinerja APBN kian sehat dengan estimasi defisit hanya 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Neraca perdagangan juga tak kalah moncer setelah mencetak surplus selama 31 bulan berturut-turut. Demikian pula dengan optimisme dunia usaha yang salah satunya tecermin dari indeks manufaktur yang berada di zona ekspansi. Presiden Joko Widodo menjelaskan penanganan pandemi yang baik serta indikator ekonomi yang semakin bagus menjadi dasar pertimbangan untuk mengakhiri pembatasan mobilitas, baik berbentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hanya sampai tahun ini. Kendati secara de facto Indonesia menuju endemi, pemerintah berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan sosial. Hal ini dilakukan dalam rangka menjangkar daya beli masyarakat di tengah besarnya risiko inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perubahan dari pandemi menjadi endemi akan memuluskan akselerasi ekonomi karena meningkatnya kepercayaan diri masyarakat dan pelaku usaha.

Problematika multidimensi kian menantang ekonomi global. Banyak yang mengibaratkan tahun 2023 bagai awan mendung yang kita jelang. Tetapi benarkah mendung pertanda akan datang badai? Saat semuanya masih serba tak tentu, Indonesia patut optimistis, namun tetap berjaga-jaga. Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda mereda. Gangguan rantai pasok akibat perang menyebabkan kenaikan harga energi. Inflasi global lantas mendesak otoritas moneter mengambil stance pengetatan. Sementara itu, kesalahan posisi fiskal Inggris memaksa intervensi bank sentral di pasar gilts di tengah tekanan inflasi sehingga menciderai ekonomi negara itu. Manajemen pengendalian Covid-19 di China pun menuai polemik domestik. Semua itu menjadi ramuan pahit bagi laju ekonomi dunia. Ruang kekeliruan makin sempit dan akan berimbas fatal bila terjadi. Fundamental makroekonomi Indonesia memang terbilang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2022 tercatat 5,72%. Ketahanan eksternal kuat, tercermin dari catatan surplus neraca perdagangan sepanjang 2022. Tak hanya itu, mandat presidensi G-20 tuntas dengan membanggakan. Variabel moneter yang masih harus dicermati di tahun 2023 adalah inflasi. Tekanan inflasi global memang dominan bersumber dari sisi penawaran (supply side) akibat perang. Komponen moneter penting lainnya adalah kestabilan nilai tukar. Dolar AS menguat tajam sepanjang 2022, akibat pengetatan moneter agresif (hawkish) bank sentral AS (The Fed) demi memangkas inflasi kembali ke target 2%. Indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DYX) masih dalam tren penguatan, meskipun mulai terlihat melandai.

Produk anyar reksadana kian semarak di pasar kendati jelang penutup tahun. Dari produk baru tersebut, jumlah terbanyak berasal dari reksa dana terproteksi dan reksadana indeks. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, terdapat 48 produk baru reksadana sejak November. Dari jumlah itu, 14 produk baru merupakan reksadana terproteksi dan 9 produk baru dari reksa dana indeks. Sisanya, berasal dari reksadana berbasis sukuk, reksadana pendapatan tetap, hingga reksadana saham. Hal itu akhirnya berkontribusi terhadap total produk reksadana beredar seperti yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga pekan pertama Desember 2022. Investment Analyst dari Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian mengatakan bahwa penerbitan reksadana mengikuti kebutuhan pasar dan kinerja aset dasar.

Pemerintah harus memastikan seluruh bauksit yang diproduksi di Tanah Air bisa terserap oleh pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang ada agar tidak memunculkan ekses negatif terhadap industri pertambangan nasional. Larangan ekspor bijih bauksit yang bakal diterapkan mulai Juni 2023 dinilai terlalu terburu-buru, karena Indonesia saat ini belum memiliki smelter yang memadai untuk mengolah seluruh bauksit yang diproduksi.Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan bahwa larangan ekspor bijih bauksit saat ini akan membuat sejumlah perusahaan pertambangan menghentikan produksinya. Hal itu kemudian bisa berdampak pada pemutusan hubungan kerja, dan keterlambatan pembayaran kredit yang umumnya digunakan untuk modal kerja.“Memang harus dipilih-pilih juga mana saja perusahaan yang serius mengembangkan smelter, mana yang hanya untuk sekedar mendapatkan kuota. Untuk yang serius membangun smelter, harus dibantu juga mungkin dengan melakukan pembatasan [ekspor] secara bertahap,” katanya, Rabu (21/12). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa kapasitas pemurnian pengolahan bijih bauksit di dalam negeri relatif cukup untuk mengantisipasi limpahan bahan mentah itu yang diprediksi meningkat seiring dengan keputusan moratorium ekspor pada Juni 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang menegaskan pemerintah akan terus melakukan kalkulasi untuk memastikan nilai tambah dari sejumlah komoditas mineral. Bahkan, pemerintah tidak akan menunggu kesiapan industri untuk melakukan larangan ekspor bijih agar negara bisa mendapatkan manfaat lebih banyak.

BATAM, ID - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) siap menjadi pemain utama data center Indonesia dan regional Asean. Di dalam negeri, Telkom akan memaksimalkan landbank strategis untuk membangun data center berkapasitas 1 gigawatt. Sedangkan di Asean, Telkom berpeluang membangun data center berkapasitas 400 MW. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah di sela peletakan batu pertama (groundbreaking) data center Telkom di Batam, Rabu (21/12/2022). Acara itu antara lain dihadiri Chief Executive Officer (CEO) Singtel Yuen Kuan Moon, Chief Commercial Officer (CCO) Regional Data Center Singtel Andrew Lim, CEO Medco Energi Power Eka Staria, dan jajaran direksi Telkom. Data center Telkom di Batam akan dibangun di atas lahan seluas 5 ha di Kabil Industrial Estate (KIE). Proyek ini ditargetkan tuntas pada kuartal II-2024. Pada tahap awal, data center Telkom di Batam akan berkapasitas 17 MW. Ke depan, kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 51 MW. (Yetede)

JAKARTA, ID – Isu transisi energi dan misi pengurangan emisi karbon diprediksi akan menjadi agenda bersama dunia di tahun 2023. Keberadaan energi baru terbarukan (EBT) menjadi harapan dan peluang baru bagi perekonomian Indonesia di tahun depan, sebab sejalan dengan upaya pengurangan emisi dengan beralih ke energi ramah lingkungan yang memanfaatkan potensi lokal. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menilai, isu transisi energi bukan hanya menjadi tantangan tetapi bisa menjadi salah satu peluang pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah melihat potensi ini dan bersama PLN memetakan potensi pengembangan. PLN memiliki peran yang cukup signifikan untuk menjadi pionir di sektor transisi energi,” ujar kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam acara Indonesia Economic Outlook 2023 di Jakarta, Rabu (21/12). Suahasil menjelaskan kunci dalam menghadapi tantangan perekonomian tahun depan adalah dengan memaksimalkan potensi dalam negeri. Selain itu, aspek yang paling penting dalam menghadapi ketidakpastian global adalah kolaborasi dan sinergi. (Yetede)