JAKARTA,ID-Penguatan dan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7%. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran tersebut, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergitas melalui kementerian/lembaga, bersama asosiasi, pemerintah daerah (pemda), pelaku industri, dan bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjalankan inisiatif dan kebijakan digital dalam mendukung penguatan ekosistem digital secara nasional. "Salah satu upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui penguatan  teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk pemerintah daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas p2DD) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023). (Yetede)

Menyebut perjudian sebagai “bermain peluang” dapat membangkitkan kesenangan, perasaan beruntung, dan keterlibatan kolektif. Pemaknaan yang terdengar menyenangkan ini mungkin menjadi alasan hampir 80 persen orang dewasa terlibat perjudian pada suatu waktu selama hidup mereka. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa psikologi saya mengapa, menurut mereka, orang berjudi. Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapat uang, atau sekadar mencari sensasi.

Awalnya, alasan orang bermain judi memang demikian. Namun kini perjudian tidak lagi menjadi kegiatan sampingan untuk mencari kesenangan, melainkan sudah membuat manusia menjadi impulsif. Para psikolog tidak tahu pasti mengapa bisa demikian. Apa yang membuat orang terus bermain judi bahkan ketika hal itu tidak lagi menyenangkan? Mengapa tetap bertahan dengan permainan yang mereka tahu bahwa itu dirancang untuk membuat mereka kalah? Apakah beberapa orang hanya lebih sial atau tidak pintar menghitung peluang? (Yetede)

Presiden Jokowi  berkali-kali menjajal Whoosh. Salah satunya dalam peresmian Whoosh, Senin (2/10). Peresmian ini menandai beroperasinya Whoosh dengan Kepmenhub No KM 114 Tahun 2023 terkait Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Cepat Indonesia-China (KCIC). Kereta cepat buatan China tersebut bisa melaju dengan kecepatan 350 kilometer per jam. Hingga saat ini, belum ada transportasi darat massal di Asia Tenggara yang menyamai kecepatannya. ”Ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 350 kilometer per jam. Kami namakan Whoosh, singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini,” ujar Presiden dalam sambutannya di Stasiun Halim, DKI Jakarta.

Ucapan Presiden langsung dibuktikan dengan perjalanan menuju Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, yang terpaut jarak lebih dari 100 kilometer dari Halim. Rombongan Presiden tiba pukul 09.40. Padahal, sebelumnya orang nomor satu di republik ini baru saja menekan tombol peresmian di Halim pukul 09.00. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan, proyek kereta cepat ini menandai transportasi massal yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Whoosh membawa hal baru dan memberikan pengalaman berharga bagi Indonesia. ”Proyek kereta cepat ini hal baru bagi kita. Baru teknologinya, kecepatannya, konstruksinya, hingga pembiayaannya. Dalam proses ini bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman ini mahal, tetapi sangat berharga,” kata Presiden. (Yoga)

Dunia usaha mulai mencermati gagasan ekonomi setiap kandidat calon presiden yang akan berlaga di Pemilihan Umum 2024. Pemikiran serta arah kebijakan ekonomi tiap kandidat itu akan ikut memengaruhi keputusan pengusaha dalam berinvestasi, antara tetap wait and see atau berekspansi di tengah ingar-bingar tahun politik. Tren wait and see investor itu terutama dijumpai di investasi asing atau PMA. Sementara investasi dalam negeri atau PMDN cenderung tetap tumbuh stabil di tahun pemilu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Jumat (29/9) mengatakan, salah satu faktor utama yang membuat pengusaha ragu untuk berinvestasi di tahun politik adalah ketidakpastian arah kebijakan ekonomi ke depan. Sebab, sudah menjadi hal lumrah bahwa pergantian pucuk kepemimpinan biasanya juga berdampak pada perubahan arah kebijakan.

”Setiap perubahan leadership artinya ada risiko untuk diskontinuitas kebijakan. Walaupun kali ini risiko itu cukup kecil, tetapi tetap ada. Mungkin untuk investasi yang jumlahnya tidak terlalu besar tetap akan tumbuh, tetapi untuk investasi jangka panjang, pengusaha pasti berpikir dua kali,” kata Shinta di sela-sela acara Kompas CEO Forum Afternoon Tea bertopik ”Peta Politik 2024” di Jakarta. Ia  menilai, sebagian besar kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir ini sudah di jalan yang tepat. Pengusaha pun berharap kandidat calon presiden (capres) dapat melanjutkan program ekonomi yang dirasa sudah tepat, khususnya terkait reformasi struktural dan pemerataan pembangunan. Namun, masih banyak pula implementasi kebijakan reformasi ekonomi itu yang tidak konsisten sehingga membutuhkan perbaikan oleh rezim yang akan datang. ”Pemerintahan berikutnya harus lebih profesional dan result-oriented untuk memastikan perubahan ekosistem ekonomi yang nyata di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” katanya. (Yoga)

Dalam Asian Development Outlook edisi September 2023 yang dirilis pada Rabu (20/9) Bank Pembangunan Asia (ADB) menurunkan proyeksi inflasi Indonesia. Tingkat inflasi Indonesia pada 2023 direvisi menjadi 3,6 % dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,2 % pada proyeksi April 2023. Kendati begitu, ADB juga mengingatkan, laju penurunan inflasi itu dapat terhambat gegara dampak El Nino. Kementan memperkirakan dampak El Nino sedang dapat menyebabkan produksi beras berkurang sebanyak 380.000 ton beras. Namun, jika yang terjadi El Nino kuat, produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton. Penurunan produksi itu akan diikuti dengan kenaikan harga gabah dan beras sehingga akan berujung pada kenaikan inflasi. Hal itu terindikasi dari kenaikan harga beras yang terjadi sejak Juli 2023. Hingga September 2023, BPS mencatat, harga rata-rata beras secara nasional di tingkat penggilingan Rp 12.708 per kg, grosir Rp 13.037 per kg, dan eceran Rp 13.799 per kg. BPS juga menyebutkan, kenaikan harga beras yang tajam justru terjadi di sentra-sentra produksi padi nasional, seperti Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan pasokan beras akibat penurunan produksi padi di sentra-sentra produsen beras tersebut.

Hal itulah yang menjadikan beras sebagai penyumbang utama inflasi September 2023 sebesar 0,19 % secara bulanan dan 2,28 % secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan itu masing-masing 0,18 % dan 0,55 %. Inflasi beras juga tinggi, yakni 5,61 % secara bulanan dan 18,44 % secara tahunan. Tahun ini, pemerintah optimistis inflasi akan terkendali dan terjaga sesuai target BI dan pemerintah, di kisaran 2-4 %. Kendati begitu, di balik optimisme dan angka inflasi itu, masyarakat kelas bawah yang paling menanggung kenaikan harga beras itu. Masyarakat kelas menengah juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli beras. Bahkan, petani yang merupakan produsen padi terpaksa harus membeli beras dengan harga lebih mahal saat stok gabah di rumah habis. Penyebab lain tergerusnya dompet masyarakat adalah akumulasi kenaikan sejumlah harga barang dan jasa, termasuk BBM, minyak goreng, dan tarif angkutan umum, belum sebanding dengan kenaikan upah atau gaji. (Yoga) 

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan yang memungkinkan pemutihan bagi pelaku usaha pemohon kredit usaha rakyat atau KUR tetapi tertolak oleh sistem. Wacana kebijakan ini, jika jadi direalisasikan, membutuhkan komitmen dan kesungguhan penerima KUR. ”Terkait munculnya keluhan UMKM pemohon KUR yang ditolak oleh Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK), kami, pemerintah, akan memberlakukan kebijakan hapus tagih kepada peminjam sampai Rp 500 juta. Sebentar lagi akan keluar aturannya,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius, saat menghadiri konferensi pers bertemakan persoalan akses KUR yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI secara hibrida, Senin (2/10) di Jakarta.

Penolakan KUR terjadi karena SLIK melaporkan pelunasan pinjaman lain tidak rapi. Namun, Yulius menyatakan, pemerintah akan membantu pencairan KUR itu. Menurut dia, dalam pembuatan aturan pemutihan tersebut, pemerintah berharap pelaku UMKM harus berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis. Sesuai Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM per 13 Juli 2023, pagu KUR menjadi Rp 297 triliun. Rapat juga menargetkan penambahan debitor baru dan debitor graduasi. Suku bunga KUR skema super-mikro sebesar 3 %. Bunga KUR mikro dan kecil sebesar 6 % bagi debitor baru. Sementara debitor berulang akan memperoleh peningkatan bunga berjenjang, yakni 7 %, 8 %, dan 9 %. Penyalur KUR yang meminta Agunan tambahan dengan plafon sampai dengan Rp 100 juta dikenai sanksi berupa subsidi bunga/margin tidak dibayarkan atau pengembalian subsidi bunga/margin yang telah dibayarkan. (Yoga)