Tahun lalu Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan 79 emiten baru via penawaran umum perdana (IPO) dengan  penggalangan dana  Rp 54,1 triliun. "Penambahan 79 saham ini tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia," kata Iman Rachman, Direktur Utama BEI, pada jumpa pers akhir tahun lalu. Menurutnya, Indonesia di urutan ke-6 dunia dari jumlah emiten baru. Dari sisi nilai penggalangan dana, Indonesia menempati urutan ke-9. BEI boleh saja menepuk dada dengan pencapaian tersebut. Namun, dari 914 emiten, tercatat  220 emiten atau  25%  masuk dalam pemantauan khusus. Ada 11 penyebab emiten masuk kriteria itu. Nah, dari jumlah itu beririsan pula dengan emiten yang tidak memenuhi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dan buruknya sisi kinerja keuangan. Ini tercermin dari kriteria nomor 2, 3, 5, 8 dan 9. I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI berdalih bahwa BEI sudah ketat memantau emiten. BEI juga menyediakan papan pemantauan khusus sebagai salah satu upaya melindungi investor. Pengamat Pasar Modal & Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, jika kriteria emiten bermasalah diperluas, misalnya emiten saham yang masih rugi,  jumlah emiten bermasalah, bisa lebih banyak. "Bisa ada dua dari lima saham di BEI bermasalah," kata dia ke KONTAN, Kamis (1/2). Artinya, 40% emiten di bursa masuk kategori yang disebut oleh Teguh. Teguh mencermati permasalahan muncul karena persyaratan IPO semakin mudah. Alhasil, perusahaan yang kinerjanya kurang bagus dan tidak menerapkan GCG bisa mudah masuk ke BEI. Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, juga berpendapat bahwa BEI masih mengejar emiten IPO daripada meningkatkan kualitas kinerja dari perusahaan tercatat.

Kinerja manufaktur Indonesia pada awal tahun kembali mencatatkan ekspansi. Hal ini tecermin dari angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Januari 2024 yang bertengger di level 52,9. Angka ini meningkat 0,7 poin dibandingkan pencapaian PMI Desember 2023 yang berada di level 52,2. Bahkan, indeks ekspansi manufaktur Indonesia di awal tahun ini merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2023. Pencapaian tersebut sekaligus memperpanjang periode ekspansi sektor manufaktur di dalam negeri selama 29 bulan berturut-turut. Jingyi Pan, Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence menyampaikan, data PMI Januari menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, karena kondisi sektor manufaktur Indonesia yang membaik. Hanya saja, optimisme bisnis di sektor manufaktur sedikit menurun pada Januari 2024. Beberapa perusahaan masih khawatir dengan prospek pertumbuhan. Akan tetapi, perusahaan manufaktur terus mendapatkan input pada laju tercepat dan berupaya menaikkan kapasitas tenaga kerjanya, serta menunjukkan kepercayaan bahwa output akan meningkat dalam waktu dekat. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyampaikan, PMI Manufaktur Indonesia yang meningkat pada Januari seiring persiapan bagi industri makanan dan minuman menjelang Ramadan dan Idulfitri. Ia menyebutkan persediaan makanan dan minuman kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya meski kali ini berbarengan dengan momentum pemilu. Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo juga mengatakan, meningkatnya PMI Manufaktur sejalan dengan stok untuk persiapan puasa dan Lebaran. Bukan hanya itu, pada 21 Januari lalu juga berbarengan dengan momentum masa kampanye terbuka pemilihan presiden (pilpres) sehingga permintaan seperti minuman meningkat. Meski demikian, dia memprediksi ekspektasi di industri minuman setelah hari pencoblosan pilpres pada 14 Februari 2024 akan mengalami penurunan. Pun dengan kinerja penjualannya. Akan tetapi, pada awal Maret hingga April berpotensi meningkat lagi seiring dengan momentum puasa berlangsung hingga Lebaran.

Satu bulan menjelang pemilihan umum (pemilu), laju inflasi cenderung melandai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2024 sebesar 0,04% month to month (mom) dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 0,41% mtm. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, angka inflasi itu juga lebih rendah dari periode sama tahun lalu. "Tak hanya lebih rendah dari Desember 2023, inflasi Januari 2024 juga lebih rendah dari Januari 2023," terang dia, Kamis (1/2). Inflasi di awal 2024 didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,18% mtm, dengan andil 0,05%. Terutama karena komoditas tomat dengan porsi 0,09%, bawang merah berandil 0,04%. Bukan hanya itu, komoditas beras juga masih mencatat inflasi, yakni 0,64% mtm, dengan andil pada inflasi sebesar 0,03%. Bahkan inflasi beras terjadi di sebagian besar provinsi di Indonesia. Salah satu penyebabnya, negara eksportir beras menahan ekspor sehingga suplai di dunia menipis dan harga beras di pasar global pun naik. Sedangkan dari dalam negeri, panen beras relatif lebih rendah, karena faktor cuaca atau El Niño yang berkepanjangan. Meski demikian, ada beberapa komoditas yang mencatat deflasi. Seperti, cabai rawit dengan andil pada deflasi 0,11%, serta cabai merah dan tarif angkutan udara yang masing-masing memberi andil deflasi 0,09%. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengungkapkan, tingkat inflasi kemungkinan akan naik hingga akhir kuartal I-2024 alias hingga Maret 2024 menjelang Ramadan. Ia melihat, kenaikan inflasi akan terjadi  pada komponen harga bergejolak dan juga inflasi inti. Namun ia yakin inflasi tak naik drastis. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menduga ada potensi kenaikan inflasi sesuai pola musiman jelang Ramadan. Namun, "Pada semester I-2024, atau sampai setelah Ramadan diproyeksikan inflasi manageable (terjaga)," kata dia. 

Sesuai prediksi, tingkat inflasi pada awal tahun ini terus melandai. Sepintas penurunan inflasi ini memberikan kabar baik setelah hampir 2 tahun terakhir pemerintah kelabakan mengendalikan indeks harga konsumen (IHK). Akan tetapi, moderasi inflasi sulit dibilang sehat, lantaran tingkat inflasi inti yang merupakan cerminan daya beli masyarakat secara riil berada pada level terendah baru. Artinya, turunnya inflasi lebih disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat, yang tentu saja perlu direspons sigap oleh pemangku kebijakan. Hal itu terbukti dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi umum Januari 2024 hanya 2,57% (year-on-year/YoY), sedangkan inflasi inti hanya 1,68 (YoY). Pada saat bersamaan, PMI Manufaktur Indonesia berada pada zona ekspansif yakni 52,9, tertinggi dalam lima bulan terakhir. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan strategi yang akan ditempuh untuk menyeimbangkan inflasi yakni mengoptimalkan instrumen moneter dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Khusus inflasi inti, penanganan akan dilakukan dengan stabilisasi rupiah serta suku bunga acuan. "Inflasi Insyaallah tetap terkendali, sasaran kita 2,5% plus minus 1% tahun ini," kata Perry, Kamis (1/2). Sementara itu, secara historis PMI Manufaktur selalu menanjak menjelang Ramadan. Hal ini dipicu oleh adanya pembatasan aktivitas produksi sehingga diperlukan stok barang yang cukup. Kalangan pelaku usaha pun berharap pemerintah dan BI memiliki strategi cermat untuk memacu konsumsi. Jika tidak, maka opsi yang dimiliki pebisnis hanyalah melakukan efi siensi produksi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan penurunan daya beli terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. bansos yang dikucurkan awal tahun ini dinilai hanya mendongkrak daya beli masyarakat bawah, belum menyentuh kelas menengah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi, menilai penurunan inflasi inti seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah mengingat dampaknya cukup besar. "Ini dampaknya juga kurang baik," katanya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan inflasi inti yang rendah dipengaruhi oleh faktor daya beli yang juga terbatas.

Langkah tegap PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dalam bertransformasi menjadi beyond sharia bankingmakin mewarnai perekonomian Tanah Air. Pada milad ketiga tahun ini, BSI terus mencatat pencapaian positif dan makin eksis di industri keuangan nasional dan global. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, raihan positif BSI patut disyukuri. Lahir ditengah ketidakpastian ekonomi, menjadikan BSI mampu menghadapi berbagai tantangan untuk menciptakan jejak pertumbuhan yang berkelanjutan. Hasilnya, memasuki tahun ketiga sejak didirikan pada 1 Februari 2021, BSI berhasil menjaga kinerja keuangan tetap tumbuh secara impresif yang ditunjukkan dengan pencapaian laba yang naik 33,88% year-on-year (YoY) menjadi Rp5,7 triliun hingga kuartal IV/2023. Kontributor utama penopang kinerja positif BSI di antaranya adalah pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan dana murah yang tumbuh dua digit, respons strategi yang tepat serta model bisnis yang fleksibel dan terdigitalisasi. Konsistensi BSI pada pembiayaan berkelanjutan juga terus menguat. Hingga Desember 2023, pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp57,7 triliun yang didominasi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp45,4 triliun, disusul sustainable agriculture Rp4,8 triliun, eco-efficient product Rp5,8 triliun, energi terbarukan Rp1,1 triliun, dan proyek eco-greenRp549,6 miliar. Layanan digital BSI pun semakin baik. Hingga akhir Desember 2023, jumlah pengguna BSI Mobile mencapai 6,3 juta orang di mana pembukaan rekening online on boarding (OOB) mencapai 86%. Selain itu, perseroan juga berkontribusi kepada masyarakat melalui penyaluran program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility(CSR) sebesar Rp255,2 miliar.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pemanfaatan biodiesel mencapai 12,5 juta kiloliter. Angka ini melampaui realisasi pada 2023 sebesar 12,2 juta kiloliter. Upaya meningkatkan penggunaan biodiesel ini selaras dengan program prioritas pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah sebelumnya menetapkan target bauran energi sebesar 23% EBT pada 2025, dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060, atau lebih cepat. Pengembangan program mandatori B30 atau Biodiesel 30% pun menjadi salah satu jalan untuk mencapai target. Program mandatori B30 yang berjalan sejak 2020 terbukti berhasil sehingga pemerintah menerapkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) Biodiesel 35% pada tahun lalu. B35 merupakan campuran antara bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (fatty acid methyl esters/FAME) sebesar 35% dan solar 65%. Keberhasilan program ini menjadi latar belakang penambahan target pemanfaatan biodiesel menjadi 12,5 juta kiloliter. Bukan tanpa alasan pemerintah terus menggenjot pemanfaatan biodiesel. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun lalu, penghematan devisa dari penerapan program ini mencapai US$7,9 miliar. Keberhasilan pemerintah menerapkan B35 juga menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan dalam implementasi bahan bakar nabati (BBN) untuk kendaraan bermotor. Alasannya, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memanfaatkan bahan bakar nabati untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), produksi biodiesel di Tanah Air terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, biodiesel yang diproduksi di dalam negeri mencapai 11,9 juta kiloliter. Dari jumlah produksi tersebut, 11,36 juta kiloliternya dimanfaatkan di domestik, sedangkan 166.500,67 kiloliter sisanya diekspor. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen menjadi kunci keberhasilan pencapaian target. Kendati demikian, pemerintah seyogianya tidak hanya menitik beratkan biodiesel saja. Nasib bahan baku bioetanol yang menjadi syarat keberlanjutan penyaluran Pertamax Green 95 perlu diperhatikan.

Beberapa waktu terakhir, terdapat rencana sejumlah bank umum syariah di Indonesia untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mulai dari Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah), hingga bank syariah yang baru berdiri yaitu Nanobank Syariah. Langkah bank-bank tersebut sejalan dengan arah pengembangan sektor keuangan yang disusun OJK dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2023—2027 dan Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023—2027. Dalam Roadmap Perbankan Syariah tersebut, salah satu strateginya yaitu konsolidasi bank syariah yang dilakukan melalui pemenuhan modal inti. Pemenuhan permodalan dapat dilakukan salah satunya melalui strategi Initial Public Offering (IPO) di BEI. Kemudian, dalam Roadmap Pasar Modal Indonesia, target utama yang ingin dicapai pada tahun 2027 adalah kapitalisasi pasar (market cap) sebesar Rp15.000 triliun serta jumlah perusahaan tercatat mencapai 1.100 perusahaan. Saat ini, kapitalisasi pasar modal Indonesia mencapai Rp11.000 triliun dengan 903 perusahaan tercatat (OJK, Desember 2023). Oleh karena itu, melalui strategi IPO tersebut, perbankan syariah turut berkontribusi dalam mencapai kedua target utama pasar modal Indonesia. Di samping itu, rencana aksi korporasi tersebut sejalan dengan rencana aksi Roadmap Pasar Modal, yaitu peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang berperan di pasar modal syariah. 

Selain itu, selama setahun terakhir, pertumbuhan DPK di industri perbankan baik konvensional maupun syariah tumbuh terbatas (BSI, 2023). Hal ini mengakibatkan terjadinya perebutan dana murah untuk pemenuhan likuiditas di masing-masing bank. Maka, pemenuhan likuiditas selain Dana Pihak Ketiga dalam bentuk dana segar dari bursa merupakan salah satu alternatif strategis yang dapat dilakukan bagi bank syariah. Dalam hal ini, bank-bank syariah yang akan melakukan IPO perlu mencermati beberapa hal sebelum melaksanakan aksi korporasinya. Pertama, penyusunan rencana dan eksekusi pasca IPO perlu dilakukan dengan matang. Kedua, apa langkah strategis berikutnya pasca IPO? Apakah melakukan konsolidasi dengan bank syariah lain atau hanya fokus pada peningkatan aset dan kinerjanya? Sebab, salah satu strategi penguatan industri perbankan syariah yang disusun oleh OJK adalah konsolidasi bank syariah. Ketiga, proses IPO di tengah tahun politik akan dipenuhi dengan tantangan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, beberapa hal perlu dilakukan baik bagi bank syariah yang telah dan akan melakukan IPO di kemudian hari. Pertama, positioningserta diferensiasi bank syariah dengan bank konvensional perlu diperjelas dan diperkuat. Kedua, penguatan fundamental masing-masing bank syariah adalah sebuah keniscayaan untuk menjaga kepercayaan tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga investor yang akan membeli sahamnya, sehingga kinerja saham bank syariah di bursa tetap terjaga. Ketiga, sistem dan layanan bank syariah yang telah IPO secara kualitas perlu ditingkatkan. Terakhir, koordinasi berkelanjutan antara regulator, pemerintah, dan bank syariah diperlukan khususnya dalam mendukung diferensiasi dan positioning perbankan syariah di Indonesia. Melalui langkah-langkah tersebut, bank syariah tidak hanya sekadar hanya hadir di bursa, melainkan memberikan nilai terbaik bagi para stakeholdernya.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia bakal memacu ekspor mobil dan komponennya untuk mencegah terus tergerusnya surplus neraca dagang otomotif. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto mengatakan bahwa asosiasi akan meminta para agen pemegang merek (APM) otomotif untuk meningkatkan ekspor kendaraan bermotor. “Kami akan coba meminta kepada para APM meningkatkan ekspor otomotif dan komponennya, tetapi seperti ekspor itu selalu dikendalikan oleh para prinsipal atau kantor pusat,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (1/2). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca dagang otomotif terus tergerus. Padahal, pertumbuhan volume ekspor mobil yang merupakan komoditas utama sangat diperlukan. Sepanjang Januari-November 2023, neraca dagang kendaraan bermotor dan bagiannya mencapai surplus Rp25,74 triliun atau turun 52,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY). Nilai ekspor pada 11 bulan pertama tercatat mencapai US$10,32 miliar atau setara Rp163,14 triliun, naik 3,11% secara YoY dari US$10,01 triliun atau senilai Rp158,22 triliun. Sementara itu, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menargetkan ekspor mobil berbasis elektrik bisa mencapai 20.000 unit pada tahun ini atau tumbuh 100% dibandingkan dengan 2023 sebanyak 10.000 unit. Kijang Innova Zenix Hybrid mencatatkan angka ekspor hampir 3.000 unit sepanjang tahun lalu, sedangkan varian Yaris Cross Hybrid yang baru meluncur di pertengahan 2023, diekspor sebanyak lebih dari 6.400 unit ke mancanegara.

Pemerintah merumuskan strategi baru mengerek naik peringkat kecepatan internet Indonesia, salah satunya melalui penyeragaman kecepatan minimal internet 100 Mbps. Kesehatan industri telekomunikasi di Tanah Air ternyata tidak sedang baik-baik saja. Data terbaru yang dilansir Speedtest Global Index per Desember 2023 menunjukkan kecepatan internet di Indonesia, baik untuk jaringan mobile maupun fi xed broad-band, masih loyo. Data lembaga itu mencatat Indonesia menduduki peringkat ke-97 dari 146 negara di dunia khusus jaringan internet mobile. Kecepatan internet mobile rata-rata di Tanah Air hanya 24,96 Mbps. Posisi Merah Putih hanya lebih baik daripada Bangladesh yang berada di peringkat ke-101. Sebaliknya, kecepatan internet di jaringan fiexed broad-band berada di posisi 126 dari 178 negara. Kecepatan rata-rata internet di jaringan fixed broadband di Tanah Air hanya 27,87 Mbps. Posisi Indonesia jelas kalah jauh dibandingkan dengan Singapura yang berada di posisi pertama dengan kecepatan rata-rata jaringan fixed broadband 270,62 Mbps. Loyonya kecepatan internet Indonesia menjadi beban berat bagi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Dia mengatakan kecepatan internet di Indonesia di kawasan Asean, termasuk paling rendah. Posisi Indonesia berada pada peringkat ke-9 dari 11 negara. Data Direktorat Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Tahun 2023 menyebutkan tarif efektif layanan data melalui Jaringan Bergerak Seluler (Mobile Broadband) turun secara signifikan setiap tahun, dengan rata-rata tingkat penurunan setiap tahun (CAGR) periode 2017—2023 sebesar 17,72%. Untuk itu, perlu ada perbaikan kualitas dan perluasan layanan, Budi Arie menekankan investasi belanja modal yang mencukupi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong menyatakan tengah menyiapkan skema insentif untuk mendorong layanan internet minimal 100 Mbps. 

Dalam pengujian situs milik Ookla, Speedtest, kecepatan internet Indosat (ISAT) dan Tri Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2023, hampir melampaui XL Axiata dan mendekati Telkomsel. Di sisi lain, kualitas internet Smartfren (FREN) masih biasa saja. Speedtest melaporkan bahwa rata-rata kecepatan unduh Indosat pada kuartal IV/2023 mencapai 20,31 Mbps, tertinggal dari Telkomsel dan Xl Axiata, yang masing-masing sebesar 31,14 Mbps dan 20,77 Mbps. Bila dilihat berdasarkan pertumbuhan kecepatan internet tahunan, kualitas internet Indosat tumbuh signifi kan yaitu 7,54 Mbps, tertinggi nomor dua setelah Telkomsel yang tumbuh 10,29 Mbps. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif Angga mengatakan asosiasi mengusulkan penyedia jasa internet yang menggelar di area nonkomersial diberikan insentif guna memacu kecepatan internet secara nasional. Selanjutnya, mereka juga perlu diberikan keringanan regulatory cost, terutama dalam penggelaran infrastruktur di daerah. Di sisi lain, di beberapa tempat nonkomersial justru ISP enggan masuk. Alhasil, hal inilah yang membuat internet masih tidak merata di Indonesia. Saat ada moratorium di beberapa titik, ISP yang ingin membuka layanan di kota tersebut akan berpindah ke kota yang masih memiliki lebih sedikit ISP. Alhasil, pemerataan internet akan perlahan tercapai. Namun, Arif mengatakan isu moratorium masih dalam tahap usulan dan belum masuk ke tahap yang lebih lanjut. “Dari sisi kita juga baru usulan, sehingga pemerataan tadi bisa lebih cepat kalau [ISP] terdistribusi,” ujar Arif. Pada 2024, Indonesia sudah memiliki 993 ISP atau mengalami kenaikan hampir 200 ISP dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyarankan pemerintah membuat peta jalan pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia, khususnya untuk menyediakan internet berkecepatan minimal 100 mbps. Menurutnya, banyak negara di dunia sudah mencanangkan warganya mendapatkan internet 100 Mbps.

Para penggemar saham perbankan, bersiaplah menadah kucuran dividen dari bank-bank besar. Total dividen yang akan dibagikan perbankan tahun ini bakal meningkat, seiring dengan perolehan laba sepanjang 2023 yang mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Meski regulator menyoroti besaran pembayaran dividen bank beberapa waktu terakhir, namun kondisi ini tampaknya tak menyurutkan niatan bank-bank besar menyenangkan pemegang sahamnya melalui dividen. Maklum, modal dan pencadangan mereka cukup kuat. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Royke Tumilaar memastikan bank berlogo 46 ini akan membagi dividen atas kinerja di 2023. Laba bank ini tahun lalu mencapai Rp 21 triliun, naik 14,2% secara tahunan. Secara historis, dividend payout ratio (DPR) BNI tercatat naik. Pada 2022, DPR BNI mencapai 40%, naik dari 25,5% pada tahun sebelumnya. “Rasio dividen 2023 mungkin lebih besar karena modal kami juga sudah cukup besar,” ujar Royke kepada KONTAN, Kamis (1/2).