Dua bank yang terkait dengan pemerintah sedang dalam proses melakukan rights issue saat ini, yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI. Prospek rights issue BTN tampaknya menarik lantaran ada pembeli siaga. Bank spesialis KPR ini telah menetapkan harga pelaksanaan rights issuenya sebesar Rp 1.200 per saham. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan BTN, Kamis (15/12), CIMB Niaga Sekuritas yang menjadi salah satu penjamin emisi rights issue itu akan bertindak sekaligus sebagai pembeli siaga. Sebelumnya, Wakil Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan, investor asing cukup antusias dengan berbagai inisiatif strategis BBTN dalam meningkatkan profitabilitas Antusiasme ini terlihat saat perseroan roadshow ke investor institusi di Amerika Serikat, Eropa dan Singapura. Sementara dalam rights issue BSI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan belum ada investor strategis yang bakal masuk ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kabar yang beredar di pasar bahwa investor Dubai bakal masuk ke bank syariah terbesar di Tanah Air itu. Muhammad Khoerur Roziqin, Deputi Jasa Keuangan Kementerian BUMN, mengatakan rights issue BSI saat ini difokuskan untuk menambah jumlah saham beredar di publik atau free float. Dalam rights issue BSI kali ini, lanjutnya, Bank Mandiri akan mengeksekusi haknya. Lalu Bank BNI akan mengeksekusi sebagian haknya sehingga akan terdulusi sebagian. Sedangkan Bank BRI akan terdilusi namun akan mempertahankan kepemilikan saham tidak kurang dari 15%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kebanjiran laporan masyarakat terkait industri financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P Lending) sepanjang tahun 2022 ini. Berdasarkan data OJK sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2022, ada sebanyak 298.627 layanan pengaduan yang diterima OJK. Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 21,54% dari total layanan datang dari bisnis fintech. Lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan ( social engineering,  skimming ), kegagalan dan keterlambatan transaksi dan permasalahan bunga, denda hingga pinalti. Adapun, secara total layanan yang diberikan OJK, Friderica merinci sebanyak 88,38% berupa pertanyaan, 6,98% adalah laporan dan 4,63% merupakan pengaduan dari semua sektor jasa keuangan. "Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89%," tandas wanita yang akrab disapa Kiky tersebut.

Performa apik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 menebalkan bekal pemerintah menyongsong skenario fiskal ‘endemi Covid-19’ alias konsolidasi pada tahun depan. Memang, dari perspektif kesehatan penetapan pandemi maupun endemi Covid-19 perlu mengacu pada World Health Organization (WHO). Akan tetapi, untuk urusan fiskal, pemerintah punya kebijakan pengelolaan secara mandiri sesuai situasi nasional. Apalagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan kebijakan anggaran penanganan pandemi Covid-19 resmi berakhir pada tahun ini. Regulasi itu sekaligus mengamanatkan konsolidasi fiskal pada 2023, yakni mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, kans pemerintah untuk menormalisasi defisit atau memulai APBN tanpa Covid-19 pun amat besar. Penerimaan yang menembus target sejak bulan lalu, belanja yang cukup solid, hingga defisit yang terkendali menguatkan optimisme itu. Artinya, kebijakan apapun yang ditempuh bakal menguatkan pijakan otoritas fiskal untuk bermanuver pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pun menegaskan bahwa kinerja APBN telah sepenuhnya sehat. Terlebih, sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi ekonomi Indonesia pada 2023. Di antaranya adalah World Bank dari 5,2% menjadi 4,8%, Asian Development Bank (ADB) dari 5,4% menjadi 5%, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dari 5,3% menjadi 4,7%. Salah satu strategi yang dilakukan untuk menguatkan fondasi ekonomi adalah mengoptimalkan belanja strategis yang memiliki efek berganda besar.

Kewaspadaan dan mitigasi yang ter­ukur amat dibutuhkan dalam situa­­­si ekonomi yang serba menantang seperti sekarang ini. Apalagi, tahun depan ketidakpastian ekonomi global diramal belum mereda. Ancaman resesi global masih membayangi, berkelindan dengan konflik geopolitik yang justru rawan meluas. Tensi panas Rusia-Ukraina membuat karut-marut rantai pasok, khususnya komoditas energi dan pangan tak kunjung surut dan berisiko membuat harga barang dan jasa melejit. Hal tersebut dapat memukul ekonomi dunia, baik negara maju maupun emerging market. Apalagi, sejumlah bank sentral dunia, termasuk Bank Indonesia, pun masih kukuh melakukan pengetatan kebijakan moneter. Langkah logis yang perlu ditempuh selain kebijakan makropdudensial guna meredam inflasi. Dus, akselerasi pertumbuhan ekonomi mungkin tak sekencang sebelumnya. Malah belum lama ini sejumlah lembaga ekonomi dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Asian Development Bank (ADB) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dari 5,4% menjadi 5%. OECD juga merevisi proyeksi ekonomi Indonesia tahun depan dari 5,3% menjadi 4,7%. Sebelumnya pun, International Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2023, yakni dari 5,3% ke 5%. Inisiatif strategis juga telah dirancang pemerintah untuk menyongsong tahun depan. Mulai dari kebijakan fiskal yang adaptif di tengah upaya konsolidasi, insentif dunia usaha, serta melanjutkan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terbukti efektif. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia juga terus diarahkan menuju stabilitas ekonomi nasional.

Pantai timur Sumatera rawan digunakan untuk pengiriman pekerja migran nonprosedural ke Malaysia. Tidak hanya menggunakan kapal penumpang di pelabuhan resmi, pengiriman pekerja migran juga menggunakan pelayaran rakyat melalui pelabuhan tidak resmi. Tanpa ketegasan pihak terkait untuk mencegah pengiriman nonprosedural, pekerja migran rentan menjadi korban perdagangan orang. Keselamatan mereka dipertaruhkan. Seperti diberitakan, pemberangkatan pekerja migran nonprosedural masif dilakukan lewat dua feri dari pelabuhan internasional di Batam, Kepri menuju Tanjung Pengelih, Malaysia. Sejak Mei 2022, sedikitnya 200 pekerja migran tanpa dokumen setiap hari berangkat lewat rute itu. Selain lewat pelabuhan resmi di Batam, sindikat pengiriman pekerja migran nonprosedural kerap menggunakan pelabuhan tak resmi di sepanjang pantai timur Sumatera. Pekerja tanpa dokumen diseberangkan ke Malaysia menggunakan perahu kayu. Aspek keselamatan pelayaran pun terabaikan. Sejak Desember 2021 ada tujuh peristiwa perahu pengangkut pekerja migran tanpa dokumen yang tenggelam di Selat Malaka. Total 42 orang tewas dan 54 orang hilang. Perahu-perahu yang tenggelam itu berangkat dari Sumut, Riau, dan Kepri.

Aktivis migran Batam, RD Chrisanctus Paschalis, Selasa (20/12) mengatakan, pemberangkatan pekerja migran tanpa dokumen lewat pelabuhan resmi atau tak resmi sama-sama berbahaya. Tanpa dokumen lengkap, pekerja migran tak tercatat dan tak bisa mendapat perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri. Pekerja migran tanpa dokumen berangkat ke Malaysia hanya bermodal paspor, bahkan kadang tanpa paspor. Padahal, Pasal 13 UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan, selain paspor, calon pekerja migran Indonesia juga harus memiliki visa kerja, perjanjian kerja, dan lima dokumen lainnya. ”Persoalan ini hanya bisa diselesaikan kalau apparat menegakkan hukum secara tegas. Aparat di pelabuhan jangan melakukan pembiaran, apalagi membekingi sindikat perdagangan orang,” kata Paschalis. Koordinator Migrant Care Wahyu Susilo menilai, pemberangkatan pekerja migran nonprosedural bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pelakunya dipastikan berjejaring, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara lain, dalam hal ini Malaysia. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Achmad Kartiko di sela penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan Ombudsman RI, kemarin, di Jakarta, berharap kerja sama lintas instansi dan pemerintah daerah diperkuat untuk mencegah pemberangkatan pekerja migran  nonprosedural. (Yoga)

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan seluruh penjabat kepala daerah belum mengalokasikan anggaran dukungan untuk Pemilu 2024. ”Untuk anggaran pemilu sebaiknya dicicil tahun 2023 dan 2024,” kata Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, Selasa (20/12). Jika seluruh anggaran dukungan pemilu dialokasikan tahun 2024, dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan di daerah tersebut. (Yoga)

Masyarakat yang inklusi menjadi kunci menghapus diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Semua pihak perlu terlibat untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan pelindungan sama, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Kondisi itu tercipta jika masyarakat menyadari pentingnya keikutsertaan penyandang disabilitas dalam berbagai bidang. Untuk itu, acara Karya Tanpa Batas digelar dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat puncak acara Karya Tanpa Batas 2022 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Selasa (20/12).mengatakan, kegiatan ini sebagai bukti negara hadir bersama mereka tanpa ada diskriminasi. Kolaborasi pemerintah dan swasta jadi kunci keberhasilan membangun sistem kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini juga bertujuan agar penyandang disabilitas berpartisipasi dalam perekonomian menuju ekonomi inklusif.

Menurut Mendikbud ristek, Nadiem Anwar Makarim, untuk membantu penyandang disabilitas memiliki sertifikat keahlian untuk mendapat pekerjaan, pihaknya menyusun Skema Sertifikasi Kompetensi. Melalui pendirian 10 SLB sebagai rintisan lembaga sertifikasi profesi, hal itu diharapkan mempermudah penyandang disabilitas mengakses sertifikat keahlian. Program tahunan bagi disabilitas bertajuk Karya Tanpa Batas diinisiasi Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM; Kemendikbud ristek; Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia; serta Smesco Indonesia. Suzana Teten Masduki dari OASE-KIM menjelaskan, ada pelatihan bersertifikat dalam kegiatan ini, seperti pelatihan perias artis, kelas kuliner, dan peluncuran institusi pendukung penyandang disabilitas. Sebanyak 350 penyandang disabilitas menampilkan aneka produk makanan dan lukisan karya penyandang disabilitas. Aryani Sri Ramadhani, pemilik kedai Blind Coffee, mengatakan, sejak 2019 dirinya mendirikan kedai kopi bersama tiga orang lainnya di Pondok Ranji, Tangsel, Banten setelah mengikuti pelatihan kelas kopi manual brew. (Yoga)

Sejak Rusia menyerang Ukraina pada Februari lalu, sanksi dijatuhkan AS serta Uni Eropa (UE) terhadap Rusia, untuk melemahkan Rusia dan elite negara itu sehingga diharapkan Moskwa mengakhiri serangan. Namun, tampaknya tujuan tak tercapai. Hingga sekarang, perang masih berlangsung. Tidak hanya institusi, sasaran sanksi juga meliputi individu. Bidang yang dikenai sanksi antara lain keuangan serta perdagangan. Pada Jumat (16/12) paket sanksi kesembilan dari UE atas Rusia mulai berlaku. Kali ini, UE menjatuhkan sanksi bagi 141 orang dan 49 perusahaan atau institusi dari Rusia. Menurut The New York Times, untuk delapan paket sanksi terdahulu, sejak Februari lalu, UE telah memasukkan total 1.236 orang dan 155 perusahaan ke dalam daftar penerima sanksi. Wujudnya termasuk pembekuan aset. Sanksi itu juga melarang perdagangan produk dari total 1.000 kategori serta ratusan subkategori. Hampir keseluruhan impor minyak dari Rusia sudah diembargo.

Berdasarkan nilai, sepertiga ekspor UE ke Rusia dan dua pertiga impor dari negara itu telah dilarang. Penerapan sanksi menimbulkan perdebatan di antara anggota UE. Kelompok yang menginginkan sanksi lebih keras meliputi negara di dekat Rusia atau Ukraina, seperti Lituania serta Polandia. Di sisi lain, ada kelompok tak menyetujuinya. Pertimbangannya, sanksi membuat pasokan energi seret sehingga rakyat susah. Harga-harga pun meroket. Sungguh tidak mudah bagi anggota UE untuk menghadapi situasi ini. Di satu sisi, mereka dikehendaki mendukung Ukraina yang pemerintahannya sekarang pro-Barat. Di sisi lain, anggota UE harus menghadapi kenyataan rakyatnya mengalami kesulitan atau terdampak sanksi atas Rusia. Ketika perang berlarut-larut dan sanksi terus ditingkatkan, tekanan terhadap anggota UE kian besar. Situasi ekonomi yang sulit dan tak berkesudahan dapat memicu ketidakpuasan serta berujung pada gejolak politik. Oleh karena itu, solusi atas perang di Ukraina harus segera dicapai. (Yoga)

Guna mengantisipasi imbas pelambatan ekonomi global tahun depan, defisit APBN ditekan lebih awal tahun ini. Dengan capaian defisit yang rendah dan ruang fiskal tambahan tahun depan, belanja negara perlu diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat rentan dan menggerakkan roda ekonomi domestik. Data Kemenkeu, sampai 14 Desember 2022, realisasi defisit APBN 2022 mencapai Rp 237,7 triliun atau 1,22 % terhadap PDB. Capaian itu jauh lebih rendah dari target tahun ini yang tertera di PP No 98 Tahun  2022, yakni 4,5 %, serta target outlook pemerintah tahun ini sebesar 3,92 %. Pada APBN 2023,  pemerintah sudah memasang target defisit 2,84 %, kembali ke batas normal di bawah 3 %.

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada hari Selasa (20/12) mengatakan, capaian defisit menjelang akhir tahun ini jauh lebih kecil dari rencana pemerintah, karena pertumbuhan pendapatan negara yang sampai 14 Desember 2022 mencapai Rp 2.479,9 triliun, di atas target Rp 2.266,2 triliun. Capaian pendapatan tahun ini ditopang penerimaan pajak Rp 1.634,4 triliun atau 110  % dari target Rp 1.485 triliun serta PNBP sebesar Rp 551,1 triliun (114,4 % target Rp 481,6 triliun). Di luar itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga sudah mencapai 98,01 % target Rp 299 triliun. Sri Mulyani mengatakan, defisit yang terjaga rendah itu menunjukkan kondisi APBN yang sehat di tengah iklim ekonomi yang tidak pasti. Pemerintah pun bisa mengurangi porsi pembiayaan anggaran atau utang menjadi Rp 469,8 triliun, jauh di bawah target awal Rp 840,2 triliun. (Yoga)

Sektor perbankan paling berisiko dimanfaatkan pelaku korupsi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, karena perbankan memiliki fasilitas lengkap yang memberikan kemudahan transaksi dan memiliki jaringan yang luas. Sistem control dan integritas sektor jasa keuangan perlu ditingkatkan untuk mencegah kejahatan korupsi dan pencucian uang. Riset ”Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi 2022” yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sektor industri yang berisiko tinggi dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil korupsi adalah perbankan. Sektor perbankan menjadi satu-satunya yang berisiko tinggi dari 27 sektor jasa keuangan menurut penilaian PPATK. Adapun 26 sektor jasa keuangan lainnya, seperti valuta asing, perusahaan efek, dan perusahaan properti, dinilai berisiko rendah.

Berdasarkan data PPATK, selama periode Januari-November 2022, jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 82.731, sebanyak 51.925 laporan berasal dari perbankan atau setara 62,76 % total LTKM. Terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, perbankan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak pelapor, seperti perbankan, memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena pihak pelapor merupakan ujung tombak (front liner) dalam rezim anti pencucian uang. ”Sektor perbankan berisiko tinggi digunakan untuk TPPU hasil korupsi karena memiliki fasilitas transaksi yang lengkap dan mudah serta memiliki jaringan yang luas,” ujar Plt. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam webinar Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Jakarta, Selasa (20/12). Pola transaksi, seperti pemindahbukuan, pembelian/produk investasi, juga transfer via mobile banking, marak digunakan sebagai sarana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. (Yoga)