Setelah Kota Bogor, program pembelian layanan (buy the service/BTS) akan menjangkau Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok di Jabar yang juga tetangga DKI Jakarta. Masyarakat tak sabar menanti beroperasinya layanan transportasi publik ini. Sejak penandatanganan kerja sama dan peresmian layanan bus BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor dengan sistem BTS, November 2021, layanan BTS seolah berhenti di ”Kota Hujan”. Baru beberapa bulan belakangan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok ikut dalam layanan BTS. Program BTS merupakan program subsidi berbasis skema remunerasi berjangka untuk melaksanakan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan. Saat memilih Kota Bogor sebagai kota percontohan program BTS, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa kawasan Jabodetabek merupakan satu wilayah aglomerasi dengan pergerakan masyarakat yang besar setiap hari. Oleh karena itu, program seperti BTS diperlukan untuk menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, kemacetan, polusi, dan masalah lain.

Menurut Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto, dengan adanya layanan angkutan umum massal, ada penghematan biaya transportasi hingga 50 % yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. ”Masyarakat menengah ke bawah menghabiskan 25-30 % pendapatan per bulan untuk biaya transportasi. Sementara Bank Dunia merekomendasikan maksimal persentase biaya transportasi 10 % dari pendapatan,” ujar Suharto, Jumat (26/1). Berdasarkan BPS 2022, jumlah penduduk di Jabodetabek mencapai 31,6 juta jiwa. Hasil analisis BPTJ pada 2023 menunjukkan, potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum (jika tersedia halte/bus stop kurang dari 500 meter dari lokasi berangkat) mencapai 7,9 juta jiwa atau 25 %. Potensi ini yang terus didorong melalui berbagai strategi kebijakan dengan menghadirkan layanan transportasi umum massal. Lewat program BTS di Kota Bogor, misalnya, sejak beroperasi akhir 2021, jumlah penumpang terlayani relatif banyak. Pada dua bulan pertama beroperasi, tercatat 335.034 penumpang. Lalu, sepanjang 2022 tercatat total 5,16 juta penumpang. (Yoga)

Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia punya potensi untuk terus mengembangkan industri sawit. Dengan tanah yang subur dan kebun yang masif dan luas, masih banyak potensi yang bisa terus dikembangkan. Namun, potensi pengembangan itu sering kali tidak maksimal, salah satunya terhambat masalah kelembagaan di Indonesia. Tak kurang ada 30 kementerian dan lembaga negara yang membina dan meregulasi industri ini. Kementerian tersebut seperti Kemenperin, Kementan, Kemendag, serta KLHK. Setiap lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi berbeda sehingga banyak sekali regulasi yang harus dipatuhi pelaku industri sawit. Pembinaan industri sawit, berada di bawah pengawasan Kemenperin, namun, peremajaan dan tata kelola tanaman berada di bawah Kementan.  Lantas, persoalan ekspor dan hambatan perdagangan internasional berada di bawah Kemendag.

”Banyak sekali kementerian dan lembaga yang ikut cawe-cawe dan meregulasi industri sawit, membuat pengambilan keputusan kurang cepat dan sering tumpang tindih satu sama lain,” kata Sahat dalam lokakarya wartawan tentang industri hilir sawit, Bandung, Kamis (1/2). Ia mengusulkan, sebaiknya dibentuk badan khusus untuk membina dan meregulasi industri sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang menata dengan baik kebijakan soal sawit sehingga tidak lagi semrawut. Ketua Kompartemen Relasi Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan mengatakan, tantangan pengembangan industri sawit ini dihadapkan pada kepastian hukum dan kebijakan yang kerap berubah, karena banyaknya kementerian dan lembaga yang punya ketentuan dan aturan untuk industri sawit. (Yoga)

Dalam menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang masih stagnan, dibutuhkan kolaborasi efektif antar-elemen, termasuk KPK hingga calon presiden dan calon wakil presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi dengan penegak hukum lain. Kebutuhan dalam peningkatan kualitas pada pemberantasan korupsi itu mengemuka dalam media briefing seusai diskusi publik bertajuk Masyarakat Sipil: Agenda Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2024-2029 di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta, Kamis (1/2). Diskusi diikuti sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi, tim sukses dari tiga pasang capres-cawapres, serta insan KPK. Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, menyoroti kebutuhan akan peningkatan kualitas koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi antar aparat penegak hukum. Selain itu, kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas laporan penetapan gratifikasi, khususnya di kementerian, lembaga, BUMN, dan aparat negara perlu dievaluasi.

”Dari masyarakat sipil kami juga berharap independensi KPK dikembalikan. Salah satunya dengan revisi UU KPK. Apakah akan dikembalikan seperti dulu, terserah. Asal dia menjadi independen dan bukan bagian dari eksekutif,” ucap Laode. Menurut Laode, proses seleksi komisioner dan Dewan pengawas KPK juga perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Rekam jejak calon komisioner juga penting diperhatikan. Dengan demikian, ketika menjalankan tugas, baik saat menjadi komisioner maupun pengawas benar-benar akuntabel. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diluncurkan oleh Tranparency International Indonesia (TII), skor IPK Indonesia tahun 2023 stagnan di angka 34 (nilai maksimal 100). Peringkat Indonesia   merosot lima tingkat, ke-110 dari 180 negara dan kini menjadi peringkat ke-115. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana berharap RUU Perampasan Aset yang sekian lama ada di lembaga legislatif didorong oleh presiden terpilih dan segera disahkan. (Yoga)

Komite Kehakiman Senat AS, Rabu (31/1) memanggil lima direktur utama atau CEO perusahaan media sosial (medsos). Mereka adalah CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO X Linda Yaccarino, CEO Snap Inc Evan Spiegel, CEO Tiktok Shou Zi Chew, dan CEO Discord Jason Citron. Kelima CEO itu dicecar sejumlah gugatan, tudingan, dan pertanyaan dari para senator tentang upaya mereka mencegah eksploitasi seksual anak secara daring. Kelima CEO itu menghadapi gelombang kemarahan publik karena dianggap tidak berupaya keras melindungi anak dari predator seksual dan dari isu bunuh diri remaja. Para aktivis hak anak dan anggota parlemen satu ide dan satu rasa, mereka menggugat perusahaan-perusahaan pengelola medsos karena lalai melindungi anak. ”Mereka harus bertanggung jawab karena menempatkan anak-anak pada ancaman bahaya saat daring. Pilihan desain mereka, kegagalan mereka dalam berinvestasi untuk urusan keamanan dan kepercayaan, serta upaya terus mencari untung dibanding keselamatan, menempatkan anak dan cucu kita dalam bahaya,” kata Ketua Komite Kehakiman dari Partai Demokrat Dick Durbin.

Durbin mengutip statistik dari Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi. Data itu menunjukkan lonjakan kasus predator yang menipu anak di bawah umur agar mengirimkan foto dan video mereka. Fenomena meresahkan ini didorong perubahan teknologi, termasuk medsos. Sidang dimulai dengan rekaman kesaksian anak-anak dan orangtua yang menyatakan bahwa mereka atau anak-anak mereka dieksploitasi di medsos. ”Saya dieksploitasi secara seksual di Facebook,” kata seorang anak yang tampil dalam bentuk siluet. Akan tetapi, kelima CEO sama-sama membela dan mempertahankan opini bahwa fitur keselamatan yang dipasang dalam platform mereka sudah bekerja dengan baik karena dilakukan bersama dengan organisasi nirlaba dan penegak hukum demi melindungi anak di bawah umur. Tiktok menegaskan tetap menerapkan kebijakan yang melarang anak dibawah 13 tahun menggunakan aplikasi ini. Sementara X menyatakan bahwa mereka tidak melayani anak-anak. (Yoga)

Karut-marut tata kelola pupuk subsidi yang  di antaranya ditandai  oleh sejumlah kasus kebocoran dan penyelewengan penggunaan, terjadi terutama karena  adanya disparatis harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi pupuk yang tidak berbasis pada orang atau petani yang berhak, melainkan melekat pada produk pupuk. Guna mengakhiri itu semua dan memastikan subsidi pupuk sampai ke tangan semua petani yang berhak, maka rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani harus segera direalisasikan. Pemerintah sendiri mengaku tengah memfinalisasi skema baru tata kelola penyaluran subsidi pupuk bagi petani yang hinga kini dinilai masih dalam kondisi kacau. "(Bertahun-tahun) banyak kebocoran karena subsidi pupuk bukan kepada orangnya atau pelakunya atau petani, tetapi melekat pada produknya. Itu yang disubsidi. karena produk pupuk yang disubsidi sama dengan yang digunakan untuk tanaman pangan  perkebunan, sawit, maka pada akhirnya banyak yang rembes, tidak tepat sasaran," ujar Wakil Ketua Komandan Tim Fanta-Tim Kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira kepada Investor Daily. (Yetede)

Inflasi menurun menjadi 2,75% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2024, dibandingkan Desember 2023 sebesar 2,67%. Laju inflasi secara bulanan (month to month/mtm) juga turun menjadi 0,04% pada Januari lalu dari level tertinggi pada Desember sebesar 0,41%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Januari 2024 juga jauh lebih rendah dibandingkan Januari 2023 sebesar 5,28%. Patut dicatat, inflasi pada awal 2023 tinggi, lantaran masih terimbas penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022. Tingkat inflasi year to date (ytd) Januari 2024 mencapai 0,04%. Adapun tingkat inflasi komponen inti mencapai 0,2% secara bulanan dan 0,2% secara ytd. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, indeks harga konsumen (IHK) mencapai 105,19 Januari 2024, naik dari bulan sama tahun lalu 102,55. Inflasi tahunan disebabkan kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Menurut Amalia, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 4,76% dengan IHK sebesar 107,6 dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,21% dengan IHK sebesar 103,6. Dia menambahkan, Inflasi tahunan kabupaten/kota tertinggi terjadi di Toli Toli sebesar 6,76% dengan IHK sebesar 110,31 dan terendah di Mamuju sebesar 0,86% dengan IHK sebesar 103,26. Di sisi lain, bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) bertujuan memitigasi risiko pangan pada kuartal I-2024 sebagai upaya untuk meredam inflasi, terutama gejolak harga pangan. "Inflasi volatile food merupakan domain pemerintah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Namun, pemberian BLT menjadi sorotan sebab berlangsung ditengah kontestasi pemilu. Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti alasan pemerintah memberikan bansos sebagai upaya menyelamatkan daya beli dari fluktuasi harga pangan.

Bank Mandiri berhasil  melewati tahun 2023 dengan mencetak pertumbuhan kinerja gemilang. Hasilnya, sepanjang tahun 2023, perseroan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 55,1 triliun, tumbuh 33,7% secara year on year (YoY). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan,  capaian kinerja  signifikan tersebut selaras dengan kondisi ekonomi yang secara nasional  masih resilen menghadapi volatilitas pada 2023.  "Dari berbagai tantangan yang ada di tahun 2023, kondisi ekonomi Indonesia  masih resilen didorong  peningkatan konsumDi sisi lain ruang kinerja   masih rumah tangga. Investasi, dan inflasi  yang masih terjaga. Di sisi lain ruang kinerja  fiskal Indonesia masih besar untuk dapat terus mendukung perekonomian," terang Darmawan. Total aset konsolidasi bank Mandiri berhasil menembus Rp2.174,2  triliun di akhir tahun 2023, naik 9,12% YoY dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.992,5 triliun. (Yetede)

Sejumlah bank kelas kakap di Indonesia  optimistis  menatap tahun politik ini. Tercermin dari target pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang dibidik tahun ini tetap tinggi dibandingkan dengan 2023. bahkan, target dari empat bank papan atas ada yang jauh lebih tinggi dari proyek Bank Indonesia (BI). Tahun ini BI memperkirakan kredit perbankan bisa tumbuh 10-12% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari proyeksi 2023 sebesar Rp 9-11% (yoy). Bank dengan target pertumbuhan kredit paling tinggi  adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk). Optimisme tersebut didukung dari outlet ekonomi Indonesia 2024 yang diperkirakan tumbuh positif di kisaran 5%. Dengan begitu, kinerja perbankan  juga diyakini berjalan optimal tahun ini. "Sejalan dengan hal itu, kami optimis menumbuhkan kinerja di 2024. Di mana kredit kami targetkan kisaran 13-15%," kata Direktur Utama Bank Mandiri Dharmawan Junaidi. Berikutnya Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang memproyeksikan pertumbuhan kredit tahun ini bakal agresif. (Yetede)

Pemerintah menunda implementasi kenaikan pajak bahan  bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Masih ada pembahasan lanjutan sebelum pungutan pajak tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah. Pajak bahan bakar masuk dalam komponen formula pembentukan harga BBM nonsubsidi. Adapun penyesuaian harga BBM nonsibsidi dilakukan setiap bulannya. Pada periode Februari 2024, Pertamina tidak melakukan  penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Kepala Biru Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan PBBKB merupakan pajak daerah dan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah  masing-masing. Ia menyebut masih ada pembahasan mendalam sebelum penerapan kanaikan pajak tersebut. "Yang perlu dilakukan pembahasan antar instansi dan badan usaha niaga BBM, adalah masalah operasionalnya terhadap dasar volume pengenaannya tarif yang berbeda untuk kendaraan umum dan pribadi. Memerlukan penyesuaian operasionalnya," kata Agus kepada Investor Daily. (Yetede)