Presiden Jokowi pada Jumat (6/10) telah menerima surat permohonan pengunduran diri Mentan Syahrul Yasin Limpo dari posisinya sebagai menteri. Presiden kemudian menunjuk Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebagai Pelt Mentan, sambil menunggu pengangkatan menteri yang definitif. Sementara itu, KPK mencegah sembilan orang bepergian ke luar negeri. Mereka disebut sebagai para tersangka dan pihak-pihak terkait dugaan korupsi di Kementan. Namun, KPK belum secara resmi mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi di Kementan tersebut. Kondisi ini bisa menimbulkan sejumlah spekulasi dalam pengusutan kasus ini. Apalagi, selain sudah ada dugaan pemerasan penanganan kasus ini yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kini juga beredar foto pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri dan Syahrul yang diduga terjadi di lapangan bulu tangkis.

Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, berjanji akan secepatnya mengangkat menteri pertanian definitif untuk menggantikan Syahrul. Namun, Presiden tidak bersedia menjawab ketika ditanya apakah posisi mentan akan kembali diberikan kepada perwakilan dari Nasdem karena Syahrul sebagai salah satu kader partai itu. Saat menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi mentan kepada Mensesneg Pratikno, Kamis (5/10), Syahrul mengaku mengundurkan diri untuk menghadapi persoalan hukum. Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementan yang disidik KPK. Ketua Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah enggan memerinci isi laporan transaksi keuangan yang diserahkan kepada KPK. Ia hanya memastikan analisis PPATK memiliki indikasi pencucian uang dan korupsi. Sejauh ini KPK telah mengungkap ada tiga kluster perkara dalam dugaan korupsi di Kementan, yakni dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Dari serangkaian penggeledahan di rumah dinas dan pribadi Syahrul, termasuk kantor Kementan, KPK juga menyita sejumlah dokumen, uang puluhan miliar rupiah, 12 pucuk senjata, dan mobil Audi A6. (Yoga) 

Dipicu masifnya edukasi dan transformasi digital, Gen Z jadi kekuatan potensial dan mendominasi demografi investor individu di bursa saham kita, beberapa tahun terakhir. Sebanyak 57,04 % dari total 11,54 juta investor di pasar modal adalah Generasi (Gen) Z, dengan aset Rp 50,51 triliun per Agustus 2023 (Kompas, 6/10). Porsi penguasaan aset Gen Z masih sangat kecil dibandingkan investor berusia 60 tahun ke atas yang, meskipun jumlahnya hanya 2,88 %, menguasai Rp 896,44 triliun aset di pasar modal. Namun, tren dominasi Gen Z ini menggembirakan karena kehadiran mereka menunjukkan ada kesadaran tentang pentingnya berinvestasi sejak dini. Jika terus berlanjut, ini juga akan menjadi penopang penting pertumbuhan dan stabilitas pasar modal dan perekonomian nasional ke depan.

Gen Z adalah generasi terbesar di Indonesia, menurut Sensus Penduduk 2020, yakni 74,93 juta atau 27,94 % dari total penduduk. Generasi kelahiran 1996-2012 ini telah atau segera memasuki usia produktif, dengan potensi pendapatan yang juga terus meningkat beberapa tahun ke depan. Jumlah dan potensi mereka yang besar membuat Gen Z jadi salah satu sasaran utama program perluasan basis investor domestik dan pendalaman pasar finansial di dalam negeri. Karakteristik Gen Z yang sangat digitally savvy dan unik juga membuat kebutuhan investasi mereka berbeda dari generasi sebelumnya dan ini yang harus bisa dibaca pihak otoritas. Dari sisi demand, penguatan basis investor domestik dan pendalaman pasar selama ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah investor baru, terutama investor ritel. Dari sisi supply, dengan menambah jumlah perusahaan atau emiten yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) di pasar modal. (Yoga) 

Untuk mengejar penurunan angka tengkes 3,8 % per tahun hingga mencapai 14 % pada 2024, Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat mengusulkan 10 % dana desa dialokasikan untuk program tengkes (stunting). Hal tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat Hasto Wardoyo saat menyampaikan laporan kepada Wapres Ma’ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, Jumat (6/10) di Istana Wakil Presiden. ”Kami mengusulkan tiga  poin. Yang pertama, untuk mempercepat capaian (penurunan) 3,8 % per tahun, kami mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi,” kata Hasto.

Saatini ada 12 provinsi yang ditetapkan pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan tengkes karena menjadi penyumbang angka prevalensi tengkes tinggi. Ke-12 provinsi tersebut, antara lain, NTT, Sulawesi Barat, NTB, Aceh, dan Kalbar. ”Yang kedua, fokus konvergensi menggunakan dana desa perlu ditingkatkan, kami mohon izin mengusulkan jika diperkenankan, 10 % minimal dana desa. Juga, kami mohon izin mengusulkan Program Keluarga Harapan (PKH) difokuskan untuk pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting dan makanan tambahan produk lokal,” kata Hasto. Usulan ketiga adalah perlunya dukungan lintas sektor untuk penguatan pengisian Elsimil (aplikasi elektronik siap  nikah dan siap hamil) serta SIGA/Pendataan Keluarga. (Yoga) 

Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memperkirakan volume perdagangan barang dunia pada 2023 hanya tumbuh 0,8 %. Untuk meredam dampak rembetan perlambatan perdagangan dunia itu, Kemendag menggulirkan sejumlah strategi. Pada 5 Oktober 2023, WTO merevisi turun pertumbuhan volume perdagangan barang dunia menjadi 0,8 % dari proyeksi April 2023 yang sebesar 1,7 %.  Perlambatan perdagangan dunia itu merupakan imbas dari rentetan berbagai persoalan.

Persoalan itu mulai dari inflasi tinggi dan kebijakan moneter yang ketat di AS dan Uni Eropa serta sejumlah negara lain, hingga masih berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina. Faktor lainnya adalah terhambatnya pemulihan ekonomi China pascapandemi Covid-19 akibat tekanan pada pasar properti di negara tersebut. Kendati begitu, WTO melihat prospek perdagangan dunia pada 2024 relatif lebih positif. Volume perdagangan dunia tahun depan diperkirakan tumbuh 3,3 persen. Namun, prospek positif itu dapat terancam rantai pasok dunia yang mulai terfragmentasi akibat ketegangan geopolitik, termasuk konflik Rusia-Ukraina. (Yoga) 

Sosialisasi dana pensiun menjadi kewajiban perusahaan dan pengelola dana pensiun agar karyawan sebagai penerima manfaat dapat mengetahui besaran manfaat yang akan diterima, portofolio investasi, serta tingkat risiko. Saat ini, 12 dana pensiun berada dalam status pengawasan khusus OJK. Pengamat industri keuangan nonbank, Suheri, Jumat (6/10) mengatakan, transparansi pengelolaan dana pensiun merupakan hak bagi penerima manfaat atau karyawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman bagi penerima manfaat mengenai pengelolaan dana pensiun.

”Setiap orang berhak tahu (pengelolaan oleh dana pensiun) melalui sosialisasi, baik dari pengelola dana pensiun maupun perusahaan mengenai apa yang menjadi hak karyawan pada saat bekerja dan pensiun. Sosialisasi dana pensiun ini seharusnya juga dilakukan saat karyawan menjadi penerima manfaat sehingga mereka tahu rumus perhitungannya, pengelolaannya, dan portofolio investasinya sehingga nanti saat pensiun dapat diketahui besar manfaatnya,” ujar Suheri saat dihubungi dari Jakarta. Berdasarkan data OJK per 31 Agustus 2023, terdapat 198 dana pensiun yang terdiri dari 138 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), 36 DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dan 24 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Secara keseluruhan, total aset neto dana pensiun tersebut sebesar Rp 358,7 triliun. (Yoga) 

Hilirisasi nikel mulai menuai masalah. Kini, sejumlah perusahaan pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel kekurangan pasokan bijih nikel dari dalam negeri sehingga harus berebut pasokan dengan perusahaan lain. Bahkan sejumlah pengelola smelter nikel mulai mengimpor lagi bijih nikel dari Filipina demi memenuhi kebutuhannya. Alasannya, stok dan pasokan nikel dari dalam negeri semakin berkurang. Haykal Hubeis, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) menegaskan, melambatnya pasokan bijih nikel ini kontradiktif dengan gembar-gembor selama ini bahwa Indonesia merupakan sentra nikel dunia. Di sisi lain, para investor nikel terus menambah kapasitas smelter nikel tanpa diimbangi dengan eksplorasi sumber cadangan nikel baru. "Kita dihadang masalah short supply bijih nikel. Yang lebih meresahkannya, masalah ini datang tiba-tiba tanpa ada persiapan maupun pemberitahuan," kata Haykal kepada KONTAN, Jumat (6/10). Menurut Haykal, persoalan ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah agar segera dicari jalan keluarnya. Alexander Barus, Direktur Utama Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menyatakan, smelter nikel sudah membanjir sehingga mengerek permintaan bijih nikel. Di sisi lain, pasokan bijih nikel juga kian terbatas. "Jadi masalah sekarang adalah para smelter satu sama lain saling berebut bahan baku," ujarnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana berjanji akan memantau produksi bijih nikel sesuai dengan RKAB tahun ini. "Kita produksinya lebih dari cukup untuk di dalam negeri," ujarnya, Jumat (6/10). Ia menambahkan, proses penerbitan RKAB untuk nikel prosesnya terus berjalan.