Bank-bank besar yang masuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 masih memiliki likuiditas longgar. Ini tercermin dari terus meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) pada empat bank yang masuk kelompok tersebut. Ambil contoh Bank Mandiri Tbk. Per Agustus 2023, emiten bank dengan kode saham BMRI ini menghimpun DPK Rp 1.137,92 triliun, tumbuh 9,77% secara tahunan. Pertumbuhan DPK juga dicatat Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Per Agustus 2023, DPK BRI naik 12,32% secara tahunan menjadi sebesar Rp 1.265,32 triliun. Pertumbuhan DPK BRI paling tinggi di kelompok KBMI 4. Nah, untuk mengelola likuiditas yang longgar tersebut, bank rajin menempatkan dananya di sejumlah portofolio investasi. Salah satunya di instrumen surat berharga. Bank BCA, misalnya, mencatatkan dana yang ditempatkan pada surat berharga Rp 280,78 triliun per Agustus 2023, tumbuh 19,02% secara tahunan. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn membenarkan, surat berharga menjadi instrumen yang paling banyak dipilih BCA dalam menempatkan dananya. "Ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dengan ekspansi kredit yang sehat," ujar Hera. Meski demikian, BCA tetap memenuhi kewajiban untuk menempatkan dana di Bank Indonesia (BI). Ini sejalan dengan fungsi utama bank sebagai sarana intermediasi. Per Agustus 2023, penempatan dana BCA di BI mencapai sebesar Rp 112,67 triliun, turun 1,64% secara tahunan. Agustya Hendy Bernadi, Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), menyatakan, likuiditas BRI juga masih dalam kondisi memadai. Likuiditas ini ditempatkan BRI ke dua pos, yakni investment dan liquidity. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menuturkan, untuk likuiditas, bank ini melakukan optimalisasi melalui pendalaman pasar keuangan lewat berbagai macam instrumen. Salah satunya treasury.

Kontroversi seputar teknologi finansial peer-to-peer lending (tekfin P2P lending) alias pinjaman online (pinjol) seperti tak ada ujungnya. Isu ‘teror’ pinjol belum reda, kini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus dugaan kartel suku bunga pinjaman tekfin lending. KPPU dalam keterangan resmi pada Rabu (4/10) malam, mengumumkan penyelidikan awal perkara inisiatif atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Penyelidikan awal ini bermula dari penelitian KPPU atas pinjol berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat. Dari penelitian itu, KPPU menemukan bahwa terdapat pengaturan oleh AFPI kepada anggotanya terkait penetapan suku bunga flat 0,8% per hari dari jumlah pinjaman aktual penerima alias borrower. Penetapan suku bunga itu diikuti oleh seluruh anggota AFPI yang berjumlah 89 tekfin lending. KPPU menilai penentuan suku bunga pinjol oleh AFPI berpotensi melanggar UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelidikan awal KPPU atas dugaan kartel bunga tampaknya menjadi mimpi buruk AFPI. Kesepakatan yang awalnya diharapkan untuk mengendalikan agar pelaku pinjol tak sewenang-wenang mengutip bunga tinggi, malah dianggap sebagai ‘persekongkolan’. AFPI memang menyepakati suku bunga pinjol untuk diterapkan anggotanya, yakni maksimum flat 0,4% per hari. Besaran suku bunga itu dituangkan dalam pedoman perilaku atau code of conduct asosiasi. Code of conduct itu juga mengatur denda keterlambatan pembayaran pinjaman dan tenor pinjaman. Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah menampik bahwa kesepakatan asosiasi tentang suku bunga pinjol adalah tindakan kartel. Menurutnya, pengenaan bunga atau biaya praktik itu merupakan langkah AFPI melindungi konsumen. OJK juga belum mendapatkan informasi langsung tentang penyelidikan awal dugaan kartel bunga oleh AFPI dari KPPU. Namun, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Edi Setijawan mengatakan regulator tak segan mengambil sikap jika dugaan kartel terbukti. OJK memang belum mengatur batasan bunga pinjol, tetapi menyerahkannya pada mekanisme pasar yang direpresentasikan melalui asosiasi. Regulator hanya mewanti-wanti agar penetapan batas manfaat ekonomi pinjol, termasuk bunga, harus dievaluasi terus-menerus. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman pun menegaskan kembali bahwa OJK memang berencana mengatur bunga pinjol. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat, jika pengaturan bunga oleh AFPI benar, maka konsumen dirugikan. Bunga pinjol yang seharusnya lebih kompetitif, terhambat oleh kesepakatan penetapan bunga tersebut. Peneliti Center of Digital Economy and SME Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan keterlibatan OJK dibutuhkan.

Pendar cahaya terang mulai datang dari industri hulu minyak dan gas bumi atau migas nasional. Penemuan cadangan gas bumi dengan volume jumbo oleh Eni, perusahaan asal Italia, mendorong sentimen positif di industri yang tinggi modal dan risiko ini. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni menemukan cadangan gas di Wilayah Kerja North Ganal, sekitar 85 kilometer lepas pantai Kalimantan Timur. Proyeksi awal gas in place mencapai 5 trilion cubic feed (TCF). Adapun, proyeksi discovered resources lebih kurang 609 juta barel setara minyak. Data tersebut menjadikan temuan di sumur Geng North-1 sebagai salah satu dari tiga besar temuan eksplorasi dunia pada tahun ini. Penemuan ini pun memberikan sinyal optimisme bahwa pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel, dan produksi gas sebesar 12 billion standard cubic feet per day (BScFD) pada 2030, telah berada di jalur yang tepat. Penemuan cadangan gas raksasa ini makin memperkuat fakta bahwa potensi gas bumi di Tanah Air masih begitu menjanjikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis potensi gas bumi mencapai 41,62 TCF dengan 68 cekungan potensial dari total 128 cekungan yang masih perawan. Plant of development (PoD) yang matang menjadi kunci untuk mencapai target first gas di sumur Geng North-1 dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Penemuan cadangan gas raksasa di Kaltim ini, pada dasarnya buah manis dari sejumlah strategi yang diimplementasikan pemerintah untuk mencapai target produksi migas 2030. Selama ini, pemerintah mendorong sekaligus membantu KKKS untuk menoptimalisasikan produksi migas di lapangan existing. Dari sisi eksternal, pemerintah juga rutin melakukan penjajakan kerja sama dengan institusi riset global untuk meningkatkan kualitas data guna menemukan penemuan cadangan yang besar.

Aksi meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional makin serius dilakukan untuk mendukung transisi energi. Perumusan tarif khusus untuk listrik dari konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi berbasis energi bersih pun disiapkan untuk menarik minat investor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mengkaji opsi tarif listrik gabungan atau hibrida untuk program konversi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT). Direktur Jenderal EBT dan Konversi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, penggodokan opsi tersebut dilakukan untuk memastikan program konversi PLTD dapat dilakukan, sehingga bisa memastikan keberlanjutan pasokan listrik bersih. Tarif hibrida tersebut pun dinilai bisa menarik investor untuk ikut berperan dalam program konversi PLTD yang hingga kini banyak digunakan di wilayah terpencil. Menurutnya, Kementerian ESDM akan terus mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyelesaikan lelang konversi PLTD di tengah upaya pemerintah menekan emisi karbon. Terlebih, saat ini harga minyak mentah dunia masih berada di level yang relatif tinggi. Untuk diketahui, PLN memang sedang melakukan lelang proyek dedieselisasi PLTD. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa lelang program dedieselisasi tahap 1 itu bakal menyasar 94 lokasi yang terbagi ke dalam dua klaster, yakni wilayah barat dan timur Indonesia. Rencananya, PLTD yang masuk ke dalam program itu akan digantikan oleh panel surya dengan potensi 200 megawatt (MW).

Di sisi lain, terdapat potensi investasi tambahan pada battery energy storage systems (BESS) sebesar 350 MWh pada tahap awal tersebut. Selanjutnya, potensi pengembangan tambahan untuk tahap dua dan tiga mencapai 800 MWp panel surya. Adapun, hak pengelolaan diberikan selama 20 tahun sejak commercial operation date atau COD. Secara keseluruhan, setidaknya ada sekitar 5.200 unit PLTD berkapasitas 2,37 gigawatt (GW) di 2.130 lokasi yang akan dialihkan melalui program dedieselisasi tersebut dengan menggunakan tiga skema, yakni pertama, konversi PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga EBT berkapasitas 500 MW. Kedua, konversi PLTD ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW. Ketiga, perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Iwa Garniwa, Pakar Energi Universitas Indonesia, meminta pemerintah untuk memberikan insentif maupun subsidi terhadap tarif listrik dari pembangkit listrik EBT untuk memastikan konversi PLTD yang dilakukan saat ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Fabby Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), mengatakan bahwa pengelompokan wilayah dalam proses lelang konversi PLTD menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pengembang pembangkit listrik swasta. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang sempat mengatakan bahwa independent power producer (IPP) terus mengkaji peluang untuk ikut berpartisipasi dalam program konversi PLTD. “Para pengembang swasta tentunya akan melakukan kajian terlebih dahulu, feasibility study, analisa dampak lingkungan, ekspektasi return dari proyek konversi dan lainnya,” katanya.

JAKARTA,ID-Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan hasil revisi sejumlah UU melalui metode omnibus law ditargetkan mulai terimplemtasi pada pada Januari tahun depan. Peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU tersebut diharapkan sudah terbit pada bulan ini, muncur dari harapan awal pada September 2023. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan PP aturan pelaksana tersebut kini sudah dalam tahap pembahasan antar kementerian. Terkait itu, sejumlah diskusi dilakukan dan diakui bahwa masih saja ada tarik-ulur kepentingan  dalam pembahasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga melakukan  uji publik dan meminta masukan-masukan dari pihak luar pemerintah. "Kami harap, sebenarnya kalau bisa PP selesai Oktober, supaya peraturan menterinya  bisa keluar sebelum akhir tahun. Hingga, paling lambat-saya berharap bisa lebih cepat-mulai Januari tahun depan semua (kebijakan kesehatan) sudah bisa terlaksana dengan landasan hukum yang jelas," ujar Menkes. (Yetede)

JAKARTA,ID-Geliat kinerja usaha UMKM diharapkan dapat berjalan selaras dengan perkembangan teknologi digital yang terjadi saat ini.  Untuk itu, upaya mendorong digitalisasi UMKM harus berjalan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Selama ini transformasi ekonomi digital belum terjadi secara terarah. Sebab, baru terjadi perkembangan di hilir seperti di sektor perdagangan dan jasa keuangan namun transformasi digital lemah di sektor industri seperti sektor produksi, manufaktur, pertanian, dan perkebunan. Menteri koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, transformasi digital dalam UMKM diharapkan dapat dilakukan melalui sisi produksi dengan  menghasilkan produk dengan smart factory, teknologi digital, dan internet of things. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan untuk segera melakukan modernisasi UMKM dengan membuka peluang bisnis baru lewat hilirisasi. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TRIM) atau harita Nickel membuka peluang kolaborasi dengan mitra strategis baru untuk dua proyek nikel, yakni pabrik nikel high Pressure Acid Leach (HPAL) senilai Rp17,9 triliun dan pabrik nikel Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Proyek yang berlokasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara tersebut, ditargetkan mulai beroperasi dalam  dua tahun ke depan. Hingga saat ini, kami tengah bermitra dengan Lygend Resources & Technology untuk PT Obi Nickel Cobalt (ONC) dan PT karunia Permai Sentosa (KPS). Kedepannya, kami tidak  menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pihak lain  yang dapat  berpotensi menjadi mitra  startegis baru," kata Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk Roy Arman Arfandy kepada Investor Daily, kamis (5/10/2023)

JAKARTA,ID-Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada  Presiden Joko Widodo di tengah kasus dugaan korupsi di kementeriannya yang sedang disidik KPK. Syahrul datang menemui Mensesneg Pratikno didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pukul 17.20 WIB melalui pintu Selatan Komplek Istana Kepresidenan yang melewati Wisma Negara. "Diberikan kesempatan melalui Mensesneg (Menteri Sekertaris Negara) Pak Pratikno untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri," kata Syahrul di Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kamis petang (05/10/2023). Syahrul, menteri yang juga Politikus Partai NasDem itu tiba di Indonesia, Rabu (04/10/2023) petang, setelah dikabarkan "hilang kontak" ditengah pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. (Yetede)

JAKARTA,ID-Delegasi bisnis Jerman mengapresiasi kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Jerman sebagai mitra menilai penting untuk terus menjalin kerja sama yang baik, terutama untuk memperbaiki neraca perdagangan kedua negara yang dinilai belum mencapai potensi terbaiknya. Hal itu disampaikan Anggota Parlemen Jerman Andreas Scheuer dalam kapasitasnya selaku presiden dan CBO Asienbruke Association, saat delegasi bisnis jerman menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Kantor kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Scheuer merupakan mantan Menteri Transportasi dan Infratsruktur Jerman pada era Kanselir Angela Merkel (2013-2018). Adapaun Asienbrucke Association merupakan organisasi nonprofit yang bertujuan untuk mempromosikan kerja sama negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. (Yetede)

PANDU Syahputra terduduk memandangi layar telepon selulernya yang terus berkedip. Pesan berisi peringatan pembayaran tagihan dari sebuah platform pinjaman online (pinjol) terus membanjiri ponselnya, setelah dia gagal melunasi utangnya sesuai dengan tenggat sejak dua bulan lalu. "Waktu itu terpaksa meminjam karena ada kebutuhan keluarga mendesak untuk biaya kesehatan. Memang prosesnya cepat, tapi ternyata bunga dan biaya lain-lain tinggi," ucap dia kepada Tempo, kemarin. Saat mengajukan pinjaman, Pandu mendapat pencairan sebesar Rp 3,2 juta untuk tenor 28 hari. Dari jumlah itu, Pandu dikenai bunga dan biaya layanan Rp 440 ribu. Maka total yang harus dibayar sebesar Rp 3.640.000. Namun jumlah tagihan itu terus berlipat ketika dia gagal menepati pembayaran sesuai dengan tenggat. "Sekarang jumlah yang harus saya bayar menyentuh Rp 4 juta karena keterlambatan dihitung denda setiap hari."

Karyawan swasta 31 tahun itu cukup kaget dengan jumlah utang yang terus menumpuk. Padahal dia memastikan sudah memilih penyelenggara pinjol alias fintech lending resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  "Saya belum mampu melunasi karena gaji bulanan masih habis untuk keperluan pengobatan keluarga. Saya sudah minta tambahan waktu, tapi bunga terus berjalan dan teror peringatan bayar tagihan terus masuk," ucapnya. Pandu pun bertekad segera melunasi utangnya agar segera keluar dari jerat bunga tinggi industri pinjol. Keluhan bunga pinjol yang menyengsarakan para peminjam sudah lama dan telah berkali-kali disuarakan masyarakat, terutama lewat media sosial. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah dikabarkan bahwa sejumlah nasabah pinjol yang tak mampu melunasi utangnya memilih mengakhiri hidup. (Yetede)