Sampai saat ini, warga masih tak habis pikir. ”Mengapa warga yang harus digusur untuk sebuah proyek  yang belum pasti? Ada apa di balik itu?” ujar Marsita, warga Sembulang, Rempang, Minggu (8/10). Masyarakat Rempang sudah kenyang dengan janji politik dan iming-iming pembangunan, Presiden Jokowi pernah menjanjikan sertifikat tanah di kampung-kampung tua Pulau rempang, April 2019. Presiden juga menjanjikan pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Bintan. Janji itu masih dinantikan warga. Namun, yang terjadi sekarang malah warga terancam digusur dari kampung tua akibat proyek Rempang Eco City. Meski rencana penggusuran itu diikuti iming-iming penggantian rumah dan tanah, warga tidak mudah percaya lagi. ”Betul tak cerita pemerintah tu mau bangun rumah untuk kami,” ucap Didi, warga Pasir Panjang. Didi dan Marsita menolak pindah, baik itu relokasi maupun pergeseran. ”Ini kampung kami. Tanah kelahiran dan sumber kehidupan kami. Tidak ada pindah walau sejengkal pun,” kata Marsita.

Dalam catatan Kompas, iming-iming pembangunan kerap berkelindan di Pulau Rempang. Proyek Rempang Eco City digaungkan sejak dua dasawarsa lalu. PT Makmur Elok Graha dan Pemerintah Kota Batam juga telah meneken nota kesepahaman pada 2004. Namun, tak terwujud jua. Pada 2006, pemerintah merencanakan proyek penelitian dan pengembangan bioteknologi komersial berupa kawasan bioisland di Pulau Rempang (Kompas, 6/1/2006). Ada pula rencana pengembangan pariwisata khusus di Pulau Rempang yang diketahui warga empat atau lima tahun silam. Kedua rencana itu tak jelas realisasinya. Pertengahan 2023 terdengar lagi rencana pembangunan Rempang Eco City demi terwujudnya kawasan industri terpadu. Warga sebenarnya tak menghalangi pembangunan itu, asal tidak menggusur penduduk. Penggusuran menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Apalagi, tempat tinggal baru yang dijanjikan belum tuntas dibangun. (Yoga)

Kemendagri meminta Kementan merekonsiliasi data data realisasi tanam padi dan produksi beras dengan kementerian atau lembaga terkait untuk membuktikan kecocokan data dengan kondisi riil di lapangan. Hal itu mengemuka dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Jakarta, Senin (9/10). Tito mengatakan, persoalan klasik terkait data produksi beras perlu diselesaikan. Kementan menyatakan tetap ada surplus beras tahun ini meskipun produksinya diperkirakan turun sebagai dampak El Nino. Namun, NFA, BPS, dan Bulog menyatakan produksi beras berkurang cukup signifikan sehingga harga beras melonjak tinggi. Bulog dan penggilingan kecil menengah bahkan kesulitan menyerap gabah petani.

”Saya berharap ada rekonsiliasi data produksi beras antara Kementan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Produksi beras di sejumlah daerah yang ada dalam data perlu dicek, bahkan dobel cek dengan mendatangi lokasi,” ujarnya. Permintaan Tito itu terkait pernyataan Kementan tentang data Perkiraan Prognosis Neraca Beras Indonesia Tahun 2023 yang bersumber dari hasil kerangka sampel area yang dirilis BPS. Selain itu, Kementan juga menilai kenaikan harga gabah dan beras yang terjadi tidak terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. (Yoga)

Tren kenaikan suku bunga di negara maju pascapandemi Covid-19 membuat perekonomian banyak negara di dunia terguncang. Namun,tidak denganAsia Tenggara. Peningkatan nilai tambah dari produk ekspor dan digitalisasi menjadi dasar kekuatan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Ekonom Senior United Overseas Bank Limited (UOB) Enrico Tanuwidjaja menjelaskan, di tahun keempat pascapandemi Covid-19, konsumsi masyarakat dunia terus meningkat dan mengakibatkan kenaikan inflasi. Sayangnya, ini belum bisa diimbangi dengan kuantitas produksi. Untuk mengendalikan hal ini, banyak negara di dunia, khususnya negara maju, seperti AS dan Eropa, menaikkan suku bunga mereka.

”Era suku bunga tinggi akan berlangsung cukup lama, sepanjang 9-12 bulan ke depan. Tetapi, ASEAN tetap tangguh dan punya resiliensi. Perekonomian ASEAN tidak perlu menaikkan suku bunga secara drastis,” ujar Enrico dalam konferensi pers UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 di Jakarta, Senin (9/10). Tren suku bunga tinggi memukul perdagangan ekspor dan impor belasan negara ASEAN pada 2023 setelah bangkit dari krisis akibat pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021. Namun, data menunjukkan, kejatuhan ekonomi yang difaktori perdagangan eksternal tidak sedalam pada krisis ekonomi global 2008 dan 2015. Menurut Enrico, hal ini ditopang 10 sektor komoditas perdagangan unggulan ASEAN. Yang teratas, di antaranya, produk dari sektor mesin dan kebutuhan kelistrikan yang unggul di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Lalu, ada Indonesia dengan komoditas mineral, agrikultur, dan karet. (Yoga) 

PT Barito Renewables Energy Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BREN, Senin (9/10). Perusahaan yang memproduksi listrik dari tenaga panas bumi ini mengalami kelebihan penawaran setelah mencetak kapitalisasi terbesar di bursa untuk sektor energi terbarukan saat penawaran saham perdana. Barito Renewables merupakan perusahaan induk energy dari Grup Barito Pacific yang didirikan Prajogo Pangestu, orang terkaya ketujuh di RI versi Forbes. Pada perdagangan  perdana saham BREN pagi ini, harga satuan saham melonjak 25 % ke level Rp 975 per saham dari harga penawaran awal Rp 780 per saham.

Dirut Barito Renewables Hendra Soetjipto Tan, dalam acara peluncuran saham di BEI, Jakarta, menyampaikan, penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) ini merupakan komitmen mereka untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tranisi energi yang berkelanjutan. ”IPO ini tidak hanya terbatas pada industri tenaga panas bumi, tetapi juga menuju ke teknologi terbarukan lainnya, dengan didukung oleh keunggulan operasional yang kuat,” kata Hendra. Dana IPO ini akan mereka gunakan untuk mengonsolidasikan Star Energy Geothermal Group, yang sahamnya dipegang BREN, dengan teknologi canggih dan tenaga ahli yang berpengalaman. (Yoga)

Sejak jaringan 5G pertama kali digelar pada Mei 2021, penetrasi ponsel pintar 5G masih 5 %. Tingkat adopsi baru tumbuh di atas 30 % pada 2027. Pelaku industri telekomunikasi mendorong pemerintah mendukung segera terbentuknya ekosistem layanan berteknologi akses seluler 5G, termasuk ketersediaan lebar pita spektrum frekuensi yang memadai beserta insentif pemakaiannya. Presdir & CEO PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini, Senin (9/10) di Jakarta, menyampaikan realitas itu. Menurut dia, minimal lebar pita spektrum frekuensi yang  membuat layanan berteknologi akses seluler 5G berjalan optimal adalah 100 megahertz (MHz). Jumlah minimal lebar pita semestinya dimiliki oleh setiap operator telekomunikasi seluler di Indonesia dan tidak dicampur untuk pemakaian 4G ataupun teknologi di bawahnya. Oleh karena itu, pemerintah disarankan segera melepas lelang spektrum frekuensi baru. Saat ini kalangan operator telekomunikasi seluler gencar mengembuskan saran agar pemerintah juga memberikan insentif untuk pemakaian spektrum frekuensi.

Dian menyebut, harga spektrum frekuensi di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara tetangga. Tingginya harga itu akan membuat bisnis layanan telekomunikasi yang memakai teknologi akses seluler baru tidak akan berkelanjutan. Investasi penggelaran layanan telekomunikasi berteknologi 5G butuh biaya besar. Sebab, penggelaran infrastruktur mensyaratkan kabel fiber. Jarak menara pemancar satu dengan lainnya juga harus dekat sehingga akan butuh banyak menara. ”Tender terakhir adalah spektrum frekuensi 2,1 gigahertz (GHz) dengan lebar pita 5 MHz. Harganya di atas Rp 600 miliar. Jika mengacu harga itu dan pemerintah mempertahankan formula lama bayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, lalu pemerintah menawarkan lebar 50 MHz untuk kebutuhan 5G, operator berarti harus bayar mahal sekali,” ujar Dian yang juga anggota Dewan Pengawas Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) itu. Dian mengusulkan adanya mekanisme cicil bayar BHP spectrum frekuensi. (Yoga)

OJK menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah era tingginya tingkat suku bunga dalam jangka waktu lama (higher for longer). Stabilitas itu salah satunya ditunjukkan industri perbankan yang tetap resilien dan mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit hingga Agustus 2023. ”Sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko higher for longer suku bunga global,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas OJK Mahendra Siregar saat menyampaikan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK September secara daring, Senin (9/10/2023).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, pertumbuhan dana pihak ketiga pada Agustus 2023 tercatat 6,24 % secara tahunan menjadi Rp 8.082 triliun. ”Fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan normal dalam menopang perekonomian, baik di sisi pembiayaan maupun dalam penghimpunan dana. Pada Agustus 2023, pertumbuhan penyaluran kredit meningkat 9,06 % secara tahunan dari sebelumnya pada Juli 2023 sebesar 8,54 % menjadi Rp 6.739,40 triliun. Pertumbuhan tertinggi ada pada kredit investasi sebesar 11,25 %,” lanjut Dian. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta menerima 62 fasilitas sosial dan fasilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang sepanjang tahun ini. Kewajiban itu terbit seiring keluarnya surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin peruntukan penggunaan tanah, atau izin prinsip pemanfaatan ruang. Akan  tetapi, tak semua pengembang tertib menunaikan kewajibannya. Ada kewajiban yang tertunda selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta didorong mengoptimalkan penagihan serta menerapkan sanksi bagi pengembang yang menunda kewajibannya. Pada Senin (9/10) Pemprov DKI Jakarta menerima penyerahan 44 kewajiban pengembang selama April-September 2023, terdiri dari lahan seluas 424.000 meter persegi dan konstruksi seluas 414.181 meter persegi. Nilainya mencapai Rp 4,8 triliun. Selama Januari-Maret 2023, ada 18 kewajiban yang ditunaikan, yakni lahan seluas 119.403 meter persegi dan konstruksi seluas 77.001 meter persegi dengan nilai Rp 1,7 triliun.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, saat ini perizinan di DKI Jakarta sudah lebih mumpuni sehingga pengembang lebih mudah melaksanakan kewajibannya. Pengembang bisa sesegera mungkin menyerahkan kewajiban tanpa menunda terlalu lama. ”Kami tagih kewajiban yang realistis sehingga pengembang bisa menyerahkannya dengan cepat. Tidak menjadi terutang terus,” katanya seusai serah terima di Balai Kota Jakarta. Heru meminta Bappeda dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta untuk giat menagih kewajiban pengembang. Sementara itu, Badan Pengelolaan Aset Daerah sebisa mungkin melakukan serah terima kewajiban dua kali sepekan, misalnya, setiap Selasa dan Kamis. Terkait itu, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penagihan kewajiban pengembang. Selain sanksi tegas, percepatan itu bisa dengan perjanjian dan memperkuat peran wali kota. (Yoga)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mulai memproduksi hidrogen hijau dari Green Hydrogen Plant yang diresmikan pada Senin (9/10/2023) di kawasan PLTU Muara Karang, Jakarta. Dengan kapasitas produksi hidrogen hijau 51 ton per tahun saat ini, menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, pengembangan hidrogen hijau berikutnya bakal diterapkan pada sejumlah PLTU milik PLN. (Yoga)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (9/10/2023), kembali berkunjung ke Papua. Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres akan mengawal percepatan pembangunan Papua dengan tetap berpaku pada perlindungan HAM, terutama bagi orang asli Papua. Selama lima hari, Wapres akan beraktivitas di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menstabilkan harga beras di pasaran, melalui penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) baik dari dalam maupun luar negeri. Pasalnya, meski sudah ada tanda-tanda penurunan, harga beras masih dianggap mahal karena secara rerata masih 15%, diatas harga eceran tertinggi (HET). Secara khusus Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal di  Istana Kepresidenan, Senin (09/10/2023) guna membahas stabilitas harga eras, gula, hingga jagung. Ketiga komoditas pangan  itu mengalami kenaikan harga di pasaran. Hadir dalam rapat Plt Menteri pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi serta Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktur Utama  Perum Bulog Budi Waseso, dan Mendag Zulkifli Hasan. (Yetede)