JAKARTA,ID-Pemerintah akan melakukan transparansi  harga obat agar tak ada lagi rumah sakit atau apotek yang mematok harga terlalu tinggi. Masyarakat pun dapat membeli obat dengan harga terbaik. "Obat tidak (diatur) langsung ke Menkes (Menteri kesehatan)  tapi BPOM. Nomor satu itu, obat Indonesia untuk yang generik harganya bagus dan aksesnya juga mudah. Justru yang mahal yang nongenerik," ungkap Menteri Kesehatan  RI Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi Investor Daily Roundtable  (IDR). Menkes Budi memaparkan biang keladi mahalnya harga obat  nongenerik di Indonesia. "Banyak yang bilang oh mahalnya karena pajak. Memang mahalnya ternyata biaya marketing  dan promosi. Kita nanti akan bikin sistem harga obat-obatan agar transparan. Semoga mudah-mudahan masyarakat bisa melihat dan tahu dan akan ada public punishment terhadap rumah sakit yang menetapkan harga terlalu mahal," kata Menkes Budi. (Yetede)

Kemendag terbuka apabila Tiktok ingin mengurus izin usaha baru sebagai penyedia layanan transaksi  jual-beli barang secara daring. Hal itu sesuai amanat Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Jika Tiktok mau layanan e-dagang dalam Tiktok Shop Indonesia berjalan, layanan seperti itu harus dipisah (izin usahanya). Kami akan bantu pengurusan izin usahanya sesuai ketentuan terbaru,” ujar Mendag Zulkifli Hasan, Rabu (4/10) di Jakarta.

Zulkifli kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang social commerce, tetapi mengaturnya. Jika perusahaan media sosial ingin menjalankan layanan e-dagang, mereka jangan melakukannya di platform media sosial, tetapi di dalam platform e-dagang. Dalam keterangan resmi di laman perusahaan, Selasa (3/10), Tiktok mengatakan, prioritas perusahaan adalah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku sehingga perusahaan tidak lagi memfasilitasi transaksi e-dagang di Tiktok Shop Indonesia per Rabu pukul 17.00 WIB. (Yoga) 

Dengan stok yang masih berlimpah, pada September lalu India memangkas impor minyak nabati hingga 19 % dibandingkan impor pada Agustus. ”Persediaan minyak nabati telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa karena rekor impor pada bulan Juli dan Agustus,” kata Rajesh Patel dari GGN Research, sebuah lembaga penelitian di bidang industri pertanian di India, Rabu (4/10). ”Itulah alasan mengapa importir minyak nabati melakukan jeda pembelian saat ini”.

Menurut Solvent Extractors’ Association of India (SEA), sebuah asosiasi perdagangan minyak nabati India, stok minyak nabati India saat ini mencapai lebih dari 3,7 juta ton. Pada September tahun lalu, stok minyak nabati India hanya 2,4 juta ton. Pemangkasan volume impor itu diduga bakal memengaruhi pasokan minyak nabati global dan berdampak pada harga komoditas tersebut. Yang patut diperhatikan adalah sebagian besar minyak nabati yang diimpor India merupakan CPO. Apabila dibandingkan dengan pembelian pada Agustus, impor minyak sawit India pada September pun terpangkas hingga 26 % menjadi 830.000 ton. Saat ini India mengimpor CPO asal Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (Yoga) 

Kemenkeu menambah pembiayaan Rp 9,29 triliun dari hasil lelang Surat Utang Negara atau SUN pada 3 Oktober 2023. Pemerintah lebih berhati-hati menarik utang baru di tengah gejolak pasar keuangan global dan kebijakan The Fed yang agresif. Jumlah total penawaran yang masuk pada lelang SUN tanggal 3 Oktober 2023 adalah Rp 22,42 triliun. Dari total penawaran itu, pemerintah memutuskan hanya memenangkan penawaran sebesar Rp 9,29 triliun. Nilai serapan utang baru lewat instrumen SUN itu jauh di bawah target indikatif sebesar Rp 19 triliun dan target maksimal Rp 28,5 triliun. Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menunjukkan, tren hasil lelang SUN di bawah target itu juga terjadi pada lelang-lelang sebelumnya. Pada lelang 8 dan 22 Agustus 2023, dari target indikatif Rp 13  triliun, pemerintah hanya menyerap surat utang sebesar Rp 9,85 triliun dan Rp 7,87 triliun. Pada lelang 5 September 2023, pemerintah juga menyerap pembiayaan di bawah target, yakni Rp 13,2 triliun dari target indikatif Rp 14 triliun.

Penyerapan SUN di atas target sempat terjadi pada lelang 19 September 2023, yakni Rp 15,8 triliun dari target indikatif Rp 14 triliun. Direktur SUN Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, keputusan menyerap SUN di bawah target itu diambil dengan mempertimbangkan imbal hasil (yield) SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2023, dan kondisi  APBN terkini. Di sisi lain, pasar SUN juga sedikit melandai akibat kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), yang masih agresif mempertahankan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) di level tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer). ”Itu didorong oleh sikap wait and see investor atas  sikap hawkish (agresif) para pejabat The Fed yang diyakini masih akan menaikkan suku bunga acuannya tahun ini dan akan menahan tingkat suku bunganya tetap tinggi dalam jangka waktu yang lama,” kata Deni dalam keterangan resmi, Selasa (3/10). (Yoga) 

Langkah terobosan diperlukan Indonesia untuk menggaet pendanaan proyek-proyek transisi energi yang membutuhkan biaya besar, misalnya dengan memadukan mekanisme pendanaan dengan kredit karbon atau monetisasi karbon sehingga diharapkan memberi keyakinan akan pengembalian investasi. Senior Partner and Managing Partner of McKinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan, di Jakarta, Rabu (4/10), mengatakan, pendanaan dan teknologi menjadi tantangan dalam percepatan transisi energi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema pendanaan, yang sesuai dengan cara Indonesia. ”Salah satu opsi ialah menciptakan kredit karbon (komoditas penurunan emisi yang diperdagangkan). Perlu diciptakan mekanisme agar karbon dimonetisasi sehingga memberi return of investment kepada para pengusaha,” ujar Tan.

Dari hitungan McKinsey, untuk seluruh Asia, diperlukan harga kredit karbon di atas 11 USD per ton CO2. Oleh karena itu, kata Tan, diperlukan validasi dan verifikasi kredit karbon tersebut sehingga diharapkan dapat mendanai secara tidak langsung proyeknya. Mengenai hibah (grant), imbuh Tan, akan bergantung pada pemberi donasi. ”Tentu kita tidak bisa mendikte. Namun, kita bisa mencoba ciptakan mekanisme pendanaan berbasis bisnis. Kalau harga kredit karbon 11 USD per ton dianggap valid, mungkin bisa menjadi perimbangan (offset) dari pajak karbon mereka, di negara-negara maju, misalnya,” katanya. Ia menambahkan, dalam mengembangkan transisi energi, bisa saja mengandalkan skema pendanaan tradisional, tetapi hasilnya tak akan bisa optimal. Oleh karena itu, perlu alternative yang membuat investasi masuk akal (make sense) dari sisi pengembalian investasinya. (Yoga) 

Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia menargetkan, pameran International Handicraft Trade Fair atau Inacraft edisi Oktober 2023 meraup transaksiRp 50 miliar dalam 5 hari pameran. Pameran ini juga diharapkan bisa menggaet kontrak dagang ekspor senilai 1 juta USD. Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft (Asephi) Muchsin Ridjan, dalam pembukaan Inacraft edisi Oktober 2023, Rabu (4/10) di Balai Sidang Jakarta, mengatakan, semangat Inacraft masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu meningkatkan daya saing UMKM nasional.

Kategori barang yang ditampilkan pada 4-8 Oktober 2023, tetap mengusung material lokal, misalnya, serat alam, kayu, logam, dan keramik. ”Seusai pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2022, kami menggelar Inacraf dua edisi dalam setahun. Edisi April dan Oktober. Ini karena permintaan menggelar pameran tinggi,” ujarnya. Inacraft edisi Oktober 2023 ini diikuti 772 gerai anggota Asephi, 21 binaan badan usaha milik negara, 18 binaan dinas, dan peserta internasional. Luas total area pameran mencapai 18.700 meter persegi. (Yoga) 

Berbagai pihak mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir memperbaiki tata kelola dana pensiun. Kementerian menemukan 70 % atau 34 dari 48 dana pensiun di bawah payung BUMN berstatus tidak sehat. Audit dengan tujuan tertentu bersama Kejaksaan Agung dan BPKP pada empat dana pensiun sementara menemukan kerugian Rp 300 miliar. Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyatakan dukungannya terhadap aksi Kementerian BUMN dalam upaya memperbaiki dana pensiun dibawah payung BUMN yang bermasalah. Kendati tidak mengelola dana pensiunnya secara mandiri, alokasi anggaran untuk pensiunan pegawai PT KAI tetap dikelola lembaga milik negara. Terlebih lagi, sebagian pegawai PT KAI berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

”Perbaikan masalah dana pensiun BUMN) itu penting untuk masa depan pegawai BUMN,” ujarnya di Cirebon, Jabar, Rabu (4/10). Menurut Koordinator Advokasi BPJS Ketenagakerjaan Timboel Siregar, kunci pengelolaan investasi dana pensiun di dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang sehat terletak pada pengawasan. Selama ini, berdasarkan pengamatannya, pengelolaan investasi di DPPK, seperti diBUMN, cenderung kurang diawasi, bahkan untuk urusan syarat penempatan investasi. Ditambah lagi, karyawan perusahaan yang memiliki DPPK biasanya kurang memiliki akses pengawasan dan informasi penempatan investasi. Akibatnya, ketika terjadi kegagalan investasi dana pensiun, karyawan relatif pasrah. (Yoga) 

Pasar komoditas dunia terfragmentasi pasca perang Rusia-Ukraina. Banyak negara yang membatasi perdagangan komoditas, terutama pangan dan mineral sehingga harganya melonjak tinggi. Jika tidak segera diatasi, ketahanan pangan dan transisi hijau bisa terancam. Ketahanan pangan bahkan semakin tertekan akibat dampak cuaca ekstrem. Hal itu mengemuka dalam laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang Fragmentasi Geoekonomi Mengancam Ketahanan Pangan dan Transisi Energi Bersih. Laporan itu merupakan salah satu bagian dari Tinjauan Ekonomi Dunia IMF Oktober 2023 yang dirilis, Selasa (3/10) di Washington, AS, waktu setempat. IMF menyebutkan, pada 2022, kerugian ekonomi dunia akibat fragmentasi komoditas sebesar 0,3 % dari PDB global yang senilai 101,003 triliun USD.

Nilai kerugian itu masih relatif kecil karena ada efek penyeimbang di negara-negara produsen dan konsumen kendati beban terbesarnya ditanggung negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan. Namun, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan dapat mengalami kerugian ekonomi jangka panjang rata-rata 1,2 % PDB. Bagi beberapa negara, kerugiannya bisa mencapai 2 % PDB. Faktor penyebab yang paling dominan adalah gangguan impor pangan karena negara-negara tersebut sangat bergantung pada pangan yang didatangkan dari negara lain. Fragmentasi pasar komoditas global menjadi dua blok geopolitik itu mencuat sejak perang Rusia-Ukraina. Hal itu dapat menyebabkan perbedaan harga yang besar antar blok pendukung Rusia, termasuk China, dan pendukung Ukraina, seperti AS dan Uni Eropa, khususnya komoditas pertanian dan mineral. (Yoga) 

Kontribusi industri maritim terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Pemanfaatan potensi besar sumber daya maritim Indonesia membutuhkan strategi dan langkah konkret di tengah tantangan perubahan iklim. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhir pekan lalu, mengemukakan, perubahan iklim akan menjadi persoalan global ke depan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi biru harus menjadi arus utama pembangunan sektor maritim di Indonesia. Pada 2021, kontribusi PDB kemaritiman terhadap PDB nasional hanya 7,6 %, sedangkan pertumbuhan sektor kemaritiman hanya 2,04 % atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang 3,69 5.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5 %. Pada triwulan II (April-Juni) 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 % atau di bawah China yang 6,3 %. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 % pada tahun 2027 membutuhkan geliat ekonomi yang lebih kompleks, antara lain lewat hili risasi sumber daya maritim. Dengan potensi besar, industri pengolahan maritim di Indonesia tercatat hanya berkontribusi 4,17 %. Industri pembuatan, pemeliharaan, dan jasa perbaikan kapal hanya 0,74 %, sedangkan jasa konstruksi maritim hanya 1,2 %. Sementara, sektor perikanan dan budidaya maritim memberi kontribusi 29,11 % dan sumber daya energi maritim 21,98 %.

”Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. Hilirisasi mendorong investasi lebih berkualitas dan industri hilir di Indonesia timur,” kata Luhut dalam Seminar Nasional Kemaritiman ”Pembangunan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional Ke-59, yang diselenggarakan Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Jumat (29/9). Luhut menambahkan, perekonomian daerah dinilai terus tumbuh pasca penerapan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan jasa kemaritiman akan terus dilakukan. Hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi dan transfer teknologi, tetapi juga sumber daya manusia. (Yoga)