Hasil pemutakhiran data penerima bantuan sosial pendidikan di DKI Jakarta, yakni melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), ditemukan 98.258 penerima tidak layak. Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, Kamis (12/10/2023), menyatakan, ketidaklayakan itu antara lain karena datanya kosong, tak sesuai alamat, punya mobil, memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar, merupakan keluarga PNS/TNI/Polri, meninggal dunia, pindah ke luar DKI Jakarta, serta tidak padan dengan data Kementerian Dalam Negeri. Terkait itu, warga dapat mengecek status bansos pendidikannya melalui laman kjp.jakarta.go.id. (Yoga)

Ratusan ribu pohon cengkeh menusuk kumpulan awan yang menutupi sebagian puncak Gunung Gamalama di Kota Ternate, Maluku Utara. Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, adalah satu dari puluhan desa yang bergantung pada cengkeh dan pala. Sementara Pulau Obi, Halmahera Selatan, menjadi salah satu areal cengkeh terbesar di provinsi itu. Muhammad Saleh (74), warga Kelurahan Marikurubu, melihat beberapa cengkeh dan pala di lahan seluas 2 hektar miliknya, tak jauh dari rumahnya, Minggu (8/10), yang berada di lereng Gunung Gamalama dengan kemiringan 35 derajat. Sekali panen, Saleh mendapatkan 300 kg cengkeh dari 10-15 pohon. Cengkeh dihargai Rp 130.000-Rp 140.000 per kg. Tangkainya dihargai Rp 10.000 per kg. Tiap panen, ia meraup pendapatan Rp 40 juta hingga Rp 50 juta. Untuk memanen, Saleh mempekerjakan buruh petik selama 4-5 hari dengan upah Rp 150.000 per hari. Berkat cengkeh dan pala, Saleh yang berpendidikan SMA ini mampu menghidupi istri dan enam anaknya, juga membangun rumah.

Sebelum triwulan III-2021, perekonomian Maluku Utara didukung sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun, kontribusi itu terus menurun. Pada 2020, kontribusi sektor pertanian terhadap lapangan kerja 46 %, tetapi di awal 2023 turun menjadi 25 %. Sementara kontribusi pertambangan dan pengolahan terhadap lapangan kerja naik dari 7 % pada 2020 menjadi 25,62 % pada 2023. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Halmahera Tengah Badar Manawi mengatakan, potensi kelautan untuk wisata maupun peruikanan tangkap menunjukkan masyarakat tidak harus bergantung pada pertambangan. Ia risau ketika industri ekstraktif merusak lingkungan.  Mitra Lingkungan Malut Siti Barora mengatakan, kehadiran industri pertambangan dan pengolahan melalui skema Proyek Strategis Nasional acap kali memicu perubahan tata ruang, dimana zona pertanian dialihkan menjadi zona pertambangan. (Yoga)

Investasi-investasi baru diharapkan terus masuk dan bertumbuhan di Jayapura, Papua. Salah satu sektor industri yang potensial menyerap investasi di kota itu adalah sektor perikanan. Sayangnya, masalah infrastruktur atau sengketa lahan adat yang menjadi lokasi pengembangan infrastruktur kerap menjadi ganjalan menarik minat investor. Menurut Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey, persoalan sengketa lahan kerap disebabkan oleh masalah komunikasi antara investor dan masyarakat setempat. Umumnya adalah masalah pelepasan lahan dan lahan itu menjadi lokasi untuk pembangunan infrastruktur. Namun, apabila lahan tersebut sudah dilepas secara adat dan dibuat sertifikatnya, umumnya relatif tidak ada masalah.

”Selama ini, mayoritas lahan yang bermasalah dialami pemerintah daerah dan masyarakat adat. Hal itu berkaitan dengan sejarah peralihan dari masa pendudukan Belanda ke Pemerintah Indonesia. Saat itu, tak ada proses pelepasan adat sehingga kejadian itu yang banyak diprotes masyarakat adat,” ujar Frans saat dijumpai di kantornya, Selasa (3/10/2023), di Jayapura. Terkait investasi di Jayapura, lanjut Frans, hal itu banyak didominasi oleh sektor jasa. Pemda tengah mendorong agar investasi di sektor produksi barang, terutama oleh pelaku UMKM, mulai bertumbuhan. Harapannya adalah produksi para pelaku UMKM tersebut dapat mengisi kekosongan kontainer pengirim barang dari luar Papua saat kontainer itu kembali. Sejatinya, segala jenis investasi dibutuhkan untuk masuk ke Papua. Namun, bidang yang paling prioritas dibutuhkan adalah peternakan, ayang potong, ayam petelur, ataupun pakan ayam. Pemerintah Kota Jayapura telah berupaya memikat investor dengan beragam cara. Harapannya, usaha-usaha ini dapat berbuah manis guna mendorong roda perekonomian di Jayapura. (Yoga)

Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) bakal diwarnai sentimen beragam di sisa tahun 2023. Pengoperasian dua proyek pendistribusian minyak dan gas (migas), yakni Blok Rokan dan pipa transmisi gas Gresik-Semarang bisa mendongkrak pendapatan PGAS tahun ini. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengatakan, selain didorong dua proyek itu, PGAS juga disokong potensi kenaikan permintaan energi dari industri maupun pembangkit listrik. Kendati begitu, PGAS tidak bisa sepenuhnya menentukan harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) karena diintervensi pemerintah. Apalagi belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menolak usulan PGAS menaikkan harga gas industri untuk pelanggan non-Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Pada semester I-2023, PGAS membukukan pendapatan sebesar US$ 1,78 miliar atau tumbuh 2,5% yoy. Kepala Riset Ciptadana Sekuritas, Arief Budiman mencatat, realisasi ini sudah memenuhi 50% dari estimasi setahun penuh 2023 dari Ciptadana Sekuritas. Faktor pendukung utama kenaikan pendapatan ini adalah peningkatan volume distribusi migas sebesar 3,4%. Di sisi lain, perolehan laba bersih PGAS pada paruh pertama tahun ini di bawah ekspektasi dengan penurunan sebesar 39,1% yoy menjadi US$ 145 juta dari US$ 239 juta pada periode sama tahun 2022. Realisasi ini setara 41%-43% dari proyeksi Ciptadana Sekuritas dan konsensus untuk setahun penuh 2023. Penurunan laba bersih ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya provisi atas sengketa pajak sebesar US$ 29,86 juta dan provisi atas kontrak LNG sebesar US$ 4,42 juta. Kedua, tarif pajak efektif yang lebih tinggi, yakni sebesar 36% pada kuartal II-2023 dari 20% pada kuartal I-2023. Ketiga, penurunan margin segmen hulu menjadi 12,8% pada semester 1 2023 dari 40% pada semester 1 2022 karena melemahnya harga minyak. Keempat, operational expenditure (opex) yang lebih tinggi di kuartal II-2023. Terakhir, adanya pengeluaran lain-lain US$ 3 juta dan kepentingan minoritas yang lebih tinggi 35,3% yoy juga membebani profitabilitas. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Hasan Barakwan mengatakan, kesenjangan pasokan pada 2023-2024 tetap menjadi risiko PGAS. Ditambah, Kementerian ESDM menolak rencana kenaikan harga bahan bakar untuk pelanggan non-HGBT. SKK Migas juga menyatakan tidak akan ada kenaikan harga gas di hulu.

Laju pertumbuhan kredit perbankan sudah kembali meningkat dalam dua bulan terakhir setelah sebelumnya dalam tren melambat. Kondisi ini membuat regulator optimistis kredit perbankan tumbuh dua digit di tahun ini sesuai target awal. Bank-bank besar juga meyakini target yang sudah ditetapkan dalam rencana bisnis bank (RBB) akan tercapai tahun ini. Pasalnya, pertumbuhan kredit selama tahun berjalan sudah tumbuh dua digit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit perbankan per Agustus 2023 sudah tumbuh 9,06%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, kenaikan kredit dalam dua bulan terakhir menjadi indikasi positif bagi bank untuk dapat mencapai target pertumbuhan kredit dua digit. “Secara siklus, umumnya permintaan kredit juga meningkat di akhir tahun, khususnya kredit modal kerja,” ujar Dian, Selasa (11/10). Hingga Agustus 2023, kelompok bank modal inti (KBMI) 4 tercatat sudah menorehkan pertumbuhan kredit di kisaran target RBB. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara bank only menorehkan pertumbuhan 10,05%, sedangkan targetnya tahun ini tumbuh 10-12%. PT Bank Rakyat Indonesia  Tbk (BRI) mencatat pertumbuhan kredit bank only sebesar 11,88%. Target kredit di RBB bank pelat merah ini juga sekitar 10%-12%. PT Bank Mandiri Tbk juga menargetkan kredit tahun ini tumbuh 10%-12%. Per Agustus, realisasinya sudah tumbuh 12,3%. Sementara PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menargetkan kredit tumbuh 7%-9% dan realisasi sampai Agustus sudah tumbuh 8,44%. BRI tetap mempertahankan target RBB tahun ini. "Per September, penyaluran kredit BRI bank only positif sesuai target," kata Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI, Selasa (12/10). Budi Frensidy, Pengamat Keuangan dari Universitas Indonesia, memperkirakan, kredit perbankan di tahun ini akan tumbuh sekitar 9%-10%. Untuk tahun depan, ia memproyeksi pertumbuhan akan lebih tinggi jika suku bunga The Fed mulai stabil.

Indonesia berpotensi meraih tambahan penerimaan pajak atas penghasilan korporasi global. Peluang itu muncul setelah The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) merampungkan Multilateral Convention (MLC) Pilar 1 soal pendistribusian pajak perusahaan multinasional kepada negara pasar.Alhasil, 138 negara yang telah menyepakati konsensus solusi dua pilar OECD itu, bisa segera meratifikasi skema tersebut sebelum diimplementasikan pada 2025.OECD dalam kajian terbaru mencatat potensi penambahan penerimaan secara global mencapai US$17 miliar—US$23 miliar per tahun. OECD juga mengklaim skema ini akan menguntungkan negara berkembang atau yurisdiksi berpenghasilan rendah. Sekjen OECD Mathias Cormann, mengatakan naskah MLC yang telah dipublikasikan kemarin, Kamis (12/10), menjadi landasan pemerintah untuk melaksanakan reformasi sistem perpajakan internasional secara terkoordinasi. Akan tetapi jika dicermati lebih saksama, skema Pilar 1 juga berisiko menggerus basis pajak di dalam negeri. Musababnya, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi sebelum perusahaan multinasional itu menyerahkan pajak kepada negara pasar.Apalagi, tarif PPh Badan tidak memainkan peran dalam Pilar 1. Fungsinya digantikan oleh adanya kebijakan threshold pada tiap komponen. Dengan simulasi itu, maka residual profi t sebesar 5%.Dari 5% residual profi t itu, hak pemajakan yang dimiliki seluruh negara pasar sebesar 25%. Artinya, bagian Indonesia dan negara lain yang menjadi pasar 1,25%. Inilah kemudian yang melahirkan kegamangan. Di satu sisi ada potensi penerimaan, namun di lain sisi muncul pula risiko penggerusan basis pajak.Dalam konteks ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, pun tak memberikan banyak tanggapan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita menyarankan pemerintah untuk tidak menjadikan Pilar 1 sebagai tumpuan penerimaan pajak.

Langkah perbankan untuk mengembangan ekosistem kewirausahaan memainkan peran sentral dalam men dorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Upaya PT Bank Syariah Indonesia TBk. (BSI) melalui Awarding Talenta Wirausaha BSI dan BSI Aceh Muslimpreneur tidak hanya memperkokoh ketangguhan UMKM untuk naik kelas, tetapi juga sekaligus mendorong pengembangan kewirausahaan berbasis syariah di Indonesia, terutama di Provinsi Aceh. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi Islamic Ecosystem yang kuat. Ekosistem ini menyimpan potensi kewirausahaan yang sangat besar. “Amanah inilah yang menjadi spirit BSI untuk terus menjalankan program kewirausahaan salah satunya melalui Program Talenta Wirausaha BSI dan BSI Aceh Muslimpreneur,” katanya. Program Talenta Wirausaha BSI merupakan program inkubator bagi para wirausaha muda dan muslimpreneur untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya sehingga mampu tumbuh dan baik, bankable, dan diharapkan mampu membuka lapangan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggara teknologi finansial peer-to-peer lending di bawah naungan konglomerasi menangkis dugaan praktik kartel bunga pinjaman yang dilayangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalihnya, setiap pemain menerapkan tingkat bunga berbeda-beda, bergantung pada inti bisnisnya. PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA) menyatakan tiga platform pinjaman online(pinjol) dalam kepemilikannya menerapkan strategi pengenaan bunga dan biaya layanan yang berlainan. Sebagai informasi, saat ini SMMA memiliki tekfin P2P lending terafiliasi bernama PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) dengan kepemilikan sebesar 66,66% yang bergerak di klaster produktif, PT Dana Pinjaman Inklusif (PinjamanGO) sebesar 50%, dan PT Oriente Mas Sejahtera (Finmas) sebesar 15%. Dua platform pinjol terakhir bergerak di klaster konsumtif atau multigunaKomisaris SMMA sekaligus Komisaris Danamas Dani Lihardja mengatakan pengenaan bunga dan biaya layanan tiga pinjol afiliasi perseroan bergantung pada target pelanggan dan strategi bisnis setiap platform. Perbedaan ini membuat bisnis ketiganya tak relevan dengan tudingan praktik monopoli kartel.  Platform klaster multiguna yang meng akomodasi pinjaman bernilai kecil, akan sulit mendapat keuntungan apabila margin terlalu tipis, terutama karena habis untuk biaya manajemen risiko. Oleh sebab itu, biasanya, para pemain di klaster ini baru mendulang cuan apabila sukses mempertahankan basis pelanggan setia yang meminjam lebih dari satu kali. Senada, tekfin P2P lending besutan Grup Astra, PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) membentuk bunga dengan strategi yang berbeda untuk setiap produk. Direktur Maucash Indra Suryawan mengatakan belum pernah menemukan praktik-praktik yang berkaitan dengan kartel selama berkarier di industri tekfi n P2P lending. Saat dihubungi, Kamis (12/10), Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan KPPU telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani persoalan dugaan kartel suku bunga pinjol. “[Satgas dibentuk] sejak pemberitaan minggu lalu,” katanya. Satgas mempunyai waktu maksimal 14 hari sejak keputusan pembentukan untuk melakukan proses penyelidikan awal. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan OJK sedang melakukan penyusunan peraturan turunan yang antara lain mengatur besaran manfaat ekonomi P2P lending.

Sektor konstruksi dinilai memiliki peran sentral guna memompa performa industri baja di Tanah Air. Bahkan, perusahaan baja asal Australia, NS BlueScope Lysaght Indonesia, memandang bahwa potensi industri konstruksi dan baja lapis di Tanah Air sangat besar lantaran masifnya pembangunan infrastruktur saat ini. Laporan BCI Central Quarterly Market Update Q1/2023 menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang akan menjadi penggerak utama konstruksi nasional tahun ini, yakni proyek konstruksi gedung, rumah tapak, manufaktur, jalan dan jembatan, serta bendungan dan saluran. Country President NS BlueScope di Indonesia Lucky Lee mengatakan bahwa kontribusi sektor konstruksi sangat besar sehingga dia optimistis mampu berkontribusi lewat sektor konstruksi, khususnya industri baja Indonesia. “Komitmen kami kepada pelanggan Indonesia didukung oleh jaringan penjualan yang luas di seluruh Nusantara dengan fasilitas manufaktur dan pergudangan di Jakarta, Surabaya, dan Medan,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (12/10). Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, seiring dengan masifnya pembangunan, kebutuhan baja nasional terus meningkat hingga lebih dari 40%. Pada 2050, imbuhnya, penggunaan baja nasional dan global diperkirakan meningkat sekitar 20% untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang juga bertambah banyak.

JAKARTA,ID-Pola konsumsi masyarakat Indonesia secara umum sudah cukup beragam, namun masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras dan gandum (terigu) yang notabene sebagain besar berasal dari impor. Karenanya, diperlukan gerakan untuk kembali menggalakkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat pengganti beras, seperti ubi kayu, jagung, sagu, dan kentang.  Pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia tercermnin dari capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dimana semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang, dengan skor PPH ideal 100. Mengutip data Roadmap Diversifikasi pangan Lokal Sumber Karbohidrat Nonberas 2020-2024 yang dikeluarkan Bapanas, pada 2019 indeks PPH sebesar 90,8, pada 2023 ditargetkan sebesar 94,0 dan pada 2024 sebesar 95,2. (Yetede)