Kendati tertekan sentimen ekonomi global, aset pendapatan tetap diproyeksi masih menarik untuk dikoleksi. Pemodal domestik diharapkan cukup bergairah untuk melakukan penyertaan di sejumlah penerbitan surat utang, termasuk obligasi negara ritel seri ORI024 yang mulai ditawarkan hari ini, Senin (9/10). Kementerian Keuangan menawarkan ORI024 dalam dua tenor yakni 3 dan 6 tahun. Untuk surat utang bertenor 3 tahun, kupon yang telah ditetapkan sebesar 6,10%. Sedangkan imbal hasil untuk ORI024 bertenor 6 tahun sebesar 6,35%. Masa penawaran akan berlangsung hingga 2 November 2023. Pelaku pasar memproyeksikan penyertaan ORI024 tidak akan sebanyak seri sebelumnya yaitu ORI023. Juli lalu, penawaran ORI023 sukses menyerap Rp28,3 triliun dana investor. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi saat ini, capaian penyerapan Rp25 triliun saja dinilai sudah cukup baik. Kita menyadari bahwa permintaan atas surat utang ritel sangat dipengaruhi oleh sentimen global karena sifatnya yang tradeable. Kekhawatiran penaikan suku bunga The Fed telah berdampak pada yield US Treasury 10 tahun. Tingkat imbal hasil obligasi Amerikat Serikat kini melonjak 0,61% ke level 4,8%. Ini membuat yield surat berharga negara atau SBN Indonesia bertenor 10 tahun ikut melonjak 1,31% ke level tertingginya sebesar 7,12%. Investor asing terpantau melakukan aksi jual di pasar SBN domestik. Berdasarkan data Bank Indonesia per 29 September 2023, aliran modal asing yang keluar dari SBN telah mencapai Rp7,86 triliun. Adapun total nilai jual bersih di pasar obligasi ditaksir mencapai US$972 juta selama kuartal III/2023. Situasi ini tentu menjadi alarm bagi pasar surat utang di dalam negeri. Tak heran, kupon ORI024 ditetapkan lebih tinggi dari seri sebelumnya ORI023. Imbal hasilnya pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi yang diprediksi pada kisaran 2,5%—3,0% hingga akhir 2023. Tingkat kupon SBN ritel juga cenderung berkorelasi positif terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia.

Bursa Karbon yang diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Indonesia Carbon Xchange (IDX Carbon), pada 26 September 2023 sejatinya adalah langkah nyata Pemerintah untuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan emisi karbon sekaligus mewujudkan net zero emission pada 2060. Selain itu peluncuran tersebut juga sebagai implementasi atas isi perjanjian untuk menekan karbon dengan 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 yang dikenal dengan Paris Agreement. Bursa Karbon sendiri merupakan implementasi dari POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yaitu sebuah perdagangan unit karbon antarpengguna industri yang menghasilkan karbon dioksida, teknisnya industri dengan tingkat emisi tinggi membeli unit karbon industri dengan emisi rendah. Langkah ini merupakan langkah strategis di tengah meningkatnya efek GRK yang mencapai 413,2 bagian per juta pada 2020. Peningkatan tersebut lebih tinggi daripada rata-rata tahunan selama dekade terakhir meski ada penurunan 5,6% dalam emisi karbondioksida dari bahan bakar fosil karena pembatasan mobilitas manusia sepanjang pandemi Covid-19. Data dari kantor iklim PBB disebutkan bahwa emisi global pada 2030 diproyeksikan menjadi 16% lebih tinggi dari 2022. Namun, untuk menuju net zero emission tidak bisa hanya mengandalkan perdagangan karbon saja. Karena penyebab GRK bukan hanya Karbon Dioksida (CO2), tetapi juga ada gas-gas lain yang turut berkontribusi, seperti; Belerang Dioksida (SO2) yaitu gas beracun dari gunung berapi, Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2) seperti seperti asap rokok, atau polutan dari kendaraan, kemudian ada juga Gas Metana (CH4). Dalam hal ini, Masyarakat secara umum juga perlu diajak berpartisipasi untuk menjaga lingkungan hijau yang bebas emisi. Karena tidak hanya industri saja yang berperan strategis dalam penanganan lingkungan hijau. Data dari Kementrian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyebab GRK adalah efek rumah kaca yang terdiri dari gas-gas, seperti: Uap Air (H20) 36%—70%, Karbon Dioksida (CO2) 9%—26%, Metana (CH4) 3%—7%. Pemerintah daerah pun juga sudah membuat perda-perda tentang Lingkungan Hijau. Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) misalnya, melalui Perda No. 13/2019 yang di dalamnya terdapat aturan teknis tentang pengelolaan sampah, bahkan sampai ada ketentuan pelarangan membuang sampah sembarangan, membakar sampah, dengan disertai sanksi dan pelanggaran pidana denda sampai Rp50 juta.

Indonesia memasuki babak baru dalam era perdagangan karbon seiring dengan hadirnya Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang dikembangkan PT Bursa Efek Indonesia. Peluncuran Bursa Karbon berlangsung pada Selasa (26/9). Perdagangan bursa karbon melalui IDXCarbon sudah berjalan hingga hari kesembilan pada, Senin (9/10). Sebagai ‘pemain’ baru, aktivitas perdagangan bursa karbon memang masih sepi. Pemain yang terlibat dalam aktivitas jual beli pun belum beranjak. Sejak pertama kali diperdagangkan, praktis baru Pertamina New and Renewable Energy yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Dalam IDXCarbon, unit karbon yang diperdagangkan oleh Pertamina New and Renewable Energy itu terdaftar dalam Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Sejauh ini, proyek Pertamina NRE itu satu-satunya yang tercatat di IDXCarbon. Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy sudah teregistrasi dalam data aksi perubahan iklim Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, melihat proyek yang teregistrasi di SRN PPI, prospek perdagangan karbon di Indonesia punya peluang menjanjikan. Data Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim mencatat sampai dengan 2021, terdapat 3.102 penanggung jawab dengan jumlah kegiatan aksi perubahan iklim sebanyak 9.317. Dari sisi kegiatan yang teregister tercatat 239 kegiatan, salah satunya yang dilakukan oleh Pertamina NRE. Kalkulasi kasar dari pemerintah, potensi nilai perdagangan bursa karbon di Indonesia diperkirakan hingga Rp3.000 triliun.

Direktur Utama Pertamina NRE Dannif Danusaputro mengatakan bahwa bahwa perdagangan perdana di IDXCarbon, Pertamina NRE berhasil memperdagangkan kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit 5 dan 6 dengan volume sekitar 864.000 ton CO2e yang dihasilkan selama periode 2016—2020. Dannif menuturkan sebelum melakukan perdagangan di IDXCarbon, perusahaan yang akan melakukan aktivitas jual beli karbon wajib memiliki akun dan ketersediaan kredit karbon di Sistem Registri Nasio­nal (SRN) milik KLHK. Dari sisi sasaran yang hendak dituju dengan perdagangan karbon, Dannif menjelaskan terdapat dua hal yang ingin digapai. Pertama, perdagangan karbon merupakan satu prioritas Pertamina NRE dalam mendukung aspirasi net zero emission Pertamina serta aspirasi keberlanjutan dan transisi energi Indonesia. Kedua, Pertamina NRE ingin menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi karbon melalui partisipasi dalam perdagangan di IDXCarbon. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Advisory Partner Grant Thornton Indonesia Ciwi Paino mengapresiasi langkah pemerintah dalam pembentukan bursa perdagangan karbon. Menurutnya kehadiran bursa karbon melengkapi instrumen-instrumen pengurangan emisi yang telah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greepeace Indonesia Arie Rompas, skema carbon offset dan trading menjadi satu bentuk izin untuk terus melakukan polusi, dan mengalihkan perhatian dari upaya nyata mengurangi emisi.

Beragam tantangan dalam upaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan atau EBT di dalam bauran energi tidak membuat pemerintah kehabisan akal. Menyasar energi alternatif hingga menggandeng mitra pendanaan baru menjadi prioritas yang dutekuni pemerintah. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menggandeng Export Development Canada (EDC) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur di Indonesia, khususnya inovasi dan pembangunan di sektor energi terbarukan. Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah mengatakan bahwa secara resmi kerja sama tersebut telah ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU pada 26 September 2023 di Jakarta. “Melalui MoU ini, IIF dan EDC akan menjajaki peluang baru berupa potensi pembiayaan dan layanan konsultasi bagi perusahaan Kanada yang memiliki bisnis operasional di Indonesia,” katanya akhir pekan lalu. Senior VP Corporate and International Group EDC Sven List menyebut IIF memiliki pengetahuan dan keahlian yang andal dalam pembiayaan proyek infrastruktur, termasuk proyek energi terbarukan. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melirik besarnya potensi bioenergi sebagai salah satu sumber energi masa depan. Apalagi, bioenergi dapat dikembangkan untuk menggantikan energi fosil di sektor transportasi, ketenagalistrikan, industri, dan rumah tangga. “Indonesia mempunyai potensi bioenergi sumber biomassa yang sangat besar, yaitu setara dengan 56,97 GW listrik, dan pada 2060 Indonesia akan membangun lebih dari 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan, di mana 60 GW berasal dari pembangkit listrik bioenergi,” kata Ego Syahrial, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi. Sementara itu, Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) mendorong pelaku industri untuk beralih ke energi biomassa dalam rangka transisi energi menuju bauran energi baru dan terbarukan. “Salah satu strategi pengembangan sumber daya energi terbarukan adalah melalui pemanfaatan bioenergi atau biomassa,” kata Ketua Umum MEBI Milton S. Pakpahan.

Keinginan Jusuf Hamka masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur ditempuh jika pemerintah meminta perusahaannya ikut serta dalam proyek strategis nasional (PSN) itu serta kuatnya prospek pasar jalan tol di IKN. “IKN ini menurut saya ke depannya juga bagus tetapi saya ini kan bukan bagian properti enggak bangun hotel dan rumah sakit, saya bangun jalan tol. minta jalan tol saya masuk,” tuturnya kepada awak media, Minggu (8/10). Jusuf Hamka juga tidak menampik akan membangun sejumlah sarana prasarana lainnya guna mendukung pembangunan IKN di atas tanah miliknya yang berlokasi di Palaran, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dia menilai pembangunan infrastruktur telah dilakukan secara merata, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga pengadaan waduk guna memasok kebutuhan air baku di sejumlah daerah. “Kalau buat proyek pembangunan, pernah saya lewati dari zaman Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie itu enggak ada ini spiritnya cepat begini. Kalau ini ibaratnya mobil kategorinya mobil Ferrari seri,” katanya. Sejauh ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga menyatakan progres pembangunan IKN tahap I telah terealisasi separuhnya.

Warga Rempang, Batam, Kepri, menilai Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City dilakukan secara terburu-buru. Pada tahap I, pemerintah akan menggusur lima kampung tua untuk membangun kawasan industri terintegrasi. Padahal, pembangunan rumah relokasi belum dimulai dan analisis mengenai dampak lingkungan masih dalam penyusunan. Seorang warga, Amlah (105), Kamis (5/10) mengatakan satu jengkal pun tidak akan bergeser dari tempat tinggalnya di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang. Pasir Panjang adalah salah satu dari lima kampung tua yang akan terdampak pembangunan tahap I Rempang Eco City.

”Aku sudah tinggal di sini 100 tahun lebih. Coba kamu rasakan, kamu marah tak kalau kampung kamu diambil orang? Tentu marah, tentu tak suka,” kata Amlah. Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City bakal dibangun di Pulau Rempang dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah. Nota kesepahaman itu ditandatangani Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada 2004. Dalam perkembangannya, ada nota kesepahaman yang ditandatangani Kementerian Investasi dan Xinyi International Investments Limited pada 28 Juli 2023. Tahap konstruksi awal untuk investasi senilai 11,6 miliar USD atau Rp 174 triliun itu awalnya direncanakan dimulai pada November 2023.

Pada tahap I akan dibangun kawasan industri terintegrasi yang mencakup lima kampung tua, yakni Kampung Pasir Panjang, Belongkeng, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu. Pemerintah akan memindahkan 950 keluarga di lima kampung tua ke Kampung Tanjung Banun yang juga terletak di Pulau Rempang. Namun, sampai sekarang pembangunan perumahan relokasi belum juga dimulai. ”Dia (pemerintah) belum buatkan rumah ganti. Orang-orang yang sudah pindah itu disewakan rumah (oleh pemerintah) di Batam. Aku ini sudah tua, cobalah kamu pikir sendiri,” ujar Amlah. Warga lain, Ishak (57), mengatakan, warga tidak menolak pembangunan PSN Rempang Eco City. Yang ditolak oleh sebagian besar warga adalah rencana penggusuran kampung-kampung tua di Pulau Rempang. (Yoga) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan proyek reklamasi yang terindikasi tidak berizin di Pantai Koneng, Kota Dumai, Riau. Sejak Januari 2023 tercatat 16 proyek reklamasi telah dihentikan sementara, yang merupakan tindak lanjut pengawasan KKP atas pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi. Proyek-proyek reklamasi itu ditengarai tidak mengantongi izin ataupun tidak dilengkapi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin mengemukakan, terkini, dilakukan penyegelan lahan reklamasi seluas 1 hektar dari total 8,5 hektar milik PT UMK karena mereka tidak mengantongi izin reklamasi dan perizinan PKKPRL.

Sebelum dilakukan penghentian sementara, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K) telah melakukan pemanggilan terhadap PT UMK untuk dimintai keterangan terkait  kasus tersebut. Berdasarkan hasil keterangan perwakilan perusahaan, ditemukan pelanggaran atas pemanfaatan ruang laut dan selanjutnya PT UMK diwajibkan untuk mengajukan perizinan PKKPRL dan izin reklamasi. ”PT UMK tidak diperkenankan untuk melanjutkan proses reklamasi untuk sementara waktu sampai dengan dokumen PKKPRL diterbitkan,” ujar Adin, akhir pekan lalu. Ia menambahkan, kegiatan reklamasi di Pantai Koneng melanggar UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, Pasal 18 Angka 12. Pelaku pelanggaran itu dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara. (Yoga)