KPK Telusuri Indikasi Aliran Dana ke Nasdem
KPK mengungkapkan dugaan penggunaan uang miliaran rupiah
untuk kepentingan Partai Nasdem dari kasus dugaan korupsi yang melibatkan bekas
Mentan Syahrul Yasin Limpo. Partai Nasdem mempersilakan KPK mengusut temuan
itu. Dalam keterangan pers, Jumat (13/10) malam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
mengumumkan penahanan Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta, Direktur Alat dan
Mesin Pertanian, Kementan, dua tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan. Satu
tersangka lain dalam kasus itu, Kasdi Subagyo, Sekjen Kementan, ditahan
beberapa hari sebelumnya seusai pemeriksaan di KPK. Alexander Marwata
menjelaskan, Syahrul membuat kebijakan personal untuk melakukan pungutan dan
menerima setoran di internal Kementan pada tahun 2020-2023. Ia menugasi Kasdi dan
Hatta menarik 4.000-10.000 USD dari pejabat eselon I per bulan.
KPK mengungkapkan, uang yang dinikmati Syahrul, Kasdi, dan
Hatta serta sejumlah pejabat sekitar Rp 13,9 miliar. Terdapat pula penggunaan
uang lain oleh Syahrul bersama Kasdi, Hatta, dan sejumlah pejabat di Kementan
untuk umrah senilai miliaran rupiah. ”Selain itu, sejauh ini ditemukan aliran
penggunaan uang sebagaimana perintah SYL (Syahrul) yang ditujukan untuk
kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. KPK mendalaminya,” ujarnya.
Saat ditanya dari mana saja dan untuk apa saja penggunaan dana yang diduga
ditujukan untuk partai itu, Alexander mengatakan belum tahu. Saat dihubungi,
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mempersilakan KPK mengusut temuan itu. Ia
memastikan petinggi Nasdem akan kooperatif ketika dimintai keterangan KPK
terkait persoalan tersebut. ”Ya siap (kooperatif),” kata Taslim. (Yoga)
Merayu Penumpang LRT Jabodebek
LRT Jabodebek telah beroperasi lebih dari satu bulan. Saat
ini, tarif promosi Rp 5.000 untuk sekali perjalanan telah berganti dengan tarif
promosi tahap kedua, yang berlaku 1 Oktober 2023-29 Februari 2024, penumpang
dikenai tarif maksimal Rp 20.000 per perjalanan, rinciannya, penumpang dikenai tarif
Rp 3.000 untuk satu km pertama dan Rp 825 untuk setiap km berikutnya dengan
maksimal tarif Rp 20.000. Tarif lebih mahal, rencananya diterapkan pada Maret 2024.
Dengan indeks kemacetan Jakarta pada 2022 mencapai 48 %. Indeks kemacetan di
atas 40 persen masuk kategori tidak nyaman berkendara. Idealnya, ada lebih
banyak warga beralih naik angkutan umum, termasuk LRT Jabodebek.
Ada dua hal utama yang memengaruhi animo warga naik LRT
Jabodebek. Pertama, ketersediaan angkutan pengumpan menuju dan dari LRT
Jabodebek. Kedua, keterjangkauan tarif. Keduanya harus dipikirkan, diputuskan,
dan diimplementasikan dengan baik untuk merayu warga agar mau naik LRT Jabodebek.
Evaluasi, idealnya, dikerjakan setiap terjadi perubahan besaran tarif. Penetapan
tarif LRT Jabodebek ini hanya akan riil apabila dibandingkan dengan pengeluaran
warga menggunakan angkutan umum door-to-door, dari rumah hingga tempat kerja.
Warga Tapos, Depok, Melanie (32), menceritakan, perjalanan naik mobil bersama
suami ke kantor di Kuningan, Jakarta Selatan, lebih hemat Rp 18.400 dalam sebulan
daripada naik LRT Jabodebek (Kompas, 12/10).
Perbandingan tarif LRT Jabodebek dengan biaya naik sepeda
motor dapat lebih jauh lagi. Ibarat langit dan bumi. LRT Jabodebek bukan
satu-satunya jawaban terhadap kemacetan di Jakarta dan sekitarnya. Ada moda KRL
Jabodetabek, Transjakarta, dan MRT. Meski demikian, LRT Jabodebek menjadi
harapan warga di sekitar rute itu. Bangsa ini juga telah bekerja bertahun-tahun
demi mewujudkan LRT Jabodebek. Mubazir apabila akhirnya LRT tidak terpakai. Cara
termudah menekan tarif tentu dengan menyubsidi penumpang KRL Jabodetabek
sehingga dapat bepergian dengan murah. (Yoga)
Presiden: Stok Beras Aman, Tambahan Dibutuhkan
Presiden Jokowi mengklaim cadangan beras pemerintah masih
aman ditengah fenomena El Nino. Namun, Indonesia masih membutuhkan pasokan
beras impor untuk menstabilkan harga komoditas itu, yang meningkat di pasaran
beberapa bulan ini. ”Saya melihat ke bawah (lapangan) itu untuk memastikan produksi
itu masih baik,” ujar Presiden Jokowi saat mengecek panen raya di Desa
Karanglayu, Kecamatan Sukra, Indramayu, Jabar, Jumat (13/10). Presiden juga berbincang
dengan sejumlah petani yang tengah panen. Di Karanglayu, Presiden mengatakan,
hasil panen rata-rata 8,6 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Bahkan, produksi
bisa mencapai 9 ton GKP. Padahal, di daerah lain, produktivitas sawah berkisar
7 ton GKP. Peningkatan hasil panen itu, kata Presiden, karena didukung pasokan
air irigasi teknis.
Presiden tidak menyebutkan jumlah penurunan produksi padi
akibat fenomena El Nino yang ditandai dengan kekeringan seperti saat ini.
Namun, Kementan memperkirakan El Nino sangat kuat berdampak pada kehilangan beras
hingga 1,2 juta ton (Kompas.id, 2/10). Presiden menyebutkan, cadangan beras
pemerintah di Perum Bulog saat ini berkisar 1,7 juta ton. ”Dan, akan datang
lagi 500.000-600.000 ton (beras impor). Artinya, cadangan pangan kita
kondisinya aman. Namun, kita tetap butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar,” tuturnya.
Dengan begitu, stok beras pemerintah masih aman hingga panen raya tahun yang
dimulai pada Maret 2024. Terlebih lagi, pemerintah juga akan menyalurkan
890.590 ton beras untuk bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat sekaligus
menstabilkan harga beras di pasaran yang masih tinggi. (Yoga)
Pelaku Usaha Harus Adaptif pada Teknologi
Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa disrupsi dan kemajuan
teknologi digital perlu segera disikapi dunia usaha. Pelaku UMKM serta ekonomi
keuangan syariah harus mengikuti perkembangan dan menyesuaikan diri. Dalam
pembukaan Ijtima Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah XIX 2023, di
Jakarta, Jumat (13/10) Wapres Amin mengingatkan, pasar konvensional seperti Pasar
Tanah Abang akhirnya tergerus oleh pasar digital. Padahal, hampir semua pelaku
di pasar konvensional di Indonesia adalah pelaku UMKM.
”Oleh karenanya, mesti segera dilakukan langkah penyadaran
kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk menyiapkan diri dan terus
adaptif dengan dinamika zaman, termasuk menghadapi tantangan disrupsi,” ujar
Wapres. Dalam kesempatan itu, Wapres mengatakan, pelaku ekonomi dan keuangan
syariah juga harus memitigasi tantangan disrupsi ini. Apalagi, perkembangan ini
menuntut tersedianya ragam produk keuangan syariah sesuai kebutuhan masyarakat yang
semakin familiar dengan dunia digital. Oleh karena itu, Wapres Amin meminta
para regulator, pelaku industri, Dewan Syariah Nasional(DSN), MUI, dan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) untuk merespons perubahan ini. (Yoga)
Satgas Percepatan Penyelesaian Infrastruktur Hanya Bekerja Satu Tahun
Satgas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan
Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau
3T resmi terbentuk sesuai SK Menkominfo No 472 Tahun 2023. Satgas bekerja mulai
12 Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Dalam keterangan resmi Kemenkominfo, Jumat
(13/10) di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Satgas adalah Sarwoto Atmosutarno yang
saat ini adalah Staf Khusus Menkominfo dan pernah menjabat Dirut Telkomsel
2009-2012. Sarwoto juga tergabung dalam Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Sementara
jabatan wakil ketua diisi Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi (Bakti) Kemenkominfo Fadhilah Mathar.
Satgas memiliki tiga tugas, pertama memastikan percepatan
pembangunan penyediaan akses internet di daerah 3T dilaksanakan Bakti. Kedua,
menyelesaikan secara cepat masalah di bidang hukum dan keuangan. Ketiga,
memberikan arahan kebijakan penyelesaian kepada Bakti. Ada tiga proyek infrastruktur telekomunikasi yang harus diselesaikan
pembangunannya oleh Bakti sejak satgas dibentuk, yaitu menara pemancar 4G,
jaringan serat optik Palapa Ring, dan hot backup satellite. Pengoperasian
Satelit Republik Indonesia (Satria) 1 juga diminta tepat waktu. Ketua Umum
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) M Arif Angga saat
dihubungi, Jumat, mengatakan, asosiasi berharap satgas bisa membantu
menyelesaikan pembangunan menara pemancar 4G yang tertunda karena kasus
korupsi. Dengan durasi kerja hanya setahun, dia menyarankan agar satgas membuat
terobosan cara kerja. (Yoga)
50 UMKM Binaan Pertamina di Ajang MotoGP
Sebanyak 50 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan dari PT Pertamina (Persero) turut meramaikan pergelaran balap motor MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, Jumat (13/10/2023), UMKM binaan tersebut akan menjual beragam produk makanan dan minuman, serta suvenir khas Lombok. (Yoga)
2.450 Ton Beras untuk Masyarakat NTT
Sebanyak 2.450 ton beras disiapkan untuk mengatasi potensi kekurangan pangan di Nusa Tenggara Timur. Di setiap kabupaten/kota tersedia 100 ton serta di provinsi 250 ton. Di NTT terdapat 22 kabupaten/kota dengan lebih kurang 5,4 juta penduduk. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT Ambrosius Kodo, Jumat (13/10/2023), mengatakan, cadangan beras tersedia di gudang Bulog setiap kabupaten/kota. ”Warga tidak perlu panik,” ujarnya. (Yoga)
Indonesia Miliki Bursa CPO
Pemerintah telah meluncurkan Bursa Berjangka Penyelenggara
Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO secara hibrida, Jumat(13/10) di
Jakarta. Bursa yang akan mulai efektif beroperasi pada 23 Oktober 2023 itu
ditargetkan mampu membentuk harga acuan CPO pada triwulan I-2024. Bursa CPO
diluncurkan Mendag Zulkifli Hasan. Penyelenggara bursa adalah Bursa Komoditas
dan Derivatif Indonesia (ICDX) di bawah pengawasan Bappebti.
Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, Bursa CPO
dibentuk agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri. Selama ini, referensi
harga CPO Indonesia mengacu pada bursa komoditas berjangka Malaysia dan
Rotterdam, Belanda. Perdagangan secara fisik melalui Bursa CPO akan dimulai
pada 23 Oktober 2023. Perdagangan bersifat voluntary atau sukarela dan sudah
ada 18 pelaku usaha CPO yang terdaftar di ICDX untuk bertransaksi di bursa
tersebut. ”Hingga sisa akhir tahun ini, Bappebti berharap proses price discovery
(penemuan harga) dapat terjadi. Kemudian pada triwulan I-2024, reference price (harga
acuan) CPO Indonesia ditargetkan terbentuk,” kata Didid. (Yoga)
Bersaing Jadi Kiblat Harga CPO
JAKARTA — Indonesia bermimpi membentuk harga acuan minyak sawit mentah lewat pendirian bursa crude palm oil (CPO). Selama ini mayoritas perdagangan CPO mengacu pada bursa komoditas di Rotterdam, Belanda; serta Malaysia yang lebih dulu berdiri. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memperkirakan perjalanan untuk menjadi kiblat harga CPO dunia tidak mudah. Tantangan pertama adalah menggaet peserta untuk berpartisipasi di pasar. Saat ini belum ada jaminan bahwa harga di pasar fisik domestik lebih menarik dibanding bursa Malaysia dan Rotterdam.
Selain itu, membangun bursa butuh waktu panjang. "Bursa itu soal kepercayaan," tutur Tauhid, kemarin. Terlebih di Indonesia selama ini praktik perdagangan langsung alias business-to-business lebih banyak dilirik. Tauhid pun menyoroti risiko dominasi pembentukan harga di pasar fisik domestik. Pasalnya, Indonesia memiliki segelintir perusahaan sawit raksasa. Dia mengatakan kondisi ini berbahaya untuk perusahaan sawit kecil. "Ini yang harus dijaga keseimbangannya." Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Latif Adam mengatakan kunci keberhasilan bursa CPO terletak pada besarnya transaksi. Artinya, butuh lebih banyak peserta di pasar ini. (Yetede)









