PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM) melaporkan kinerja operasional sejumlah  komoditas di  2023. Hasilnya, kinerja operasional ANTM beragam. Tercatat, produksi dan penjualan sejumlah komoditas seperti bijih nikel, perak, bauksit, hingga alumina terpantau naik. Sementara produksi feronikel dan emas Antam kompak turun. Dalam laporan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (31/1), produksi nikel Antam di 2023 sebanyak 13,44 juta wet metrik ton (wmt) bijih nikel. Realisasi ini naik 55,9% dari produksi bijih nikel 2022 yang hanya 8,62 juta wmt. Sekretaris Korporat Aneka Tambang, Syarif Faisal menuturkan, kenaikan produksi bijih nikel untuk memenuhi lonjakan permintaan pasar domestik. Terlihat dari penjualan bijih nikel ANTM yang naik 67,18% menjadi 11,71 juta wmt di 2023 dari hanya 7,0 juta wmt di 2022. Untuk bauksit, ANTM memproduksi 2,01 juta wmt, naik 21,9% dari 2022 yang hanya 1,65 juta wmt.  Bauksit yang diproduksi untuk keperluan smelter chemical grade alumina (CGA) di Tayan dan penjualan ke pihak ketiga. Lalu volume penjualan bauksit di 2023  naik 21% menjadi 1,5 juta dibandingkan pencapaian penjualan tahun 2022 yang 1,24 juta wmt. Produksi alumina ANTM juga naik 6% menjadi 160.940 ton, yang berasal dari CGA Tayan. Kenaikan produksi turut mendorong penjualan alumina sebesar 143.990 ton, naik 2% secara year on year (yoy). Nasib berbeda dialami komoditas andalan emas. ANTM memproduksi 1.208 kilogram (kg) emas atau setara 38.838 ons sepanjang 2023. Produksi tersebut turun 4,73% dibandingkan 2022 yakni  1.268 kg atau setara 40.767 ons. ANTM juga mencatat penurunan produksi dan penjualan produk feronikel. ANTM memproduksi 12.742 ton nikel dalam feronikel (TNi) sepanjang 2023. Realisasi ini menyusut 10,64% dari realisasi produksi feronikel di 2022 yakni 24.334 TNi. Analis Phintraco Sekuritas, Karina Rusfidyawati melihat, ke depan pertumbuhan penjualan ANTM kembali ke angka normal 12,23%. Meski tahun lalu terkoreksi 2,14%. Ini didorong oleh potensi penambahan kapasitas produksi dan bauran produk baru dari perusahaan tersebut.

Tak bisa dipungkiri, melejitnya laba sejumlah bank besar di sepanjang tahun 2023 ikut ditopang oleh kinerja anak usahanya. Ini tecermin dari kontribusi laba para entitas anak bank terhadap kinerja sang induk. Contoh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Sepanjang 2023, BRI memposisikan diri sebagai bank dengan laba terbesar, yakni Rp 60,43 triliun, naik 17,55% secara tahunan. Laba ini, salah satunya disumbang laba bisnis ekosistem BRI Group sebesar Rp 7,3 triliun, naik 39,7%. Anak usaha BRI Group yang memberikan kontribusi terbesar adalah PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dua anggota holding ultra mikro ini menyumbang hingga 83% dari total laba anak BRI. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, ekosistem ultra mikro telah menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. Per Desember 2023, jumlah nasabah holding ultra mikro tembus 37,3 juta. Entitas anak yang paling berkontribusi pada kinerja Bank Mandiri adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Sumbangan laba dari BSI mencapai Rp 2,9 triliun di 2023. Maklum, BSI saat ini merupakan bank syariah terbesar di tanah air. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan, BSI telah menjadi bagian penting Mandiri Group. Kontribusi anak usaha ini konsisten tumbuh. Dus, Bank Mandiri selalu memiliki rencana untuk menambah modal anak usaha setiap tahunnya. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menikmati kontribusi anak usaha yang tumbuh 14,6% secara tahunan di 2023. Meskipun secara nilai, kontribusinya masih kecil, sekitar Rp 2,2 triliun dari total laba BNI Rp 20,9 triliun. Direktur Keuangan BNI Novita Widya bilang, kontribusi anak usaha ini ditopang penguatan kinerja berkelanjutan Ini seiring transformasi yang dilakukan BNI Finance dan Hibank. Tahun lalu BNI Finance menyalurkan pembiayaan konsumer Rp 2,4 triliun, naik 1.211% secara tahunan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhasil menutup tahun 2023 dengan kinerja cemerlang dan tumbuh secara berkelanjutan. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa secara konsolidasian aset perseroan tumbuh 5,3% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp1.965,0 triliun, dan membukukan laba Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5% (YoY). Menurut Sunarso, laba BRI men jadi hak pemegang saham melalui pembayaran pajak dan dividen. Mayoritas dari laba senilai Rp60,4 triliun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui ber bagai program Pemerintah.  Adapun, penopang utama kinerja impresif BRI 2023 di antaranya penyaluran kredit yang tumbuh double digit dan di atas industri perbankan nasional, kualitas kredit yang terjaga, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memadai dengan fokus pada dana murah (CASA), serta eisiensi yang terus meningkat, hasil dari transformasi digital yang dilakukan BRI. Dari sisi fungsi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 11,2% YoY menjadi Rp1.266,4 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional sebesar 10,4% YoY di sepanjang 2023. Di sisi lain, BRI juga mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan. Tercatat NPL BRI hingga akhir Desember 2023 terkendali di level 2,95% dengan NPL Coverage sebesar 229,09%. Sementara itu Loan at Risk (LAR) BRI tercatat 13,8% pada akhir Desember 2023, di mana angka ini sudah menurun signiikan dibandingkan dengan LAR BRI pada posisi tertinggi saat puncak Covid-19 di September 2020 sebesar 29,8%.

Tantangan penyaluran kredit yang muncul seiring transisi iklim suku bunga mahal tak membuat optimisme kalangan perbankan surut. Bank-bank jumbo bahkan tetap memancangkan target pertumbuhan hingga dua digit pada tahun ini. Jika ditelusuri, target itu sejatinya selaras dengan proyeksi Bank Indonesia (BI), yakni di kisaran 10%—12% pada tahun ini, dan 11%—13% pada tahun depan. Sasaran itu bakal dicapai melalui penerapan kebijakan makroprudensial yang longgar. Faktanya, empat bank terbesar di Tanah Air, yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) percaya diri dapat menyalurkan kredit secara agresif. BBCA menyebut pertumbuhan penyaluran kredit industri pada 2024 sebesar 8%—10% secara tahunan (year-on-year/YoY). Adapun, tiga bank jumbo lain, yakni BBNI memproyeksi pertumbuhan kredit 9%—11%, BBRI 11%—12%, dan BMRI 13%—15%. Bila dibandingkan dengan kinerja tahun ini, proyeksi BBCA, BBRI, dan BMRI lebih moderat sedangkan BBNI lebih ekspansif. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan proyeksi kinerja kredit bertolak pada prospek pertumbuhan ekonomi RI pada 2024 sebesar 5% yang memberikan ruang pertumbuhan intermediasi perbankan. Industri seperti makanan minuman, kesehatan, pertanian dan perkebunan serta segmen terkait environmental, social, and governance (ESG) turut menjadi incaran perusahaan.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan bahwa industri perbankan menghadapi tantangan likuiditas yang ketat pada 2023. Di sisi lain, BBRI membuka ruang penyesuaian suku bunga kredit dan deposito seiring dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga acuan pada tahun ini. Direktur Utama BBRI Sunarso memprediksi suku bunga global turun pada akhir kuartal II/2024. Dengan demikian, ada peluang suku bunga acuan BI ikut turun. Menurutnya, penyesuaian itu berlaku setidaknya pada paruh kedua sehingga perusahaan harus bertahan di era likuiditas ketat dan suku bunga mahal. Dengan demikian, dia berharap bisa mencapai pertumbuhan kredit melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fokus di sektor ini juga melibatkan optimalisasi Holding Ultramikro (UMi). Optimisme serupa sebelumnya disampaikan Direktur Keuangan BBNI Novita Widya Anggraini. Dia memproyeksikan penyaluran kredit tahun ini tumbuh hingga dobel digit berkat kinerja ekonomi yang mendorong permintaan kredit. Lalu, Presiden Direktur BBCA Jahja Setiaatmadja mengatakan ekspansi industri perbankan masih ada. Perusahaan turut membuka ruang untuk melakukan penyesuaian suku bunga ke depan. “Kami akan terus memperkuat bauran kebijakan, moneter tetap pro stability sambil melihat celah-celah pada semester II/2024 apakah ada ruang untuk penurunan suku bunga, menstabilkan kurs,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (31/1). Dihubungi terpisah, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyebut transisi kebijakan moneter bakal berdampak pada kinerja kredit dan NIM, terutama pada kuartal IV/2024.

Pemerintah bersama Bank Indonesia akan mengembangkan sektor pariwisata yang dinilai belum pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Selain memacu ekonomi, pemulihan pariwisata amat mendesak dalam rangka menjaga stabilitas neraca transaksi berjalan.n Pasalnya, kalangan ekonom dan Bank Indonesia (BI) memperkirakan tekanan pada neraca transaksi berjalan masih cukup berat dan berlanjut hingga tahun depan. Di sisi lain, ekspor yang menjadi salah satu komponen utama neraca transaksi berjalan diestimasi masih cukup terseok lantaran menurunnya permintaan pasar global sebagai efek dari meningkatnya inflasi. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan bahwa aktivitas ekspor pada tahun ini masih menghadapi tekanan dari impak ketegangan geopolitik, serta perlambatan ekonomi China yang notabene mitra dagang utama Indonesia. Bank sentral memperkirakan, defisit transaksi berjalan pada tahun ini di kisaran 0,1%—0,9% dari produk domestik bruto (PDB), dan pada 2025 di kisaran 0,5%—1,3% dari PDB. Sementara itu, World Bank dalam Prospek Ekonomi Indonesia Desember 2023, memperkirakan neraca transaksi berjalan pada 2024 berada pada posisi defisit 0,7% terhadap PDB. Defisit transaksi berjalan memang tidak selalu dikonotasikan negatif, sepanjang pergerakannya dikendalikan oleh derasnya aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Sementara itu, salah satu sektor yang masih bisa diharapkan adalah pariwisata yang menyumbang transaksi jasa dari kunjungan wisatawan mancanegara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa pemerintah bisa mengandalkan sektor pariwisata sebagai cara untuk menutup defisit pada neraca jasa. Salah satunya dengan mengintegrasikan beragam daerah ke dalam satu paket wisata, sehingga wisatawan mancanegara tertarik untuk mendatangi banyak tempat dalam satu kali kunjungan. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan bahwa pemerintah juga wajib memperluas pasar ekspor agar kinerja neraca perdagangan membaik. Jika perbaikan pariwisata dan ekspor dilakukan bersamaan, maka terjadi keseimbangan antara pemulihan neraca perdagangan dan neraca transaksi jasa.

Otorita Ibu Kota Nusantara memburu investor yang ingin membangun hotel dengan kriteria bintang 3 ke bawah untuk memenuhi kebutuhan akomodasi di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, enam hotel yang sudah melakukan ground breaking pada tahap keempat memiliki spesifi kasi bintang 4 dan 5. Padahal, kawasan itu juga memerlukan hotel dengan kriteria bintang 3 ke bawah untuk memenuhi kebutuhan akomodasi masyarakat. Hal tersebut juga membuat Otorita Ibu Kota Nusantara membuka peluang lebar bagi para investor yang mau berinvestasi membangun hotel budget di ibu kota baru. Dia menjelaskan, keberadaan hotel budget dapat meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke IKN Nusantara. Alasannya, hotel budget banyak diminati oleh wisatawan, terutama anak muda yang gemar melakukan tur dalam kota. Saat ini sudah terdapat enam proyek hotel yang dibangun oleh penanam modal swastaKeenam proyek hotel tersebut dibangun oleh Konsorsium Nusantara (hotel bintang 5), Pakuwon Jati (hotel bintang 5), Vasanta Group (hotel bintang 5), serta Balikpapan Super Block (hotel bintang 5 dan 4). Di sisi lain, Chief Operating Offi cer (COO) Agung Sedayu Retail Indonesia David Hilman menuturkan, Agung Sedayu Group bersama anggota Konsorsium Nusantara lainnya bakal merampungkan sebanyak 200 kamar hotel sebelum HUT ke-79 Indonesia digelar pada Agustus 2024.

Ekspansi kapasitas terminal peti kemas Makassar New Port diproyeksi bakal meningkatkan gairah aktivitas bongkar muat logistik di wilayah timur Indonesia. Aksi tersebut diperkirakan dapat membuka peluang-peluang baru tumbuhnya industri anyar di Bumi Ewako. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 pun telah merancang sejumlah strategi untuk terus memacu pembangunan fisik Makassar New Port (MNP) guna memaksimalkan layanan bongkar muat sebagai persiapan menjadi hub bagi kawasan timur Indonesia. Regional Head 4 Pelindo Enriany Muis mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan perluasan area MNP untuk menunjang daya tampung lapangan penumpukan menjadi 2,5 juta TEUs. Peningkatan fasilitas itu akan segera diselesaikan dengan menambah panjang dermaga dari 320 meter menjadi 1.600 meter, serta luas lapangan yang juga akan diperbesar dari 39 hektare (ha) menjadi 55 ha. Saat ini, imbuhnya, aktivitas bongkar muat di MNP masih didominasi oleh komoditas dalam negeri seperti barang campuran dan bongkaran kebutuhan pokok seperti beras dan semen. Strategi itu a.l. penyiapan fasilitas dan infrastruktur yang modern, yaitu peralatan penanganan peti kemas berteknologi tinggi, fasilitas pendukung seperti ruang pengisian bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan, fasilitas pergudangan, hingga akses mudah menuju terminal. Enriany mengatakan bahwa strategi selanjutnya adalah peningkatan layanan serta kepuasan pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efi siensi operasional, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan keamanan dan keandalan layanan, serta memberikan dukungan teknis yang memadai. Langkah ekspansi itu dinilai bisa mengeskalasi pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah yang ada di bagian timur Indonesia, terutama Sulawesi Selatan (Sulsel). Bahkan secara luas, pelabuhan baru ini bisa mempengaruhi pergerakan perekonomian nasional. Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Hamid Paddu menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas MNP yang terus dilakukan jelas akan mendorong turunnya biaya logistik yang dibarengi volume perputaran barang semakin besar. Hamid menjelaskan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia Timur kini tinggal menyiapkan infrastruktur tambahan seperti akses langsung dari sentra produksi ke pelabuhan dan moda transportasinya, yang mana saat ini masih menjadi tantangan serius. Di Sulsel misalnya, infrastruktur pendukung seperti jalan tol hanya terdapat di Makassar, belum menjangkau daerah sekitarnya yang dikenal sebagai sentra produksi. Kereta api yang direncanakan mengangkut logistik juga pembangunannya belum tuntas. Tak ayal, Hamid berpendapat bahwa infrastruktur menjadi persoalan utama, di mana transportasi bisa menghubungkan sentra produksi atau industri, dan kemudian bisa langsung menuju ke hubnya di masing-masing region wilayah, yaitu di pelabuhannya.

Polemik terus mengalir seiring berlakunya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda atau UU HKPD mulai 5 Januari 2024. Penetapan kenaikan tarif tertinggi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 hingga 66 % dikhawatirkan semakin menyulitkan masyarakat menjangkau rumah. Kenaikan tarif PBB diatur dalam dalam Pasal 41, yang ditetapkan maksimal sebesar 0,5 %. Tarif itu naik 66,67 % dibandingkan sebelumnya, yakni paling tinggi 0,3 % yang mengacu pada UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran pajak selanjutnya ditentukan oleh masing-masing pemda. UU HKPD menyebutkan penyesuaian tarif PBB dilakukan tiga tahun sekali oleh pemda. PBB merupakan pajak atas lahan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Lahan itu mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sejumlah kalangan menilai, ketentuan tarif PBB dalam UU HKPD perlu ditinjau ulang. Besaran kenaikan tarif PBB hingga 66,67 % bakal memukul industri properti dan semakin menjauhkan masyarakat dalam mengakses kepemilikan rumah. Ketua Umum Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (HUD Institute) Zulfi Syarif Koto mengemukakan, kebijakan UU HKPD yang mengatur tarif PBB disusun tanpa pernah melibatkan pemangku kepentingan industri properti serta tidak pernah ada sosialisasi.

Dampak kebijakan itu dipastikan memukul industri properti yang selama ini berkontribusi 14-16 % pada PDB. Kenaikan tariff PBB akan sangat berpengaruh terhadap golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena harus membayar biaya PBB yang lebih besar, sedangkan pendapatan belum tentu naik. Kenaikan PBB juga berpotensi memicu kenaikan harga rumah. Tingginya kenaikan tarif PBB akan membuat masyarakat yang membutuhkan hunian semakin enggan memiliki properti. Produk rumah sewa akan menjadi pilihan. (Yoga)

Meskipun secara fundamental kondisi perekonomian Indonesia masih stabil, pergerakan nilai tukar rupiah ke depan masih bisa melemah akibat dinamika global dan domestik terkini, termasuk kondisi politik yang kian panas. Rupiah pun diprediksi baru akan menguat pada paruh kedua tahun 2024 setelah ketidak pastian dalam dan luar negeri berakhir. Nilai tukar rupiah pada akhir Desember 2023 ditutup menguat 1,1 % secara tahunan dibandingkan akhir tahun 2022. Kondisi ini pun masih lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan ASEAN, seperti baht Thailand yang menguat 0,76 % dan peso Filipina yang menguat 0,62 % secara tahunan. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (30/1) ditutup di level Rp 15.796 per USD. Meski demikian, BI mengantisipasi adanya potensi pelemahan nilai tukar rupiah di awal tahun akibat banyaknya ketidakpastian dan gejolak terkini. BI pun memperkirakan nasib rupiah masih akan serba tak pasti pada awal tahun dan baru menguat pada paruh kedua tahun 2024.

”Berdasarkan faktor-faktor fundamental itu, semestinya memang rupiah menguat. Tetapi, kalau dalam jangka pendek ini ada faktor-faktor yang menimbulkan sentimen, itu bisa berpengaruh menekan nilai tukar. Bukan hanya rupiah, melainkan juga mata uang seluruh dunia,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (30/1). Ia mencontohkan beberapa sentimen yang sedang ramai akhir-akhir ini, seperti eskalasi konflik di Timur Tengah dan Laut China Selatan, berita tentang kebijakan ekonomi China yang menghentikan peminjaman saham tertentu agar pasar sahamnya tidak merosot, serta ”tebak-tebakan” pasar mengenai kebijakan The Federal Reserve (The Fed) untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya (fed fund rate).

Kondisi dalam negeri yang semakin panas menjelang  perhelatan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang ikut berdampak pada stabilitas rupiah. Berdasarkan tren pemilu selama ini, depresiasi rupiah biasanya  mencapai puncak sebelum tahun pemilu dan mengalami moderasi sepanjang tahun pemilu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, meskipun perkembangan rupiah secara historis lebih dipengaruhi oleh faktor global, dinamika domestik dan factor sentimen menjelang pemilu ikut mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Akibat investor yang wait and see, nilai tukar rupiah biasanya akan melemah. Menkeu Sri Mulyani menambahkan, secara umum stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter-fiskal pemerintah dan BI. Selain itu, prospek ekonomi Indonesia yang positif juga akan menarik masuknya aliran modal(capital inflow) ke dalam negeri. (AGE/BK (Yoga)

Seiring dibukanya ruang perdagangan karbon, Pemprov Sumsel mengincar nilai ekonomi karbon melalui penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya akan dimanfaatkan untuk optimalisasi biaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memakan biaya besar setiap tahun. ”Manfaat dari NEK (nilai ekonomi karbon) sangat kami harapkan untuk penguatan pembiayaan penanganan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang sangat besar, seperti penggunaan teknologi modifikasi cuaca,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Edward Chandra seusai Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (30/1).

NEK tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Menurut KLHK, ada lima sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan NEK, yakni energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), pertanian, dan kehutanan. Edward mengatakan, dari lima sektor itu, Sumsel berpeluang besar mendapatkan NEK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (forestry and other land use/FOLU). Penggunaan lahan lainnya itu meliputi pertanian dan perkebunan.  

”Sektor itu yang kami dorong untuk mendapatkan insentif dari upaya penurunan emisi GRK, antara lain, dengan cara menekan dampak karhutla,” katanya. Pemprov Sumsel percaya diri karena mampu menekan dampak karhutla pada 2023. Berdasarkan data KLHK, tahun 2023 jadi tahun terpanas sejak 1940 karena dampak El Nino. Meski demikian, luas karhutla di Sumsel pada 2023 tidak lebih buruk daripada 2019 yang menjadi salah satu tahun terpanas. Pada 2024, yang masih terdampak El Nino, kata Edward, pihaknya bersama instansi terkait menyiapkan diri lebih awal sebelum tiba musim kemarau. Menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi, sejauh ini Indonesia menjadi negara penerima pembayaran result based payment (RBP) terbesar di dunia, antara lain, 103 juta USD dari Green Climate Fund dan 156 juta USD dari Pemerintah Norwegia. Selain itu, ada dua daerah percobaan yang merasakan manfaat itu dari sejumlah lembaga, yaitu Kaltim dan Jambi. (Yoga)