Nilai investasi pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dari harta peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang digelar tahun lalu cukup terbatas. Mengacu pada data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diolah Bisnis, total penempatan pada instrumen SBN hingga batas akhir pada 30 September 2023 senilai Rp5,9 triliun dan US$124,08 juta. Padahal, mengutip data PPS Dalam Angka yang ditayangkan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, komitmen investasi hingga penutupan program pengampunan pada 30 Juni 2022 lalu adalah Rp22,34 triliun. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, mengatakan saat ini otoritas fiskal tengah melakukan kompilasi data realisasi total, baik di SUN maupun sektor riil. Secara terperinci, investasi PPS pada Surat Utang Negara (SUN) FR0094 pada 2022 senilai Rp3,99 triliun, USDRFR0003 senilai US$63,31 juta, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) PBS035 senilai Rp1,18 triliun. Adapun pada tahun ini, investasi pada SUN FR0099 senilai Rp2,19 miliar, USDRFR0003 senilai US$60,77 juta, sementara SBSN PBS035 senilai Rp724,96 miliar. Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, mengatakan SUN menjadi instrumen yang relatif dipilih oleh peserta PPS karena memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya proses yang mudah, kondisi keuangan negara yang makin bagus, dan defisit fiskal yang terus menurun sehingga rendah risiko.

Pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan kian menunjukkan tren pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan risiko kredit yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Kondisi pemulihan ini diperlihatkan dari jumlah pendanaan perusahaan pembiayaan yang perlahan tapi pasti meningkat sejak pandemi berakhir. Untuk memanfaatkan momentum ini, Otoritas Jasa Keuangan telah menekankan arah pengembangan jangka pendek perusahaan pembiayaan pascapandemi untuk mengoptimalkan peran multifinance dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi. Adapun arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat industri perusahaan pembiayaan agar memiliki daya tahan lebih baik, berdaya saing lebih tinggi, dan memiliki kontribusi lebih optimal terhadap perekonomian. Peningkatan daya saing ini mencakup program memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi industri yang ditargetkan dilaksanakan pada 2025. Salah satu peluang penguatan ketahanan industri perusahaan pembiayaan adalah dengan melakukan sinergi melalui strategi penggabungan usaha, pengambilalihan, dan melakukan konsolidasi. Upaya penguatan industri pembiayaan terkini kali ini datang dari proses akuisisi perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia yang telah rampung oleh Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF), Selasa (3/10). MUFG melalui Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) dan Adira Finance sepakat mengakuisisi Home Credit dengan nilai akuisisi sebesar EUR209 juta atau setara Rp3,4 triliun. Perusahaan berharap transaksi ini dapat membuka kunci sinergi yang signifikan dalam ekosistem Home Credit dan MUFG, menggerakkan bisnis Home Credit, dan memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih luas bagi konsumen. Selain itu, pandemi Covid-19 juga seakan telah menuntut perusahaan pembiayaan untuk sadar IT dan segera mereset ulang strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat telah menyebabkan akselerasi transformasi proses penyaluran dan penagihan pembiayaan yang menghendaki pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan proses bisnis ini, tentu saja menggaris bawahi kebutuhan investasi yang besar.

Otoritas minyak dan gas bumi nasional memberikan ‘karpet merah’ terhadap rencana yang diajukan oleh perusahaan asal Italia, Eni setelah menemukan cadangan gas bumi sebanyak 5 triliun kaki kubik ndi Blok North Ganal, Kalimantan Timur. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal memberikan dukungan penuh terhadap rencana yang diajukan oleh Eni untuk mengembangkan cadangan gas bumi di North Ganal, termasuk memasukkan sebagian wilayah Indonesia Deepwater Development agar bisa dikembangkan secara bersamaan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, penggabungan sebagian wilayah kerja Indonesia Deepwater Development (IDD) bakal berdampak positif terhadap pengembangan hulu migas nasional. Pasalnya, potensi yang ada di wilayah tersebut bisa langsung dimanfaatkan oleh fasilitas yang telah tersedia. Eni memang berencana mengajukan revisi plan of development (PoD) IDD dengan membagi pengembangan blok migas tersebut menjadi dua konsentrasi, yakni sisi utara dan selatan. Rencananya, IDD bagian selatan terhubung dengan floating production unit (FPU) Jangkrik, sedangkan bagian utara yang berdekatan dengan lokasi temuan gas dalam jumlah besar saat ini bakal terhubung dengan blok pengembangan North Ganal. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan Eni bakal membangun fasilitas FPU baru di sisi utara portofolio migas mereka, yakni di hamparan Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur. “FPU Jangkrik itu untuk yang Selatan, nanti sepertinya akan bangun hub baru. Jadi akan ada baru, karena Jangkrik sudah penuh oleh Merakes dan Muara Bakau,” kata Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo saat ditemui, Selasa (3/10). Berdasarkan keterangan resmi Eni, perkiraan awal menunjukkan total struktur yang ditemukan sebesar 5 Tcf gas dengan kandungan kondensat sekitar 400 Mbbls. Data yang diperoleh perusahaan pun memungkinkan untuk kajian pengembangan yang lebih cepat nantinya. Sumur Geng North-1 dibor dengan kedalaman 5.025 meter pada kedalaman air 1.947 meter, melewati kolom gas setebal sekitar 50 meter di reservoir batu pasir miocene dengan sifat petrofisika yang baik.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara Palu-3 yang berlokasi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, siap beroperasi secara komersial pada 2024.Kesiapan ini lantaran kesuksesan PT PLN (Persero) dalam melaksanakan boiler hydrostatic test (BHT) untuk Unit 1 pada PLTU Palu-3. Rangkaian ini merupakan salah satu tahap sebelum pembangkit tersebut nantinya akan mulai dioperasikan pada 2024.Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah (UPP Sulteng) Renar Parama Aryoputro menjelaskan bahwa hydrotest merupakan milestone yang harus dilalui setelah keberhasilan backfeeding pada Juli 2023. Sementara itu, imbuhnya, hydrotest merupakan proses pengujian di mana pipa diisi air bertekanan ekstra tinggi, yaitu satu setengah kali dari keadaan normal. General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi Defiar Anis menjelaskan bahwa PLTU Palu-3 merupakan pembangkit listrik bertenaga batu bara dengan kapasitas 2X50 megawatt (MW). Pembangkit ini bakal meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, terutama di wilayah Sulawesi Tengah.

Terminal Peti Kemas Jayapura yang berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, masih memainkan peran sentralnya sebagai hublogistik barang dan jasa untuk Pulau Papua, terutama komoditas pangan guna mengendalikan laju inflasi Bumi Cendrawasih. Bahkan, keberadaan Terminal Peti Kemas (TPK) Jayapura dinilai sangat penting bagi kelangsungan distribusi barang dan jasa untuk memasok kebutuhan Provinsi Papua secara menyeluruh.Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua Juli Budi Winantya.Dia mengungkapkan bahwa sekitar 51% dari kabupaten/kota di wilayah Papua merupakan landlocked area yang mengandalkan angkutan udara. Sementara itu, 49% lainnya mengandalkan distribusi yang menggunakan angkutan laut.“Pelabuhan Jayapura ini menjadi hub krusial perdagangan komoditas strategis dalam mendukung pemenuhan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, sehingga laju inflasi pun dapat terkendali,” katanya saat ditemui Bisnis di Jayapura, Selasa (3/10).Data BI Papua menunjukkan bahwa tingkat inflasi Papua pada kuartal II/2023 sebesar 4,13% secara tahunan (year-on-year/YoY).  Angka ini cenderung turun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Setidaknya terdapat 14 kabupaten dan 1 kota di Papua yang mengandalkan pasokan bahan pangan maupun material yang dikirim melalui TPK Jayapura.  Bahkan, sebanyak 99% barang logistik yang berlabuh di TPK Jayapura masih harus dikirim ke belasan kota/kabupaten itu dengan menggunakan pesawat.  Manager Operasi TPK Jayapura Jems Yeffry Fonataba memandang bahwa penurunan arus peti kemas tersebut disebabkan oleh melemahnya konsumsi dan daya beli masyarakat di Papua. Pasalnya, selama ini logistik yang masuk melalui TPK Jayapura kebanyakan adalah bahan pangan dan material bangunan.  Kendati demikian, Pengamat kepelabuhanan sekaligus Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai bahwa sejauh ini Pelindo telah berupaya menunjukkan eksistensinya dalam memberikan pelayanan pengguna.  Di sisi lain, Walikota Jayapura Frans Pekey mengatakan, Pemerintah Kota Jayapura telah memberikan kebijakan pelonggaran jam operasional untuk pelabuhan selama 24 jam dari sebelumnya dibatasi, terutama pada hari Minggu lantaran banyak masyarakat yang beribadah.

Sebanyak 34 dana pensiun yang dikelola BUMN terindikasi bermasalah. Penyertaan portofolio investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian kerap menjadi momok sehingga memicu kegagalan pengelolaan dana pensiun. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, 70 % dari 48 dana pensiun di bawah payung BUMN berstatus tidak sehat. Selain penyimpangan investasi, minimnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana telah meningkatkan potensi masalah di tubuh dana pensiun BUMN.

”Ini amat sangat mengecewakan pegawai (BUMN) yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab,” kata Erick dalam konferensi pers perkara dana pensiun BUMN di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10). Indikasi masalah yang menjangkiti 34 dana pensiun BUMN ditemukan setelah terbongkarnya penyelewengan pengelolaan dana oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Erick mengaku curiga akan kemungkinan penyelewengan dana serupa yang menjangkiti tubuh dana pensiun BUMN. Oleh sebab itu, Kementerian BUMN menggandeng Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan payung BUMN berstatus tidak sehat. (Yoga)

Indonesia perlu setahap lebih maju dari program hilirisasi mineral tambang di dalam negeri, yaitu industrialisasi. Hanya dengan industrialisasi, semua produk hilirisasi mineral bisa terserap dan terjadi peningkatan nilai tambah yang lebih optimal. Sejumlah pekerjaan rumah perlu diselesaikan untuk menuju tahap industrialisasi tersebut. Demikian benang merah diskusi ”Kesiapan Industri Pendukung dalam Menyerap Produk Hilirisasi”, Selasa (3/10) di Jakarta, yang diselenggarakan harian Kompas dan Indonesian Mining Association (IMA). Narasumber diskusi adalah Staf Ahli Menteri ESDM Irwandy Arif, Wakil Ketua IMA Ezra Sibarani, Ketua Komite Tetap Mineral dan Batubara Kadin Indonesia A Rizqi Darsono, dan CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus.

Irwandy menyampaikan, dalam mendukung hilirisasi, Kementerian ESDM terus melakukan  optimalisasi peningkatan mineral dan batubara di Indonesia. Setelah itu, agar sampai ke tahap industrialisasi, ada pekerjaan rumah bersama Kementerian ESDM dengan Kemenperin. ”Harus ada kebijakan bersama (terpadu) agar industri hilir di bawah Kementerian ESDM dan smelter-smelter independen berjalan baik. Pengawasannya harus dilakukan bersama. Di Kementerian ESDM, setiap komoditas sudah memiliki pohon industri sampai ke hilir,” kata Irwandy. Ezra menambahkan, menghubungkan hilirisasi mineral dengan industrialisasi jadi pekerjaan rumah bersama antar seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, harus ada keselarasan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam hal kebijakan, grand strategy, pembukaan pintu investasi, dan komunikasi yang terjalin baik. (Yoga)

Pertamina menaikkan harga semua BBM nonsubsidi, dengan alasan kenaikan harga minyak dunia menyebabkan harga di dalam negeri ikut naik. Indonesia secara netto adalah pengimpor BBM. Harga BBM bersubsidi tidak berubah. Kenaikan harga BBM nonsubsidi diperkirakan mendorong konsumen beralih membeli BBM bersubsidi. Akibatnya biaya subsidi membengkak dan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan menurun. Secara prinsip pemerintah bersikap memberi subsidi hanya kepada kelompok paling membutuhkan, yaitu golongan ekonomi lemah. Namun, dalam pelaksanaan tidak berjalan seperti diharapkan. Menyikapi kenaikan harga BBM kali ini, muncul lagi usulan memberlakukan aturan lebih jelas dan tegas pembelian eceran BBM bersubsidi, dengan mengubah Perpres No 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Pemerintah tampak berhati-hati merevisi perpres itu. Salah satu alasan, mencegah dampak sosial, politik, dan ekonomi tak diinginkan menjelang Pemilu 2024. Pada sisi lain, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan energi fosil dan menyadari subsidi haruslah untuk kelompok yang membutuhkan. Alih-alih memberi subsidi BBM pada pengguna kendaraan pribadi yang tak mudah pengawasannya, subsidi dapat dialihkan untuk pengguna angkutan massal, mendorong anggota masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Dengan cara ini, masyarakat berpartisipasi aktif mengurangi penggunaan energi fosil, subsidi dapat diberikan secara adil, dan kemungkinan penyalahgunaan subsidi dapat ditekan. Pemantauan dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan masyarakat beralih ke transportasi publik. (Yoga) 

Obat paten yang harganya mahal bukan berarti khasiatnya jauh lebih baik. Mutu obat generik juga baik dan khasiatnya terjamin. Bedanya hanya pada pengemasan dan pemasaran yang membuat harganya berbeda. Perspektif ini harus ditanamkan agar tidak membingungkan masyarakat. Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Pancasila Hesty Utami Ramadaniati menjelaskan, obat bermerek dan obat generik memiliki kandungan zat aktif dan efikasi yang sama. Yang membedakan hanyalah kemasan dan bahan tambahan yang tidak memiliki efek farmakologi. Jenama yang melekat juga meningkatkan harga jual obat paten.

Industri farmasi biasanya membuat segmentasi pasar. Contohnya, obat untuk kebutuhan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibuat tanpa merek agar harga bisa murah. Sementara untuk segmen pasar lain, industri mencantumkan merek dan mengemasnya lebih premium. ”Berarti ada investasi untuk marketing-nya. Misalnya, obat untuk BPJS Kesehatan dikemas tablet dengan strip plastik, sementara yang lain dikemas dengan blister, jadi lebih mahal. Blister ini kemasan yang lebih tahan lama dan lebih kuat dari kelembaban, tetapi isinya sama saja,” kata Hesty dalam diskusi yang digelar Systematic Tracking of At-Risk Medicines (STARmeds) di Jakarta, Selasa (3/10). (Yoga) 

Kebijakan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan,teknologi, dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penguasaan iptek dan inovasi juga sangat penting dalam transformasi sosial untuk kesejahteraan. Hal tersebut mengemuka dalam sesi pembuka The Indonesian Science Technology Innovation (STI) Policy Lecture Series III-2003 bertajuk ”Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (Iptekin) untuk Transformasi Tata Kelola, Ekonomi, dan Sosial Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045” secara daring, Selasa (3/10). Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN Yanuar Farida Wismayanti mengemukakan, suatu program atau kebijakan tidak akan secara tiba-tiba bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Namun, program pembangunan tersebut disusun melalui observasi secara ilmiah dan metodologi tertentu sebagai dasar kebijakan. ”Hal terpenting dalam pengembanganiptek adalah adanya proses inovasi karena bagaimanapun akan ada celah ketika diimplementasikan atau diaplikasikan. Melalui inovasi  ini, akan dikembangkan sesuatu untuk mendorong peningkatan ekonomi hingga fokus terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Menurut Farida, sejumlah negara telah menjadi contoh bahwa kebijakan iptekin telah mendorong pertumbuhan industri manufaktur, aktivitas ekspor, dan perdagangan lintas negara. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan nilai tambah secara ekonomi dan daya saing di beberapa negara Asia. (Yoga)