Genjot Penagihan Kewajiban Pengembang
Pemprov DKI Jakarta menerima 62 fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang sepanjang tahun ini. Kewajiban
itu terbit seiring keluarnya surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin
peruntukan penggunaan tanah, atau izin prinsip pemanfaatan ruang. Akan tetapi, tak semua pengembang tertib menunaikan
kewajibannya. Ada kewajiban yang tertunda selama bertahun-tahun. Oleh karena
itu, Pemprov DKI Jakarta didorong mengoptimalkan penagihan serta menerapkan
sanksi bagi pengembang yang menunda kewajibannya. Pada Senin (9/10) Pemprov DKI
Jakarta menerima penyerahan 44 kewajiban pengembang selama April-September
2023, terdiri dari lahan seluas 424.000 meter persegi dan konstruksi seluas
414.181 meter persegi. Nilainya mencapai Rp 4,8 triliun. Selama Januari-Maret
2023, ada 18 kewajiban yang ditunaikan, yakni lahan seluas 119.403 meter persegi
dan konstruksi seluas 77.001 meter persegi dengan nilai Rp 1,7 triliun.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, saat
ini perizinan di DKI Jakarta sudah lebih mumpuni sehingga pengembang lebih
mudah melaksanakan kewajibannya. Pengembang bisa sesegera mungkin menyerahkan
kewajiban tanpa menunda terlalu lama. ”Kami tagih kewajiban yang realistis
sehingga pengembang bisa menyerahkannya dengan cepat. Tidak menjadi terutang terus,”
katanya seusai serah terima di Balai Kota Jakarta. Heru meminta Bappeda dan
Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta untuk giat menagih kewajiban
pengembang. Sementara itu, Badan Pengelolaan Aset Daerah sebisa mungkin
melakukan serah terima kewajiban dua kali sepekan, misalnya, setiap Selasa dan
Kamis. Terkait itu, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat
penagihan kewajiban pengembang. Selain sanksi tegas, percepatan itu bisa dengan
perjanjian dan memperkuat peran wali kota. (Yoga)
PLN Mulai Produksi Hidrogen Hijau
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mulai memproduksi hidrogen hijau dari Green Hydrogen Plant yang diresmikan pada Senin (9/10/2023) di kawasan PLTU Muara Karang, Jakarta. Dengan kapasitas produksi hidrogen hijau 51 ton per tahun saat ini, menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, pengembangan hidrogen hijau berikutnya bakal diterapkan pada sejumlah PLTU milik PLN. (Yoga)
Wapres Amin Kawal Pembangunan di Papua
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (9/10/2023), kembali berkunjung ke Papua. Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres akan mengawal percepatan pembangunan Papua dengan tetap berpaku pada perlindungan HAM, terutama bagi orang asli Papua. Selama lima hari, Wapres akan beraktivitas di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. (Yoga)
All Out Mencapai Harga Beras Ideal
AnyMind Mengakuisisi e-Commerce Enabler DDI
Indonesia Siapkan US$ 5 juta untuk Aksistensi AIS Forum
Resrukturisasi terus Turun, LAR Dekati Prapandemi
INA Berminat Akuisisi 35% Saham Jasamarga Transjawa Tol
Keyakinan Konsumen terhadap Kondisi Ekonomi Tetap Kuat
Kolaborasi, Kunci Transisi Menuju Energi Bersih
Transisi ke energi bersih dan keberlanjutan menjadi misi utama seluruh negara di dunia. Bagi Indonesia yang kaya akan potensi dan punya pertumbuhan ekonomi yang baik, transisi energi harus segera dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Co-head of Climate Change Asia Pacific HSBC, Justin Wu. Justin menjelaskan emisi nol bersih atau net zero emission kini menjadi target bagi 90 persen ekonomi di dunia. “Sudah ada kemajuan. Setelah kita menetapkan ambisi ini, kita harus merefleksikan bagaimana mengimplementasikannya dan mewujudkannya. Dan ini hal yang sulit,” kata Justin. Menurut Justin, transisi energi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa energi hijau, ekonomi justru akan terhambat. Sebaliknya, proses transisi energi ini akan menghadirkan segudang potensi yang bisa menumbuhkan ekonomi. (Yetede)









