Pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kembali waspada. Menguatnya ekspektasi soal pelonggaran moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) yang baru dieksekusi pada paruh kedua tahun ini membawa kabar tak menyenangkan. Stabilitas pasar keuangan dan rupiah pun terguncang, lantaran hingga medio tahun ini kans pemangku kebijakan untuk menampung modal asing terbatas. Hari ini, Rabu (31/1) waktu AS, The Fed menggelar Federal Open Market Committee (FOMC) perdana 2024. Sayangnya, ekspektasi pelaku pasar beralih dari sebelumnya memprediksi pelonggaran menjadi bertahan di zona ketat. Tentu situasi ini akan mendesak investor untuk memarkir modalnya di Negeri Paman Sam lebih lama, sehingga negara berkembang termasuk Indonesia belum mendapatkan limpahan modal. Alhasil, penguatan rupiah masih penuh tanda tanya.Selain dari AS, tekanan rupiah juga bersumber dari China yang menyerukan kebijakan penghentian pinjaman saham tertentu dalam rangka menghindari short selling. Tujuannya, membatasi penurunan saham di Negeri Panda. Bank sentral pun memahami adanya guncangan yang diprediksi langgeng hingga pergantian semester tahun ini. Sejumlah siasat pun disiapkan untuk mengamankan gerak Garuda. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan intervensi valas akan terus dilakukan serta menyerap SBN yang dijual oleh investor asing sehingga meminimalkan tekanan rupiah. Sejatinya, BI telah memiliki banyak instrumen operasi moneter untuk mengamankan rupiah. Misalnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Serapan investor terhadap produk tersebut pun tak bisa dibilang mengecewakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hanya mengatakan bahwa pergerakan rupiah lebih dipengaruhi faktor global, terutama arah The Fed. Efek pelemahan rupiah tak bisa dianggap remeh. Gejolak kurs bisa berdampak negatif bagi aktivitas pelaku usaha, terutama yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor dan utang valas. Kalangan pebisnis pun menyarankan pemerintah untuk melakukan improvisasi agar upaya menciptakan stabilitas rupiah tak bergantung pada strategi klasik serta lebih kebal dari tekanan eksternal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan instrumen kebijakan pendukung stabilitas moneter lain seperti SBN perlu dimaksimalkan guna memberikan dukungan yang positif terhadap stabilitas moneter nasional. Sementara itu, kalangan ekonom memandang pemerintah dan BI patut menciptakan stimulus yang bisa merangsang gairah ekonomi terutama di sektor riil, salah satunya relaksasi BI 7-Day Reverse Repo Rate. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan penyesuaian suku bunga perlu disegerakan apabila instrumen moneter lainnya kurang efektif mengamankan rupiah. Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah, menambahkan yang diperlukan adalah memfungsikan sistem keuangan sebagai penggerak ekonomi.