LONDON,ID-Negara-negara pasar berkembang menghadapi tantangan dari berbagai sisi, mulai dari aksi jual obligasi Amerika Serikat (AS) baru-baru ini dan perlambatan ekonomi di China. Semua itu menambah ketidakpastian, jelang pertemuan musim gugur Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), dan pada saat The Federal Reserve (The Fed) belum mencapai akhir dari siklus penaikan suku bunganya. Selain itu, upaya-upaya restrukturisasi untuk negara-negara gagal bayar diprediksi dapat mencapai terobosan sebelum akhir  tahun ini, seiring dengan berlanjutnya pembicaraan. "Latar belakang eksternal tetap menantang untuk pasar negara berkembang dan pasar negara maju secara keseluruhan dan hal ini berada diluar kendali mereka. Hal ini sangat bergantung pada kecepatan dan waktu dari posos Teh Fed," ujar Joseph Cuthbertson, analis Sovereign senior di Pine Bridge Investment, yang dilansir reuters pada jumat (06/10/2023). (Yetede)

SURABAYA,ID-Para pelaku usaha meyakini kerja sama DP World Dubai dan Maspion untuk membangun pelabuhan peti kemas internasional dan kawasan industri  logistik di Gresik akan berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional. "Kerja sama DP World dengan Maspion membangun pelabuhan peti kemas internasional dan kawasan industri ini akan memperlancar  arus perdagangan dan menekan biaya logistik," Kata Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antara lembaga dan Kawasan Industri Kadin Jatim Fitra Djaya kepada Investor Daily. Fitrah menjelaskan, keberadaan terminal yang akan dibangun bakal berdampak positif terhadap industri di jatim, khususnya untuk perdagangan luar pulau dan luar negeri, karena akan memeprmudah perpindahan barang. Sementara itu, Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi sangat mendukung kolaborasi antara perusahaan swasta global DP World Dubai dan perusahaan Nasional Maspion, untuk memulai pembangunan Terminal Peti Kemas berkapasitas 3 juta TEUs di jawa Timur.  Pembangunan  terminal ini diawali dengan penandatanganan perjanjian konsensi pelabuhan dan peluncuran proyek Terminal Peti kemas  Jawa Timur DP World maspion pada awal pekan ini(Yetede)

JAKARTA — Perbankan nasional berbondong-bondong merambah segmen bisnis buy now pay later atau beli sekarang bayar nanti. Sebelumnya, layanan ini marak ditawarkan oleh perusahaan teknologi finansial atau pinjaman online serta perusahaan pembiayaan.  Kini perbankan menawarkan fasilitas kredit pay later untuk digunakan sebagai alternatif pembayaran. Hal yang membedakan dengan layanan pay later lainnya adalah akses fitur ini dilakukan langsung melalui aplikasi perbankan digital.

PT Bank CIMB Niaga Tbk tak ingin ketinggalan untuk ikut merilis fitur Paylater CIMB Niaga yang akan dihadirkan pada platform perbankan digital perseroan, yaitu OCTO Mobile dan OCTO Clicks. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi menuturkan produk pay later diluncurkan untuk menyasar segmen nasabah yang belum memiliki kartu kredit agar dapat bertransaksi dengan cepat dan mudah. “Produk pay later dapat menjadi solusi bagi nasabah yang sering membeli barang dan jasa melalui e-commerce,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 6 Oktober 2023. (Yetede)

JAKARTA – Usul untuk membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah muncul sejak 2017. Usul yang datang dari kepala daerah ini sempat timbul-tenggelam beberapa kali. Namun Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan menghilangkan pasal yang mengatur tentang KASN. Revisi itu disahkan dalam rapat paripurna pada 3 Oktober lalu. “Kehadiran KASN banyak diprotes kepala daerah,” kata anggota KASN periode 2014-2019, Prijono Tjiptoherijanto, kemarin, 6 Oktober 2023. Alasannya, keberadaan KASN membuat kepala daerah tidak bebas menentukan pejabat di daerah. “Karena pengangkatan pejabat harus melalui seleksi dan rekomendasi kami.”

Sejak 2017, kata Prijono, kepala daerah mulai menyuarakan pembubaran KASN. Aspirasi itu ditangkap oleh DPR yang kemudian menggelar serangkaian pembahasan. Namun usul ini tidak diakomodasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang saat itu dijabat Tjahjo Kumolo. Tjahjo Kumolo saat menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR perihal RUU ASN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2021. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Usul pembubaran KASN kembali muncul pada 2021. DPR menilai keberadaan KASN justru memperpanjang alur pengawasan sehingga tidak efektif. Karena itu, DPR menginisiasi revisi UU ASN yang salah satunya membubarkan KASN. Peran pengawasan sistem merit pada manajemen ASN akan diserahkan kepada Kemenpan-RB dan eksekusinya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). (Yetede)

Setelah kembali ke Indonesia, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri sebagai menteri kepada Mensesneg Pratikno, Kamis (5/10) dengan alasan agar ia bisa menghadapi proses hukum dengan serius. Sebelumnya KPK menggeledah rumah dinas menteri yang ditempati Syahrul, kantor Kementan, dan rumah pribadi Syahrul di Makassar, Sulsel, guna kepentingan penyidikan dugaan korupsi di Kementan. Namun, hingga semalam, KPK belum mengumumkan tersangka dan kronologi kasus ini.

Padahal, tidak menutup kemungkinan sejumlah pihak terlibat walaupun Menkopolhukam, Mahfud MD telah menyebutkan bahwa Syahrul menjadi tersangka dalam kasus ini. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, mengatakan, KPK perlu menyampaikan kronologi kasus ini dengan jelas. Mulai dari kapan perkara ini diterima laporannya, waktu penyelidikan hingga penyidikan, siapa saja tersangkanya, alat bukti yang dikumpulkan, dan bagaimana kasus pidananya.

”Saat ini justru menimbulkan situasi ketidakpastian. SYL (Syahrul) belum diumumkan sebagai tersangka, tetapi Mahfud mengumumkan SYL sebagai tersangka,” kata Zaenur. KPK telah mengungkap adanya tiga kluster perkara dalam dugaan korupsi di Kementan, terkait dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Namun, KPK belum juga menjelaskan kronologi perkara dan pihak-pihak yang terlibat pada tiap-tiap perkara tersebut. (Yoga) 

Kejahatan keuangan di dana pensiun ternyata bukan isapan jempol. Semula hanyalah gosip, tetapi kini terkuak mereka yang merampok hak orangtua kita. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, 70 % dari 48 dana pensiun di bawah paying BUMN berstatus tidak sehat. Selain penyimpangan investasi, minimnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana telah meningkatkan potensi masalah di  tubuh dana pensiun BUMN. ”Ini amat sangat mengecewakan pegawai (BUMN) yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok pengelola yang biadab,” kata Erick dalam konferensi pers perkara dana pensiun BUMN di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10).

Indikasi masalah yang menjangkiti 34 dana pensiun BUMN ditemukan setelah terbongkarnya penyelewengan pengelolaan dana oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Kompas, 4/10). Untuk mengetahui dampak dari kejahatan ini, kita bisa menanyakan orangtua kita yang hak pensiunnya terpaksa dipotong, dimana mereka harus menelan ludah karena penghasilan menurun drastis karena ada yang hilang sekitar 50 %. OJK tentu sudah melakukan berbagai upaya maksimal. Mereka melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap dana kelolaan serta investasi. Pengawasan mungkin perlu diperketat dalam konteks bagaimana para pengelola bisa memahami asal-usul dana kelolaan sehingga bertindak lebih hati-hati. (Yoga) 

Pemerintah menekankan bahwa transformasi digital jangan hanya dimaknai sebatas digitalisasi cara berjualan produk dan jasa, tetapi juga cara produksi. Selama ini, transformasi digital dari sisi produksi belum maksimal diterapkan, terutama di kalangan pebisnis kecil dan menengah. ”Transformasi digital di Indonesia, menurut saya, terlalu maju di hilir (cara pemasaran, berjualan, dan distribusi). Sementara transformasi digital di sisi hulu (produksi) masih relatif lemah. Ini yang harus terus kita dorong bersama,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat menghadiri Indonesia Digital MeetUp 2023 dengan tema ”Festival Wirausaha Mudah”, Kamis (5/10) di Jakarta.

Dia mengakui sempat mendapat protes dari warganet yang menduga pemerintah tidak memahami afiliator pasca-Tiktok mengumumkan penutupan layanan transaksi jual-beli dalam Tiktok Shop Indonesia. Dia menyayangkan, pembicaraan yang berkembang masih berkutat pada hal itu. Para afiliator hingga penjual, baik retailer maupun produsen yang sekaligus jadi penjual, biasanya memiliki berbagai saluran pemasaran dan penjualan daring dan luring. ”Justru, isu besarnya dan harus dilindungi, yaitu produksi barang dalam negeri supaya tidak mati dan tidak bisa bersaing. Jika aktivitas produksi barang menjadi lesu yang salah satunya ditengarai oleh serbuan barang impor murah, mereka (pelaku UMKM) tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja,” katanya. (Yoga)