JAKARTA,ID_Sejumlah indikator ekonomi  menunjukkan terjadinya tren pelemahan  kegiatan usaha di Indonesia yang akan terus berlanjut ke depan. Ini tidak lepas dari pelambatan ekonomi global, khususnya di negara-negara utama seperti Amerika Serikat dan China. Agar kondisi ini tidak kian memburuk, pemerintah diminta terus mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasok kebutuhan pokok, terutama pangan. Setelah Purchasing Manager's Index (PMI) menufaktur periode September 2023 yang dirilis S&P Global awal Oktober ini, tren penurunan juga menjangkiti sejumlah indeks dan hasil survei yang digelar Bank Indonesia. Indeks atau hasil survei itu  meliputi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Penjualan Riil (IPR), Kinerja Kegiatan Dunia Usaha (KKDU), dan Prompt Manufakturing  Index-Bank Indonesia. Pada hari yang sama, BI melaporkan, Survei Kegiatan Dunia Usaha  pada kuartal III 2023 mengindikasikan kinerja kegiatan usaha  melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. (Yetede)

Kelak, para penyelenggara financial technology (fintech) berbasis peer to peer (P2P) lending dan pinjaman online (pinjol) tak lagi bisa seenaknya menetapkan suku bunga pinjamannya. Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal merilis aturan baru terkait batasan suku bunga pinjol. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Edi Setijawan mengatakan, regulator sedang menyiapkan aturan mengenai batasan-batasan suku bunga pinjol. "Aturan baru ini diusahakan secepatnya terbit tahun ini," kata Edi, Rabu (11/10). OJK tidak menampik, hingga kini ada oknum pinjol yang menetapkan bunga pinjaman hingga 0,8% per hari. Padahal, saat ini batas bunga pinjol 0,4%, dengan tenor jangka pendek kurang dari 90 hari. Pada 2017, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menetapkan besaran bunga pinjol 0,8% per hari. Namun, batasan ini diturunkan pada 2022 menjadi 0,4% per hari. Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic & Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, bunga pinjol seharusnya punya acuan yang jelas. "Kalau untuk konsumtif, idealnya 2-3 kali suku bunga acuan Bank Indonesia, atau sekitar 12% hingga 17% per tahun," ucap Nailul, Kamis (12/10). Bhima Yudhistira, pengamat Celios, menyebut, regulasi pembatasan batas atas pinjaman online sudah jamak di sejumlah negara. Contoh di Kamboja, batas bunga ditetapkan 18% per tahun untuk mencegah predatory lending. Meski begitu, para pelaku bisnis pinjol berharap, OJK tidak menurunkan batasan bunga pinjaman di bawah ketentuan saat ini. "Jangan dong, jangan turun (batasan bunganya)," harap Entjik Djafar, Ketua Umum AFPI. Harapan senada diungkapkan Indra Suryawan, Direktur Marketing Maucash. Menurut dia, selama ini besaran bunga pinjaman ditentukan menurut profil nasabah. "Kalau sampai ketemu customer macet, apakah layak diberikan bunga 1%? Kalau dikasih, harus ada cadangan risiko yang tinggi," ungkapnya. Country Head Indonesia Modalku Arthur Adisusanto juga berharap, batasan bunga pinjaman bisa menguntungkan semua pihak. "Tidak hanya menguntungkan penerima dana, tapi juga pemberi dana pinjaman," ucapnya.

Reformasi sistem perpajakan global memasuki babak baru. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) resmi menerbitkan konvensi multilateral atau multilateral convention (MLC) Pilar Satu Perpajakan International untuk mengatasi perpajakan globalisasi dan digitalisasi. Terbitnya konvensi multilateral ini menandakan bahwa masyarakat global selangkah lebih dekat menuju finalisasi Solusi Dua Pilar untuk mengatasi tantangan perpajakan yang timbul akibat digitalisasi dan globalisasi perekonomian. "Naskah MLC yang dirilis hari ini (Rabu) memberikan landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi mendasar sistem perpajakan internasional secara terkoordinasi dan mewakili kemajuan signifikan dalam membuka penandatanganan konvensi ini," ujar Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam keterangannya, Rabu (11/10). Menurut OECD, kehadiran Pilar Satu Perpajakan Internasional akan memberikan manfaat terhadap yurisdiksi pasar yang sebagian besar negara berkembang. Hitungan OECD, hak perpajakan atas keuntungan sekitar US$ 200 miliar, diharapkan dialokasikan kembali ke yurisdiksi pasar setiap tahunnya. Dus, akan ada peningkatan pendapatan pajak global tahunan sebesar US$ 17 miliar hingga US$ 32 miliar, berdasarkan perhitungan pada tahun 2021. Sementara berdasarkan analisis terbaru, negara-negara berpendapatan rendah dan menengah diperkirakan memperoleh manfaat paling besar dari implementasi Pilar Satu ini. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu berharap, MLC bisa segara diteken pada semester II-2023 sehingga berlaku mulai 2025. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono bilang, Indonesia tentu akan menerapkan kesepakatan Pilar Satu dan Pilar Dua. Saat ini, Indonesia sudah merevisi Pasal 32A UU PPh dan menerbitkan PP 55/2022. Di dua ketentuan tersebut, sudah diatur tentang penerapan pajak internasional berkaitan digitalisasi ekonomi.

Manajemen air untuk irigasi persawahan berperan sangat penting dalam menjaga produksi padi nasional. Merujuk dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR tercantum bahwa di Indonesia terdapat 7,1 juta hektar jaringan irigasi permukaan. Seluruh areal irigasi itu berkontribusi besar terhadap hasil budidaya padi di seantero Indonesia. Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR Ismail Widadi, Selasa (10/10) menyebutkan, produksi tanaman padi dari sekitar areal pengairan irigasi teknis mencapai 86 % dari total produksi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peranan irigasi persawahan sangat krusial bagi ketahanan pangan Indonesia.

Tingginya suplai air untuk irigasi itu masih berpotensi ditingkatkan. Ismail mengatakan, seluruh air untuk irigasi persawahan tersebut hanya 11-13 % yang berasal dari bendungan. Sisanya berasal dari sungai, air tanah, pompa, irigasi rawa, dan irigasi tambak. Oleh karena itu, perlu strategi untuk membangun infrastruktur air sebanyak-banyaknya. Apalagi, potensi sumber daya air Indonesia sangat besar, yakni mencapai 2,78 triliun meter kubik per tahun. Dari potensi sumber daya air tersebut, yang termanfaatkan baru 693 miliar kubik setahun atau hanya 25 %. Dengan jaringan irigasi yang baik, petani dapat berstrategi meningkatkan hasil pertaniannya. (Yoga)

Lahan memiliki peran penting dalam produksi pertanian sehingga perlu dilindungi agar tak mudah beralih fungsi. Kajian Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian ATR / BPN menemukan, dengan lahan sawah seluas 8,1 juta hektar, Indonesia sebenarnya mampu menghasilkan 35,5 juta ton beras. Produksi itu mampu mencukupi kebutuhan 34,2 juta ton beras untuk 300 juta jiwa pada tahun 2030. Sayangnya, alih fungsi lahan sawah di Indonesia terus berlangsung. Rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah mencapai 100.000 hektar pertahun. Sementara kemampuan mencetak sawah hanya 60.000 hektar setahun. Kondisi ini membuat Kementan memperkirakan ketersediaan lahan sawah Indonesia hanya tersisa 6,5 juta hektar pada tahun 2030. Kondisi ini menuntut langkah tegas dari pemerintah untuk menginstruksikan kepada daerah agar segera mengadopsi UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sudah diundangkan sejak 2009. Hingga 2019, baru 44,29 % dari total kabupaten/kota di Indonesia yang sudah menetapkan LP2B dalam perda rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu Sugeng Heryanto mengatakan, ”Di Indramayu terdapat lahan dengan status LSD dan LP2B. Tapi, yang benar-benar terproteksi yaitu LP2B,” ujarnya saat ditemui, Selasa (3/10). Kendati demikian, upaya perlindungan lahan seyogianya tak hanya berhenti pada penetapan aturan. Pasalnya, praktik alih fungsi lahan di area terlindung masih kerap ditemukan. Salah satunya, penggunaan LP2B untuk proyek eksplorasi sumur minyak PT Pertamina di Desa Tenajar, kabupaten Indramayu. Namun, langkah tegas Pemkab Indramayu mampu menahan upaya penyimpangan tersebut. ”Sekarang ada dua lokasi Pertamina yang ditutup karena berada di lahan LP2B,” ungkap Sugeng. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh keseriusan pemda melindungi lahan pertanian di wilayahnya. (Yoga)

Saat ketidakpastian muncul, harga komoditas cenderung meningkat. Tengok saja saat konflik di Jalur Gaza kembali memanas, harga emas terlihat melonjak. Sebelum konflik, Jumat pekan lalu (6/10) kontrak pengiriman emas untuk Desember 2023 senilai US$ 1.845,20 per ons troi. Begitu konflik pecah, kontrak tersebut naik hingga US$ 1.864,30 per ons troi pada Senin pekan ini (9/10). Harga merangkak hingga 1.893,6 per ons troi, Kamis (12/10).Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rizkia Darmawan menilai konflik di Timur Tengah dalam jangka pendek akan memicu kenaikan aliran dana ke safe haven, termasuk emas. Senior Equity Research Analyst Jasa Utama Capital Sekuritas, Samuel Glenn Tanuwidjaja memperkirakan, harga emas untuk tahun ini berada di kisaran US$ 1.850 - US$ 1.910 per  ons troi. “Di tahun 2024 saya menilai, sentimennya masih didominasi Amerika Serikat (AS) dan China,” ujar dia. Rizkia menilai, kenaikan harga emas dapat mendongkrak harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) emiten emas seperti  PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Sentimen ini dapat berdampak positif terhadap penjualan segmen emas dan berdampak positif kepada perusahaan. Ia memperkirakan, pendapatan segmen emas ANTM bersama dengan logam mulia lain dan segmen refinery akan relatif datar sekitar Rp 25,8 triliun dan Rp 26,2 triliun pada 2023 serta 2024. Pada  kuartal kedua 2023, kontribusi  segmen logam mulia dan refinery sekitar 26% terhadap laba bersih ANTM. Namun kontribusi lini tersebut terhadap total pendapatan ANTM lebih tinggi lagi,  sekitar 62,0%. Analis MNC Sekuritas, Alif Ihsanario memasang rekomendasikan beli untuk saham HRTA dengan target harga  Rp 560 per saham. Pendorongnya, potensi pasar perhiasan di luar negeri dan perluasan domestik.

Realisasi impor gula kristal putih dan mentah untuk cadangan gula pemerintah masih rendah, hanya 24,69 % dari 1,01 juta ton kuota tahun ini. Jika sisa kuota impor tidak segera direalisasikan, stok gula konsumsi akan menipis dan harganya akan semakin melonjak tinggi. Kepala Bapanas (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, produksi gula nasional pada tahun ini diperkirakan turun akibat dampak El Nino. Pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasinya dengan penugasan impor gula konsumsi dan mentah sebanyak 1,01 juta ton tahun ini kepada 16 perusahaan milik negara dan swasta. ”Namun, realisasinya masih rendah. Per 5 Oktober 2023, gula konsumsi yang didatangkan dari luar negeri baru 249.781 ton atau 24,69 % dari total kuota,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (12/10).

NFA mencatat, terdapat 16 perusahaan yang mendapatkan persetujuan impor gula konsumsi dan gula mentah yang akan diolah menjadi gula konsumsi. Dua perusahaan mendapatkan kuota impor gula konsumsi sebanyak 215.800 ton dan 14 perusahaan memperoleh kuota impor gula mentah 796.000 ton. Dari 16 perusahaan itu, 10 perusahaan sama sekali belum mengimpor gula. Salah satu perusahaan yang mendapatkan penugasan tersebut, yakni ID Food, telah menyiapkan dana Rp 1,5 triliun untuk mendatangkan gula sisa kuota impor sebanyak 125.675 ton paling lambat Desember 2023. Sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2023, ID Food sudah merealisasikan impor gula konsumsi sebanyak 107.900 ton. Arief menjelaskan, total realisasi impor 16 perusahaan itu masih rendah karena banyak perusahaan yang mempertimbangkan faktor harga gula dunia yang tinggi dan pelemahan rupiah. Ditengah kondisi itu, NFA tetap meminta perusahaan-perusahaan itu segera merealisasikan impor agar pemerintah memiliki cadangan gula cukup hingga tahun depan. (Yoga)

Beban subsidi elpiji 3 kg terus membengkak. Beberapa usaha dilakukan pemerintah, seperti mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas rumah tangga dan subsidi elpiji berbasis penerima. Sementara itu, konsumsi elpiji nonsubsidi menunjukkan tren menurun. Hal itu terungkap dalam rapat tertutup tentang jaringan gas rumah tangga dan pendistribusian elpiji 3 kg yang dipimpin Presiden Jokowi, Kamis (12/10) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut juga dibahas soal beban fiskal subsidi elpiji 3 kg yang terus meningkat. Tahun ini kuota elpiji bersubsidi 8 juta ton dengan nilai subsidi Rp 117,85 triliun. Kuota elpiji bersubsidi terus naik.Tahun 2021 sebanyak 7,46 juta ton dan pada 2022 sebanyak 7,8 juta ton. Kenaikan konsumsi elpiji bersubsidi tersebut berbanding terbalik dengan konsumsi elpiji nonsubsidi. Pada 2021 dan 2022, misalnya, alokasi elpiji nonsubsidi masing-masing 0,6 juta ton dan 0,46 juta ton.

Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk mengurangi beban fiskal subsidi elpiji yang terus membengkak, solusi pertama yang dilakukan pemerintah adalah memperluas jaringan gas rumah tangga. Sayangnya, kemajuan jaringan gas rumah tangga di Indonesia masih terbilang lamban. Target pemasangan 4 juta sambungan gas rumah tangga pada 2024 diperkirakan bakal gagal. Hingga saat ini, baru 835.000 rumah tangga di Indonesia yang sudah menikmati jaringan gas. Dari jumlah tersebut, 241.000 sambungan didanai oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan sisanya digarap pemerintah. ”Jadi, dari 835.000 sambungan, sekarang diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta  sambungan jaringan gas), tetapi yang mengerjakan nanti pihak swasta atau pihak ketiga,” kata Airlangga. (Yoga)

Kementerian Perindustrian menyelenggarakan pameran bertajuk ”Indonesia Sport & Active Wear Exhibition  2023” untuk mendukung pengembangan jenama lokal pakaian olahraga. Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Reni Yanita, Kamis (12/10/2023), pameran itu akan diselenggarakan pada 1-4 November 2023 di Jakarta. Pameran tersebut bakal memamerkan produksi dari 40 jenama lokal pakaian dan alat olahraga. (Yoga)

Para pelaku usaha mulai mengalkulasi dampak dari meletusnya konflik antara kelompok Hamas dan Israel di Timur Tengah terhadap aktivitas industri. Konflik tersebut diprediksi berdampak pada harga energi di Tanah Air yang berpotensi mengganggu produksi industri manufaktur. Ketua Bidang Industri dan Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bobby Gafur Umar mengatakan, konflik yang terjadi di Timur Tengah dapat memicu kenaikan harga energi, khususnya minyak mentah dan gas bumi. Pasalnya, meski Israel dan Palestina bukan produsen minyak, konflik terjadi di tengah kawasan penghasil minyak dan gas di Timur Tengah yang menyumbang hampir sepertiga pasokan minyak dunia.

”Persediaan energi di dalam  negeri terbatas sehingga sebagian besar kebutuhan bahan baku energi, seperti minyak bumi dan gas, untuk keperluan industri masih dipenuhi melalui impor,” ujar Bobby saat dihubungi pada Kamis (12/10). Dia mencontohkan, Indonesia hanya memproduksi 600.000 barel minyak bumi per hari, sedangkan kebutuhan minyak dalam negeri di atas 1,5 juta barel per hari. Sama halnya dengan minyak bumi, kapasitas produksi gas bumi (untuk elpiji) dalam negeri juga belum mampu menutupi kebutuhan nasional. ”Jika pasokan minyak dan gas terganggu, imbasnya harga keduanya akan naik. Kondisi ini akan mengganggu aktivitas produksi dan pertumbuhan industri dalam negeri,” katanya. (Yoga)