Ketahanan Pangan RI Dinilai Lemah
Jokowi: KTT AIS Forum 2023 Sepakati Kesetaraan dan Inklusivitas
Sisa 2,5 Bulan, Pertumbuhan Kredit Perbankan Diyakini Capai 12%
Bapanas Tugasi Bulog Impor jagung Pakan 500 Ribu Ton
Berharap Dana Pariwisata Terealisasi
JAKARTA – Para pelaku usaha jasa pariwisata berharap rencana pembentukan dana pariwisata atau tourism fund bisa segera terealisasi. Pasalnya, rancangan pembentukan pundi-pundi untuk membiayai operasi pariwisata domestik itu sudah lama bergulir. Rencana pembentukan dana pariwisata ini kembali mencuat dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, awal Oktober lalu. Dalam rapat itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan bawahannya mempercepat pembentukan tourism fund.
Mengulangi arahan Jokowi itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan dana tersebut bisa menyokong agenda pariwisata bertaraf internasional. Baik agenda kebudayaan; kegiatan meeting, incentive, convention, exhibition (MICE); maupun perhelatan olahraga yang ditargetkan untuk menarik turis. Menurut Sandiaga, konsep tersebut sudah dipakai lebih dulu oleh Singapura dan Arab Saudi. "Jadi, sumber pendanaannya ini nanti ditelaah sehingga governance (pengelolaannya) terjaga," ucapnya. "Tapi tidak akan membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terlalu besar, juga tak bakal membebani wisatawan."
Sandiaga menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengkaji sumber dana yang cocok untuk tourism fund. Selain berupa dana abadi, devisa pariwisata bisa menjadi alternatif sumber dana. Yang pasti, kata dia, nilai awal yang ditargetkan pemerintah dalam kantong dana itu mencapai Rp 1 triliun. (Yetede)
Hilirisasi Musiman Bisa Gagalkan RI Maju
Inkonsistensi kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari
industrialisasi akan membuyarkan mimpi Indonesia menjadi negara maju.
Pengalaman menunjukkan, pergantian rezim selama 30 tahun terakhir selalu
berdampak pada kebijakan teknokratis jangka panjang, termasuk industrialisasi
yang merupakan kunci mencapai kemajuan. ”Hilirisasi bagus. Tapi, yang saya
khawatirkan, (pengalaman) dalam industri itu, minim konsistensi. Perlu komitmen
dari pemerintah berikutnya. Sejarah kita menunjukkan, gonta-ganti (kebijakan)
terus,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto dalam paparanya
pada sesi ke-2 Indonesia Mining Summit 2023 di Badung, Bali, Selasa (10/10).
Urusan konsistensi kebijakan industrialisasi pemerintah
tersebut menjadi perhatian sekaligus harapan yang mencuat pada pertemuan
tersebut. Acara kolaborasi antara Indonesian Mining Association (IMA) dan harian
Kompas itu mengusung tema ”Sustainable Downstream”. Sekitar 400 pemimpin dan
perwakilan industri pertambangan nasional hadir dalam kesempatan itu. Menteri PPN
/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengakui, selama ini Indonesia terlalu terlena
menjalankan hilirisasi yang sebatas mengolah komoditas menjadi bentuk setengah
jadi. ”Kita seharusnya bisa mengembangkan produk-produk turunan. Kebertautan
hulu-hilir ini yang akan terus kita kejar,” kata Suharso. (Yoga)
Indonesia-Jerman Kerja Sama di Sektor Energi
Kerja sama Pemerintah Indonesia-Pemerintah Jerman di sektor energi diperkuat dan ditingkatkan melalui fasilitas dialog, pendanaan, hingga penyediaan para ahli. Energy Hub Team Lead Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia Gitafajar Septyani, di Jakarta, Selasa (10/10/2023), mengatakan, kerja sama bertujuan mencapai target nasional penurunan emisi dan mendukung promosi penggunaan energi terbarukan bersama pemerintah daerah. (Yoga)
Polemik Data Beras
Lonjakan harga beras di pasar kembali memunculkan perdebatan
tentang akurasi data beras nasional, baik di masyarakat maupun di pemerintahan.
Bukan baru kali ini kisruh data beras memicu polemik. Kementerian Pertanian
ngotot produksi dalam negeri surplus. Namun,faktanya di lapangan, harga beras
tetap tinggi. Ini yang membuat Kemendagri meminta dilakukan rekonsiliasi data
antar-instansi agar sesuai kondisi riil di lapangan. Data Kementan, total
produksi beras Januari-Desember 2023 tercatat 30,83 juta ton. Ditambah total
beras impor Bulog 2,9 juta ton, stok akhir tahun diperkirakan 33,73 juta ton. Dengan
kebutuhan setahun 30,84 juta ton, berarti akhir tahun ada surplus 2,89 juta ton
(Kompas, 10/10).
Kementan menyebut harga beras tetap tinggi karena adanya anomali
terkait kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk, benih, dan obat;
ketidakefisienan biaya logistik atau distribusi; dan struktur pasar beras di
Indonesia. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, urusan data beras tak pernah
beres. Tak ada satu data beras yang presisi dan terkonsolidasi secara nasional,
baik itu produksi, stok pemerintah di Bulog, maupun stok yang dimiliki oleh
petani, konsumen, pedagang, dan penggilingan. Akibatnya, tak jarang kebijakan
impor oleh pemerintah juga menjadi blunder, baik dari sisi waktu maupun volume. (Yoga)
Inferioritas Pangan Lokal di NTT
”Di mana pangan lokal Manggarai? Saya tidak menemukannya
selama di Labuan Bajo ini. Pagi ini saya mencari makanan lokal di hotel ini
juga tidak ada,” kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna
Syawal yang kami temui dalam semiloka di Labuan Bajo, Senin (14/8). Kegelisahan
Rinna beralasan. Semiloka yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang
itu membahas transformasi sistem pangan di NTT, yang di antaranya menekankan
pentingnya pangan lokal. Namun, seperti lazimnya hotel-hotel lain di sana, tak ada
menu lokal tersaji, bahkan sekadar ubi, jagung, atau pisang rebus pun tak ada.
Padahal, NTT kaya dengan jenis pangan itu.
”Pangan lokal seharusnya bisa diintegrasikan dengan kegiatan
wisata yang saat ini sudah tumbuh. Dinas pariwisata sebenarnya bisa mewajibkan hotel
agar menyediakan pangan lokal,” kata Rinna. Menu pangan lokal di NTT seperti
tersisih di tanah sendiri. Hal ini sebenarnya bisa menandakan ketidakpercayaan diri
masyarakat menampilkan pangan lokal mereka. Serfia Owa (59), petani yang juga Ketua Aliansi Perempuan Mandiri Manggarai
Barat, mengatakan, anak-anak muda saat ini tidak lagi mengenal dan mengonsumsi
pangan lokal. Bahkan, anak-anak saat diberi pangan lokal kerap menolak karena
tidak terbiasa. ”Saya kira ini juga terjadi di banyak kampung di NTT,” kata
Serfia, yang tinggal di Kampung Munting Kajang, Kecamatan Komodo. (Yoga)
El Nino Berpotensi Pengaruhi MT I Padi
BMKG memprakirakan, El Nino akan memuncak pada Oktober 2023
dan berakhir pada Maret 2024. Namun, musim kemarau akibat dampak fenomena pemanasan
suhu muka laut di atas kondisi normal itu akan berakhir secara bertahap pada November
2023. Hal itu terjadi lantaran ada pergantian angina yang membawa uap air yang
bakal memicu hujan pada November 2023. Kementan memperkirakan awal musim tanam
(MT) I padi di sejumlah daerah lumbung beras akan dimulai pada November dan Desember
2023. Sementara itu, di daerah aliran irigasi Waduk Kedungombo, Jateng, yakni Demak,
Kudus, dan Grobogan, MT I berlangsung sejak awal Oktober 2023. El Nino masih berpotensi
memengaruhi MT I padi di sejumlah daerah.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten
Demak Hery Sugihartono, Selasa (10/10) mengatakan, petani di Kecamatan Gajah,
Dempet, dan Karanganyar, Kabupaten Demak, mulai menanam padi sejak awal Oktober
2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Januari 2024. Kondisi serupa juga
terjadi di Kecamatan Undaan di Kabupaten Kudus, serta Kecamatan Purwodadi, Klambu,
dan Godong, Kabupaten Grobogan. ”Untuk menghemat dan meratakan pembagian air,
aliran air irigasi dari Bendung Klambu (salah satu infrastruktur jaringan
irigasi Waduk Kedongombo) digilir tiga kali sehari. Namun, kami tetap khawatir
sumber air irigasi bisa habis karena hujan masih belum terjadi hingga kini,”
ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Untuk mengoptimalkan MT I, Hery berharap
pemerintah perlu mengantisipasinya dengan hujan buatan. (Yoga)









