Penurunan Cadangan Devisa Bisa Berlanjut
EXXON Akuisisi Pioneer Senilai US$ 60 Miliar
TANTANGAN BURSA USAI PECAH REKOR
Tercapainya rekor jumlah emiten baru sepanjang tahun ini sebanyak 68 perusahaan dengan masuknya PT Kokoh Exa Nusantara Tbk. (KOCI) dan PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) menyisakan sejumlah tantangan yang harus dituntaskan oleh otoritas bursa dari kualitas emiten hingga perlindungan investor. Dari capaian di atas, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) boleh bangga atas upaya menggaet emiten baru yang melampaui rekor pada 1990 dengan 66 perusahaan, di tengah lesunya kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang belum mampu melampaui level 7.000. Sayangnya, nilai realisasi penggalangan dana melalui penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO) ternyata masih lebih rendah, atau hanya Rp49,6 triliun dibandingkan dengan realisasi pada 2021 sebesar Rp62,61 triliun. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan meskipun total dana saat ini masih lebih rendah dari 2 tahun lalu, rata-rata penggalangan dana meraup modal lebih dari Rp500 miliar. “Sebetulnya apa yang kami peroleh pada saat ini sudah menunjukkan peningkatan proceed,” katanya, Jumat (6/10). Nyoman mengatakan capaian 2023 lebih rendah karena pada 2021, IPO PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) meraih dana Rp21,9 triliun dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) sebesar Rp18,8 triliun. Kedua emiten ini menyumbang hampir 50% terhadap total penggalangan dana. Pada tahun ini, penggalangan dana tebal berasal dari emiten seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang mengumpulkan dana Rp9,05 triliun, PT Merdeka Battery Material Tbk. (MBMA) dengan dana Rp9,2 triliun, dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) dengan dana Rp9,9 triliun. Jumlah penggalangan dana tahun ini akan bertambah seiring dengan masuknya saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang resmi tercatat di BEI pada Senin (9/10) dengan target penggalangan dana Rp3,13 triliun. BREN merupakan satu dari antrean 26 emiten anyar yang akan masuk Bursa tahun ini.
Pengamat pasar modal Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan bursa perlu memperhatikan perlindungan investor ritel dibandingkan dengan kuantitas emiten IPO. Menurut data Bloomberg, dari 68 emiten baru yang masuk bursa pada 2023, sebanyak 28 emiten di antaranya mengalami koreksi harga saham pada rentang yang cukup dalam sejak IPO yaitu berkisar -6,82% hingga -79%. Adapun, harga terendah mencapai Rp21 per saham. Otoritas bursa juga menyediakan platform informasi tentang emiten baru bagi investor yakni IDX New Listing Information, sehingga keputusan investasi bisa dibuat berdasarkan data dan analisis. Sementara itu, semarak IPO tahun ini berimbas pada aktivitas bisnis sekuritas. Samuel Sekuritas misalnya mengalihkan perhatian sepanjang tahun ini. Perusahaan fokus membawa perusahaan melakukan IPO saham, dibandingkan dengan langkah untuk menerbitkan surat utang. Lionel Priyadi, Macro Strategist Samuel Sekuritas, menyampaikan bahwa sejalan dengan semaraknya IPO, pihaknya belum akan menjadi penjamin emisi obligasi korporasi hingga pengujung tahun ini. “Jadi project kami hampir semuanya terkait saham,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan mahalnya suku bunga menjadi pendorong bagi calon emiten mencapai Bursa.
STABILITAS RUPIAH : WASPADA CADANGAN DEVISA
Posisi cadangan devisa makin tergerus dan menjadi yang terendah sejak Desember 2022. Situasi tersebut sebagai dampak dari langkah menstabilkan nilai tukar rupiah dan pembayaran utang pemerintah. Pada akhir September 2023, posisi cadangan devisa Bank Indonesia mencapai US$134,9 miliar atau turun US$2,2 miliar jika dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang sebesar US$137,1 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan penurunan posisi cadangan dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Langkah stabilisasi tersebut sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.“Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 tetap tinggi sebesar US$134,9 miliar, meski menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2023 sebesar US$137,1 miliar,” kata dalam keterangan resmi, Jumat (6/10).Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI pun menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.Dia meyakini cadangan devisa ke depan akan tetap memadai terutama didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.
Berdasarkan data transaksi 2 Oktober hingga 5 Oktober 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp2,50 triliun. Erwin mengatakan, jumlah tersebut terdiri atas jual neto Rp2,92 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan beli neto Rp20 miliar di pasar saham. Sementara itu, BI juga mencatat nonresiden beli neto Rp400 miliar di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).Adapun sepanjang 2023 atau hingga 5 Oktober 2023, non-residen tercatat beli neto Rp57,64 triliun di pasar SBN, jual neto Rp6,43 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp7,65 triliun di SRBI.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi bahwa cadangan devisa mengalami peningkatan hingga akhir tahun. Cadangan devisa diproyeksikan akan mencapai kisaran US$133 miliar hingga US$138 miliar pada akhir 2023. Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan akan ditutup pada kisaran Rp15.300 hingga Rp15.500 per dolar AS pada akhir 2023.
INDUSTRI MANUFAKTUR : Ambisi RI jadi Hub Farmasi & Alkes
Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi hub manufaktur untuk industri farmasi dan alat kesehatan. Salah satu yang dilakukan dengan memperkuat kemitraan Indonesia-Jepang di subsektor industri tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Jepang merupakan negara terdepan yang aktif berinvestasi di sektor industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional. Hingga saat ini, lebih dari sepuluh perusahaan farmasi Jepang terus beroperasi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesehatan nasional. Selain itu, sebagian besar dari mereka telah beroperasi lebih dari 50 tahun sejak didirikan di Indonesia.Pemerintah berharap kerja sama investasi dan bentuk kemitraan lainnya antara Indonesia dan Jepang terus meningkat sehingga inovasi teknis dan kemajuan di bidang farmasi dapat bermanfaat bagi banyak sektor masyarakat yang membutuhkannya.
Menurutnya, terdapat beberapa faktor utama yang membuat Indonesia menarik bagi produsen alat kesehatan yakni pasar yang besar dan terus bertumbuh, populasi generasi muda, meningkatnya kelas menengah, kebijakan pemerintah yang probisnis, serta ketersediaan tenaga kerja industri terampil. Untuk mendukung kebijakan substitusi impor, pihaknya terus membuka peluang yang menjanjikan untuk para perusahaan berinvestasi di sektor bahan baku untuk industri farmasi dan alat kesehatan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menuturkan, untuk menarik perusahaan alat kesehatan dan farmasi Jepang berinvestasi dibutuhkan daya saing iklim investasi yang bagus di Indonesia.
POTENSI BISNIS UMKM : PELUANG BESAR DARI ECATALOG
Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah didorong untuk naik kelas dan meningkatkan skala usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital. Mungkin selama ini banyak pelaku UMKM yang lebih akrab dengan perdagangan digital melalui e-commerce maupun media sosial yang sifatnya business-to-consumer (B to C). Padahal, terdapat potensi perdagangan digital yang peluangnya jauh lebih besar melalui marketplace atau platformkatalog elektronik (e-catalog) dan proses e-purchasing yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Kehadiran katalog elektronik atau e-catalog menjadi tanda pergerakan masif bisnis di Indonesia makin mengarah ke ranah digital. Selain e-commerce, e-catalog yang diusung oleh LKPP juga menjadi wadah transaksi lain yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis yang bersifat business-to-business (B-to-B). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah mencatat 40.473 penyedia UMK dengan 2,3 juta katalog hingga November 2022 lalu. Angka tersebut perlahan naik sepanjang 2023. Kemenkop UKM mendorong beragam strategi ajakan agar UMKM berkeinginan masuk ke e-catalog.
Setidaknya LKPP menarget-kan transaksi sebesar Rp500 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dari instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan dana APBN/APBD di dalam e-catalog tahun ini. Dari nilai tersebut, para pelaku UMKM memiliki kesempatan besar untuk dapat mengambil bagian dan masuk ke dalam platform e-catalog pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Salah satunya seperti yang dialami oleh Riene Mahardiani, pemilik usaha Zee Collection, yang ketika itu pernah mendapatkan permintaan pengadaan suvenir oleh Kementerian Luar Negeri. Riene mengaku sudah mencoba beberapa kali untuk dapat memasukkan produknya melalui e-catalog tetapi sudah hampir satu tahun masih belum juga mendapatkan persetujuan dari sistem.
Hal serupa disampaikan oleh Yudiana Lyn, Owner HomLiv yang mengaku sempat mendapatkan pesanan dari Kemenparekraf untuk pengadaan souvenir. Waktu itu, dirinya diarahkan oleh pihak dari Kementerian untuk memasukkan produknya melalui e-catalog. Sementara itu, Ketua BPD Asephi DKI Jakarta Sholahudin Fuad mengatakan, masih belum banyak UMKM yang onboarding ke e-catalog karena terkendala dalam hal kelengkapan administrasi.
Pengamat Ekonomi & Telekomunikasi ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, katalog elektronik dari LKPP ini menjadi platfrom yang bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk UMKM.
Mendongkrak Daya Saing Industri Kesehatan Nasional
Impor barang Konsumsi Diperketat
Stabilitas Rupiah, Cadev Turun Jadi US$ 134,9 Miliar
JAKARTA,ID- Bank Indonesia (BI) menyatakan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir September 2023 mencapai US$ 134,9 miliar. Angka ini turun dari posisi Agustus 2023 yang sebesar US$ 137,1 miliar. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penurunan posisi cadev ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global. "Posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada diatas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Erwin melalui siaran pers, Jumat (6/10/2023). BI menilai cadev tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. (Yetede)









