Provinsi Jawa Barat kembali mengukuhkan posisinya sebagai jawara penanaman modal sepanjang tahun lalu lantaran menjadi destinasi favorit para investor, baik asing maupun nasional. Kini, target penanaman modal wilayah ini dikerek guna mengoptimalkan pesona Bumi Pasundan sebagai destinasi investasi unggulan. Pemerintah pusat mematok target investasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) dapat menembus Rp250 triliun pada tahun ini. Angka ini naik 32,97% dari target tahun lalu, atau meningkat 18,7% dari realisasi sepanjang 2023. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jabar Taufiq B. S. mengatakan bahwa pemerintah pusat kembali meningkatkan target investasi di wilayah ini pada rentang Rp247 triliun—Rp250 triliun sepanjang 2024. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target baru tersebut. Menurutnya, terdapat empat hal pada tahun ini yang bisa menjadi fokus peningkatan investasi ke Jawa Barat, yakni infrastruktur, pariwisata, penghiliran, dan teknologi. Investasi, imbuhnya, juga akan ditopang dengan masih masuknya investor padat modal ke wilayah ini. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Nining Yuliastiani menjelaskan bahwa pada 2024, target investasi secara nasional mencapai Rp1.650 triliun. Nining pun meyakini bahwa meski masuk tahun politik, target jumbo ini bisa tercapai lewat kolaborasi dengan seluruh stakeholder dan kabupaten/kota. Adapun, sepanjang 2023, Provinsi Jabar kembali sukses menyabet jawara realisasi investasi 2023 dengan nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp210,6 triliun. ia mengatakan bahwa Jabar masih menjadi destinasi investor berinvestasi di Indonesia lantaran nilai realisasi investasi wilayah ini yang selalu berada pada peringkat pertama secara nasional.“Pada 2023, realisasi investasi asing di Jawa Barat mencapai Rp122,6 triliun, atau sekitar 16,5% dari realisasi PMA nasional. Sementara itu, realisasi investasi dalam negeri mencapai Rp88 triliun, atau sekitar 13% dari realisasi PMDN nasional,” jelasnya. Pada kategori PMA, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi menjadi favorit para investor asing dengan nilai realisasi sebesar Rp29,49 triliun.

Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia berpendapat penyesuaian harga eceran tertinggi beras bukan solusi untuk menstabilkan harga komoditas pangan pokok di pasaran. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan persoalan utama harga beras bertahan tinggi adalah produktivitas padi yang stagnan. Pada saat yang sama, dia melanjutkan kebutuhan pangan khususnya beras terus meningkat. Di sisi lain, dia menyebutkan kapasitas produksi beras di Tanah Air tidak sebanding dengan kapasitas produksi padi. “HET bukan menyelesaikan masalah yang terjadi kalau menurut saya,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/1). Sutarto juga memprediksi harga beras tetap tinggi saat panen raya pada Maret-April 2024. Dia melanjutkan harga beras kualitas premium masih akan di level Rp15.000 per kilogram (kg) meskipun ada panen raya. “Prediksi kita, harganya akan tetap bertengger tinggi. Sekalipun ada penurunan paling tidak hanya sekitar 5%,” ujar Sutarto. Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.7/2023, HET beras medium di kisaran Rp10.900 per kg- Rp11.800 per kg, sedangkan beras premium sebesar Rp13.900 per kg-Rp14.800 per kg. Ketua Umum Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar) Syaiful Bahari juga tidak sependapat dengan usulan penaikan HET beras. Sementara itu, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menyatakan penyesuaian HET beras butuh kajian. Sampai saat ini, Bapanas belum berencana melakukan pertemuan dengan KSP membahas soal penyesuaian HET beras. “Belum kan belum ada rencana untuk ubah HET,” ujar Ketut. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa harga beras yang tinggi di dalam negeri disebabkan terlambatnya masa tanam yang berimbas kepada terlambatnya panen dan produksi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat stok beras dalam negeri diperkirakan defisit sebesar 2,7 juta ton pada periode Januari-Februari 2024. Untuk mengatasi tingginya harga beras di pedagang eceran, Perum Bulog segera menyalurkan beras stabilitas pasokan dan harga beras (SPHP) dan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram ke 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau setara 210.000 ton per bulan.

Stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia yang diikuti penurunan peringkat hingga lima tingkat menjadi peringatan dalam pemberantasan korupsi. Stagnasi skor IPK Indonesia dinilai cenderung lebih banyak disumbang oleh persoalan pada penegakan hukum dan korupsi politik. Dalam peluncuran skor IPK Indonesia oleh Transparency International Indonesia (TII), di Jakarta, Selasa (30/1) dipaparkan skor IPK Indonesia tahun 2023 stagnan di angka 34 (nilai maksimal 100). Peringkat Indonesia merosot lima tingkat, yakni 110 dari 180 negara menjadi peringkat ke-115. Sebelumnya, skor Indonesia merosot dari 38 dan peringkat ke-96 pada tahun 2021 menjadi skor 34 dengan peringkat ke-110 pada 2022. Skor IPK 34 sama dengan skor Indonesia di 2014. Skor IPK tertinggi Indonesia tercatat tahun 2019, yakni 40 dengan peringkat ke-85. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura stagnan di skor 83, Malaysia naik dari 47 menjadi 50.

”Demokrasi Indonesia berjalan mundur. Hal itu terjadi serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM. Padahal, tanpa pemberantasan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM sejati tak akan diraih,” kata Sekjen TII Danang Widoyoko. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan, Sembilan tahun pemerintahan Jokowi tak memiliki kontribusi berarti bagi pemberantasan korupsi. Bahkan, cenderung membawa kemunduran. ICW menengarai beberapa alasan yang turut melemahkan IPK, yakni Presiden Jokowi lebih sibuk cawe-cawe urusan politik ketimbang membenahi hukum. Sejumlah regulasi yang diyakini bisa menyokong pemberantasan korupsi, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi UU Pemberantasan Tipikor, tak dikerjakan. (Yoga)

Menanggapi ramainya isu pinjaman daring untuk membayar biaya kuliah akhir-akhir ini, pemerintah merencanakan pemberian pinjaman kepada mahasiswa melalui dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Desain besarnya masih digodok agar dalam jangka panjang tidak menjerumuskan mahasiswa dalam jerat utang. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, konsep pinjaman biaya pendidikan melalui APBN yang saat ini sedang dirumuskan bersama Dewan Pengawas LPDP itu kemungkinan akan menyerupai program student loan yang diterapkan di AS. Di sejumlah negara maju, seperti AS, konsep student loan diberikan kepada mahasiswa untuk membiayai keperluan selama kuliah. Pembayaran pinjaman itu dicicil saat mahasiswa sudah lulus dan bekerja.

”Saat ini, LPDP sedang membahasnya,” kata Sri Mulyani, Selasa (30/1) di Jakarta. Meski demikian, rencana itu masih dikaji dengan saksama agar program tersebut tidak justru membebani mahasiswa. Berkaca dari praktik student loan di AS, pinjaman itu justru bisa membebani mahasiswa secara jangka panjang setelah mereka lulus kuliah. ”Kita harus tetap waspada. Nanti kita akan melihat bagaimana keterjangkauan dari pinjaman itu agar tidak memberatkan pelajar, tetapi juga tetap bisa mencegah moral hazard dan memberi afirmasi bagi kelompok tidak mampu. Itu semua kombinasi yang akan kita capture dalam desain student loan,” kata Sri Mulyani.

Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan, persoalan dana untuk biaya kuliah sudah ada sejak lama. Peran lembaga jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan uang kuliah pun sudah ada sejak dulu. Pada zaman Orde Baru, namanya Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Namun, saat itu manajemen risiko skema tersebut lemah sehingga banyak kredit macet. Banyak mahasiswa yang setelah lulus kuliah malah tidak mengangsur kreditnya. Akhirnya program itu pun dihentikan. Ryan mengusulkan bagi mahasiswa yang kepepet perlu membayar uang kuliah bisa mengakses kredit multiguna perbankan. (Yoga)

Kabar ditinggalkannya baterai kendaraan listrik berbahan baku nikel dan berkembangnya baterai lithium ferro-phosphate atau LFP berembus kencang pasca debat keempat pemilihan presiden pada Minggu (21/1). Terlebih, harga nikel menunjukkan tren penurunan. Namun, kalangan pengamat menilai kedua teknologi itu berpotensi dikembangkan. Selama ini Indonesia sejatinya telah banyak memproduksi produk nikel, seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan nickel matte, yang kemudian diarahkan menjadi baja nirkarat (stainless steel). Namun pemerintah mengarahkan untuk dijadikan mixed hidroxyde precipitate (MHP) untuk diolah menjadi nikel dan kobal sulfat yang nantinya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari nikel itu salah satunya ialah nickel manganese cobalt (NMC).

Di sisi lain, juga berkembang LFP. Dengan biaya lebih tinggi ketimbang LFP, NMC memiliki keunggulan, yaitu jarak tempuh yang lebih tinggi dan kapasitas lebih besar. Umur baterai LFP lebih panjang dari NMC. Harga LFP lebih murah 20-30 % dari NMC. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli berpendapat, ke depan, teknologi akan terus berkembang. Semua jenis baterai pun memiliki plus minusnya. ”LFP memang lebih murah, tetapi ada isu di recycle-nya. Dia kurang ekonomis. Negara-negara di Eropa dan AS kurang tertarik, tetapi di China berkembang pesat,” kata Rizal, akhir pekan lalu. Jika satu jenis baterai berkembang, bukan berarti jenis lainnya tergantikan. Jenis baterai yang ada akan sama-sama berkembang.

Bahkan, bisa jadi ke depan baterai karbon ganda juga berkembang, yang juga bakal memengaruhi harga kendaraan listrik. Analis Industri dan Regional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma mengatakan, dengan harga yang lebih murah dari baterai nikel saat ini, tren penggunaan LFP diperkirakan tinggi. Itu bukan berarti nikel ditinggal. Hingga saat ini, nikel masih dianggap lebih unggul sebagai bahan baterai listrik dalam perakitan mobil listrik bagi pasar kelas atas. Baterai yang menggunakan nikel diandalkan karena densitas energinya memberi rangka jarak tempuh tinggi. Adapun LFP diandalkan untuk perakitan mobil listrik pasar kelas menengah dengan harga yang lebih murah. (Yoga)

Biaya kuliah,termasuk di perguruan tinggi negeri, secara umum dinilai masih memberatkan. Jumlah mahasiswa yang mengajukan permohonan keringanan uang kuliah tunggal setiap tahun tinggi. Pembayaran uang kuliah tunggal tertinggi yang diharapkan jadi sumber subsidi silang hanya berkisar 2-5 %. Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, Senin (29/1) mengatakan, per tahun selalu ada mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT). Dalam setahun, 50 mahasiswa mendapat fasilitas keringanan UKT di UNP. Menurut Ganefri, di UNP dibentuk unit pengumpul zakat yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Setiap dosen dan tenaga kependidikan UNP yang Muslim wajib mengeluarkan zakat minimal Rp 50.000 per bulan. Dari unit ini terkumpul dana lebih dari Rp 1 miliar untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. ”Kami tidak ingin mahasiswa sampai terjerat kredit daring yang tidak jelas sumbernya dan menyebabkan mahasiswa dirugikan. Karena itu, kami menyambut jika pemerintah bisa memberikan kredit mahasiswa yang membutuhkan dengan syarat tertentu dan dibuatkan aplikasinya,” kata Ganefri. Universitas Indonesia (UI) menerapkan mekanisme biaya operasional pendidikan berkeadilan (BOPB) yang memungkinkan mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai kemampuan ekonomi orangtua, wali, atau penangung biaya pendidikannya. Setiap tahun rata-rata 30 % mahasiswa baru mengajukan BOPB, 10 % diantaranya mendapat kemudahan membayar biaya kuliah, mulai dari Rp 0 hingga Rp 1 juta per semester.

Sementara Institut Teknologi Bandung (ITB) memberi opsi mahasiswanya mengajukan pinjaman daring guna membayar UKT. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB Naomi Haswanto, pada Desember 2023, sebanyak 1.800 mahasiswa telah mengajukan keringanan UKT, 1.492 mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mencicil biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP), 184 mahasiswa diberikan kebijakan penurunan besaran UKT untuk satu semester, dan 124 mahasiswa diberikan penurunan besaran UKT secara permanen sampai yang bersangkutan lulus dari ITB. Kebijakan menggandeng platform pinjaman daring oleh ITB itu diprotes sejumlah mahasiswa mengingat bunga yang dibebankan dinilai terlalu memberatkan. (Yoga)

Pembayaran uang kuliah melalui pinjol ramai diperbincangkan dan berawal dari cuitan akun @itbfess di media sosial X sejak Kamis (25/1). Cuitan itu berbunyi, ”Anjaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik ITB mengucapkan SELAMAT MEMBAYAR CICILAN BESERTA BUNGANYA”. Aplikasi pinjol yang menawarkan layanan itu bernama Danacita. Hingga Senin (29/1) petang, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 15.000 pengguna X dan dicuitkan kembali sebanyak 2.308 kali. Rata-rata respons warganet negatif. Kebanyakan menyayangkan adanya tawaran semacam itu. Usut punya usut, Danacita juga mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain. Salah satunya, UGM.

Intan Putri Dahlia (27), mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, tak tahu kampusnya menjalin kerja sama dengan layanan pinjol. ”Memang bisa membantu, tapi seharusnya pinjamannya tidak menggunakan bunga, sebab bukan untuk keperluan konsumtif,” kata Intan. Bagi Intan, mekanisme pinjaman daring malah berpotensi memberatkan para mahasiswa di kemudian hari. Pasalnya, terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan sewaktu mencicil angsuran setiap bulan.

Kompas mencoba menggunakan simulasi pinjaman Danacita sebesar Rp 16 juta, sesuai biaya uang kuliah tunggal (UKT) milik Intan per semester.Hasilnya, angsuran yang harus dibayarkan Rp 1,65 juta per bulan selama 12 bulan. Dengan pinjaman itu, mahasiswa mengeluarkan uang sebesarRp 19,84 juta untuk satu semester. Mahasiswa justru membayar Rp 3,84 juta lebih banyak dibandingkan dengan seharusnya. Biaya tambahan berasal dari biaya bulanan platform senilai 1,75 % dan biaya persetujuan 3 %.

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, perjanjian kerja sama antara FEB UGM dan Danacita dilakukan sejak Juni 2022. Tawaran itu bisa dipakai oleh semua mahasiswa UGM. ”Sebanyak 33 orang yang menggunakan itu, 80 % adalah mahasiswa pascasarjana dan sudah bekerja,” kata Andi. Opsi pinjaman daring juga tidak diwajibkan. Jalur itu menjadi pilihan terakhir jika ada permasalahan uang kuliah. ”UGM juga punya anggaran sendiri untuk teman-teman yang kesulitan. Kami mengalokasikan 5 % dari SPI atau sumbangan pengembangan institusi,” kata Andi. (Yoga)

Didorong oleh kesadaran lingkungan dan berhemat, generasi milenial dan generasi Z semakin menggemari pakaian bekas. Survei terbaru oleh lembaga basis data e-dagang ECDB menemukan, 67 % generasi muda itu membeli pakaian bekas. Mengikuti selera ini, jenama-jenama terkenal pun mulai membuka layanan pakaian bekas. Chiara Menage, pendiri situs jual beli pakaian bekas, Menage Modern Vintage, mengatakan, sejak 2018 tren pakaian bekas telah menjadi arus utama. Dasarnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan. ”Hal ini berkontribusi besar terhadap alasan orang lebih menyukai barang bekas dan barang antik.

Tujuan saya menawarkan alternatif lebih baik yang 100 % ramah lingkungan dibandingkan dengan membeli barang-barang baru,” katanya seperti dikutip The Guardian, Minggu (28/1). Laporan Pasar Etis Bank Koperasi tahun 2023 mengungkapkan, di Inggris penjualan pakaian bekas meningkat 50 % dibanding tahun sebelumnya. Nilai transaksi mencapai 1,2 miliar pound sterling atau Rp 24,13 triliun. Pasar dalam jaringan, seperti Depop dan Vinted, mengalami lonjakan tertinggi dalam daftar penyedia barang bekas. Sementara itu, kunjungan ke toko amal menjadi lebih sering dibandingkan sebelumnya menyebabkan peningkatan penjualan sebesar 147 %. Kesadaran untuk berhemat dan kesadaran iklim merupakan alasan utama generasi muda dalam membeli pakaian bekas. Di luar itu, mereka menemukan hiburan saat memilih-milih pakaian bekas dan bertemu dengan komunitas sepemikiran.

”Berbelanja langsung terasa lebih menyenangkan dan datang ke tempat ini terasa istimewa. Dan, itu terjadi di komunitas kami,” kata Istara Morris (15), salah satu pelanggan pakaian bekas di Inggris. Berdasarkan laporan thredUP, toko daring konsinyasi dan barang bekas, menemukan bahwa tiga dari empat konsumen yang berbelanja barang bekas menyebut diri sebagai orang yang hemat. Mereka percaya pakaian bekas sekarang lebih dapat diterima secara sosial dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Menurut data threadUP, kalangan yang bangga berpakaian bekas mencapai 59 % dari responden. Para generasi muda ini menemukan pula peluang bisnis dalam pakaian bekas. Sebanyak 21 % dari mereka bahkan bersedia membayar lebih untuk pakaian yang dapat dijual kembali. (Yoga)